Pegawai honorer capai 5.268 orang, Pemkab upayakan jadi PPPK

Pegawai honorer capai 5.268 orang, Pemkab upayakan jadi PPPK

Nusantara7.com, Sampang – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, mendata pegawai honorer atau non-ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab. Tercatat sebanyak 5.268 orang merupakan pegawai honorer.

 

“Pegawai honorer tersebut sudah terdata dan mengantongi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas, magang, dan honorer,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sampang, Arif Lukman, Selasa (4/10/2022).

 

Dalam surat edaran yang diterima, Arif menyebutkan tenaga honorer tersebut diupayakan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Untuk pembayaran gajinya dibebankan kepada daerah, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya.

 

Sayangnya, hingga saat ini pihaknya belum bisa berbuat banyak. Sebab masih menunggu kabar lanjutan dari surat edaran tersebut.

 

“Hingga kini untuk selanjutnya kami masih menunggu perintah dari pusat,” pungkasnya. bjm

Anggaran pemilu 2024 sudah di ajukan KPU ponorogo sebesar Rp 69 M

Anggaran pemilu 2024 sudah di ajukan KPU ponorogo sebesar Rp 69 M

Nusantara7.com, Ponorogo – Perhelatan pesta demokrasi, pemilu serentak bakal digelar tahun 2024 nanti.

 

Namun, persiapan demi persiapan sudah mulai dilakukan sejak tahun ini. Salah satunya terkait dengan pendanaan perhelatan pemilu serentak tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo sudah merinci anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 senilai Rp 69 miliar.

 

Anggaran pemilu serentak tahun 2024 itu sudah diajukan KPU Ponorogo kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sejak bulan Januari lalu.

 

“Dana untuk pemilu 2024 sudah kita ajukan sejak bulan Januari 2022 lalu, yakni sebanyak Rp 69 miliar,” kata Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Ponorogo, Ali Mahfudz, Senin (3/10/2022).

 

Anggaran dana sebanyak Rp 69 miliar yang diajukan oleh KPU Ponorogo itu, kata Ali dengan skema pemilu masih dalam keadaan pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya masih format dengan protokol kesehatan. Alhasil, dalam rincian biayanya itu masih ada untuk pembelian alat pelindung diri (APD). Sehingga untuk penanggulangan Covid-19, total dianggarkan sebanyak Rp 8 miliar.

 

“Anggaran yang diajukan diformat masih dalam suasana pandemi Covid-19, jadi ada anggaran untuk pembelian APD dengan total biaya mencapai Rp 8 miliar,” katanya.

 

Namun seiring berjalannya waktu, dana pemili yang diajukan sebanyak Rp 69 miliar itu, bisa berpotensi turun. Hal itu bisa terjadi, ketika Pemerintah Indonesia mencabut status pandemi Covid-19, yang saat ini peredaran kasusnya benar-benar sudah landai. Dengan adanya keputusan itu, nanti KPU Ponorogo bakal melakukan kajian agar ada efisiensi dalam anggarannya.

 

“Jumlah dana yang kita ajukan bisa berkurang, kalau status pandemi dicabut oleh Pemerintah. Otomatis akan menghilangkan pembiayaan untuk APD, karena ya memang tidak memerlukan itu,” kata salah satu komisioner yang berdomisili di Kecamatan Jenangan itu.

 

Ali menambahkan bahwa dalam pengajuan dana pemilu sebesar Rp 69 miliar itu, rincian pos pengeluaran terbesar ada di honorarium petugas badan adhoc. Untuk honor tersebut, menelan biaya hingga Ro 32 miliar. Yakni untuk honor bagi petugas KPPS. Sebab jumlahnya memang besar. Jika untuk petugas KPPS saja ada 7 orang ditambah dengan Linmas 2 orang. Sementara tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Ponorogo ada sekitar 2100 lokasi.

 

“Dana paling besar untuk honorarium untuk petugas badan adhoc. Yakni kita anggarkan senilai Rp 32 miliar,” pungkasnya. bjm

Kunjungan ke Ternate, Jokowi dapat gelar adat Kesultanan

Kunjungan ke Ternate, Jokowi dapat gelar adat Kesultanan

N7, Jakarta – Presiden Joko Widodo diagendakan mendapat anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara, Rabu.

“Yang pertama adalah menghadiri penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate, di sana nanti Presiden diberikan gelar kesultanan,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja tersebut, lanjut Heru, Jokowi dijadwalkan mengunjungi tiga daerah di Maluku Utara, Rabu, yakni Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Tidore Kepulauan

Usai mengunjungi Kedaton, Jokowi menuju Pasar Bahari Berkesan dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate untuk menyerahkan bantuan sosial (bansos) sekaligus memeriksa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para penerima manfaat.

“Tentunya Presiden akan memberikan bantuan BLT dan berdiskusi apa yang harus disampaikan dari masyarakat kepada Presiden,” tambahnya.

Setelah itu, Jokowi menuju Bandara Sultan Babullah Ternate untuk lepas landas ke Kabupaten Halmahera Barat. Setibanya di Halmahera Barat, Jokowi akan bertemu masyarakat di Kantor Pos Jailolo dan Pasar Rakyat Jailolo.

“Beliau juga mendatangi kantor pos setempat yaitu Kantor Pos Jailolo, di mana memastikan juga bantuan-bantuan sudah sampai ke masyarakat, dan tentunya menyapa kembali di Pasar Halmahera Barat, Pasar Jailolo,” katanya.

Selanjutnya, Jokowi lepas landas ke Kota Tidore Kepulauan untuk menuju ke Pasar Galala dan Kantor Pos Desa Guraping guna memastikan pendistribusian bansos sampai ke masyarakat yang berhak menerima.

“Setelah itu masih ada waktu. Beliau (Jokowi) akan menuju ke Sofifi, Tidore, di mana akan ada kegiatan juga yaitu ke Pasar Galala dan kantor pos. Titik terakhir ke UKM Mart,” ujar Heru.

Setelah seluruh agenda kegiatan di Maluku Utara selesai, Jokowi beserta rombongan terbatas akan menuju Helipad Kompi Khusus di Kota Tidore Kepulauan untuk menuju ke Kota Ternate. Setibanya di Bandara Sultan Babullah Ternate, Jokowi beserta rombongan lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. ant

Rancangan dana cadangan Pilkada 2024 disetujui DPRD Kediri

Rancangan dana cadangan Pilkada 2024 disetujui DPRD Kediri

N7, Kediri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait dengan pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 2024.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengemukakan besarnya kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri pada tahun 2024 perlu ada dana cadangan.

“Hal ini dilakukan karena pengalokasian dana tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran. Sebelumnya, tujuan utama adanya dana cadangan adalah untuk menanggulangi keadaan tak terduga sehingga ada pos tersedia selain anggaran tahunan yang sedang berjalan,” katanya di Kediri, Senin.

Selain membahas soal rancangan peraturan daerah terkait dengan pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah, dalam rapat paripurna dengan DPRD Kota Kediri itu juga membahas soal perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang baru saja disetujui.

Pihaknya menjelaskan dalam perubahan APBD 2022 itu masih belum mampu memenuhi sebagian aspirasi dan usul pembangunan dari masyarakat karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

“Kami pun menyadari masih ada keterbatasan dan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” kata dia.

Wali Kota mengatakan ke depan dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya fokus pada pembangunan, pemulihan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan.

Sedangkan, untuk mencapai target tersebut secara optimal, ia berharap dukungan, kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak terutama DPRD dan Forkopimda Kota Kediri.

Pihaknya berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin dengan baik, terutama atas tercapainya mufakat dalam menetapkan hasil akhir dari Raperda.

Sementara itu, semua fraksi menyetujui dua raperda yang diajukan. Sebelum menyetujui raperda tersebut, delapan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang intinya juga menyetujui raperda yang diajukan.

Fraksi PDI Perjuangan Kota Kediri dalam pendapat akhirnya disampaikan oleh Fadhilah Puspawati, Fraksi PAN oleh Dinayana Kristian, Fraksi Karya Nurani oleh Bambang Giantoro, dan Fraksi Gerindra oleh Sriana.

Kemudian, Fraksi Nasdem disampaikan oleh Choirudin Mustofa, Fraksi Kebangkitan Bangsa oleh Afif Fachrudin Wijaya, Fraksi Demokrat oleh Ashari, dan Fraksi Keadilan Pembangunan oleh Nurfulaily. ant

Dinilai tegas, Bupati Kediri Mas Dhito diminta maju ke pilgub Jatim

Dinilai tegas, Bupati Kediri Mas Dhito diminta maju ke pilgub Jatim

N7, Surabaya – Video komitmen Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menindak tegas kepala desa yang berani bermain dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) ramai di media sosial.

 

Video yang pertama kali diunggah di akun TikTok Bupati Kediri @Dhito Pramono pada 5 September 2022 lalu setidaknya hingga Senin, 26 September 2022 pukul 15.55 WIB mendapatkan 22.900 like dan 3.167 komentar.

 

“Kalau sampai ada kepala desa yang berani bermain dalam penyaluran BLT BBM atau subsidi, maka saya minta, saya mohon pada Pak Kepala Inspektorat untuk segera ditindak,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito dalam video itu.

 

Tak hanya meminta Inspektorat untuk melakukan penindakan tegas, Mas Dhito juga meminta kepada kepolisian untuk ikut menindak tegas bilamana menemukan penyelewengan dalam penyaluran BLT BBM.

 

“Saya mohon juga kepada Pak Kapolres tidak memberikan ampun pak. Sudah tidak ada lagi ruang negosiasi, yang ada hanyalah bagaimana menyalurkan dana tersebut sampai kepada kantong-kantong masyarakat,” tegas Bupati Kediri itu dalan keterangan tertulisnya kepada media.

 

Video pernyataan tegas Mas Dhito itu pun viral. Salah satunya lantaran ada komentar netizen dengan akun @riyanto6183 yang menyinggung Kota Probolinggo di postingan tersebut.

 

“Tolong Kota Probolinggo tlng ditindak lanjuti mslh bantuan blt biar tepat sasaran,” tulisnya.

 

Komentar pemilik akun @riyanto6183 itu pun mendapat respon Mas Dhito. Orang nomor satu di Bumi Panjalu itu menjelaskan dirinya merupakan Bupati Kediri.

 

“Saya Bupati Kediri Mas, bukan Probolinggo,” jawab Mas Dhito.

 

Screenshot postingan Mas Dhito berikut komentar pemilik akun @riyanto6183 itu seketika tersebar luas hingga mengundang beragam komentar.

 

Sebagaimana akun instagram @infokediriraya yang memposting screenshot video itu pada Minggu, 26 September 2022 dengan caption : “Mungkin saking ganteng & terkenalnya Bupati Kediri sampai warga Probolinggo ngadu ke Bupati Kediri.Piye to iki ri..ri?”.

 

Setidaknya postingan itu hingga Senin, 26 September 2022 pukul 15.55 WIB mendapatkan 5.158 like dan 406 komentar.

 

Komentar yang muncul dari postingan itu beragam dan mayoritas memuji kepemimpinan Mas Dhito. Sebagaimana komentar pemilik akun @samrotulll

 

“Rezekine wong Kediri due bupati yok Mas Dhito,” tulisnya dalam kolom komentar.

 

Tak hanya pujian, beberapa pemilik akun bahkan mendorong supaya Bupati Kediri itu maju menjadi Gubernur Jawa Timur.

 

“Ke depannya Mas Dhito jagoin diri jadi calon gubernur nggeh,” tulis pemilik akun @gio_santoos11 dalam komentarnya. bjm

Fatayat NU Kediri gelar lomba mewarnai, Wali Kota terima kasih acara sangat mendidik dan bagus

Fatayat NU Kediri gelar lomba mewarnai, Wali Kota terima kasih acara sangat mendidik dan bagus

N7, Kediri – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar senang adanya Lomba Mewarnai dalam rangka Menyongsong Satu Abad Nahdlatul Ulama 1344-1444 H, ini selain mendidik juga membuat anak-anak lepas dari gawainya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Lomba Mewarnai yang diselenggarakan Fatayat NU di Aula Muktamar Kota Kediri, Minggu (25/9/2022).

 

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Fatayat NU Kota Kediri. Karena acaranya sangat mendidik, dan bagus. Karena sekarang ini anak-anak pada pegang gawai, untuk itu memang harus dibuatkan acara seperti ini supaya mereka lepas dari gawainya,” ujar Wali Kota Kediri.

 

Ditambahkannya pula, sebagai orang tua jangan memberi gawai anak-anaknya. Ibaratnya gawai itu bukan makanan mereka. Makanan mereka itu bermain di lapangan, bermain di tanah, dan lainnya tapi bukan bermain gawai.

 

Karena saat ini banyak sekali anak-anak di usia kurang dari 1 tahun sudah diberikan gawai oleh orang tuanya padahal itu tidak baik dan nantinya ketika anak beranjak remaja yang diingat bukan orang tuanya tapi malah gawainya.

 

Oleh karena itu, Wali Kota Kediri berpesan agar semua pihak bersama-sama saling mengingatkan. Makanya di Kota Kediri ini dibangunkan taman, dengan tujuan agar anak-anak bermain di sana dan bisa melupakan gawainya. “Jangan berikan anak-anak kita itu gawai. Saya paham anak-anak kalau dikasih gawai akan diam. Tapi dia akan melupakan orang tuanya nanti ke depannya,” terangnya.

 

Untuk diketahui, Lomba Mewarnai ini diambil 10 pemenang yaitu juara 1, 2 dan 3 serta juara harapan 1 sampai dengan juara harapan 7. Untuk juara 1, 2 dan 3 akan mendapatkan uang tunai dari sponsor Meme, dan tabungan dari Bank Syariah Indonesia. Lalu juara harapan 1, 2 dan 3 juga akan mendapatkan uang tunai dari sponsor Meme. Semua pemenang, akan mendapatkan piagam dan piala.

 

Lomba Mewarnai ini ada tiga kategori yang dilombakan. Pertama kategori A (untuk TK) juara 1 diraih oleh Al Bilqish Mayaza .S dari TK Islam Al Falah. Kedua, kategori B (SD kelas 1-3) juara 1 diraih oleh Zhafira Syarani .P dari Min 2 Kediri, dan kategori C (SD kelas 4-6) juara 1 diraih oleh Kyyisah Qonita dari SDN Sisir 01.

 

Hadir pula dalam acara ini Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua LPNU Kota Kediri Nur Muhyar, Ketua PC Fatayat NU Dewi Nafi’ah, Ketua Muslimat NU Kota Kediri Nurul Latifah, Kabag Kesra Kota Kediri Ahmad Jainudn, dan para peserta Lomba Mewarnai. bjm

72 kuota pendaftaran panwascam di buka bawaslu Probolinggo

72 kuota pendaftaran panwascam di buka bawaslu Probolinggo

N7, Probolinggo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, membuka pendaftaran atau rekrutmen untuk 72 calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dalam rangka Pemilu 2024.

“Pendaftaran calon Panwascam dibuka mulai 21 hingga 27 September 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo pada jam kerja,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib di Probolinggo, Rabu.

Menurutnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pendaftar Panwascam setidak-tidaknya berusia paling rendah 25 tahun, ijazah paling rendah SMA, berkas pendaftaran bisa dibawa langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo atau dikirimkan melalui pos.

“Calon pendaftar tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Pendaftar juga harus melampirkan fotokopi KTP, pas foto berwarna, fotokopi ijazah dan surat keterangan sehat, mengirimkan surat lamaran disertai dengan surat pernyataan, daftar riwayat hidup dan surat izin atasan langsung bagi aparatur sipil negara (ASN).

Qorib mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berminat untuk mengabdi bersama Bawaslu Kabupaten Probolinggo karena semua bebas mendaftar asalkan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dengan masa kerja mulai saat diterima hingga penetapan pemenang peserta Pemilu 2024.

“Kuota yang dibutuhkan setiap kecamatan sebanyak tiga orang Panwascam, sehingga nantinya akan ada seleksi administrasi, seleksi dengan metode CAT (Computer Assisted Test) dan seleksi wawancara,” katanya.

Ia menjelaskan tanpa peran serta dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan jajaran ke atas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI tidak akan berhasil melakukan pengawasan.

“Jadi kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendaftar sebagai calon anggota Panwascam di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya. ant

Penyelarasan program dan anggaran Pemilu 2024 bersama 38 KPU

Penyelarasan program dan anggaran Pemilu 2024 bersama 38 KPU

N7, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelaraskan program dan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 bersama 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

“Kami gelar rapat koordinasi sinkronisasi di Jombang, 20 – 21 September, yang diharapkan terbangun sinergi antar satuan kerja,” kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap divisi dan sekretaris menyampaikan beberapa rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Masing-masing adalah Divisi Hukum dan Pengawasan yang dipimpin Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh Komisioner Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi oleh Komisioner Nurul Amalia, Divisi Teknis Penyelenggara oleh Komisioner Insan Qoriawan.

Selain itu Divisi Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini. Bertindak memandu diskusi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jatim Nurita Paramita.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam memastikan selanjutnya akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi tata kelola keuangan.

“Kami masih banyak menemukan kendala terkait pengelolaan keuangan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun pola kerja yang selama ini dilakukan. Untuk itu perlu digelar rakor agar tim keuangan di semua satuan kerja berjalan dengan baik,” ujarnya.

Anam mendorong seluruh satuan kerja di kabupaten/kota menerapkan metode “Cash Management System” (CMS) karena kini eranya digitalisasi, bukan lagi manual yang ditemukan banyak kekurangan.

Selain metode pengelolaan, juga disarankan bagi para staf sekretariat yang telah mempunyai sertifikat menjadi bendahara untuk dimutasi di beberapa daerah yang masih mengalami masalah SDM, terutama tim keuangan.

Anam menandaskan, KPU secara kelembagaan bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU.

“Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Jatim agar mampu menjadi komandan yang baik untuk satuan kerja masing-masing. KPU RI dan KPU Jatim bisa menjadi pedoman dari setiap keputusan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota,” tuturnya. ant

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

N7, Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menargetkan pendapatan daerah pada Raperda APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp798 miliar lebih yang disampaikan dalam rapat paripurna nota keuangan APBD 2023 di DRPD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin.

“Rinciannya pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp201 miliar lebih serta pendapatan transfer pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp597 miliar lebih,” katanya dalam rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo.

Ia berharap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 bisa berjalan lancar, tertib dan selesai sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, sehingga dapat tepat waktu.

“Apa yang sudah saya sampaikan menjadi bahan untuk dijadikan pembahasan-pembahasan di komisi maupun di badan anggaran. Mudah-mudahan pembahasan sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga sebelum masa akhir anggaran 2022 sudah selesai,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan agenda paripurna adalah penyampaian nota keuangan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 yang diikuti 23 orang anggota dewan.

“Kami akan dalami program prioritas yang diusulkan Pemkot Probolinggo di pembahasan komisi-komisi. Tentunya nanti akan ada perbaikan dan saran dalam APBD 2023,” tuturnya.

Setelah rapat paripurna nota keuangan APBD tahun anggaran 2023, maka masing-masing fraksi di DPRD Kota Probolinggo akan menyampaikan tanggapan terhadap nota keuangan tersebut.

Sebelumnya Wali Kota Probolinggo dengan pimpinan DPRD kota setempat sudah mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun dengan rincian belanja operasional dianggarkan Rp927 miliar lebih, belanja modal dianggarkan sebesar Rp307 miliar lebih serta belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp17,8 miliar. ant

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

N7, Surabaya – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi.

Pakar Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Airlangga Masitoh Indriani menanggapi fenomena tersebut dengan menekankan tentang urgensi pengelolaan cyber security system di Indonesia. Dosen yang mendalami isu perlindungan data pribadi itu mengatakan munculnya peretasan tersebut menandakan kekacauan dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia.

“Apakah ini sebagai bentuk protes? Bjorka mungkin melihat abainya para stakeholder dan kurang seriusnya dalam pengelolaan cyber security system,” kata Masitoh dalam keterangan yang diterima beritajatim.com, Senin (19/9/2022).

“Sehingga dengan sistem yang vulnerable, terjadilah peretasan-peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi itu. Namun, perlu dilihat juga aspek yang lain, tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Dan, yang paling penting adalah materi dari regulasi itu sendiri,” imbuhnya.

Masitoh menambahkan, penyebaran data pribadi itu jelas melanggar privasi yang dilindungi konstitusi dan merupakan tindak pidana cyber crime. Berdasar hukum Indonesia, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Cyber crime ini tindak pidana yang unik karena bersifat transnasional. Pengungkapan tindak pidana ini effort-nya sangat tinggi karena bersinggungan dengan kerja sama internasional dan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia yang mungkin juga terbatas,” ungkapnya.

Masitoh menjelaskan bahwa Indonesia sudah lama menyusun payung hukum berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, hingga saat ini belum disahkan juga.

“RUU PDP adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ruang lingkup RUU PDP ini mencakup definisi data pribadi dan data sensitif, hak dan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, hak dan kewajiban subjek data, adanya DPO (Data Protection Officer, red) dan DPA (Data Protection Authority, red), serta mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi,” terangnya.

Khusus untuk keamanan negara, ujar Masitoh, dapat dibuat undang-undang lain tentang cyber security system, selain RUU PDP. Masitoh menekankan bahwa jangan sampai pemerintah Indonesia menggunakan paradigma konvensional pada era digital seperti saat ini.

“Siapa yang paling bertanggung jawab tentang kasus kebocoran data seperti ini sebenarnya kita perlu melihat dua hal. Apakah dari sisi PSE (orang atau badan usaha yang mengoperasikan sistem elektronik, Red) atau murni ada serangan dari luar. PSE sendiri nanti harus dilihat siapa yang melakukan pengendalian dan pemrosesan data,” katanya.

“Kalau serangan dari hacker luar, harus dicek apakah karena ada kelalaian PSE mengelola sistemnya sehingga ada hole untuk diserang? Atau memang murni serangan dari hacker? Ini penting sekali untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab,” tambahnya.

Masitoh juga menegaskan bahwa data dianggap sebagai the new oil dalam konteks ekonomi digital sebagai salah satu hak yang fundamental bagi warga negara. Menurutnya, akan ada banyak kerugian fatal yang terjadi apabila cyber security system di Indonesia tidak dibenahi dengan segera.

“Intinya, cyber security system di Indonesia masih sangat lemah. Karena itu, kita harus memperkuat regulasinya, seriusi implementasi dan penegakan hukumnya, serta dorong dan perbaiki sumber daya manusia dan infrastrukturnya,” tutup Masitoh.Surabaya (beritajatim.com) – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi. bjm