November 26, 2021 – nusantara7

Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus menggelar kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Case Finding) di lingkungan perkantoran. Pelaksanaan tersebut, menyasar pada 10 persen dari total pegawai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, hasil dari pelaksanaan tes swab tersebut, tidak ditemukan kasus baru. Artinya, selama dua hari pelaksanaan, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Tahap pertama kami mulai untuk ASN. Sebanyak 428 ASN sudah di tes swab dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” kata Febri sapaan lekatnya, Jumat (26/11/2021).

Febri menerangkan, sebanyak 428 ASN tersebut, berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebanyak 11 orang, Bagian Hukum sebanyak 44 orang, Badan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) sebanyak 15 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebanyak 7 orang.

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A) sebanyak 14 orang, Hubungan Masyarakat (Humas) sebanyak 4 orang, Bagian Kerjasama sebanyak 52 orang, Bagian Umum Protokol sebanyak 18 orang, Dinas Koperasi sebanyak 19 orang, dan Dinas Penanaman Modal sebanyak 2 orang.

Dinas Perdagangan sebanyak 18 orang, Dinas Perpustakaan sebanyak 43 orang, Dinas Pariwisata sebanyak 27 orang, Dispendukcapil sebanyak 19 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 17 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebanyak 3 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 13 orang, Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 79 orang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebanyak 23 orang.

“Tahap pertama ini digelar hingga 6 Desember 2021 mendatang. Tahap kedua, yakni pada tanggal 2 Desember untuk lingkungan BUMD dan tahap ketiga pada tanggal 3 Desember untuk lingkungan BUMN, serta dilanjutkan ke perusahaan swasta,” terang dia.

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes swab 10 persen tersebut, berdasarkan SE tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Melalui Penemuan Aktif Kasus dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kami juga memperhitungkan jumlah pegawai. Apabila, jumlah pegawai di atas 50 orang, maka akan dilakukan tes swab sebanyak 10 persen, tapi kalau itu dibawah 50 orang, maka seluruh pegawai di tempat kerja tersebut akan kami lakukan tes swab,” jelas dia.

Selain untuk mengawasi dan mengendalikan laju Covid-19 di Kota Surabaya, Febri mengatakan, bahwa pihaknya juga terus menggelar Swab Hunter dan Vaksin Hunter di tiap kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar warga Kota Surabaya tidak abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Meskipun berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id per Kamis (25/11/2021) terdapat 9 orang positif Covid-19, maka kita tidak boleh abai dalam penerapan protokol kesehatan,” kata dia.

Disisi lain, dalam menyambut kebangkitan ekonomi tersebut, Pemkot Surabaya juga telah melaunching kawasan wisata Jalan Tunjungan dengan tagline Tunjungan Romansa. Febri menyampaikan, pihaknya juga melanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada penambahan aktivitas seni di beberapa titik yang telah ditentukan.

“Ini adalah kegiatan awal kebangkitan ekonomi. Harapannya dengan adanya Tunjungan Romansa ini, aktivitas perekonomian bisa kembali seperti semula. Ayo sama-sama menjaga dan terus mengetatkan penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya. (brj)

Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

NASIONAL·November 26, 2021December 2, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di empat kabupaten, yakni Dairi, Jember, Sumenep, dan Halmahera Timur. Keempat kabupaten ini melangsungkan Pilkades pada Kamis (25/11/2021).

Pada kesempatan itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Aferi S. Fudail mencatat, secara umum Pilkades di empat daerah tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Kami memantau Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Aferi melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Aferi juga berpesan, agar keempat kabupaten tersebut dapat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkades, baik saat penghitungan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih.

“Semoga seluruh kepala desa yang terpilih merupakan pilihan terbaik sesuai hati nurani masyarakat, profesional, berintegritas dan amanah serta semakin memajukan desa sekaligus mendukung visi misi kepala daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, hadir melaporkan pelaksanaan di daerah masing-masing secara virtual, yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Leonardus Sihotang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, Pilkades di empat daerah tersebut berlangsung dengan kondisi beragam. Misalnya, di Kabupaten Dairi yang melaksanakan Pilkades di 106 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Ajang ini diikuti oleh 277 calon kepala desa (Cakades) dengan jumlah pemilih sebanyak 116.152 orang yang tersebar di 262 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbeda dengan Dairi, Kabupaten Jember melangsung Pilkades di 59 desa yang berada di 25 kecamatan. Gelaran ini diikuti oleh 213 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 409.452 orang yang tersebar di 908 TPS. Sedangkan Kabupaten Sumenep melaksanakan Pilkades di 84 desa pelaksana yang tersebar di 27 kecamatan. Pilkades ini diikuti oleh 242 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 223.959 orang yang tersebar di 661 TPS. (brj)

PBNU : Muktamar NU Ditetapkan 17 Desember 2021

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kepastian tanggal penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), akhirnya menemui titik terang. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, telah menerbitkan Surat Perintah.

Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.

Surat perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Konbes dan Munas beberapa bulan lalu di Jakarta telah menyepakati bahwa Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.

“Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug,” kata Ketua PBNU, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (26/11/2021) di Jakarta melalui rilisnya kepada beritajatim.com.

“Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja,” tambah Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.

Sebelum Surat Perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.

Peserta rapat, kata Gus Ipul menerangkan, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepekati dilakukan hari Rabu tanggal 24 November 2021. Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2021.

“Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasanya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi,” jelas Gus Ipul.

“Lalu, Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar,” ujar Gus Ipul.

Rais Aam dan Katib Aam, lanjut Gus Ipul yang pernah Ketua Umum PP GP Ansor dua periode itu, datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Hingga sore hari, ternyata Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.

Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah. “Rapat Kamis itu, seharusnya dimulai ba’da Dzuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja,” jelas Gus Ipul.

“Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat,” imbuhnya.

Kini, dengan terbitnya Surat Perintah, maka simpang siur soal kapan muktamar, terjawab sudah. “Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam, sebagai pemegang komando tertinggi PBNU,” pungkas Gus Ipul. [brj]

18 ASN Terima Bansos dari Kemensos di Ponorogo

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Nusantara7.com, Ponorogo – Ada belasan aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo usai menerima rilis data dari Kemensos. Ada 26 ASN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Namun, setelah ditelusuri Dinsos yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ternyata hanya 18 ASN yang mendapatkan bansos tersebut.

“Dari rilisan Kemensos 26 orang, setelah kita ditelusuri dengan Dispendukcapil dan BKPSDM ternyata yang 8 orang bukan ASN. Jadi hanya 18 ASN yang selama ini menerima bansos,” kata Kepala Dinsos PPPA, Supriyadi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (26/11/2021).

Hasil penelusuran itu, kata Supriyadi pihaknya sudah melaporkan kembali ke Kemensos untuk ditindaklanjuti. Dia menyebut jika 18 orang ini, sebelum menjadi ASN, mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Seharusnya, ketika mereka sudah menjadi ASN, melaporkannya.

“Sampai ada rilis Kemensos, belum ada pemberitahuan dari desa atau yang bersangkutan,” katanya.

Mereka menjadi KPM itu bervariasi, ada yang sejak tahun 2014, ada juga pada tahun 2017. Kebanyakan mereka mendapatkan bansos jenis bantuan pangan non tunai (BPNT). Ada juga dua orang yang mendapatkan BPNT dan program keluarga harapan (PKH).

“Mayoritas mendapatkan BPNT. Namun, dari 18 ASN itu, ada 2 orang yang menerima BPNT dan PKH,” katanya.

Untuk 2 ASN penerima PKH ini sudah mulai proses graduasi. Sementara untuk penerima BPNT masih ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nantinya bakal diminta kartu keluarga sejahtera(KKS) milik para ASN tersebut.

“Kalau KKS-nya diambil, mereka tidak bisa bertransaksi. Penerimaan bansos terakhir untuk ASN ini pada bulan September lalu,” pungkasnya. [brj]