December 20, 2021 – nusantara7

Wakil Ketua Komisi III : Saya Respect ke Kapolri, Soal Fenomena ‘No Viral, No Justice’

NASIONAL·December 20, 2021January 4, 2022

Nusantara7.com, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti fenomena tagar “No Viral, No Justice” yang ditujukan pada jajarannya. Kapolri Listyo Sigit pun segera memerintahkan para polisi untuk menerima dan melakukan evaluasi diri atas munculnya tagar-tagar tersebut.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya. Sahroni menyebut bahwa Polri memang belum sempurna tapi tetap terus menerima masukan dari masyarakat.

“Memang Polri belum sempurna, masih ada yang harus terus diperbaiki. Namun, yang terpenting dari sebuah lembaga khususnya Polri kita saat ini ialah mereka sudah sangat terbuka dalam menerima masukan. Jadi, memang keviralan ini bisa menjadi perbaikan buat kita semua agar berbagai kekurangan yang ada di Polri bisa diperbaiki kedepannya,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (20/12).

Legislator Partai Nasdem itu juga menilai bahwa Kapolri sejauh ini sudah sangat sigap dalam menindak laporan yang ditujukan kepada lembaganya. Hal ini terbukti dari ditindaknya berbagai oknum di instansi kepolisian yang melanggar aturan.

“Sebenarnya kalau kita lihat sejauh ini, respons Pak Kapolri bersama Propam juga sudah sangat sigap dan cepat dalam menindak laporan. Saya respect kepada Kapolri yang sudah membuka mata, telinga, pikiran dan hati,” katanya.

“Mengakui kalau memang lembaganya harus dibenahi, dan langsung bertindak cepat dan tegas. Zaman sekarang sulit mencari pemimpin dan lembaga yang bisa terbuka pada kritik besar seperti ini. Terlebih lagi ini lembaga Kepolisian yang powerful,” tambahnya.

Sahroni juga meminta agar warga tidak ragu untuk terus mengawasi kinerja kepolisian. Kata dia, lembaga kepolisian ini sangat besar, tentu terdapat kekurangan. Maka dari itu, dia pun mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan berbagai pelanggaran oleh oknum di Kepolisian.

“Selain itu, Pak Kapolri juga sudah berkali-kali menegaskan supaya rakyat jangan takut lapor. Jadi, mari kita sama-sama awasi demi kepolisian yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (jwp)

Kasus Omicron tekan saham Asia dan harga minyak

EKONOMI BINIS·December 20, 2021January 4, 2022

Nusantara7.com, Sydney – Pasar saham Asia merosot dan harga minyak turun pada awal perdagangan Senin pagi, karena melonjaknya kasus Omicron memicu pembatasan yang lebih ketat di Eropa dan penyebarannya di seluruh dunia mengancam akan menyeret ekonomi global memasuki tahun baru.

Kurangnya likuiditas musiman membuat awal perdagangan bergelombang dan indeks berjangka S&P 500 memimpin dengan penurunan 0,7 persen, sementara indeks berjangka Nasdaq melemah 0,6 persen. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang tergelincir 0,4 persen dan Nikkei Jepang jatuh 0,7 persen.

Penyebaran Omicron membuat Belanda melakukan penguncian pada Minggu (19/12/2021) dan memberi tekanan pada yang lain untuk mengikuti, meskipun Amerika Serikat tampaknya akan tetap terbuka.

“Omicron akan menjadi Grinch (seseorang yang kejam dan tidak ramah) yang mencuri Natal Eropa,” kata Tapas Strickland, direktur ekonomi di NAB. “Dengan kasus Omicron berlipat ganda setiap 1,5-3 hari, potensi sistem rumah sakit kewalahan sekalipun dengan vaksin yang efektif tetap ada.”

Sementara pembatasan virus corona mengaburkan prospek pertumbuhan ekonomi, mereka juga berisiko menjaga inflasi tetap tinggi dan mengubah bank-bank sentral menjadi lebih hawkish.

Perlu dicatat bahwa pejabat Federal Reserve secara terbuka berbicara tentang kenaikan suku bunga segera setelah Maret dan mulai menurunkan neraca bank sentral pada pertengahan 2022.

Itu bahkan lebih drastis daripada yang tersirat di pasar berjangka, yang telah jauh di depan tujuan Fed sampai sekarang. Pasar hanya memperkirakan peluang kenaikan (suku bunga) sebesar 40 persen pada Maret, dengan Juni masih menjadi bulan yang disukai untuk kenaikan.

Obrolan hawkish dari Fed seperti itu adalah alasan utama imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang turun pekan lalu karena short-end naik. Itu membuat kurva imbal hasil obligasi dua-10 tahun mendekati yang paling datar sejak akhir 2020, yang mencerminkan kebijakan pengetatan risiko akan menyebabkan resesi.

Ekonom BofA melihat risiko ini sebagai alasan untuk bersikap bearish pada ekuitas, meskipun survei terbaru mereka terhadap para fund manager menemukan hanya 6 persen perkiraan resesi tahun depan dan hanya 13 persen saham underweight. Sebagian besar saham teknologi tetap overweight dengan “long tech” masih dipandang sebagai satu-satunya perdagangan yang paling ramai.

Mereka juga mencatat bahwa untuk tahun 2021, pemenangnya adalah minyak dengan keuntungan sebesar 48 persen, REIT sebesar 42 persen, Nasdaq sebesar 25 persen dan bank dengan 21 persen. Pencetak kerugian termasuk biotek dengan penurunan 22 persen, sementara China juga kehilangan 22 persen, perak jatuh 19 persen dan JGB (obligasi pemerintah Jepang) turun 10 persen.

Itu adalah tahun terbaik untuk komoditas sejak 1996, dan yang terburuk untuk obligasi pemerintah global sejak 1949.

Senin pagi, imbal hasil obligasi 10-tahun AS turun 1,38 persen dan jauh di bawah puncak 2021 sebesar 1,776 persen.

Pergantian sikap jadi lebih hawkish The Fed dikombinasikan dengan aliran safe-haven mendukung indeks dolar AS mendekati yang terbaik untuk tahun ini di 96,665, menyusul lonjakan 0,7 persen pada Jumat (17/12/2021).

Euro melemah di 1,1241 dolar AS, setelah turun 0,8 persen pada Jumat (17/12/2021) mengancam level terendah tahun ini di 1,1184 dolar AS. Yen Jepang memiliki status safe haven sendiri dan bertahan stabil di 113,63 per dolar.

Sterling turun pada 1,3228 dolar AS karena kekhawatiran Omicron menghapus semua keuntungan yang dibuat setelah kenaikan suku bunga mengejutkan dari bank sentral Inggris minggu lalu.

Emas terlihat menguat di 1.801 dolar AS per ounce, setelah menghentikan penurunan beruntun lima minggu pekan lalu karena ekuitas tergelincir.

Harga minyak berayun lebih rendah di tengah kekhawatiran penyebaran varian Omicron akan menghambat permintaan bahan bakar dan tanda-tanda membaiknya pasokan.

Brent turun 1,56 dolar AS menjadi 71,96 dolar AS per barel, sementara minyak mentah AS kehilangan 1,43 dolar AS menjadi 69,43 dolar AS per barel.(ant)

Gus Yahya : Tidak ada capres dan cawapres Pemilu 2024 dari PBNU

NASIONAL·December 20, 2021January 4, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU pada Pemilu 2024.

“Saya tidak mau ada calon presiden dan wakil presiden dari PBNU,” katanya di Jakarta, Minggu.

Gus Yahya merupakan salah seorang kandidat kuat sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar NU ke-34 di Lampung, 22-23 Desember 2021.

“Mari istrahat dulu, mari sembuhkan dulu luka-luka dan mengutuhkan kembali polarisasi yang sudah terjadi,” pesannya.

Dia menegaskan yang perlu dilakukan saat ini adalah mengembalikan marwah NU dengan cita-cita peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia.

“Salah satu cara memperjuangkan adalah kemaslahatan Indonesia,” ujarnya.

Gus Yahya tidak menyangkal jika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan PBNU untuk kepentingan pribadi hingga kepentingan politik.

“Mari kita gunakan cara berpikir Gus Dur dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Beliau tidak pernah peduli dengan kepentingan sendiri atau kelompok,” kata Gus Yahya menegaskan.

Namun, ia menegaskan tidak berprasangka negatif terhadap berbagai macam kepentingan itu, karena bagi dia hal yang wajar.

“Setiap orang punya kepentingan, tetapi bagaimana saya ajak untuk mengejar kepentingan masing-masing melalui cara untuk membawa maslahat untuk semua orang,” jelas Gus Yahya.

Menurut dia, perlu dilakukan adalah mencari cara agar berbagai macam kepentingan itu dapat terlayani dan di sisi lain, kemuliaan yang di cita-citakan juga tercapai dan terlayani dengan baik.

Gus Yahya menyebut salah satu alasannya maju sebagai ketua umum PBNU untuk menghidupkan kembali idealisme, visi, dan cita-cita KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Alasan mencalonkan sebagai ketua umum PBNU merupakan momentum sangat tepat untuk menghadirkan kembali Gus Dur,” ungkapnya.

Kata dia, idealisme, visi dan cita-cita Gus Dur masih relevan sampai sekarang. Secara sosiologis dia melihat hal itu masih akan relevan hingga puluhan tahun akan datang.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 dijadwalkan pada 22-23 Desember 2021 di Lampung. Dua kandidat yang diperkirakan berkompetisi yakni Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PBNU saat ini KH Said Aqil Siroj.

Muktamar NU diperkirakan diikuti sebanyak 2.295 peserta berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), 14 badan otonom (42 orang), dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat.

Selain itu, ditambah pula utusan PBNU dari unsur syuriyah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), dan tanfidziyah (38 orang) ditambah jumlah panitia sebanyak 336 orang.

(ant)

Komisi A sarankan Eri Cahyadi mutasi pejabat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2021January 4, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin, memberikan saran kepada wali kota yang akan menjalankan mutasi besar besaran di Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini, menyusul pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.

“Untuk pejabat yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun, untuk sebaiknya diganti. Sebab dikhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk disuatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi,” katanya.

Menurut dia, wali kota dipilih lima tahun sekali sehingga tidak elok jika sampai ada pejabat yang duduk dijabatannya hingga lebih dari lima tahun. Proses regenerasi di Pemkot Surabaya harus jalan.

“Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

Meski demikian, lanjut dia, mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” ujarnya.

Arif Fathoni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pascadilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang, Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

“Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat,” katanya.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kecewa, ia mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah.

“Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Toni, semua pihak harus menghormati keputusan wali kota, termasuk pihak legislatif. Karena tujuan dari mutasi itu adalah agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.

“Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota,” katanya. (ant)

Komisi X Elnino : Rekrutmen Guru PPPK Dinilai Melukai Perasaan Guru Honorer

PENDIDIKAN·December 20, 2021January 5, 2022

Nusantara7.com, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru mengalami hambatan, baik untuk tahap pertama dan kedua. Salah satunya adalah terkait pengumuman hasil seleksi guru PPPK mengalami penundaan dari waktu yang telah ditentukan akibat beberapa hal.

Bukan itu saja, afirmasi yang minim, khususnya untuk guru dengan masa pengabdian yang lama pun dirasa tidak sesuai. Untuk itu, Anggota Komisi X DPR RI Elnino M Husein Mohi mengatakan bahwa ini menimbulkan kekecewaan yang besar atas rekrutmen tersebut.

“Harapan yang besar itu akhirnya justru menuai kekecewaan yg besar pula bagi sebagian guru honorer karena mereka justru kesulitan menembus tes PPPK tersebut,” jelas dia dalam keterangan resminya, Senin (20/12).

Selain itu, faktor umur dan kemampuan pribadi dalam hal teknologi, serta tidak terbiasa dengan soal-soal tes menjadi masalah yang sulit teratasi oleh sebagian guru honorer. Padahal, para guru honorer tersebut sudah puluhan tahun mengajar dan mendidik murid-murid mereka.

“Demi apa? Bukan demi uang, tapi karena mereka tidak tega melihat anak-anak di sekitarnya belajar tanpa jumlah guru yang memadai,” imbuhnya.

Menurutnya, mereka telah menghibahkan diri mereka, waktu, tenaga, pikiran, perasaan dan doa mereka demi masa depan para generasi penerus bangsa. Bahkan, sampai rela hidup meksipun kurang mendapatkan kesejahteraan demi mengajar dan mendidik banyak orang.

“Ada banyak contoh di semua daerah betapa seorang guru (honorer) tak mampu membiayai anaknya sendiri yang ingin melanjutkan sekolah. Mereka benar-benar menjadi pahlawan bagi banyak anak masa depan, tapi benar-benar tanpa tanda jasa,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Bagi dia, tanda jasa untuk para pengabdi inilah yang menjadi tugas Negara untuk memberikannya. Setidaknya, jasa mereka diberi tanda penghargaan dalam rekrutmen PPPK ini, berupa penambahan nilai terhadap mereka berdasarkan umur, lama pengabdian dan medan juang, yakni tingkat kesulitan daerah pengabdian.

“Tapi, ternyata dalam rekrutmen PPPK tahap I dan II, afirmasi itu diberikan oleh negara sangat minim, sehingga para guru honorer itu kalah bersaing dengan anak-anak muda yang memang kualitas hasil tesnya bagus walaupun pengabdiannya belum lama dalam dunia guru,” tegasnya.

Wajarnya, para guru yang sudah mengabdi belasan dan puluhan tahun itu diangkat tanpa tes. Mereka pun sudah berpengalaman dalam mendidik murid. “Itu baru bisa dibilang ada tanda jasa dari negara untuk mereka. Kalau pun tetap harus tes seperti kemauan Kemendikbudristek, maka afirmasi terhadap mereka mesti lebih besar, yang memperbesar peluang mereka lulus tes,” ungkapnya. “Semoga Presiden Joko Widodo memberi empatinya kepada mereka melalui Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, Kemendagri dan Kemenkeu, dan kemudian membuat kebijakan yang bikin para guru honorer itu tersenyum serta makin mencintai negara Republik Indonesia,” tutur Elnino. (jwp)