Wali Kota Kediri Kampanye Gempur Rokok Ilegal Terus Lewat Gowes Bareng

Wali Kota Kediri Kampanye Gempur Rokok Ilegal Terus Lewat Gowes Bareng

Nusantara7.com, Kediri – Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai melalui Kampanye Gempur Rokok Ilegal terus digalakkan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan Bea Cukai Kediri. Kampanye ini dilakukan dengan cara gowes bareng Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, OPD dan komunitas road bike, Minggu (14/11/2021).

Abdullah Abu Bakar mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri dan Kantor Bea Cukai terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya tentang peraturan cukai, khususnya pemberantasan rokok ilegal.

Penerapan cukai ini tidak hanya pada rokok, namun juga dikenakan pada minuman beralkohol, tembakau eceran yang sudah dikemas, liquid vapour yang mengandung tembakau dan produk kena cukai lainnya.

“Jadi kalau ada orang yang jual barang-barang itu tanpa pita cukai, bisa disampaikan nanti Bea Cukai akan bergerak dalam bidang itu,” ungkapnya.

Pendapatan negara dari cukai ini sangat penting. Wali Kota Kediri menuturkan bahwa dana cukai sangat membantu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, penambahan fasilitas kesehatan masyarakat serta untuk kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Kediri.

“Di Kota Kediri, dana hasil cukai ini kita manfaatkan kembali untuk masyarakat Kota Kediri,” tambahnya.

Terakhir, Abdullah Abu Bakar juga berpesan karena yang mengikuti gowes bareng Gempur Rokok Ilegal cukup banyak, maka saat di jalan harap tertib dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Gowes bareng ini diberangkatkan pukul 06.30 WIB dari Balai Kota Kediri. Kemudian dilanjutkan melalui jalur Ngadiluwih-Ngantru-Srengat- dan kembali finish di Balai Kota Kediri.

Turut hadir dalam acara ini Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sekaligus Plt Kabag Perekonomian Zachrie Ahmad, Camat Kota Arief Cholisudin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, perwakilan Bea Cukai Kota Kediri, dan komunitas road bike Kediri dan Jogja. [brj]

Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen, Wali Kota Sutiaji pimpin langsung

Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen, Wali Kota Sutiaji pimpin langsung

Nusantara7.com, Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, memimpin langsung Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) di aliran sungai. Sutiaji juga melakukan penanaman pohon, di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Minggu, (14/11/2021).

“Hujan frekuensinya akhir-akhir ini sulit ditebak, sering hujan lebat sekali disertai dengan angin kencang dan volumennya semakin banyak. Nah, ini perlu kewaspadaan dari kita semua. Kita diingatkan betapa pentingnya kita saat ini cinta pada lingkungan,” kata Sutiaji.

Sutiaji menganggap kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali pentingnya penghijauan di tengah kota dalam rangka menekan pemanasan global dan cuaca yang tidak menentu. Serta mengurangi volume debit air di kala hujan dengan mengangkut sedimen dan sampah pada sungai dan saluran air.

Usai melakukan penanaman pohon, bahu membahu bersama seluruh elemen yang terlibat, Sutiaji terjun langsung membersihkan tumpukan sampah dan sedimen di sejumlah titik aliran sungai.

“Alhamdulilah ini tadi semua elemen turun dan menjaga. Karena salah satu diantara penyebab luapan air itu adalah karena sampah dan yang kedua karena sedimen. Ketiga memang ada pendangkalan tadi, keempat ada penyempitan sungai,” papar Sutiaji.

Sutiaji mengatakan, Pemkot Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beserta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  (DPUPRPKP) selalu berupaya melakukan pengangkutan sampah dan sedimen secara rutin setiap harinya.

“GASS ini sudah dilakukan oleh PU dan DLH setiap hari keliling. Saya pantau setiap hari tidak kurang dari satu truk tapi seakan-akan tidak pernah habis. Diangkat, nambah lagi (sampah dan sedimen),” tutur Sutiaji.

Sutiaji berharap masyarakat semakin sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya kesadaran ini harus terus ditingkatkan. Sehingag GASS yang dia lakukan berhasil seiring kesadaran masyarakat yang tidak lagi membuang sampah atau buangan material bangunan secara sembarangan.

Dalam kegiatan ini Sutiaji turut menyerahkan 857 batang bibit pohon kepada kader lingkungan dari 11 kelurahan di Kecamatan Klojen untuk dilakukan penghijauan. Bibit pohon tersebut merupakan sumbangan dari DLH Kota Malang serta CSR dari sejumlah perusahaan di Kota Malang.

“Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Seluruh komunitas dari kalangan akademisi, masyarakat serta komunitas-komunitas lain yang gayung bersambut bahu membahu bagaimana permasalah-permasalahan dapat terselesaikan dengan baik,” tandasnya. [brj]

Kemnaker bahas proses penetapan upah minimum 2022

Kemnaker bahas proses penetapan upah minimum 2022

Nusantara7.com, Jakarta  – Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

“Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha,” ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.

Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

“Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK).

PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku,dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku.” terangnya dalam seminar terbuka.

Ia berharap, melalui  pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.

Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

“BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum,” ucapnya.

Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id.

“Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS,” ucapnya.

 Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan.

Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada COVID-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu  PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini.

“Potensi lainnya yaitu untuk  meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum” ucapnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

“Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB,” kata Joko.

Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. ant

Mahfud tegaskan pemerintah tidak anti kritik

Mahfud tegaskan pemerintah tidak anti kritik

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. anta

Bupati Ipuk : Banyuwangi layani adminduk warga kawasan hutan lewat program Camping Embun

Bupati Ipuk : Banyuwangi layani adminduk warga kawasan hutan lewat program Camping Embun

Nusantara7.com, Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar program Camping Embun (camping pelayanan masyarakat kebun) yang merupakan layanan jemput bola kepada warga yang tinggal di tengah perkebunan dan kawasan hutan.

Program Camping Embun digelar di Kampung Mbaung, sebuah perkampungan kecil di tengah rimba pinus yang secara administratif masuk Dusun Sumberurip, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir di layanan tersebut guna memastikan pelayanan berjalan dengan lancar sekaligus meninjau kondisi kampung tersebut. Bertempat di SDN 8 Barurejo, selain membuka layanan administrasi kependudukan, juga digelar vaksinasi COVID-19 dan imunisasi anak.

“Bapak mau mengurus apa? Silakan dimanfaatkan program ini pak, surat dan dokumen apa yang seharusnya dibutuhkan segera diurus sekarang, biar dibantu petugasnya. Layanan ini gratis,” kata Ipuk kepada Hasim Asari, warga setempat.

Hasyim mengaku sangat terbantu dengan adanya program Camping Embun ini karena prosesnya cepat. Ia yang sedang mengurus akta kelahiran putranya tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi.

“Saya mengurus akte kelahiran anak kedua dan ketiga. Alhamdulillah beres di hari yang sama, cepat sekali,” kata Hasim.

Bupati Ipuk menjelaskan dalam program Camping Embun, petugas menginap untuk jemput bola ke masyarakat di tengah perkebunan dan kawasan hutan.

“Kami hadirkan ini karena akses dari perkebunan dan kawasan hutan ke kantor desa jauh, bisa satu jam bahkan dua jam. Sedangkan untuk mengakses online, tidak semua warga punya smartphone. Belum lagi kendala sinyal. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping,” ujarnya.

Menurut Ipuk, jumlah warga yang tinggal di kawasan perkebunan/hutan memang tidak sebanyak warga di pusat desa atau pusat kecamatan. Meski demikian, semua hak kependudukan warga dan layanan dasar harus dipenuhi.

“Kalau bicara statistik, tentu jumlah penduduk kawasan perkebunan lebih sedikit. Namun, hak dokumen kependudukan harus dipenuhi. Demikian pula kita upayakan peningkatan pelayanan dasar,” katanya.

Menggelar layanan di Kampung Mbaung ini bukanlah hal mudah. Di kampung luas yang dihuni tidak sampai 200 kepala keluarga ini, tim pemda harus membawa genset dan menggelar kabel internet.

“Terima kasih kepada seluruh petugas. Mereka menginap, bawa genset, belum lagi narik kabel internet sejauh 1,5 km biar layanan kependudukan segera terselesaikan. Bukan perkara biaya yang besar, namun ini adalah upaya kami agar hak-hak warga terpenuhi. Kalau warga punya surat kependudukan lengkap, otomatis dapat mengakses layanan publik lainnya dengan baik,” kata Ipuk.

Selain melihat layanan, Ipuk juga melihat perkembangan infrastruktur yang ada di desa tersebut untuk mengecek yang bisa dilakukan pemkab di kawasan tersebut mengingat kampung tersebut berada di bawah pengelolaan Perhutani.

“Pembangunan kawasan ini memang memiliki aturan tersendiri. Tak boleh sembarangan untuk dibangun. Harus seizin pengelolanya. Tadi kita cek sama Dinas PU, ada sejumlah infrastruktur yang akan kita garap tahun depan di kampung tersebut,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto mengatakan akan dilakukan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan para pelajar SD di kawasan itu.

“Selain itu, jalan menuju wilayah perkampungan juga akan kita bantu. Kami akan koordinasi dengan Perhutani sebagai pengelola,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga melakukan penguatan SDM di kampung tersebut lewat program Banyuwangi Mengajar. Pemkab mengirimkan sarjana-sarjana terbaiknya untuk mengabdikan diri, mengajar, dan memberi motivasi kepada anak-anak di desa-desa terpencil itu. ant

DPC Gerbang Tani Lamongan Gelar Kongkow Rembug Tani Bersama Petani Millenial

DPC Gerbang Tani Lamongan Gelar Kongkow Rembug Tani Bersama Petani Millenial

Nusantara7.com, Lamongan – Dewan Pengurus Cabang Gerakan Bangkit Tani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Lamongan menggelar Kongkow Rembug Tani bersama petani millennial di kawasan Bengawan Njero (Kawasan pertanian dan Tambak), Sabtu (14/11/2021) malam.

Diketahui, kongkow tersebut sebagai langkah awal pengenalan dan sosialiasi Gerbang Tani kepada masyarakat tani di Kabupaten Lamongan. Turut hadir dalam Kegiatan ini yakni Billy Aries (Sekretaris Jendral DPN Gerbang Tani) dan H. Ali Afandi (Anggota DPRD FPKB Lamongan dapil V).

Dalam acara tersebut, Ketua DPC Gerbang Tani Kabupaten Lamongan, M. Syukrillah mengenalkan Gus Muhaimin selaku Dewan Pembina Gerbang Tani Nasional, sekaligus menyampaikan beberapa kerja-kerja advokasi Gerbang Tani yang disalurkan melalui Gus Muhaimin di DPR RI.

“Kami berharap dengan Rembug tani bersama masyarakat langsung ini dapat menampung aspirasi-aspirasi, ide, dan gagasan petani yang nantinya menjadi rekomendasi kami kepada DPN Gerbang Tani, anggota DPR, dan Gus Muhaimin agar dapat membantu merealisasikannya melalui aturan-aturan dan kebijakan yang menguntungkan masyarakat tani,” ungkap pria yang akrab disapa Ariel tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjend DPN Gerbang Tani, Billy Ariez mengajak peserta kongkow untuk tetap optimis dan terus semangat dalam meningkatkan perekonomian melalui pertanian. “Di tengah kondisi pandemi yang sulit seperti saat ini, petani harus tetap optimis, semangat, mandiri dan selalu berkarya dalam meningkatkan perekonomian melalui pertanian,” tutur Billy.

Selain itu, Billy juga mengajak peserta untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan baik agar dapat meminimalisir terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non alam di masa yang akan datang.

Antusias yang terpancar dari peserta kongkow tersebut begitu luar biasa, hal itu tampak jelas dari sejumlah ide dan gagasan yang disampaikan mereka tentang pertanian di kawasan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya tersebut.

Salah satu ide dan gagasan tersebut yakni tentang perairan yang tidak stabil, sehingga hal itu menjadi faktor penghambat yang menyulitkan petani untuk meningkatkan hasil tani dan perekonomiannya. Ketidakstabilan itu lantaran kawasan Bengawan Njero secara geografis berada di titik paling rendahnya kabupaten Lamongan.

Akibatnya, kerap terjadi banjir besar saat musim penghujan hingga menenggelamkan area lahan pertanian setempat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh aktivis komunitas BJL (Bengawan Jero Lamongan), M. Hamim saat kongkow. Menurutnya, banjir mengakibatkan banyak petani di kawasan Bengawan Njero ini gagal panen.

“Di musim seperti ini, banyak lahan pertanian yang sudah mulai terendam banjir, padahal padi belum di panen. Di sisi lain bagi petani yang hendak menebar benih ikan juga merasa kesulitan, karena tambak mereka sudah tergenang banjir yang disebabkan hujan beruntun setiap harinya,” tandasnya.

Tak hanya itu, para petani yang hadir dalam kongkow ini juga berharap besar kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan agar bekerja lebih keras untuk menangani masalah air di kawasan tersebut. Tiap tahun, tidak hanya pertanian saja yang dirugikan, namun aktivitas pendidikan dan perekonomian turut lumpuh karena debit air terlalu tinggi saat banjir.

Lebih lanjut, hal lain yang juga disebutkan petani setempat adalah terhambatnya transportasi darat dan transportasi air yang disebabkan oleh bangunan baru yang dibuat tidak didasari dengan aspek jangka panjang. Menyikapi hal itu, anggota FPKB Lamongan H. Ali Afandi yang turut hadir menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya atas ide-ide serta masukan dari para peserta kongkow dan rembug tani tersebut.

“Terimakasih atas ide, gagasan dan juga saran yang telah disampaikan teman-teman. Tentu, usulan dan masukan akan kami sampaikan dan upayakan semaksimal mungkin, agar Pemerintah Kabupaten Lamongan segera melakukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam mengatasi masalah-masalah pertanian di kawasan bengawan Njero,” terangnya.

Sebagai informasi, acara kongkow ini terlaksana karena harapan besar dari masyarakat kepada Gus Muhaimin selaku dewan Pembina Gerbang Tani yang sekaligus Wakil Ketua DPR-RI, agar dapat membantu memecahkan problematika yang dialami masyarakat Bengawan Njero Lamongan setiap tahunnya. [brj]

Pemkab Mojokerto Antisipasi Banjir, Mitigasi dan Restorasi Sungai Terus Dilakukan

Pemkab Mojokerto Antisipasi Banjir, Mitigasi dan Restorasi Sungai Terus Dilakukan

Nusantara7.com, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus mengupayakan mitigasi dan restorasi aliran untuk menekan risiko bencana banjir. Secara langsung Bupati Mojokerto mengawasi pembersihan tanaman eceng gondok di sepanjang Sungai Balongkrai dan Sungai Watudakon, Desa Tempuran, Kecamatan Sooko,  Minggu (14/11/2021).

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, gulma eceng gondok berpotensi menjadi penghambat aliran sungai. Struktur tanaman yang merambat dengan akar menancap kuat, harus dibabat dengan alat berat. Ditambah ancaman sampah yang terbawa saat sungai meluap akibat intensitas hujan tinggi. Untuk itu, diperlukan pengawasan secara intensif untuk menekan risiko kebencanaan.

“Setiap titik sungai yang alirannya terhambat, segera kita bersihkan. Tidak hanya eceng gondok, semua sampah-sampah yang jadi penyebab aliran sungai tidak lancar, langsung kita evakuasi. Alhamdulillah, koordinasi tim sangat bagus. Saya juga sudah minta agar ini terus diawasi,” ungkapnya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Teguh Gunarko dan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lutfi Ariyanto.

Karena, lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, meski sungai sudah bersih, tidak menutup kemungkinan bisa datang lagi problem yang sama yakni sampah dan eceng gondok. Apalagi intensitas curah hujan cukup tinggi dampak dari La Nina.

Bupati juga memastikan bahwa seluruh tim akan terus melakukan mitigasi hingga tindak lanjut. Semua pemetaan bahkan sudah dilakukan sejak Oktober lalu. “Intinya ada pada mitigasi, kecepatan, ketepatan dan koordinasi tindak lanjut. Sejak bulan Oktober lalu, kita sudah mulai nyicil titik-titik sungai yang langganan luapan. Tim juga sudah apel siaga bencana serta menyiapkan semua alat-alatnya,” pungkasnya. [brj]