https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

December 2021 – Page 2 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Andika telusuri penghentian kasus dugaan korupsi pembelian Heli AW 101

Andika telusuri penghentian kasus dugaan korupsi pembelian Heli AW 101

Nusantara7.com, Jakarta  -Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101 oleh Puspom TNI.

 

“Saya harus telusuri dulu ya. Saya masih orientasi tugas-tugas saya lebih dalam, sehingga masih belum semua hal saya ketahui,” kata Panglima TNI saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa.

 

Terkait kasus tersebut, Andika mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu.

 

“Saya akan pelajari dulu berkas-berkas yang sudah dibuat sampai dengan kesimpulan,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Puspom TNI telah menghentikan penyidikan lima tersangka kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101.
“Yang terakhir tadi masalah helikopter AW-101 koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikkannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Irjen Setyo Budiyanto, di Jakarta, Senin (27/12).

 

Lima tersangka perwira yang dimaksud ialah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama FA. FA adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

 

Tersangka lainnya ialah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) WW selaku mantan Pekas Mabesau; Pelda SS selaku Bauryar Pekas Diskuau; Kolonel (Purn) FTS selaku mantan Sesdisadaau; dan Marsekal Muda TNI (Purn) SB selaku Staf Khusus Kasau (mantan Asrena KSAU).

 

Kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 dibongkar lewat kerja sama antara Puspom TNI dengan KPK.
PT Diratama Jaya Mandiri selaku perantara disinyalir telah melakukan kontrak langsung dengan produsen helikopter AW-101 senilai Rp514 miliar.
Pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar.

 

Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dalam pengadaan helikopter AW-101. Nilai pengadaan helikopter itu mencapai Rp738 miliar. (ant)

Tercatat di Kemenkumham Hak cipta Selawat Badar dan Syubbanul Wathon

Tercatat di Kemenkumham Hak cipta Selawat Badar dan Syubbanul Wathon

Nusantara7.com, Kediri – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengapresiasi lagu dan lirik Selawat Badar karangan K.H. Ali Mansur Shiddiq dan lagu Syubbanul Wathan karangan K.H. Wahab Hasbullah akhirnya tercatat hak ciptanya di Kemenkumham.

“Kami patut bersyukur karena karya para ulama, baik Selawat Badar maupun lirik Syubbanul Wathon, telah dicatat dan mendapat perlindungan hukum secara resmi dari Kemenkumham,” kata Wakil Rais PWNU Jatim K.H. Anwar Iskandar di Kediri, Selasa.

Gus War, sapaan akrabnya juga mengungkapkan karena kini sudah tercatat di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi negara, hal menjadi berkah tersendiri bagi jajaran pengurus PWNU Jawa Timur.

Para masyayikh dipimpin Rais Syuriah PWNU Jawa Timur K.H. M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jatim K.H. Marzuki Mustamar mengadakan pertemuan di Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, salah satunya menyampaikan bahwa lagu dan lirik Selawat Badar karangan K.H. Ali Mansur Shiddiq dan lagu Syubbanul Wathan karangan K.H. Wahab Hasbullah akhirnya tercatat hak ciptanya di Kemenkumham.

Surat pencatatan ciptaan dari Kemenkumham diserahkan kepada masing-masing dzuriyah ulama yang karya ciptanya mendapat perlindungan HAKI tersebut. Kiai Ahmad Syakir Abd Shiddiq mewakili K.H. Ali Manshur Shiddiq dan Nyai Hj Mahfudhoh Aly Ubaid mewakili K.H. Wahab Hasbullah, disaksikan Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Sebelumnya, PWNU Jatim membentuk tim untuk mengurus HAKI terkait karya Lagu Selawat Badar dan Lagu Syubbanul Wathon tersebut, yang diketuai H.Sholeh Hayat SH (Koordinator) bersama anggota antara lain, Noor Shodiq Askandar, Wakil Rektor II UNISMA (Anggota), Helmy Noor dari PWNU Jawa Timur (Anggota) Siti Asmaniyah Mardiyani dari Tim Ahli Unisma (Anggota).

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena kedua karya para Kiai di lingkungan NU mendapat pengakuan dari Kemenkumham sebagai hak cipta HAKI,” kata Sholeh Hayat.

Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar juga menyatakan rasa bahagianya atas terbit sertifikat HAKI tersebut. Ia mengingatkan bahwa kedua karya tersebut menjadi bagian penting dari NU.

“Oleh karena itu tidak diperbolehkan mempergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya tanpa izin (yang bersifat komersial), karena hak cipta ini merupakan karya dari kader NU,” kata dia.

Marzuki menambahkan, keduanya merupakan syiar dan motto NU dan muruah NU, agar keduanya selalu diterima dan dicintai umat Islam.

“Kami mengucapkan terima kasih semoga kita selalu mendapatkan keberkahan untuk kejayaan NU dan negeri tercinta,” kata Marzuki.

Pada kesempatan itu, diputuskan agar kedua lagu tersebut menjadi lagu wajib nasional, yang akan diusulkan NU kepada pemerintah.

Sementara itu, Nyai Hj Mahfudhoh Aly Ubaid, putri K.H. Wahab Hasbullah, juga terharu atas diakuinya karya para ulama NU tersebut.

Kiai Ahmad Syakir, dzuriyah K.H. Ali Manshur Shiddiq juga menyatakan terharu sekaligus bahagia.

“Kami terharu, lebih dari itu karena di Pondok Lirboyo ini, Abah (Kiai Ali Manshur) juga mondok di sini. Jadi ada nostalgia tersendiri,” kata Kiai yang tinggal di Banyuwangi ini.

Dalam rapat tersebut, juga dihadiri Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki serta sejumlah tokoh PWNU Jatim, K.H. Syafruddin Syarif, K.H. Abdus Salam Shohib, K.H. Reza Ahmad Zahid, K.H. Abdul Matin Jawahir, K.H. Ali Maschan Moesa, dan lainnya.

Hadir juga K.H. M Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua Umum MUI Jawa Timur), Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Prof Dr Maskuri dan perwakilan dzuriyah ulama yang karya ciptanya mendapat perlindungan HAKI tersebut. (ant)

Mendagri Tito larang pawai hingga pesta kembang api saat nataru

Mendagri Tito larang pawai hingga pesta kembang api saat nataru

Nusantara7.com, Jakarta -Mendagri Tito Karnavian melarang adanya kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seperti pawai hingga pesta kembang api guna mencegah penyebaran dan potensi lonjakan COVID-19 pada periode Natal dan Tahun Baru 2022.

 

“Selama Natal dan tahun baru tidak boleh berkeliaran, tidak ada perayaan-perayaan, pawai-pawai, arak-arakan, pesta kembang api, alun-alun ditutup dan sebagainya,” kata Mendagri di Jakarta, Senin.

 

Meskipun pawai hingga pesta kembang api pada tahun baru dilarang, Mendagri menyebutkan kegiatan restoran maupun mal masih tetap diizinkan beroperasi tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat

 

“Restoran 75 persen, mal 75 persen, penerapan PeduliLindungi berjalan terus,” ucap Mendagri Tito

 

Mendagri juga meminta agar kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah masing-masing sebagai upaya langkah pencegahan.

 

“Ada sanksinya, kalau tidak ada sanksinya percuma,” kata Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para kepala daerah menggelar rapat koordinasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 selama periode libur Natal dan tahun baru.

 

“Rapat ini menindaklanjuti arahan presiden, tadi malam beliau mengadakan ratas yang dihadiri Bapak Menkes dan kami, hadir sejumlah kabinet lain. Intinya adalah kita mengelola pandemi di Natal-tahun baru ini, ada potensi kerumunan masyarakat sehingga kita tidak ingin seperti tahun lalu, terjadi lonjakan,” ucapnya.

 

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut kata Mendagri perlu pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kemudian masyarakat juga diminta supaya tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

“Mengantisipasi serta merespons varian Omicron, meskipun karakternya sedang dipelajari terus. Ada sejumlah langkah-langkah tolong yang perlu disampaikan ke publik dan masyarakat. Apa pun varian, nomor 1 prokes,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, menurut Mendagri persiapan lainnya untuk pencegahan lonjakan COVID-19 di akhir tahun yakni seperti penguatan perbatasan, kemudian percepatan vaksinasi. Strategi-strategi dibuat mulai dari tindakan pencegahan hingga antisipasi bila terjadi penyebaran. (ant)

Khofifah : pentingnya penyelamatan aset dan barang milik negara

Khofifah : pentingnya penyelamatan aset dan barang milik negara

Nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

“Yang paling penting adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara. Ini untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara,” ujar Khofifah saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.

Pada tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dapat menyeleseikan 1,3 juta sertifikat.

Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengharapkan target capaian penuh atau 100 persen dapat tercapai pada tahun 2023, sehingga aset-aset milik Pemprov Jatim dan BUMD mendapatkan payung hukum kuat.

Pada kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/Kepala BPN) tersebut, Khofifah mengapresiasi kinerja BPN Jatim yang telah maksimal dalam proses percepatan sertifikasi aset tanah daerah.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mengajak para bupati/wali kota untuk turut mengawasi aset milik negara yang diserahterimakan kepada para kepala daerah tersebut.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim supervisi dan koordinasi KPK yang selama ini terus mengawal komitmen untuk mempercepat capaian PTSL di setiap kabupaten/kota atas seluruh aset milik daerah dan provinsi, termasuk BUMD,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar melaporkan bahwa melalui pola “Trijuang” yang diluncukan Menteri ATR/BPN RI sejak 25 September 2020 telah membawa pengaruh positif terhadap pola koordinasi dan kolaborasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Capaian tersebut, kata dia, dalam program legalisasi aset (PTSL) dan dari seluruh bidang tanah di Jatim yang diperkirakan sejumlah 20 juta bidang tanah, telah terdaftar sejumlah 12.095.021 bidang (61,9 persen).

Kemudian pada tahun 2021, Jawa Timur mendapat target untuk PBT sebanyak 1.396.082 yang tercapai 100 persen, lalu SHAT target sebanyak 1.716.494 tercapai 100 persen, dengan perincian sertifikat sejumlah 1.318.312 bidang tanah.

“Ditotal dengan potensi, maka pada Tahun 2021 ini sejumlah 1.319.956 bidang, pencapaian K3.1 sebanyak 433.480 (25,3 persen) bidang dari target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang yang tersebar di 38 kabupaten/kota,” ucapnya.

Di sisi lain, pada kesempatan sama Gubernur Khofifah mendapat apresiasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang hadir virtual, berupa piagam penghargaan atas jasanya membantu penyelesaian PTSL menjadi 100 persen.

Selain itu, beberapa bupati/wali kota juga mendapat piagam penghargaan terkait pembebasan BPHTB untuk PTSL. (ant)

ISNU Harap Gus Yahya bawa NU bangun jejaring teknologi informasi

ISNU Harap Gus Yahya bawa NU bangun jejaring teknologi informasi

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur Dedy Rahman Prehanto berharap NU di bawah pimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Staquf mampu membangun jejaring di bidang teknologi informasi.

“Ini agar mendorong warga Nahdliyin membangun pergaulan, jejaring, dan ekosistem di bidang teknologi informasi di lingkungan NU,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.

Tujuannya, kata dia, diharapkan semakin menjadikan teknologi informasi sebagai media dakwah dan informasi, mengingat perkembangannya saat ini sangat pesat, terutama bagi kaum milenial.

“Semoga dengan terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dapat lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda organisasi,” ucap dia.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FT Universitas Negeri Surabaya tersebut juga  mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Yahya menjadi orang nomor satu di NU masa khidmat 2021-2026 pada Muktamar Ke-34 di Provinsi Lampung.

Dalam pandangannya, terpilihnya Gus Yahya yang dulunya pernah menjadi Juru Bicara Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentunya sangat memberikan dampak yang positif bagi NU.

Menurut dia, Gus Yahya sangat cocok dan pas memimpin PBNU dengan kapasitas dan kapabilitas serta rekam jejak yang disebutnya luar biasa.

“Selamat kepada Gus Yahya. Semoga dengan terpilihnya beliau sebagai ketua umum PBNU dapat membuat Nahdlatul Ulama semakin berkembang ke depannya,” tutur Dedy. (ant)

Komisi A DPRD minta Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya mampu berinovasi

Komisi A DPRD minta Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya mampu berinovasi

Nusantara7.com, Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta 20 pejabat baru di lingkungan pemerintah kota setempat yang mulai menjabat pada Januari 2022, mampu berinovasi.

“Kami berharap pejabat yang telah dilantik wali kota itu nantinya bisa cepat beradaptasi dan berinovasi saat mulai menjabat pada 2022,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, pihaknya akan memantau para pejabat tersebut bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota dengan baik. Sebab, lanjut dia, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, dilantiknya pejabat baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 20 Desember lalu itu merupakan imbas dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Januari 2022.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat baru di Pemkot Surabaya.

“Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, mutasi pejabat merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah dua hingga tiga tahun harus dirotasi agar bisa merasakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru di Pemkot Surabaya.

“Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi,” kata  Eri.

Adapun nama-nama pejabat Pemkot Surabaya yang mulai menjabat pada Januari 2022 yakni Erna Purnawati  (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Irvan Widyanto  (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Febria Rachmanita (Asisten Administrasi Umum).

Afghani Whardana Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan),  Supomo (Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia), Hidayat Syah (Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan)

Ikhsan (Inspektur Kota Surabaya), Eddy Christijanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), Maria Theresia Ekawari (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Wiwiek Widayati (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata), Musdiq Ali (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Mia Santi Dewi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Anna Fajriatin (Kepala Dinas Sosial), Antiek Sugiharti (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Muhammad Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).

Dedik Irianto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Irvan Wahyudrajad (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan), Achmad Zaini (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja). (ant)

Gema Keadilan Jatim ajak anak muda ke parlemen untuk Sejahterkan rakyat

Gema Keadilan Jatim ajak anak muda ke parlemen untuk Sejahterkan rakyat

Nusantara7.com, Surabaya  – Organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera, Gerakan Muda Keadilan, mencari anak muda ker perlamen untuk memperjuangan kesejahteraan rakyat serta NKRI.

“Kami mencari pemuda yang mempunyai semangat juang untuk membela NKRI dan bisa menginspirasi pemuda lainnya,” ujar Ketua DPW Gema Keadilan Jawa Timur Ahmad Fuad Rahman di sela Rakerwil Gema Keadilan di Surabaya, Minggu.

Pihaknya berkomitmen mengajak anak-anak muda yang memiliki semangat membela NKRI untuk berjuang di parlemen karena sebagai tempat strategis memperjuangkan rakyat.

Gema Keadilan, kata dia, merupakan rumah pemuda sebagai tempat mengaktualisasikan diri berbuat nyata hingga belajar banyak hal.

“Siapa pun, semua anak muda bisa masuk. Di Gema Keadilan, pemuda bisa belajar kepemimpinan, pengembangan skill, belajar organisasi, bisnis dan seterusnya.Kami sudah menyiapkan semuanya,” kata politikus muda yang ujar juga anggota DPRD Kota Malang itu.

Sementara itu, Rakerwil digelar pada 25-26 Desember 2021 dan pada kesempatan sama dilakukan pelantikan terhadap 38 ketua DPD Gema Keadilan dari seluruh kabupaten/kota seluruh Jatim.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan berharap para pemuda yang tergabung dalam Gema Keadilan menjadi kekuatan dan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

“Jika kaum mudanya sudah memaksimalkan potensi diri masing-masing maka bisa dipastikan masa depan masyarakatnya akan berubah. Itulah semangat muda memajukan bangsa,” tuturnya. (ant)

Polres Pamekasan bangun 13 pos pantau pengamanan Nataru

Polres Pamekasan bangun 13 pos pantau pengamanan Nataru

Nusantara7.com, Pamekasan – Polres Pamekasan membangun sebanyak 13 pos pantau untuk pengamanan perayaan Natal dan malam tahun baru yang berlangsung mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Masing-masing pos akan dijaga oleh petugas gabungan dari unsur polisi, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan petugas medis dari Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan,” kata Kapolres AKBP Rogib Triyanto di Pamekasan, Jumat.

Dari 13 pos pantau itu, di antaranya berada di masing-masing perbatasan antarkabupaten, yakni di perbatasan antara Kabupaten Sampang dengan Pamekasan, serta perbatasan Pamekasan dengan Sumenep.

Selain itu, polisi juga mendirikan pos pantau di sejumlah objek wisata, seperti di Pantai Talang Siring dan objek wisata Api Tak Kunjung Padam di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

“Selain untuk pengamanan Natal dan pergantian malam tahun baru, pembangunan pos pantau ini, juga dalam rangka mencegah terjadinya kerumunan massa,” katanya.

Sedikitnya sekitar 13 pos berbeda disiapkan Polres Pamekasan dalam rangka Operasi Lilin Semeru 2021, khususnya pengamanan perayaan Hari Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Pola pengamanan sengaja diperketat, karena pihaknya tidak ingin momentum akhir tahun yang bersamaan dengan perayaan Natal umat Kristiani tersebut menjadi ajang penyebaran COVID-19.

“Kita tidak ingin momen Natal dan malam tahun baru saat ini justru menjadi klaster penyebaran COVID-19,” katanya.

Khusus untuk pengamanan Natal dan pergantian malam tahun baru 2022 ini, Polres Pamekasan menerjunkan sedikitnya 200 personel.

Mereka akan bertugas melakukan pemantauan dan pengamanan secara bergantian di sejumlah pos pantau di Pamekasan, termasuk di sejumlah objek wisata.

Polisi juga telah menyebar imbauan ke berbagai saluran media, baik media massa maupun media sosial agar masyarakat sebaiknya tidak keluar rumah pada malam pergantian tahun baru untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19.

Apalagi, sambung Kapolres, saat ini telah ditemukan COVID-19 varian baru Omicron yang penyebarannya lebih cepat. (ant)

Wakil Ketua KPK Harap Gus Yahya pimpin gerakan sosial jihad lawan korupsi

Wakil Ketua KPK Harap Gus Yahya pimpin gerakan sosial jihad lawan korupsi

Nusantara7.com, Jember – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron berharap terpilihnya Kiai Haji Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2021-2026 dapat memimpin gerakan sosial jihad melawan korupsi.

“Kami menyampaikan selamat dan mendoakan semoga NU berkah dalam kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Cholil Staquf yang telah terpilih sebagai Rois Am dan Ketua Tanfidz PBNU dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung,” katanya dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Kabupaten Jember, Jumat malam.

Menurut ia, KPK berharap NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia yang terus berdedikasi pada perjuangan melahirkan, menjaga dan merawat Indonesia.

“Kini Indonesia yang diharga-matikan oleh NU sedang berjuang melawan korupsi karena keadilan dan kesejahteraan Indonesia yang dicitakan pendiri bangsa terhambat dan bisa gagal karena korupsi, korupsi telah merasuk ke semua sendi dan sektor bangsa,” tuturnya.

Ia mengatakan tidak boleh ada yang tertinggal dan diam dalam perjuangan pemberantasan korupsi, sehingga segenap elemen bangsa harus mengambil bagian dalam gerakan anti korupsi.

“Kami berharap NU istiqomah dan menjadi terdepan dalam gerakan moral dan gerakan sosial dalam memberantas dan membersihkan korupsi dari bumi Indonesia,” ucap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Ghufron menilai kebesaran NU dari sisi nilai maupun jumlah jamaahnya diharapkan mampu memotori gerakan sosial anti korupsi karena saatnya NU kembali tampil menjadi pemimpin perjuangan dan jihad melawan korupsi.

Kiai Haji Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 setelah unggul dari petahana Kiai Haji Said Aqil Siroj, dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung.

Gus Yahya meraih 337 suara, sedangkan Kiai Said Aqil memperoleh suara 210 dari total 548 suara yang masuk, baik dari pengurus cabang, wilayah maupun luar negeri, sementara yang dinyatakan tidak sah satu suara. (ant)

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

Nusantara7.com, Jakarta  – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menutup gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2021 di Provinsi Lampung secara resmi.

“Saya mengapresiasi NU yang sukses menjalankan muktamar dengan damai dan penuh kesejukan,” kata dia, di Bandarlampung, Jumat.

Dalam pidatonya, Wapres pun mengingatkan bahwa Khittah Nahdliyah (garis perjuangan NU) adalah Khittah Nabawiyah (garis perjuangan para nabi), dan Khittah Nabawiyah adalah Khittah Ishlahiyah (garis perjuangan perbaikan).

“Sehingga saya pun meyakini bahwa organisasi NU bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa ini di berbagai bidang,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa NU adalah organisasi perbaikan, gerakan para ulama dalam memperbaiki umat dalam keagamaannya maupun kemasyarakatannya.

“Dalam tataran tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, serta global seluruhnya menjadi khittah NU dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan terdapat dua agenda besar NU dalam menyongsong abad kedua, sebagaimana tema Muktamar ke-34 ini yaitu Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia.

kita menginginkan untuk memancangkan dua agenda besar menyongsong abad ke dua NU, yakni membangun kemandirian warga, kemudian meningkatkan peran dalam pergulatan NU untuk mendukung perdamaian dunia, katanya.

Pada pelaksanaan Muktamar ke-34 NU sedikitnya ada enam komisi yang dibentuk yakni komisi qanuniyah yang membahas persoalan perundang-undangan, komisi maudhuiyah yang fokus pada isu-isu tematik, komisi waqiiyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, komisi organisasi, komisi program, dan komisi rekomendasi.  (ant)