December 12, 2021 – nusantara7

2.013 PTS dan 122 PTN Nikmati KIP Kuliah Merdeka untuk Ciptakan SDM Unggul

PENDIDIKAN·December 12, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sekjen Kemendikbudristek), Suharti melaporkan bahwa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021 paling banyak berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) yakni sebesar 2.013 atau 94 persen.

Sementara dari perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 122 atau 6 persen. Adapun jumlah mahasiswa penerima pada PTS sebesar 103.730 atau 52 persen. Sedangkan di PTN terdapat 96.270 mahasiswa atau 48 persen penerima KIP Kuliah Merdeka.

“Sebanyak 23 persen penerima KIP berkuliah pada program studi akreditasi A,” ungkap dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (12/12).

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria turut mendukung KIP Kuliah Merdeka yang dinilai mampu meningkatkan peran perguruan tinggi dalam memberi kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa kurang mampu untuk masuk ke prodi unggulan.

Menurutnya, kebijakan KIP merupakan langkah strategis dan memihak mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. “Saya mengapresiasi program KIP Kuliah dan berterima kasih kepada Mas Menteri yang telah berkenan hadir dalam penyerahan KIP Kuliah Merdeka sekaligus melihat berbagai pencapaian IPB hari ini,” tutur dia.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan, pendidikan tinggi memiliki potensi memberikan dampak positif tercepat dalam membangun SDM unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo. Diimbau kepada para pemimpin perguruan tinggi agar di masa depan ada lebih banyak lagi calon-calon mahasiswa terbaik yang memiliki kesempatan untuk berkuliah.

“Mari mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju dengan bergerak serentak menyukseskan KIP Kuliah Merdeka dan Merdeka Belajar,” pungkasnya. (jwp)

Kedua kalinya Ditjen Pendis Kemenag Gelar Madrasah Award 2021

PENDIDIKAN·December 12, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) kembali menggelar Madrasah Award 2021. Ada lima kategori yang diberikan pengharagaan kepada kepada pihak-pihak yang berprestasi dan berjasa memberikan kontribusi kepada perkembangan madrasah di tahun ini.

Direktur Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Mohammad Isom Yusqi dalam keterangannya mengatakan, acara ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada para siswa-siswi madrasah dan lembaga-lembaga yang berprestasi agar mereka terus bersemangat dalam meningkatkan prestasinya.

“Madrasah Award ini diharapkan bisa memberikan semangat kepada seluruh warga Madrasah untuk terus beprestasi dan berdaya saing tinggi dengan lembaga lain,” ujar Isom.

Madrasah Award sudah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun ini, Isom menyebut, ada lima kategori yang dianugerahkan. Yakni, siswa-siswi berprestasi tingkat nasional dan internasional, inovasi pembelajaran/karya guru terbaik selama pandemi Covid-19, lembaga pendidikan berprestasi, peran unsur masyarakat dengan segala upaya sehingga tetap jalan selama pandemi, dan special achievment pencipta Lagu Hymne dan Mars Madrasah.

Sementara itu, Dirjen Pendis M. Ali Ramdhani mengatakan bahwa semua orang harus mempunyai daya tanding dan saing dewasa ini, tak terkecuali insan madrasah. Dia meminta para siswa dan civitas akademika untuk terus berinovasi.

“Saat ini kita tidak hanya harus berpikir out of the box, tapi harus without the box. Bagi yang belum memeroleh anugerah, mari belajar kembali,” jelas Ali. (jwp)

KSP Moeldoko Apresiasi Keputusan Baleg DPR RI soal RUU TPKS

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 12, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi inisiatif DPR.

“Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual kedalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual,” kata Moeldoko sebagaimana keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (11/12).

Seperti diketahui, sebelumnya Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui RUU TPKS menjadi inisiatif DPR, Rabu (8/12). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Baleg setelah mendengarkan pendapat sembilan fraksi.

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas kementerian/lembaga percepatan RUU TPKS, yang beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Gugus tugas melibatkan stakeholders dari berbagai unsur, mulai masyarakat sipil, akademisi, hingga media. Semoga RUU TPKS ini dapat terus disetujui di langkah-langkah formil berikutnya dan menjadi harapan, jawaban, dan sandaran bagi para korban,” tutur Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan pemerintah melalui Gugus Tugas akan mengawal pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang, dengan melakukan koordinasi di seluruh tingkat.

Sebagai informasi, RUU TPKS diusulkan sejak 2016. Namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021. (jwp)