Penuhi Kebutuhan Fasilitas Pembelajaran, ITS Dirikan Tower 2

Penuhi Kebutuhan Fasilitas Pembelajaran, ITS Dirikan Tower 2

Nusantara7.com, Surabaya– Setelah sukses dengan pembangunan Tower 1, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali membangun gedung Tower 2 untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran. Mengawali proses pembangunannya, ITS melakukan seremoni groundbreaking atau peletakan batu pertama gedung Tower 2 yang berlokasi di area Departemen Teknik Elektro ITS, Rabu (27/4).

Pembangunan Tower 2 ini merupakan hasil kerja sama ITS dengan PT Wijaya Karya (WIKA). Seremoni dihadiri langsung oleh Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng, Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) ITS Dr Ir Lily Pudjiastuti, Ketua Senat Akademik (SA) ITS Prof Dr Syafsir Akhlus, Ketua Ikatan Alumni Elektro ITS (IKA ELITS) PW Jatim Rudy Kurniawan, Direktur Operasi III PT WIKA Ir Rudi Hartono, serta sejumlah mitra perusahaan dan jajaran pimpinan ITS.

Continue reading →

Mendikbudristek Luncurkan Program Revitalisasi Bahasa Daerah

Mendikbudristek Luncurkan Program Revitalisasi Bahasa Daerah

Nusantara7.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan terbaru Merdeka Belajar. Program yang masuk dalam episode 17 ini bergerak dalam Revitalisasi Bahasa Daerah.

“Hari ini kami meluncurkan Merdeka Belajar episode 17 yakni Revitalisasi Bahasa Daerah dan Merdeka Belajar ini kami lakukan pas dengan hari Bahasa Ibu Internasional 21 Februari,” kata dia dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah, Rabu (23/2).

Nadiem mengatakan program ini dibentuk guna melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Dikatakan olehnya, secara global dalam 30 tahun terakhir ada 200 bahasa daerah yang punah di seluruh dunia.

Angka tersebut tentunya sangat besar. Mengingat bahwa Indonesia memiliki sejumlah bahasa daerah, apabila hal itu terjadi secara signifikan, maka kekhasan daerah tersebut akan terkikis.

Ia pun menambahkan, program ini dibangun agar kekayaan bahasa daerah Indonesia tetap terjaga, yang mana terdapat 718 jenis bahasa daerah. “Tapi sayang sekali banyak bahasa daerah yang terancam punah,” kata dia.

Nadiem pun meyakinkan, program ini diluncurkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, yakni bahasa bukan sekadar kumpulan kata. Namun, juga merupakan identitas suatu bangsa.

“Kalau bahsa daerah kita punah itu artinya kita kehilangan identitas, kehilangan kebhinekaan, kita hilang bukan hanya sejarah tapi segala jenis kearifan lokal,” tandas dia. (jps)

Penghentian PTM, Ratusan Guru dan Siswa di Kota Bogor Positif Covid-19

Penghentian PTM, Ratusan Guru dan Siswa di Kota Bogor Positif Covid-19

Nusantara7.com, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan, 561 guru dan siswa terpapar Covid-19 dari klaster sekolah. Karena itu dapat dimaklumi jika Satgas Covid-19 belum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di semua jenjang.

”Jadi penghentian PTM, bukan dispendik yang menentukan, tapi satgas. Tapi memang salah satunya mungkin melihat angka positif Covid-19 itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.

Hanafi menyebutkan, penyebaran kasus positif Covid-19 terdapat di 31 sekolah dari semua jenjang. Dari 561 orang positif Covid-19 itu, sebanyak 342 orang tidak bergejala, 160 bergejala ringan, 36 gejala sedang berat, dan 23 belum diketahui.

Semua data itu, kata Hanafi, bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sebab, yang mengawasi penularan penyakit virus korona tersebut kewenangan dinkes.

Dengan begitu, dinas pendidikan hanya sebagai pelaksana kebijakan akhir dari Wali Kota Bogor mengenai pelaksanaan pembelajaran baik secara jarak jauh maupun tatap muka. Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat keputusan Wali Kota yang telah dua kali diperbarui pada Februari.

”Pertama, pada menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 01/STPC/02/2022 yang menghentikan PTM di semua jenjang selama satu pekan, 2–7 Februari,” terang Hanafi.

Saat ini, lanjut dia, penghentian tersebut diperpanjang dengan Surat Edaran (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 02/STPC/02/2022 dari tanggal 8–14 Februari. ”Pekan depan diperpanjang atau tidak, saya belum tahu. Kami menunggu kebijakan Satgas selanjutnya,” ucap Hanafi.

Sambil menunggu kebijakan tersebut, Hanafi menjelaskan, seluruh jenjang sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bogor taat terhadap aturan dengan tidak melaksanakan PTM. (jps)

Dirjen Diksi : SMK Siap Terapkan Kurikulum Prototipe, ini alasannya

Dirjen Diksi : SMK Siap Terapkan Kurikulum Prototipe, ini alasannya

Nusantara7.com, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto menyampaikan SMK siap untuk menerapkan kurikulum prototipe.

Diketahui, sekolah yang menyatakan siap adalah mereka yang tergabung dalam program SMK Pusat Keunggulan (PK). Saat ini terdapat 900 SMK yang mengikuti program tersebut.

“Lalu juga kurikulum prototipe sudah diujicoba di SMK PK, 95 persen dari SMK PK itu menyatakan bahwa itu cocok sekali, mulai dari kepala sekolah, guru dan siswa juga,” tuturnya dalam Kick Off G20 on Education and Culture, Rabu (9/2).

Ia membeberkan alasan kenapa SMK menyatakan kesiapannya untuk memakai kurikulum prototipe. Salah satunya adalah orientasi yang lebih luas dibanding sebelumnya.

“Karena lebih memastikan tidak hanya hardskill tapi juga softskill dan menciptakan pembelajar mandiri sepanjang hayat,” kata dia.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada perguruan tinggi vokasi untuk lebih fleksibel dalam membuat kurikulum. Seperti mengajak kolaborasi industri untuk bisa cocok dengan kebutuhan saat ini.

“Ini kita juga dorong di perguruan tinggi, kurikulum itu jangan terlalu kaku, kurangi materi, lebih fleksibel dan lebih memastikan link and match, bergotong royong dengan industri itu klop,” tutup Wikan. (jps)

Presidensi G20, Kemendikbduristek Siap Bawa 4 Isu Utama Pendidikan

Presidensi G20, Kemendikbduristek Siap Bawa 4 Isu Utama Pendidikan

Nusantara7.com, Indonesia akan bertugas sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Presidensi G20. Dalam sesi education working group, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) akan menjadi pemimpin kelompok kerja.

Dalam sesi tersebut, Kemendikbudristek akan menyiapkan empat isu utama pendidikan yang akan dibahas. Isu pertama adalah pendidikan berkualitas atau universal quality education.

“Isu ini berangkat dari tantangan untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan di semua tingkatan, khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan dalam upaya pemulihan pasca Covid-19,” terang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril dalam Kick Off G20 on Education and Culture, Rabu (9/2).

Iwan menyampaikan bahwa isu ini merupakan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan yang berkualitas. Untuk isu kedua berkaitan dengan teknologi digital dalam pendidikan atau digital tech in education.

“Pada bagian ini kita ingin menajamkan diskusi dan solusi bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan,” sampainya.

Isu ketiga yakni mencerminkan solidaritas dan kemitraan atau solidarity and partnership. Iwan mengatakan bahwa ini akan berkaitan dengan kearifan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

“Kita ingin menawarkan kearifan budaya bangsa kita sebagai solusi dalam reimagine the future, karena kita percaya hanya dengan saling mendukung dan bekerjasama kita bisa maju dan menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan global,” jelas dia.

Isu terakhir adalah masa depan dunia kerja pasca pandemi Covid-19 atau the future of work post Covid-19. Dirinya meyakini bahwa kebutuhan dunia kerja pasca Covid-19 akan mengalami perubahan besar.

“Maka itu dunia harus melakukan reimajinasi bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan dunia di masa datang,” tutup Iwan. (jps)

Survei KPAI : 25 Persen Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

Survei KPAI : 25 Persen Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

Nusantara7.com,  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan survei singkat persepsi orangtua terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah melonjaknya kasus Omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Survei singkat ini diikuti oleh 1.209 partisipan.

Responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61 persen, sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39 persen. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun menggarisbawahi pernyataan tidak setuju PTM 100 persen tersebut.

Ada sejumlah masukan dari responden kepada pemerintah daerah seiring meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, terutama Omicron, yaitu menghentikan sementara PTM hingga 14 hari usai liburan Idul fitri sebanyak 4 persen dan hentikan sementara PTM sampai Maret 2022 sebanyak 11 persen.

Terdapat masukan juga untuk menghentikan sementara PTM sampai tahun ajaran baru Juli 2022 dengan 10 persen dan kembali ke PTM dengan kapasitas 50 persen sebanyak 25 persen. Tetap PTM 100 persen asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang ke rumah sebanyak 47 persen dan jawaban lainnya 4 persen.

“Usulan para orang tua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25 persen orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu,” ujar dia, Selasa (8/2).

Retno menambahkan, usulan PTM dihentikan dahulu ini diangka yang cukup besar, yaitu 25 persen orang tua peserta didik, meskipun dihentikannya sampai kapan berbeda-beda. Ada orangtua yang mengusulkan hingga usai 14 hari libur Idul Fitri sebesar 4 persen, sampai Maret 2022 dengan 11 persen dan sampai tahun ajaran baru sebanyak 10 persen.

“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu karena Indonesia memasuki gelombang ketiga dan angka kasus Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sangat amat patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutur dia.

“Atas dasar konvensi Hak Anak, di masa pandemic Negara harus mengutamakan keselamatan anak diatas segalnya. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan di nomor 3, urutannya seharusnya demikian,” pungkas Retno. (jps)

Dalam Pelaksanaan PTM, Pemda Harus Berani Ambil Langkah Tegas

Dalam Pelaksanaan PTM, Pemda Harus Berani Ambil Langkah Tegas

Nusantara7.com, Pemerintah telah memberikan arahan untuk wilayah PPKM level 2 menjalankan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Mengenai itu, Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Andreas Tambah menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) lamban mengambil tindakan perihal kondisi Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, seharusnya pemda dapat lebih berani mengambil tindakan.

“Sebetulnya ini tergantung kepala daerah, keberanian kepala daerah dan kepala dinas, karena di SOP itu sudah jelas dikatakan bahwa apabila situasi di suatu daerah mengalami lonjakan atau terpapar Covid-19, itu harus dihentikan,” ujar dia, Minggu (6/2).

“Kalau di SOP sudah menyatakan seperti itu, kenapa harus menunggu instruksi pemerintah pusat,” sambungnya.

Sebab, jika menunggu-nunggu maka akan semakin banyak mengorbankan warga pendidikan. Apalagi pemerintah daerah lah yang memiliki kewenangan dalam memastikan pelaksanaan PTM berjalan dengan aman.

“Keberanian ini perlu, karena yang menanggung risiko adalah masyarakat yang di bawah naungannya, kenapa lari ke pusat. Ini seolah-olah kepala daerah itu tidak punya keberanian, ini harus dipahami kepala daerah dan kepala dinas,” jelasnya.

Menurut Andreas, pemerintah pusat itu menerbitkan kebijakan yang opsional, karena yang dibicarakan bukan satu daerah, tapi menyangkut beberapa wilayah yang kondisinya berbeda-beda. Dia berharap pemda bisa lebih tegas dan cepat bergerak ketika ada risiko penularan yang lebih besar.

“Sebetulnya dalam kondisi PTM 100 persen itu risiko sangat tinggi, karena kan ruangan sama dan jumlah murid sama, seperti saat sebelum pandemi dimana duduk saling berdekatan, tidak ada pembatas yang jelas antara pendidik satu dengan yang lain,” tutup dia. (jps)

PPKM Level 2,  PTM Dapat Dilakukan 50 Persen

PPKM Level 2, PTM Dapat Dilakukan 50 Persen

Nusantara7.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 100 persen dapat dievaluasi. Terutama untuk wilayah dengan kasus Covid-19 yang meningkat, seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Mengenai itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Sekjen Kemendikbudristek) Suharti menyatakan pihaknya memahami bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) pun menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2.

“Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen,” ungkap dia, Kamis (3/2).

Dirinya memberikan penekanan bahwa kata ‘dapat’ itu berarti bisa dilakukan penyesuaian. Jadi, apabila satuan pendidikan merasa tingkat penyebaran Covid-19 terkendali, maka sekolah dapat tetap menjalankan PTM 100 persen.

“Penekanan ada pada kata ‘dapat’. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM Terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19-nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen,” jelasnya.

Suharti mengatakan, PTM terbatas ini harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, surveilans dan pengaturan penghentian sementara PTM terbatas sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.

“Kemendikbudristek telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM Terbatas, agar dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis, 3 Februari 2022. Menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM Terbatas,” pungkasnya. (jps)

Puan Maharani Akan Pastikan Nasib RUU TPKS

Puan Maharani Akan Pastikan Nasib RUU TPKS

Nusantara7.comJakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini akan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021–2022 DPR RI. Ada sejumlah hal yang akan disampaikan oleh Puan dalam pidato pembukaan masa sidang termasuk mengenai kelanjutan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Berbagai perkembangan maupun kendala dalam pembangunan nasional, akan ditindaklanjuti melalui fungsi konstitusional DPR RI pada masa persidangan ini,” kata Puan, Selasa (11/1/2022).

Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021–2022 akan digelar pukul 10.00 WIB pagi ini dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR setelah para Anggota Dewan menjalani masa reses sejak 17 Desember 2021. Puan mengatakan DPR RI siap bekerja sama dengan Pemerintah dalam momentum pemulihan Pandemi Covid-19 saat ini.

“Agar pemulihan dari aspek sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan kondusif. Meski begitu, kita juga tetap harus waspada dan antisipatif atas situasi Pandemi Covid-19 yang tetap masih berada pada kondisi ketidakpastian,” sebut Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Continue reading →

Nadiem Targetkan di 2022 Semua Kampus Miliki Satgas Penanganan Kekerasan Seksual

Nadiem Targetkan di 2022 Semua Kampus Miliki Satgas Penanganan Kekerasan Seksual

Nusantara7.com, Jakarta – Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan tahun 2022 ini pihaknya menargetkan agar seluruh perguruan di Indonesia memiliki Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai salah satu implementasi Permendikbud 30.

“Dalam implementasi Permen PPKS target selanjutnya adalah pada tahun ini, semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” kata Nadiem dalam survei SMRC yang disiarkan secara daring.

Nadiem pun sudah mendapatkan banyak laporan bahwa sejumlah kampus sudah menindaklanjuti pembentukan satgas tersebut. Ia pun berharap penerapan Permendikbud 30 dapat melibatkan banyak pihak.

“Dan saya dengar banyak kampus yang langsung menindaklanjuti dan mengadakan diskusi untuk membedahi isi Permen ini, melakukan sosialisasi bahkan sudah ada yang memulai proses pembentukan Satgas,” ucapnya. Continue reading →