Bupati Ipuk : Banyuwangi layani adminduk warga kawasan hutan lewat program Camping Embun

Bupati Ipuk : Banyuwangi layani adminduk warga kawasan hutan lewat program Camping Embun

Nusantara7.com, Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar program Camping Embun (camping pelayanan masyarakat kebun) yang merupakan layanan jemput bola kepada warga yang tinggal di tengah perkebunan dan kawasan hutan.

Program Camping Embun digelar di Kampung Mbaung, sebuah perkampungan kecil di tengah rimba pinus yang secara administratif masuk Dusun Sumberurip, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir di layanan tersebut guna memastikan pelayanan berjalan dengan lancar sekaligus meninjau kondisi kampung tersebut. Bertempat di SDN 8 Barurejo, selain membuka layanan administrasi kependudukan, juga digelar vaksinasi COVID-19 dan imunisasi anak.

“Bapak mau mengurus apa? Silakan dimanfaatkan program ini pak, surat dan dokumen apa yang seharusnya dibutuhkan segera diurus sekarang, biar dibantu petugasnya. Layanan ini gratis,” kata Ipuk kepada Hasim Asari, warga setempat.

Hasyim mengaku sangat terbantu dengan adanya program Camping Embun ini karena prosesnya cepat. Ia yang sedang mengurus akta kelahiran putranya tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi.

“Saya mengurus akte kelahiran anak kedua dan ketiga. Alhamdulillah beres di hari yang sama, cepat sekali,” kata Hasim.

Bupati Ipuk menjelaskan dalam program Camping Embun, petugas menginap untuk jemput bola ke masyarakat di tengah perkebunan dan kawasan hutan.

“Kami hadirkan ini karena akses dari perkebunan dan kawasan hutan ke kantor desa jauh, bisa satu jam bahkan dua jam. Sedangkan untuk mengakses online, tidak semua warga punya smartphone. Belum lagi kendala sinyal. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping,” ujarnya.

Menurut Ipuk, jumlah warga yang tinggal di kawasan perkebunan/hutan memang tidak sebanyak warga di pusat desa atau pusat kecamatan. Meski demikian, semua hak kependudukan warga dan layanan dasar harus dipenuhi.

“Kalau bicara statistik, tentu jumlah penduduk kawasan perkebunan lebih sedikit. Namun, hak dokumen kependudukan harus dipenuhi. Demikian pula kita upayakan peningkatan pelayanan dasar,” katanya.

Menggelar layanan di Kampung Mbaung ini bukanlah hal mudah. Di kampung luas yang dihuni tidak sampai 200 kepala keluarga ini, tim pemda harus membawa genset dan menggelar kabel internet.

“Terima kasih kepada seluruh petugas. Mereka menginap, bawa genset, belum lagi narik kabel internet sejauh 1,5 km biar layanan kependudukan segera terselesaikan. Bukan perkara biaya yang besar, namun ini adalah upaya kami agar hak-hak warga terpenuhi. Kalau warga punya surat kependudukan lengkap, otomatis dapat mengakses layanan publik lainnya dengan baik,” kata Ipuk.

Selain melihat layanan, Ipuk juga melihat perkembangan infrastruktur yang ada di desa tersebut untuk mengecek yang bisa dilakukan pemkab di kawasan tersebut mengingat kampung tersebut berada di bawah pengelolaan Perhutani.

“Pembangunan kawasan ini memang memiliki aturan tersendiri. Tak boleh sembarangan untuk dibangun. Harus seizin pengelolanya. Tadi kita cek sama Dinas PU, ada sejumlah infrastruktur yang akan kita garap tahun depan di kampung tersebut,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto mengatakan akan dilakukan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan para pelajar SD di kawasan itu.

“Selain itu, jalan menuju wilayah perkampungan juga akan kita bantu. Kami akan koordinasi dengan Perhutani sebagai pengelola,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga melakukan penguatan SDM di kampung tersebut lewat program Banyuwangi Mengajar. Pemkab mengirimkan sarjana-sarjana terbaiknya untuk mengabdikan diri, mengajar, dan memberi motivasi kepada anak-anak di desa-desa terpencil itu. ant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *