December 8, 2021 – nusantara7

TNI AL modernisasi helikopter latih Puspenerbal, serah terima helikopter latih Bell 505

NASIONAL·December 8, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Jakarta-TNI AL memordenisasi helikopter latih di Pusat Penerbangan TNI AL sejalan dengan serah terima dua unit helikopter latih mesin tunggal Bell 505 dari PT Atamora Tehnik Makmur kepada jajaran TNI AL.

Penyerahan itu disaksikan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di apron Museum Penerbangan, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Helikopter latih Bell 505 yang dikembangkan Bell Textron Kanada ini diserahkan Direktur PT Atamora Teknik Makmur, Deritary, melalui penandatanganan berita acara serahterima kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Maman Rohman.

Selanjutnya, dari dia diserahkan kepada Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Puguh Santoso, dan kemudian diserahkan kepada Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Laksamana Muda TNI Edwin.

Penyerahan dua unit Bell 505 yang baru ini akan memperkuat sarana untuk mencetak penerbang-penerbang TNI AL yang handal. Sebelumnya TNI AL telah memiliki helikoper latih EC-120 Colibri sejak 2002.

Penyerahan ini merupakan sejarah setelah hampir 20 tahun TNI AL baru memiliki lagi pesawat latih terbaru dan rencananya dalam waktu dekat akan bertambah lagi dua unit helikopter yang saat ini dalam proses pengerjaan.

Margono mengatakan bahwa helikopter latih Bell-505 ini adalah pengadaan TNI AL pada 2021, yang selanjutnya akan bergabung dalam Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI AL.

Menurut dia, dengan adanya helikopter generasi terbaru dari Bell Textron yang efisien terhadap bahan bakar serta dilengkapi dengan rangkaian avionika yang canggih, sehingga tepat digunakan dalam rangka mendukung peningkatan kualifikasi penerbang dan siswa penerbang TNI AL.

“Secanggih apapun alutsista yang dimiliki, personel pengawak tetaplah menjadi faktor penentu. Terlebih lagi, dengan prinsip kesenjataan TNI AL, yakni senjata yang diawaki, maka integrasi antara personel dan peralatan menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks inilah pesawat-pesawat latih memiliki peran sentral dalam pembinaan profesionalisme prajurit Rajawali Laut,” kata dia, dalam siaran persnya.

Ia menyebutkan, pesawat udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Sistem Senjata Armada Terpadu memiliki peran dan fungsi yang sangat vital, baik sebagai mata dan telinga maupun kepanjangan tangan dari armada kapal perang.

Dalam konteks itu, maka TNI AL memiliki doktrin pertahanan yang konklusif antara pangkalan, kapal-kapal perang, pesawat terbang militer, dan personel Korps Marinir TNI AL sebagai kekuatan pendarat dan penguasaan darat.

Dengan keunggulan pada aspek kecepatan dan manuver, unsur udara dapat melaksanakan tugas-tugas pengintaian udara maritim, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, pendaratan pasrat lintas heli, dukungan maupun pengamatan dalam rangka penyelenggaraan operasi laut yang efektif.

Peran Pusat Penerbangan TNI AL sebagai komponen SSAT memiliki kelebihan pada aspek kecepatan dan manuver sehingga efektif sebagai kekuatan patroli, kekuatan pendukung, dan kekuatan pemukul, didukung dengan enam fungsi yang dimiliki yaitu pengintaian udara maritim, anti kapal selam, anti kapal permukaan, pendaratan pasrat lintas heli, dukungan logistik cepat dan pengamatan laut dalam rangka penyelenggaraan operasi laut.

Selain acara serah terima, juga dilaksanakan pembaptisan helikopter yang diawali dengan penyerahan kendi dari penari Gatot Kaca dilanjutkan penyiraman air dan pemecahan kendi oleh Ny Vero Yudo Margono, penyiraman air bunga menggunakan gayung batok dan pembukaan selubung lambang skuadron oleh Margono, dilanjutkan dengan peninjauan ke dalam heli. (ant)

Said Aqil maju lagi jadi calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke 34

NASIONAL·December 8, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kiai Haji Said Aqil Siroj menyatakan siap maju kembali menjadi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) dalam Muktamar Ke-34 NU di Provinsi Lampung, mulai 23 hingga 25 Desember.

Menurut Kiai Said, sejumlah kiai sepuh memintanya kembali memimpin PBNU, antara lain Habib Luthfi (Perkalongan), Tuan Guru Turmudzi (Lombok), K.H. Muhtadi Dimyathi (Banten), K.H. Dimyati Rois (Kendal), K.H. Agoes Ali Masyhuri (Sidoarjo), dan Kiai Bustomi (Tasikmalaya).

“Saya terima permintaan atau perintah dari para kiai sepuh,” kata Kiai Said dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kiai Said mengatakan ketika ada permintaan dari kiai sepuh itu tidak serta-merta mengiyakan. Selain menimbang-nimbang cukup lama, dia juga melakukan laku spiritual dengan melaksanakan shalat istikharah dan berziarah ke makam aulia, antara lain ke makam Habib Luar Batang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel Surabaya, ke Bangkalan, juga ke makam Gus Dur.

“Setelah ziarah ke makam para aulia itu, saya mendapatkan ketenangan hati, ketetapan hati,” kata Ketua Umum PBNU dua periode itu.

Selain dari kiai sepuh, menurut Kiai Said, permintaan agar mencalonkan lagi sebagai Ketua Umum PBNU juga datang dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU.

Selain itu, Kiai Said juga ingin melanjutkan program yang telah dirintis sebelumnya, antara lain pembangunan sejumlah Universitas Nahdlatul Ulama serta Institut Teknologi dan Sains NU.

Sepanjang kepemimpinan Kiai Said, yakni sejak 2010, NU telah mendirikan 43 perguruan tinggi.

PBNU akhirnya memutuskan Muktamar Ke-34 NU tetap dilaksanakan pada tanggal 23—25 Desember 2021 di Provinsi Lampung menyusul keputusan pemerintah menarik pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada masa libur Natal dan tahun baru.

Sejauh ini terdapat dua kandidat kuat Ketua Umum PBNU yang bakal bersaing di Muktamar Ke-34 NU, yakni calon petahana K.H. Said Aqil Siroj dan K.H. Yahya Cholil Staquf yang saat ini menjabat sebagai Katib Aam PBNU. (ant)

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Pada Pemilu 2019 Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mendapat suara 55,5 persen atau 85,6 juta. Suara itu nantinya bakal menyebar ke pasangan calon presiden-wapres yang bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas ke mana suara itu nanti melabuhkan pilihan?

Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.

“Dukungan kecil terhadap Sandi boleh jadi karena belum ada rekam jejak keberhasilan di birokrasi. Ketika menjabat wakil gubernur DKI tidak tuntas. Bahkan memilih maju menjadi cawapres. Setelah kalah di Pilpres 2019, dia justru masuk istana,” kata Cecep Handoko kepada wartawan, Rabu (8/12).

Rekam jejak seperti itu akan membuat publik merasa tidak ada konsistensi dari Sandiaga Uno. Sehingga sedikit banyaknya akan berpengaruh pada elektabilitasnya pada Pilpres 2024.

Cecep menilai, pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 sangat beragam, multikultur, beragam etnis, dan cenderung mengedepankan keterbukaan. Mereka menginginkan kampanye non politik identitas. Hal itu membuat mereka bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya nanti pada Pilres 2024.

“Pemilih Jokowi kan beragam. Ada juga kelompok relawan. Pemilih Jokowi akan memilih yang sesuai dengan ideologi dan kriteria capres mereka. Apalagi, Jokowi pun kasih kebebasan buat menteri-menterinya nyapres, berarti tidak ada kekhususan arahan untuk pilih capres tertentu,” imbuhnya.

Mengutip data survei Indikator, Cecep tertarik melihat simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Pasangan itu mendapat angka 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari simulasi Anies Baswedan–Sandiaga Uno (30,8 persen). “Artinya kombinasi Ganjar Pranowo-Erick Thohir justru lebih diminati oleh masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Jokowi,” kata dia.

“Erick dan Ganjar menarik karena keduanya punya latar belakang berbeda baik secara primordial maupun profesi. Ganjar politisi tulen, sementara Erick seorang enterpreneur sukses,” kata Cecep.

Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

Kata Cecep, elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Mamanya tetap unggul meski dipasangkan dengan nama-nama lain, selain Erick Thohir.

Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar bekalang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres. (jwp)

Komisi VII DPR Roro ungkapkan Penggunaan EBT Bakal Ciptakan 23 Juta Lapangan Kerja

EKONOMI BINIS·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti mengungkapkan, selain bisa mengurangi emisi karbon, pengunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) diyakini akan menciptakan sebanyak 23 lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sebab menurutnya, Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emmition (NZE) pada 2060 akan tercapai sebagaimana hasil pertemuan KTT Perubahan Iklim COP 26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.

“Ketika kita menerapkan sistem low carbon development ini, sebetulnya kita mempunyai potensi mengurangi emisi sebesar 43 persen pada 2030. Kita juga bisa menghasilkan 23 juta pekerjaan lebih hijau dan lebih baik,” ujar Roro dalam Focus Group Discussion dengan tema ‘Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060’ yang digelar Pandawa Nusantara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/12).

Roro juga menyampaikan, penggunaan EBT juga bisa menyelamatkan sebanyak 40 ribu jiwa per tahun karena bisa mengurangi polusi udara dan air.

“Polusi pengaruhi kualitas SDM di Indonesia, bisa menghambat produktivitas negara dan akan sulit capai Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Menurut Roro, komitmen besar tersebut harus direalisasikan sedikit demi sedikit ataupun melalui transisi, tidak bisa sekaligus. Roro juga meyakini, perubahan tersebut akan membawa multiplier effect yang positif.

“Dalam perubahan dibutuhkan political will, kemauan dari policy maker. Kami sudah merancang paling optimal harus seperti apa dan sepakat mendorong energi transisi di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, Roro menegaskan, bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (RUU EBTKE) di DPR RI harus didorong dan direalisasikan.

“Maka mendorong RUU EBTKE untuk mengurangi emisi karbon, ini akan didorong dan PR bersama untuk mengawal. Harus bersatu lintas fraksi, tak lagi lihat warna, tapi bagaimana bisa gotong royong untuk realisasi kebijakan untuk Bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Sementara, pengurus DPP Pandawa Nusantara Mamit Setiawan, yang juga hadir dalam FGD tersebut mengaku sepakat dengan Roro terkait penggunaan EBT tersebut. Namun, Mamit mengingatkan, bahwa harga EBT masih sangat tinggi dibanding energi fosil.

“Kita setuju transisi energi ini harus dan sebuah keniscayaan, tapi jangan sampai transisi energi memberatkan negara dan pastinya memberatkan masyarakat. Pilihannya ada dua, harga dinaikan atau pemerintah beri subsidi karena energi ini harganya masih tinggi,” ujarnya.

Kendati demikian, Mamit pun mendukung penggunaan EBT ke depannya. Salah satu yang harus didorong saat ini, menurut Mamit, adalah realisasi pembahasan RUU EBTKE di DPR RI.

“Karena dengan adanya UU EBT ini maka kepastian hukum ada, investasi tumbuh. Tidak mungkin PLN, Pertamina jalan sendiri tanpa investasi karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dengan adanya UU EBT, maka investasi, nilai beli, bisa terangkum di sana,” katanya.

Sekadar informasi, selain Dyah Roro Esti dan Mamit Setiawan, hadir juga dalam FGD ini Direktur Utama Pertamina Power Indonesia (PPI) Dannif Danusaputro, Executive Vice President PLN Edwin Nugraha Putra dan Direktur Konservasi Energi Ditjen EBT Kementerian ESDM Luh Nyoman Puspa Dewi. (jwp)

Paripurna Ketok 40 RUU Prolegnas 2022 Termasuk didalamnya RUU TPKS dan Revisi UU PDP

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022 akhirnya diketok DPR. Melalui pembahasan bersama badan legislasi, pemerintah, dan DPD, 40 RUU resmi masuk dalam daftar prolegnas tersebut.

Jumlah itu dinilai masih terlalu banyak. Sebab pada praktiknya, RUU dalam prolegnas yang disahkan setiap tahun bisa dihitung jari.

Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam menyampaikan, ada 86 RUU usulan yang diterima. Dalam pembahasan Senin (6/11) malam, 40 RUU disepakati masuk dalam prolegnas prioritas 2022. ”Dengan perincian, 26 RUU diusulkan oleh DPR, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD,” jelasnya dalam rapat paripurna DPR kemarin (7/12).

Baleg, Kementerian Hukum dan HAM, serta panitia perancang UU DPD sepakat menggunakan empat parameter dalam menentukan daftar itu. Yakni, RUU yang telah memasuki pembahasan tingkat I, RUU yang tinggal menunggu surat presiden, RUU yang telah diharmonisasikan di baleg, serta RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu.

Di dalamnya termasuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain prolegnas prioritas 2022, baleg juga melaporkan perubahan terhadap daftar prolegnas 2020– 2024. ”Menetapkan prolegnas perubahan ketiga dalam 2020– 2024, yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU,” lanjut Ibnu. Terdapat dua RUU usulan yang ditarik pemerintah. Namun, kemudian ada penambahan sembilan RUU usulan.

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku heran dengan daftar prolegnas tahun depan itu. Dewan seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. ”DPR terlihat cukup ambisius dan bombastis jika melihat capaian kinerja DPR dua tahun terakhir,” terangnya.

Tahun ini saja, DPR hanya mengesahkan 7 RUU dari target 37 RUU pada prolegnas prioritas 2021. Menurut Lucius, penambahan jumlah RUU dalam daftar prolegnas prioritas 2022 seolah tidak mengindahkan evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi yang mandek pada tahun ini.

Di sisi lain, kata Lucius, hal yang perlu diapresiasi dari penetapan prolegnas prioritas 2022 adalah penghapusan revisi UU BPK dari daftar. Menurut dia, hal itu merupakan langkah positif. Sebab, banyak kritik terhadap rencana revisi UU BPK ketika diusulkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022. (jwp)