https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

December 9, 2021 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren, Kemenag Diminta Buat Aturan Khusus

Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren, Kemenag Diminta Buat Aturan Khusus

Nusantara7.com, Aksi biadab yang dilakukan guru pesantren yakni memperkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat mendapatkan perhatian publik. Tersangka sendiri sudah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jabar.

Terkait tindakan bejat tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk membuat aturan tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan seksual di madrasah dan pesantren.

“Saya rasa perlu ada aturan khusus yang dibuat Kemenag untuk mencegah tindak kekerasan di madrasah dan pesantren, karena kita tahu madrasah dan pesantren ada dibawah naungan Kemenag,” jelas Satriwan, Kamis (9/12).

Saat ini hanya ada kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan itu berlaku untuk sekolah dibawah naungan Kemendikbudristek.

“Adapun untuk madrasah dan pesantren belum ada ini, makanya kami mendorong kemenag semacam PMA tentang pencegahan dan penaganggulangan tindak kekerasan seksual di pesantren dan madrasah,” ucapnya.

Fenomena seperti itu diakui olehnya kerap terjadi di pesantren. Namun, karena relasi kuasa, banyak yang tutup mulut mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari para penguasa.

“Jadi saya rasa sekolah dan pesantren apalagi madrasah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, membangun kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga spiritual dan sosial,” tandas Satriwan. (jwp)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Beri Apresiasi Pemerintah Batalkan PPKM Level 3

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Beri Apresiasi Pemerintah Batalkan PPKM Level 3

Nusantara7.com, Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan penyamarataan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, pemerintah daerah (pemda) lah yang menetapkan status daerahnya selama periode libur natal dan tahun baru (Nataru).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun menyampaikan, apa yang diputuskan pemerintah terkait pembatalan PPKM level 3 telah melewati kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia. Di mana pemerintah mengamati penurunan tren kasus Covid-19, juga selain itu tetap melakukan pantauan terkait potensi masuknya virus varian baru dari luar negeri.

“Saya pikir apa yang disampaikan tentunya sudah melalui kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia ini. Selain juga memantau potensi masuknya varian baru dari negara-negara luar,” ungkap dia dikutip, Kamis (9/12).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengakui, perkembangan kasus Covid-19 dari hari ke hari mengalami penurunan. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, bukan kelalaian.

Menurut dia, keputusan tersebut adalah bentuk kehati-hatian yang sudah diambil pemerintah itu sendiri. Kemudian ada kajian ulang dan sehingga kemudian diputuskan pembatalan PPKM level 3.

“Kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu soal fleksibilitas tentang masalah PPKM ini memang harus demikian. Harus dikaji matang dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yang tepat itu yang memang kemudian diperlukan,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah bakal memberlakukan PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Nataru. (jwp)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Cari Kendaraan Politik untuk Pilpres 2024

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Cari Kendaraan Politik untuk Pilpres 2024

Nusantara7.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak menuntup kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Dia mengaku, sampai saat ini masih mencari-cari partai sebagai kendaraannya untuk maju dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Enggak bisa ditebak matematika begitu (nyapres). Mana aja takdir Tuhan ya,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya usai menghadiri acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

Mantan Wali Kota Bandung ini tak memungkiri, saat ini tengah mempersiapkan untuk bergabung dengan partai politik (parpol). Hal ini penting demi rencananya untuk kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Indonesia.

“Pilihan itu (berpartai) kan paling realistis ya. Di luar kalau ada yang meminang memang ke pemimpin nasional ya juga posisinya juga lebih baik harus sudah berpartai. Mungkin di pertengahan tahun depan begitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Kang Emil mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah petinggi parpol. Dia juga mengakui telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

“Semuanya baik-baik. Kemarin Pak Zul ke Bandung, Pak Airlangga dulu dan semuanya dijaga hubungan baik. Dalam politik hubungan baik itu penting,” tandas Kang Emil. (jwp)

Calon Ketum PBNU Said Aqil-Yahya Staquf Saling Klaim Dapat Dukungan Mayoritas

Calon Ketum PBNU Said Aqil-Yahya Staquf Saling Klaim Dapat Dukungan Mayoritas

Nusantara7.com, Kontestasi pemilihan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin hangat. Dua petinggi NU telah mendeklarasikan maju sebagai calon ketua umum PBNU. Yakni, petahana KH Said Aqil Siroj dan Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Deklarasi itu diikuti dengan aksi saling klaim dukungan dari kubu masing-masing. Semua sama-sama mengaku mendapat dukungan mayoritas dari PWNU dan PCNU.

Kemarin (8/12) Said Aqil Siroj resmi menyatakan akan kembali maju dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung. Said menyatakan bahwa kesediaannya maju lagi untuk memenuhi permintaan para tokoh dan kiai sepuh NU.

Para kiai tersebut, kata pria kelahiran Cirebon itu, memintanya kembali memimpin PBNU untuk periode selanjutnya. Setelah menerima permintaan tersebut, Said mengatakan melakukan perenungan panjang. Diikuti Istikharah dan ziarah ke beberapa makam aulia seperti Sunan Gunung Jati Cirebon, Sunan Ampel Surabaya, Syaichona Cholil Bangkalan, Habib Luar Batang Jakarta, serta makam-makam pendiri NU seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syamsuri. Juga makam Gus Dur. ”Alhamdulillah, saya mendapatkan ketenangan dan kemantapan hati. Akhirnya saya memutuskan untuk memenuhi permintaan para kiai,” papar Said di hadapan awak media kemarin.

Jika benar-benar terpilih, Said akan menjadi orang kedua yang memimpin NU selama tiga periode setelah sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Said memimpin NU sejak Maret 2010. Menurut alumnus Universitas Ummul Qura, Makkah, itu, tidak ada larangan dalam AD-ART NU yang membatasi masa jabatan ketua umum PBNU. Said mengklaim mendapatkan dukungan dari 28 pengurus wilayah NU (PWNU) se-Indonesia. Kemudian disertai 364 pengurus cabang NU (PCNU).

Pendukung Gus Yahya Rapatkan Barisan

Para pendukung KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) terus melakukan konsolidasi untuk memantapkan dukungan. Salah satu motor pendukung Gus Yahya adalah PWNU Jatim. Sekretaris PWNU Jatim Prof Akhmad Muzakki kemarin kembali menegaskan dukungan kepada KH Miftachul Akhyar (Kiai Miftach) sebagai calon rais am dan Gus Yahya sebagai calon ketua umum. Muzakki mengatakan, keputusan itu diambil melalui rapat gabungan antara jajaran syuriah dan tanfidziyah. ”Sudah klir. Itu rapat resmi dan memenuhi kuorum,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dukungan tersebut merupakan usulan dari PCNU-PCNU di Jatim. ”Cabang-cabang datang sendiri ke kantor PWNU. Mereka meminta PWNU mengusulkan Kiai Miftach dan Gus Yahya,” katanya. Selain itu, PWNU mengakomodasi masukan dari para kiai sepuh pimpinan pondok pesantren besar di Jatim. Misalnya, Pesantren Lirboyo dan Ploso. ”Dawuh para kiai sepuh itu sesuai juga dengan aspirasi cabang-cabang,” ujarnya.

PWNU Jatim juga berkomunikasi dengan jajaran PWNU se-Indonesia. ”Sampai tadi malam, dari 34 PWNU, sudah 28 yang menyatakan mendukung Kiai Miftach dan Gus Yahya,” tegasnya. Dukungan tersebut ditunjukkan dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani rais am, katib am, serta ketua dan sekretaris PWNU.

Jumlah dukungan dari PWNU yang disebut Muzakki itu sama dengan yang diklaim Said Aqil Siroj. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Muzakki membantah. ”Jadi, kalau ada yang mengaku didukung 28 PWNU, itu sudah pasti tidak valid. Kita tidak mungkin main klaim karena dukungan itu ada surat resminya,” jelas guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tersebut.

Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Masnun Tahir juga menegaskan bahwa 27 PWNU berada di barisan Kiai Miftach dan Gus Yahya. ’’Kalau ada yang mengklaim kan boleh-boleh saja. Namun, klaim itu harus didasarkan pada bukti,” jelasnya.

Menurut Masnun, mayoritas pengurus PWNU menghendaki regenerasi di NU. Hal itu, lanjut dia, lazim di semua organisasi besar. Harus ada pembatasan masa jabatan pemimpinnya. ’’Jadi, setiap orang ada batasnya. Kemudian setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya,” katanya. Masnun menyebutkan bahwa regenerasi organisasi itu juga didukung Kiai Miftach.

Adu Program

Said Aqil Siroj dan Yahya Cholil Staquf sama-sama punya program unggulan untuk NU mendatang. Said mengatakan, permintaan utama PWNU dan PCNU agar dirinya maju lagi adalah meneruskan program-program unggulan terobosan dalam lima tahun ke depan. Terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Di antaranya, pembangunan universitas NU dan institut teknologi NU. Sampai hari ini, perguruan tinggi NU sudah mencapai 43 unit. ”Ketika periode menteri Pak Nuh ada 24, Menteri Pak Nasir (Menristekdikti Moh. Nasir, Red) ada 38, kemudian di periode Pak Nadiem tambah 5 sehingga menjadi 43,” jelasnya.

Kemudian, program pengiriman mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 ke berbagai perguruan tinggi dunia seperti Eropa, Amerika, Australia, Rusia, Tiongkok, dan India untuk sains dan teknologi serta ke Yaman, Maroko, dan Mesir untuk ilmu-ilmu keislaman.

Said juga menyinggung soal sikap tegas NU pada dinamika geopolitik dunia, utamanya konflik Palestina-Israel. Said tegas menyatakan bahwa selama Israel tidak mengakui Palestina, NU pun tidak akan mengakui Israel. Jika Israel mengakui Palestina, baru kemudian perundingan damai bisa dilakukan. ’’Tapi, damai yang hakiki. Bukan diplomatis dan politik. Selama tidak ada itu, NU tidak mengakui Israel, apalagi sampai datang ke sana,” katanya.

Pernyataan Said tersebut seakan menyindir Gus Yahya yang sempat menghadiri undangan American Jewish Committee (AJC) dan menjadi pembicara dalam forum mereka pada 2018.

Sementara itu, Gus Yahya mengakui secara terbuka menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum PBNU dalam muktamar. Alasannya, dia melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan NU dengan segera. ’’Perlu ada transformasi konstruksi organisasi supaya NU bisa lebih optimal mengaktualisasikan potensinya,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, NU adalah ormas Islam yang sangat besar. Bahkan, menurut sebuah survei, yang mengaku secara terbuka sebagai nahdliyin berjumlah lebih dari 50 persen dari populasi muslim di Indonesia. Hal itu membuat PBNU menjadi ormas yang berwibawa. ’’Persoalannya, wibawa itu hanya aktual di tingkat PBNU dan daerah yang komunitas NU-nya tebal,’’ katanya. Di daerah yang komunitas NU-nya tipis, kebesaran NU tidak teraktualisasi. ’’Sehingga kepengurusan di sana itu terbatasi kemampuannya untuk mengaktualisasi potensi NU,’’ ucapnya.

Jika terpilih sebagai ketua umum PBNU, Gus Yahya ingin mengusulkan agar pelaksanaan program di lingkungan NU dibalik. Pelaksana kegiatan tidak lagi di pusat, tapi di daerah. Tugas PBNU nanti mencarikan atau membangun program-program untuk dieksekusi cabang-cabang. ’’Jelas akan ada kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta,’’ ungkapnya. Jika kerja sama itu terjalin, PBNU secara otomatis harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada partner kerja sama. Namun, karena program dilaksanakan di cabang-cabang, PBNU harus terus-menerus memantau dan mengadvokasi pelaksanaan program di cabang. ’’Ini akan memicu konsolidasi struktural PBNU dengan jaringan PWNU dan PCNU di Indonesia. Kalau sudah begitu, kita bisa melihat agenda nasional digerakkan di bawah secara serentak. ’’PBNU yang menyuplai program, cabang-cabang yang berjalan. Dengan begitu, masyarakat setempat akan melihat peran NU,’’ katanya.

Peserta resmi muktamar NU yang akan diselenggarakan pada 23–25 Desember 2021 ini berjumlah 2.295 orang. Mereka berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), serta 14 badan otonom (42 orang) dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat. Selain itu, ditambah pula utusan PBNU dari unsur syuriah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), dan tanfidziyah (38 orang), ditambah jumlah panitia 336 orang.

(jwp)