Bupati Bangkalan Ra Latif Kendarai Sepeda Bantu Masjid dan 115 RTLH

Bupati Bangkalan Ra Latif Kendarai Sepeda Bantu Masjid dan 115 RTLH

Nusantara7.com, Bangkalan – Semangat membara dalam menjalankan tugasnya ditengah wabah Covid-19 kembali diperlihatkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Dengan mengendarai sepeda motor sendiri, Bupati menyalurkan Bantuan pembangunan kepada masjid sebesar Rp 50.000.000 dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tanah Merah Laok, Tanah Merah, Bangkalan, Senin (8/11/2021). 

“Kami menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masjid dan salah satu rumah warga yang masuk kategori RTLH,” ujar Ra Latif Bupati. 

Menurut Bupati Ra Latif , kegiatan turun langsung tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meskipun terjadi pembatasan aktivitas fisik tapi dampaknya terhadap pelayanan akan diminimalkan. 

“Pelayanan pemerintahan harus dipastikan tetap berjalan, Pemda akan mengawal betul setiap program pemerintah,” katanya. 

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam menangani permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus dilakukan. Tahun kemarin, jumlah RTLH yang ditangani pemerintah ada 54 unit rumah. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, mencapai Rp 1 Miliar. Namun untuk tahun ini anggaran mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 3 Miliar. Setiap rumah direncanakan dianggarkan Rp 18 Juta. Sehingga total keseluruhan yang akan direnovasi diperkirakan mencapai 115 unit rumah. 

Bupati berharap, bantuan ini bisa mengurangi jumlah RTLH di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, program tersebut juga menjadi atensi Pemkab agar tidak ada lagi rumah warga yang tidak layak huni 

“Semoga perbaikan rumah ini, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bangkalan,” pungkasnya. pemk

10 Parpol Hadir dalam Pertemuan dengan Eri Cahyadi Jelang Penetapan RAPBD Surabaya 2022

10 Parpol Hadir dalam Pertemuan dengan Eri Cahyadi Jelang Penetapan RAPBD Surabaya 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan pimpinan 10 parpol menjelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Senin.

“Jadi, APBD yang kami sepakati harus bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan itu bisa mengurangi kemiskinan. Fokusnya ke pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Sesui rencana DPRD Surabaya akan menjadwalkan penetapkan RAPBD Surabaya 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021. 

Adapun 10 pimpinan parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya),  Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya), Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Erick Komala (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan pertemuan ini membahas bagaimana APBD 2022 yang akan disahkan bersama harus benar-benar bermanfaat bagi umat dan harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Mereka berharap tidak hanya ada kegiatan di awalnya saja, tapi harus berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu yang diusulkan oleh para pimpinan parpol itu adalah aset pemkot yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tidak jadi aset diam. Ia pun menegaskan bahwa ke depan aset pemkot harus dipastikan pemanfaatannya bagi masyarakat, karena itu sudah perintah Presiden dan juga Menteri Keuangan.

“Alhamdulillah dengan seluruh pimpinan parpol yang hadir hari ini, kami memiliki visi yang sama untuk menggerakkan seluruh aset pemkot untuk kepentingan umat di Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan ini para ketua partai ingin memastikan apa yang telah diprogramkan oleh Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot benar-benar didukung oleh semua stakeholder Kota Surabaya. 

Selain itu, lanjut dia, partai juga mendorong untuk memaksimalkan aset yang ada dan mendorong kerjasama dengan pihak ketiga, seperti BUMN dan lainnya.

“Kami juga sampaikan soal zonasi sekolah dan Pak Wali menyiapkan diri untuk memperbaiki programnya ke depan, karena ini masalah yang sangat sensitif soal pendidikan. Beliau berpikir untuk memaksimalkan sekolah swasta adalah salah satu solusinya,” kata Sutadi.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan, para pimpinan partai ini melanjutkan tradisi silaturahminya yang sudah berjalan sebelumnya. Bahkan, mereka juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa seluruh stakeholder di Kota Surabaya bergotong-royong untuk melakukan berbagai upaya demi kepentingan masyarakat Surabaya yang lebih besar.

“Karena ini menjelang pengesahan APBD 2022, maka kami semua ketua parpol yang hadir pada hari ini berkomitmen untuk mendukung pengesahan APBD pada tanggal 10 November mendatang. Sebab, proses yang sangat sakral ini disahkan di Hari Pahlawan, sehingga diharapkan APBD 2022 ini bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan tradisi yang sangat baik untuk mempertemukan berbagai pikiran. Terutama dalam rangka membangun Kota Surabaya ke depannya.

“Wali Kota Surabaya sudah mengajak bicara kami untuk kali kedua. Kami berharap APDB Surabaya dapat disahkan tanggal 10 November, tepat di Hari Pahlawan, karena ini sebagai kado istimewa bagi Kota Surabaya,” katanya. (ant) 

KPK Dorong Pejabat BUMD sebagai Instansi Peringkat Keempat Serahkan LHKPN

KPK Dorong Pejabat BUMD sebagai Instansi Peringkat Keempat Serahkan LHKPN

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021 tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

“Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam pernyataan tertulisnya hari ini.

Dia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari data tersebut, KPK mencatat sayangnya baru 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN)

“Karena itu, KPK mengimbau kepada pejabat BUMD untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK,” ujar Ipi.

Dia menambahkan, dari 202 BUMD yang terdaftar, sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri. Sedangkan, sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Ipi memaparkan, sesuai dengan Penjelasan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendorong kepatuhan LHKPN dari jajaran BUMD, lanjut Ipi, tahun ini KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 219 BUMD di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Untuk tiga provinsi pertama kegiatan telah terselenggara pada 1 – 4 November 2021 di Kota Yogyakarta. Sedangkan, untuk dua provinsi berikutnya kegiatan akan diselenggarakan di Kota Surabaya pada 8 – 11 November 2021.

Dalam rakor tersebut, menurut Ipi, KPK mengingatkan tentang kewajiban LHKPN bagi pejabat BUMD. KPK juga mendorong penyusunan regulasi internal tentang LHKPN yang diharmonisasikan dengan Peraturan KPK No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN yang di dalamnya mencantumkan tentang jumlah wajib lapor, tata cara pelaporan, dan penerapan sanksi. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan, kelengkapan, dan validasi data wajib lapor, KPK mendorong BUMD untuk membentuk UPL mandiri atau mengkoordinasikannya dengan pemda terkait.

Seperti diketahui, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan membuka informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan hutang. (brj)

Dispendukcapil Kota Kediri sosialisasikan Pasangan Nikah Siri Bisa Miliki Dokumen Kependudukan Resmi

Dispendukcapil Kota Kediri sosialisasikan Pasangan Nikah Siri Bisa Miliki Dokumen Kependudukan Resmi

Nusantara7.com, Kediri  – Berdasarkan peraturan terbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Kediri mengonfirmasi bahwa pasangan nikah siri bisa miliki dokumen kependudukan resmi. Anak keturunan hasil nikah siri pun bisa memiliki akta kelahiran.

Hal tersebut dibahas dalam acara sosialisasi kebijakan dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dispendukcapil Kota Kediri, Senin, (8/11/2021). Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil mengatakan bahwa memang saat ini di Kota Kediri pasangan nikah siri masih cukup banyak.

“Masih cukup banyak pasangan dari perkawinan lama di Kota Kediri yang nikah siri. Pasangan yang sudah menikah tapi tidak memiliki buku nikah, akan diberi catatan khusus pada kartu keluarga yang diterbitkan,” terangnya, Senin, (8/11/2021).

“Dispendukcapil Kota Kediri memproses hal tersebut berdasarkan laporan yang kami terima dari warga langsung, sehingga sengaja kami masivkan informasi ini melalui sosialisasi hari ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul juga menegaskan bahwa dengan hal ini bukan berarti ‘membolehkan’ pernikahan siri tapi lebih kepada perlindungan hak-hak hukum anak dari pasangan nikah siri yang sudah terlanjur sebelumnya.

“Lebih kepada perlindungan hak-hak hukum anak dan kejelasan status dari anak tersebut, walaupun pernikahannya belum tercatat tapi siapa orang tua dari anak tersebut bisa jelas karena telah tercatat di Kartu Keluarga,” tandasnya.

Namun, menurut Syamsul, bagi para pasangan nikah siri yang hendak melakulan pencatatan diharapkan sebelum itu supaya melakukan isbat nikah. “Kami menyarankan tetap melakukan Isbat Nikah di pengadilan agama supaya status mereka benar-benar tercatat resmi,” imbuhnya.

“Tapi apabila mereka tidak mau, maka tetap akan kita layani dengan prosedur-prosedur yang sudah ada seperti membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan alat bukti dari kedua orang tua untuk menentukan atau menyatakan hubungan perkawinannya,” jelas Syamsul.

Menurutnya hal tersebut sesuai dengan peraturan Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

“Sebenarnya peraturan ini sudah terbit sejak lama, namun karena akhir-akhir ini viral mengenai nikah siri akhirnya isu ini kembali mencuat di masyarakat, sehingga kami rasa perlu untuk kembali mensosialisasikan tentang kebijakan-kebijakan baru ini,”pungkas Syamsul.

Sementara itu, Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan semoga melalui agenda sosialisasi ini, informasi mengenai kebijakan-kebijakan layanan administrasi kependudukan ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

“Saya harap melalui kelurahan-kelurahan yang diundang hari ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan dan layanan terbaru dari Dispendukcapil sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat,” ungkapnya, Senin, (8/11/2021).

Ferry juga mengatakan bahwa saat ini layanan juga sudah berjalan secara online, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan Dispendukcapil.

“Saya rasa ini perlu diketahui juga oleh masyarakat sehingga kedepannya capaian pencatatan administrasi kependudukan di Kota Kediri yang sudah sangat baik ini, bisa lebih ditingkatkan lagi,” tandasnya.

Sebagai informasi, acara sosialisasi ini akan terselenggara selama 3 hari berdasarkan wilayah kecamatan. Untuk hari ini, (8/11/2021) berlokasi di hotel Lotus diikuti oleh kelurahan-kelurahan di wilayah Mojoroto, kemudian selasa, (9/11/2021) wilayah kecamatan Kota di hotel grand surya dan terakhir wilayah Kecamatan Pesantren di hotel viva.

Selain kelurahan, acara ini juga diikuti oleh tim penggerak PKK kelurahan dan ketua LPMK dari masing-masing kelurahan. [brj]

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Nusantara7.com, Ponorogo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan kunjungan kerja di Ponorogo. Di bumi reyog, ada beberapa kegiatan yang akan dikunjungi, salah satunya meninjau pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Ya, sejak beberapa bulan lalu, Pemkab Ponorogo mengolah gunungan sampah menjadi sesuai yang mempunyai nilai jual. Yakni mengolah sampah menjadi briket. Sebuah blok bahan yang dapat dibakar, tentu kegunaannya sebagai bahan bakar.

“Ini bukan sampah menjadi rupiah saja, tapi juga sampah jadi berkah. Sesuatu yang sangat luar biasa,” kata Khofifah, Senin (8/11/2021).

Pengolahan sampah jadi briket ini, kata Khofifah merupakan format renewable energy atau energi yang baru. Dimana nantinya dapat mensubsitusi batubara. Tidak sampai disitu, Khofifah juga takjub dengan teknologi yang digunakan untuk mengolah sampah ini. Yakni teknologi yang sederhana buatan dari SMK di Ponorogo.

“Saya berterimakasih, inovasi yang luar biasa. Bupati menginisiasi dan SMK mensuport-nya,” ungkapnya.

Menurut informasi dari bupati, Khofifah menyebut jika market briket ini masih terbuka dan luar biasa. Sudah kirim ke Pasuruan, Gresik dan Kediri untuk bahan bakar industri. Harganya pun masih terjangkau, yakni untuk 1 ton dihargai dengan Rp 700 ribu. Ketika sampah biasanya menjadi problem, dengan teknologi sederhana bisa memberikan solusi bagi penumpukan sampah.

“Tadi saya tanya bioksinnya dibawah ambang batas, tentu ini lebih sehat. Saya harap kabupaten/kota di Jatim kirim tim ke Ponorogo. Insyallah ini akan menjadi solusi efektif dan strategis,” katanya.

Ketika dunia ingin menurunkan emisi, di Ponorogo sudah membantu menurunkannya. Berarti kebutuhan terhadap bahan bakar batubara juga akan tereduksi. Kalau masing-masing kabupaten/kota di Jatim menyiapkan yang seperti ini, Ia yakin Jatim akan menjadi pioner penurunan emisi di Indonesia.

“Kalau briket batu bara kotak-kotak. Ini nantinya juga akan disipakan mesin cetakannya. Meski sekarang bentuknya belum teratur tapi tidak mengurangi fungsinya,” pungkasnya. (brj)