December 2021 – Page 8

PLN raih HRExcellence Awards 2021 atas Program TJSL berkelanjutan

NASIONAL·December 11, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – PT PLN (Persero) meraih penghargaan HRExcellence Awards 2021 dalam penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkelanjutan.

Direktur Manajemen dan Sumber Daya Manusia PLN Yusuf Didi Setiarto menjelaskan hingga hari ini sudah ada 44.057 UMK yang menjadi mitra binaan PLN. PLN terus melakukan Program TJSL yang sesuai dengan cita-cita SDG’s dan berpedoman pada ISO 26000.

“Di sektor Usaha Mikro Kecil (UMK), kami juga telah berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMK melalui Program Molisbooth yaitu Gerobak motor listrik untuk membantu UMK mitra binaan berjualan serta memasukkan mitra binaan dalam rantai pasok kebutuhan perusahaan,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam memenuhi nilai SDG’s, PLN juga menerapkan TJSL dalam bidang pendidikan. Sepanjang 2021 PLN sudah memberikan beasiswa kepada 258 anak dengan nilai Rp7 miliar hingga kuartal III tahun ini.

Sedangkan di sektor lingkungan, kata dia, PLN juga telah melaksanakan berbagai program seperti penanaman pohon, konservasi ekosistem darat dan laut serta program pengolahan sampah menjadi bahan bakar (cofiring ) PLTU dan PLTSa hingga pengolahan fly ash bottom ash menjadi bahan baku bangunan untuk membantu pembangunan infrastruktur umum di masyarakat.

PLN terus melakukan Program TJSL yang memiliki dampak langsung ke masyarakat. Program TJSL PLN yang mengusung nilai SDG’s dan berkelanjutan mendapatkan apresiasi dari HumanResourcesOnline.Net.

Dalam penganugerahan tersebut, PLN menyabet peringkat Gold dalam kategori Excellence in CSR Strategy. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Adi Sumarno, Head of Human Resources Wipro Unza Indonesia. PLN dinilai mampu memberikan Program TJSL yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga mampu mendongkrak perekonomian mitra binaan dan juga memberikan dampak berantai.

“Program TJSL yang dilakukan PLN tak hanya sebagai wujud tanggung jawab PLN tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan visi misi PLN mampu memberikan multiplier effect bagi seluruh masyarakat,” kata Adi.

Selain mendapatkan penghargaan dalam bidang TJSL, PLN juga menyabet gelar Silver dalam kategori Excellence in Workplace Culture. Penghargaan ini diserahkan oleh Rudy Manik, Chief Human Resources Officer FWD Inscurance Indonesia.

“Transformasi PLN dalam meningkatkan budaya kerja yang prima membuat PLN menjadi salah satu perusahaan yang berkembang pesat saat ini. PLN juga memberikan berbagai kesempatan untuk bisa mengakselerasi skill dan kemampuan para insan PLN agar bisa memajukan perusahaan,” ujar Rudy. (ant)

Trenggalek raih penghargaan Natamukti berkat pengembangan UMKM

SEPUTAR JATIM·December 11, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Trenggalek, Jatim – Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meraih penghargaan Natamukti kategori Nindya dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas konsistensi mereka dalam mendorong perkembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) selama beberapa tahun terakhir.

“Penghargaan ini tentunya memancing semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi. Utamanya dalam mengembangkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, utamanya kelompok perempuan anak dan disabilitas,” kata Pj Sekda Trenggalek Anik Suwarni usai menerima anugerah yang diberikan secara virtual di Smart Center Trenggalek, Jumat.

Penghargaan nasional dari Kemenkop UKM itu bukan yang pertama diterima Pemkab Trenggalek. Pada 2016, saat masih di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak, Trenggalek juga meraih penghargaan atas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Hanya saja untuk tahun ini, prestasi yang diraih naik tingkat menjadi Natamukti Kategori Nindya.

Naiknya tingkat prestasi itu dipengaruhi gebrakan Trenggalek dalam mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah sehingga bertumbuh pesat.

“Bisa kita rasakan hasilnya disaat Pandemi COVID-19 upaya yang dilakukan mampu mempertahankan kondisi perekonomian yang ada di Trenggalek. Cita-cita Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah pelaku usaha mikro naik kelas. Mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga pelaku usaha di Trenggalek bisa berkembang,” imbuhnya.

Anik mengatakan, pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak telah mengambil langkah untuk meningkatkan skala usaha pelaku bisnis di Trenggalek agar naik kelas, di antaranya adalah melakukan pendampingan, akses pasar, standarisasi produk hingga fasilitasi permodalan.

Tujuannya agar kualitas produk dari Bumi Menak Sopal bisa bersaing dan diterima pangsa pasar. Misalnya adalah pelatihan bagi 5 ribu pelaku usaha perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan.

Progam itu mendapat apresiasi banyak pihak dalam mewujudkan pemerintahan inklusif. Dengan harapan akan tumbuh 5 ribu pengusaha perempuan baru, yang tentunya diharapkan dapat mengangkat perekonomian keluarga sehingga lepas dari kemiskinan dan mencegah pertumbuhan anak dengan gizi buruk (stunting).

“Untuk mewujudkan itu kami melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pendampingan, fasilitasi terhadap permodalan, akses pasar maupun standarisasi produk,” pungkasnya.

Anugerah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu adalah hasil kerja sama dengan International Council for Small Business (ICSB).

Penilaian penghargaan itu didasarkan pada tiga aspek, mulai dari komersialisasi pasar, inovasi produk, dan standarisasi produk yang disesuaikan dengan komponen tersebut disesuaikan dengan kondisi pandemi. (ant)

Wali Kota Abu Bakar meninjau pelaksanaan SKB CASN 2021

SEPUTAR JATIM·December 11, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Kediri – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meninjau Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CASN Kota Kediri 2021 di Hall Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan memastikan pelaksanaan tes berjalan dengan protokol kesehatan ketat.

“Penyelenggaraannya bagus, ini cukup akuntabel, transparan. Semua sudah dicek teman-teman dari BKPPD. Nanti kalau ada kendala saya mohon tim teknis yang memantau untuk membantu adik-adik semuanya,” katanya di Kediri, Selasa.

SKB adalah ujian lanjutan dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang sebelumnya dilakukan. Untuk tahun 2021 ini, Kota Kediri menyediakan 224 formasi dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 165 dan tenaga teknis sebanyak 59.

Wali Kota juga menambahkan setiap tahun kebutuhan formasi di Pemerintah Kota Kediri berbeda. Untuk tahun ini, formasi yang paling banyak dibutuhkan yaitu tenaga kesehatan.

“Kami akan terus evaluasi dengan teman-teman dari organisasi, ada analisa jabatan juga karena fluktuatif, setiap tahun berbeda-beda. Misal tahun ini kita butuh tenaga kesehatan, tahun berikutnya mungkin kita butuh tenaga IT karena arahan dari bapak presiden juga terkait dengan pelayanan yang baik, pelayanan yang otomatisasi berbasis IT,” kata dia.

Ia juga menilai pelaksanaan seleksi cukup bagus. Dirinya berharap seluruh peserta bisa mengerjakan soal dengan baik serta tidak tegang.

“Mudah-mudahan sukses, saya di sini ikut memantau alhamdulillah kondisinya bagus, tidak ada kendala. Dari sisi teknis juga tidak ada masalah,” katanya.

Wali Kota Kediri juga berharap agar CASN yang lolos nantinya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan lebih cepat. Hal ini mengingat CASN adalah generasi muda yang lebih dekat dengan teknologi.

“Di era digital, generasi muda tidak asing untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Sehingga nantinya Pemda berlarinya lebih kencang terkait masalah terobosan dan pelayanan. Bagaimanapun yang terjadi ASN, PPPK harus melayani, harus dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kediri Un Achmad Nurdin mengatakan tes SKB akan dilaksanakan selama dua hari mulai 7-8 Desember 2021.

Untuk peserta luar Jawa Timur, Pemerintah Kota Kediri melalui BKPPD juga menyediakan lokasi tes di beberapa daerah.

Dari total 464 peserta, sebanyak 429 peserta mengikuti tes di SLG dan 35 peserta akan mengikuti tes di beberapa titik yaitu BKN Pusat, Kanreg 1 BKN Yogyakarta, Kanreg 5 BKN Jakarta, Kanreg 10 BKN Denpasar, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Lampung, UPT BKN Semarang, UPT BKN Tarakan dan Kanreg 3 BKN Bandung. Kegiatan juga digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Pelaksanaan tes dibagi dalam lima sesi yang akan dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah per sesi 100 orang,” kata Un Achmad.

Moh. Zawawi, salah satu peserta SKB asal Kabupaten Kediri mengatakan dirinya belajar dari berbagai media sebelum ikut tes SKB ini. Ia berharap, hasil yang dicapainya bisa optimal.

“Saya lihat dari awal setelah SKD kan saya hitung semuanya, perkiraan saya lanjut SKB. Mulai itu saya belajar materi-materi SKB, tanya teman-teman juga yang sudah lolos kira-kira materi apa saja yang keluar. Belajar dari internet dan YouTube juga,” kata Moh. Zawawi.

Peserta SKB yang mengikuti formasi di Dinas Arsip dan Perpusatakaan Kota Kediri ini juga menyampaikan harapannya seandainya lolos menjadi ASN di Pemerintah Kota Kediri.

“Kalau saya di dinas perpustakaan pastinya untuk meningkatkan kegemaran membaca, tingkat literasi informasi di Kota Kediri. Karena menurut saya saat ini minat baca tinggi, tapi untuk sarana buku yang dibaca masih minim,” kata dia. (ant)

Dirjen Pendis Kemenag Minta Pelaku Pendidikan Terus Belajar Supaya Tak Ditelan Masa

PENDIDIKAN·December 11, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani meminta seluruh pelaku pendidikan di bawah Kemenag untuk terus belajar. Diantaranya adalah terus belajar mencari inspirasi dan berinovasi. Selain itu bekerja tidak biasa-biasa saja, supaya keluar dari ancaman ditelan masa.

Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan semua pelaku pendidikan di bawah naungan Kemenag untuk terus belajar mencari inpirasi. Kemmudian juga membangun motivasi dari kegiatan-kegiatan positif. Termasuk diantaranya kegiatan Madrasah Award dan Apresiasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Adiktis) 2021.

’’Apabila kita melakukan sesuatu hanya rata-rata, maka kita akan habis ditelan masa. Kita harus melakukan upaya extra ordinary atau upaya luar biasa,’’ kata Dhani dalam keterangannya Sabtu (11/12). Khusus kepada peraih penghargaan dalam kegiatan Madrasah Award dan Apresiasi Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam (Adiktis) 2021, dia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Dhani lantas menyampaikan komunitas pendidikan harus melakukan pola pendekatna inovasi tak sekadar berpikir out of the box. Tetapi lebih dari itu harus berpikir without the box. Dia mengatakan diantara tujuan Kemenag menggelar Adiktis adalah memacu perguruan tinggi di bawah Ditjen Pendis Kemenag untuk terus menunjukan pencapaian terbaiknya.

Penghargaan diantaranya diberikan kepada kepemilikan hak paten, kepemilikan jurnal, serta kepemilikan akreditasi unggul. Di masa medatang Kemenag akan berfokus membangun hilirisasi ilmu pengetahuan. Untuk itu perguruan tinggi keagamaan Islam perlu mengintegrasikan disiplin ilmu pengetahuan keagamaan dengan sains secara massif. ’’Agar dapat mengisi ruang-ruang industri di masa depan,’’ pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Pendis Kemenag Rohmat Mulyana Sapdi event Madrasah Berprestasi dan Adiktis ini merupakan pemberian apresiasi pada prestasi yang ditorehkan oleh madrasah maupun perguruan tinggi. “Event ini ini bukan merupakan akhir dari peningkatan mutu dari pendidikan Islam, namun sebagai motivasi untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Islam,” kata Rohmat.

(jwp)

Pemda Harus Optimalkan SDM, Belanja Pegawai dalam APBD Dibatasi 30%

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Pemerintah daerah harus memanfaatkan dengan baik masa transisi lima tahun yang ditentukan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sembari menunggu aturan turunan UU tersebut, pemda harus menyiapkan rencana penganggaran belanja daerah.

Sebagaimana diberitakan, dalam UU HKPD ada sejumlah norma.

Di antaranya, alokasi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD. Selain itu, belanja infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal minimum 40 persen dari APBD.

Ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen itu bukan hal mudah untuk diterapkan. Selama ini, alokasi di setiap daerah lebih dari angka tersebut. ”Coba teman-teman lihat sendiri yang kami anggarkan untuk belanja pegawai ada berapa persen (dari APBD)? Kalau 30 persen, ya berat,” kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta Yosca Herman Soedradjad menambahkan, kebijakan tersebut cukup baik untuk mengatur belanja yang berkualitas. Namun, penerapannya memang harus bertahap.

”Kalau 1–2 tahun diterapkan, bakal sulit. Tapi, kalau bertahap hingga 5 tahun ke depan, mungkin bisa. Aturan dari pusat kan juga bertahap 5 tahun. Arahan dari pusat seperti apa untuk strategi terbaik sementara ini masih dalam pembahasan,” kata dia. Pada 2022, misalnya, Pemkot Surakarta merealisasikan belanja pegawai hingga 40 persen dari APBD 2022.

Senada, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi juga menyatakan bahwa aturan itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Terlebih, APBD 2022 Kota Jogja sudah disahkan 30 November lalu Rp 1,9 triliun. Di dalamnya diatur porsi belanja pegawai 40 persen dan belanja modal 60 persen. ”Saya kira kalau dilaksanakan dalam waktu cepat, tidak akan mudah bagi pemda. Karena sekarang mungkin banyak daerah yang komposisinya malah lebih banyak belanja pegawainya daripada belanja modalnya,” ujarnya kepada Radar Jogja di ruang kerjanya kemarin.

Penyesuaian itu, kata dia, tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat. Bukan hanya bagi Kota Jogja, melainkan juga kabupaten/kota lain. ”Karena ini akan menyangkut tentang status kepegawaian, administrasi, dan terutama adalah kinerja ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya mendukung terbitnya UU HKPD. Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyampaikan, regulasi itu akan memicu daerah untuk lebih produktif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. ”Anggaran bisa dimaksimalkan untuk pelayanan publik,” kata Febri, sapaan Febriadhitya Prajatara.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak pernah melampaui batas angka 30 persen dari total APBD untuk belanja pegawai. Tahun ini, misalnya, belanja pegawai berada di angka 28 persen dari total APBD 2021 sebesar Rp 8,9 triliun. Tahun depan belanja pegawai kembali ditekan menjadi 27 persen dari total APBD. Adapun APBD 2022 Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 10,4 triliun.

Sementara itu, diberitakan Radar Banyuwangi, setelah UU HKPD diundangkan, Pemkab Banyuwangi bakal melakukan langkah-langkah tertentu agar belanja pegawai sesuai dengan ketentuan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penataan sumber daya manusia (SDM). Tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus dioptimalkan. ”Misalnya, dibuat analisis jabatan (anjab). SDM pada SKPD yang kelebihan tenaga bisa dialihkan ke SKPD lain yang kekurangan tenaga,” ujarnya kemarin.

Selain itu, pemkab menghitung jumlah pegawai yang purnatugas (pensiun) hingga lima tahun ke depan. ”Kami juga harus mengendalikan pengadaan pegawai. Lebih mengedepankan SDM yang ada untuk diberdayakan secara maksimal,” kata dia. Pemkab juga terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menyokong kinerja pemerintah.

Pada bagian lain, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menuturkan, belanja yang berkualitas memang merupakan salah satu tujuan utama UU HKPD. Namun, Berly memberikan catatan.

”Perlu dikawal dalam APBD. Agar tidak banyak honor atau tunjangan yang dimasukkan dalam program-program pemda,” ujarnya. (jwp)

Pemilihan Ketum PBNU Alot, SAS Menang Pengalaman, Namun Gus Yahya Beruntung

SEPUTAR JATIM·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-34 NU diperkirakan bakal alot. Incumbent KH Said Aqil Siroj (SAS) disebut memiliki pendukung yang solid. Meski demikian, desakan regenerasi yang diusung kubu KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, gaung desakan itu kini semakin kuat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengungkapkan, sebagai incumbent, SAS memiliki keunggulan dengan kiprahnya memimpin NU selama dua periode. Tentunya, kata Adi, para pengurus cabang maupun wilayah memperhitungkan hal tersebut.

Belum lagi dukungan beberapa kiai sepuh. ”Pernyataan kiai sepuh bahwa beliau cukup mampu mengemban amanah memajukan NU,” jelas Adi kemarin (9/12).

Meski demikian, di sisi lain, Gus Yahya sebagai penantang juga tidak boleh diremehkan. Beberapa isu diperkirakan bakal cukup mengganggu langkah SAS menuju kursi Ketum untuk kali ketiga.

Di antaranya, isu kedekatan dengan pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, pria asal Cirebon itu memuji kinerja Presiden Joko Widodo. Saat mengumumkan kesediaannya maju kembali pada Rabu (8/12), SAS bahkan berencana memberikan gelar bapak infrastruktur kepada Jokowi. SAS juga menyebut Jokowi sukses memimpin Indonesia di masa pandemi.

Belum lagi fakta bahwa SAS adalah komisaris utama PT Kereta Api Indonesia.

Di sisi lain, Gus Yahya mengambil diferensiasi dengan mencitrakan langkah-langkah politik yang berjarak dengan kekuasaan. Terbukti absennya Gus Yahya dalam dukungan kepada setiap kader NU yang bertarung pada kontestasi politik. Dia juga jarang terlihat tampil dalam acara-acara politik.

Hal itu dibaca oleh Adi sebagai citra NU kembali ke khitah yang coba ditunjukkan Yahya. ”Gus Yahya berusaha membawa kembali aura politik Gus Dur. Dengan berkunjung ke Israel, misalnya,” jelas Adi.

Kemudian, yang tidak kalah penting untuk diperhitungkan adalah dukungan sang adik, yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Adi, Yaqut memiliki kekuatan berupa jaringan Kementerian Agama di bawahnya.

Meski demikian, menurut Adi, faktor-faktor seperti isu kedekatan dengan pemerintah dan kunjungan ke Israel tidak akan banyak berpengaruh terhadap preferensi pilihan Ketum PBNU oleh para pemilik suara, yakni PWNU dan PCNU.

Menurut dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, para pengurus PCNU dan PWNU mawas diri agar jangan sampai memilih atau mendukung kandidat yang kalah. Sebab, hal tersebut bisa membawa kerugian jangka panjang bagi mereka. ”Kalau sampai memilih yang kalah, maka akan mengganggu pada karier politik mereka di struktural NU,” katanya.

Sementara itu, seruan regenerasi di tubuh PBNU semakin kencang. Menurut Ketua PWNU Sulawesi Tengah Abdullah Latupada, regenerasi sangat penting, bahkan niscaya, bagi sebuah organisasi. Apalagi NU. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa PWNU Sulteng tegas menginginkan regenerasi kepemimpinan di NU. (jwp)

Kadin Jatim ajak pengusaha investasi proyek pengembangan Terminal Purabaya skema KPBU

SEPUTAR JATIM·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengajak pengusaha di wilayah itu ikut berinvestasi dalam proyek pengembangan Terminal Purabaya di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp350 miliar.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jumat, mengatakan proyek pengembangan Terminal Bungurasih adalah proyek vital yang cukup menarik karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, seperti yang dialami beberapa negara yang telah maju.

“Negara Amerika, Eropa dan sekarang Negeri Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang berhasil menyediakan infrastruktur yang sangat handal untuk menunjang perekonomiannya. Dampak positif yang dirasakan adalah barang produksi dari negara tersebut menjadi sangat murah dan bersaing di dunia serta pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi sangat tinggi,” kata Adik, menjelaskan.

Untuk mendorong hal itu, Kadin Jatim telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha tentang investasi skema KPBU, dan akan melakukan penjajakan minat pasar (Market Sounding) dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU Terminal Bis Tipe A untuk Terminal Purabaya di Sidoarjo Jawa Timur dan Terminal Betan Subing di Lampung.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Jatim, M Turino Junaedy mengatakan, Terminal Purabaya merupakan terminal bus tipe besar yang sudah beroperasi dengan luas lahan sekitar 12 hektare, dan didalamnya dapat dikembangkan menjadi proyek properti maupun bisnis lainnya yang menguntungkan.

Sementara Terminal Betan Subing adalah terminal satu-satunya di Indonesia yang berhimpitan dengan jalan Tol, dengan memiliki luas tanah sekitar 5,5 hektare, dan akan ditambah menjadi sekitar 9 hektare untuk dijadikan terminal dan bisnis properti.

“Dibutuhkan kreatifitas dari para pengusaha dalam mengembangkan bisnis pada kedua proyek KPBU ini, karena akan sangat didukung oleh pemerintah, karena sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Tenaga Ahli KPBU Arianto Wibowo yang juga menjabat sebagai Team Leader Proyek KPBU Terminal Tipe A Purabaya dan Betan Subing mengatakan pengembangan Terminal Purabaya merupakan investasi yang sangat menjanjikan karena pasarnya jelas dan cukup besar.

Saat ini, jumlah bus yang keluar masuk ke Terminal Purabaya sangat banyak. Untuk bus jenis AntarKota Antar Provinsi (AKAP) mencapai 320.000 unit per tahun dengan jumlah penumpang mencapai 8 juta orang. Sedangkan bus jenis AntarKota Dalam Provinsi (AKDP) mencapai 740.000 unit bus dengan jumlah penumpang hampir 18 juta orang.

“Selain itu juga masih ada bus kecil antarkota. Jumlahnya juga cukup banyak. Ini suatu hal yang sangat menjanjikan,” katanya. (ant)

Kekerasan Seksual di Pesantren, Lemahnya Pengawasan Kemenag

HUKUM DAN KRIMINAL·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Perbuatan guru Herry Wirawan di salah satu pesantren di kota Bandung, Jawa Barat, yang melakukan tindakan pemerkosaan kepada 12 santriwati mendapat kecaman publik. Hal itu juga sekaligus mencoreng krebilitas lembaga pendidikan keagamaan.

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menyampaikan, karakteristik kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama umumnya dilakukan oleh guru atau pengasuh yang berkedudukan sebagai pengajar resmi. Ada pemilik lembaga pendidikan dan juga tenaga pendidik yang direkrut yayasan.

Untuk itu, pihaknya meminta agar rekrutmen pengasuh atau guru oleh yayasan harus mempertimbangkan aspek asesmen psikologi, kepribadian dan sosial. Tidak hanya aspek pedagogi dan profesional.

“Guru seharusnya memiliki kompetensi spiritual, sosial, emosional, dan kepribadian yang baik. Termasuk asesmen potensi perilaku seks menyimpang guru seperti pedofilia,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Kementerian Agama (Kemenag) juga hendaknya membuat aturan dan pedoman perekrutan guru atau pengasuh satuan pendidikan keagamaan yang dijadikan rujukan wajib dalam merekrut guru. Berdasarkan fakta di atas, kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama tidak hanya di lembaga formal yang sudah terdaftar, tetapi juga lembaga pendidikan yang belum terdaftar di Kemenag.

Rakhmat memaparkan, satuan pendidikan pesantren di Indonesia mencapai 33.980 pesantren, satuan pendidikan madrasah sebanyak 83.468 dan hanya 5 persen madrasah milik pemerintah, sementara 95 persen swasta. Data ini belum termasuk pesantren atau madrasah yang belum terdaftar di Kemenag.

“Tingginya kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama karena rendahnya pengawasan dari jajaran Kemenag,” lanjut Rakhmat.

Dirinya pun ikut mendorong agar Kemenag mengkroscek ulang lembaga pendidikan berbasis agama yang belum terdaftar, kemudian didaftarkan resmi. “Kemenag dan Kanwil Kemenag daerah wajib melakukan pengawasan sistematis dan berkala terhadap pesantren atau lembaga pendidikan agama yang tidak terdaftar,” tandasnya.

(jwp)

Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren, Kemenag Diminta Buat Aturan Khusus

PENDIDIKAN·December 9, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Aksi biadab yang dilakukan guru pesantren yakni memperkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat mendapatkan perhatian publik. Tersangka sendiri sudah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jabar.

Terkait tindakan bejat tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk membuat aturan tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan seksual di madrasah dan pesantren.

“Saya rasa perlu ada aturan khusus yang dibuat Kemenag untuk mencegah tindak kekerasan di madrasah dan pesantren, karena kita tahu madrasah dan pesantren ada dibawah naungan Kemenag,” jelas Satriwan, Kamis (9/12).

Saat ini hanya ada kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan itu berlaku untuk sekolah dibawah naungan Kemendikbudristek.

“Adapun untuk madrasah dan pesantren belum ada ini, makanya kami mendorong kemenag semacam PMA tentang pencegahan dan penaganggulangan tindak kekerasan seksual di pesantren dan madrasah,” ucapnya.

Fenomena seperti itu diakui olehnya kerap terjadi di pesantren. Namun, karena relasi kuasa, banyak yang tutup mulut mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari para penguasa.

“Jadi saya rasa sekolah dan pesantren apalagi madrasah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, membangun kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga spiritual dan sosial,” tandas Satriwan. (jwp)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Beri Apresiasi Pemerintah Batalkan PPKM Level 3

NASIONAL·December 9, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan penyamarataan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, pemerintah daerah (pemda) lah yang menetapkan status daerahnya selama periode libur natal dan tahun baru (Nataru).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun menyampaikan, apa yang diputuskan pemerintah terkait pembatalan PPKM level 3 telah melewati kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia. Di mana pemerintah mengamati penurunan tren kasus Covid-19, juga selain itu tetap melakukan pantauan terkait potensi masuknya virus varian baru dari luar negeri.

“Saya pikir apa yang disampaikan tentunya sudah melalui kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia ini. Selain juga memantau potensi masuknya varian baru dari negara-negara luar,” ungkap dia dikutip, Kamis (9/12).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengakui, perkembangan kasus Covid-19 dari hari ke hari mengalami penurunan. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, bukan kelalaian.

Menurut dia, keputusan tersebut adalah bentuk kehati-hatian yang sudah diambil pemerintah itu sendiri. Kemudian ada kajian ulang dan sehingga kemudian diputuskan pembatalan PPKM level 3.

“Kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu soal fleksibilitas tentang masalah PPKM ini memang harus demikian. Harus dikaji matang dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yang tepat itu yang memang kemudian diperlukan,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah bakal memberlakukan PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Nataru. (jwp)