Bupati Bangkalan Ra Latif Dampingi Kapolda Pantau Vaksinasi di Ponpes Ar Rowiyah

Bupati Bangkalan Ra Latif Dampingi Kapolda Pantau Vaksinasi di Ponpes Ar Rowiyah

Nusantara7.com, Bangkalan – Vaksinasi serentak dilakukan di Jawa Timur (Jatim) kemarin (27/11). Di Kabupaten Bangkalan, vaksinasi serentak itu difokuskan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ar Rowiyah, Desa Mancengan, Kecamatan Modung.

Vaksinasi yang diikuti ratusan santri itu dihadiri langsung Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta. Alumnus akpol 1992 itu didampingi Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron beserta anggota forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, capaian vaksinasi di Kabupaten Bangkalan sudah 41 persen. Upaya percepatan saat ini terus dilakukan oleh tiga pilar. Yakni TNI-Polri dan Pemkab Bangkalan.

”Semaksimal mungkin kami bersama TNI-Polri berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, kiai, dan kepala desa agar target segera tercapai,” ucapnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan itu berharap peran serta media massa untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan vaksinasi. Sebab, pemerintah pusat telah menyediakan vaksin secara cuma-cuma.

”Vaksinnya sudah ada, mari kita manfaatkan program vaksinasi dengan baik,” kata pria yang biasa disapa Ra Latif itu.

Vaksinasi yang dilakukan di Ponpes Ar Rowiyah menyasar 600-700 orang. Ke depan diharapkan semakin banyak warga yang bersedia melakukan vaksinasi. Sehingga, target terbentuknya kekebalan komunal terbentuk.

”Stok vaksin sampai saat ini masih aman,” imbuh Ra Latif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein menyampaikan, capaian vaksinasi di Bangkalan masih menjadi atensi bersama. Sebab, terendah untuk di wilayah aglomerasi Surabaya. Meski begitu, satgas Covid-19 Bangkalan terus berupaya mendongkrak capaian vaksinasi.

”Kedatangan Bapak Kapolda sebagai dukungan dan motivasi kepada petugas nakes dan masyarakat untuk terus menggelorakan semangat vaksinasi,” tandasnya. ram

Eri Cahyadi: Semua Perizinan Melalui Aplikasi SSW!

Eri Cahyadi: Semua Perizinan Melalui Aplikasi SSW!

nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkenalkan Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang dapat mengakomodir semua perijinan di Kota Surabaya. Melalui SSW Alfa ini, semua perijinan di Surabaya dipastikan harus melalui aplikasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebenarnya SSW Alfa ini meneruskan yang sudah ada sekaligus menyempurnakan SSW yang sudah ada sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa aplikasi ini sudah diujicobakan dan dalam waktu dekat akan segera dilaunching, dan mulai Senin sudah bisa digunakan oleh warga.

“Jadi, ke depan tidak ada lagi perijinan yang tidak melalui aplikasi. Semua perijinan harus melalui aplikasi SSW Alfa ini, di sini sudah lengkap semuanya,” kata Eri di ruang kerjanya, Balai Kota Surabaya, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya dengan adanya aplikasi ini, maka mengurus perijinan di Surabaya tidak perlu pindah-pindah seperti dulu lagi. Ia mencontohkan dulu kalau mau ngurus mal atau hotel, pertama harus mengajukan Amdal, lalu mengajukan izin drainase, baru setelah itu memasukkan IMB-nya, dan baru mengurus ijin pariwisatanya. “Sekarang tidak boleh lagi seperti itu,” tegasnya.

Saat ini kalau ada investasi yang mau masuk ke Surabaya, seperti mal atau hotel, mereka cukup mengajukan semua persyaratannya melalui aplikasi ini dan masuknya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. Setelah mengajukan semua dokumen persyaratannya, lalu akan diundang untuk menjelaskan berkas-berkas yang sudah dimasukkan itu.

“Nah, saat diundang itu berbagai dinas pemkot duduk berbaris, mulai dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Surabaya. Di Forum itu investor ini diminta menceritakan atau menjelaskan detail investasinya itu, mulai dari berapa lantai, drainasenya bagaimana dan pengaturan arus lalu lintasnya bagaimana dan sebagainya,” kata dia.

Apabila ada berkas yang masih kurang, maka dalam forum itu membuat berita acaranya, sehingga si investor ini harus melengkapi kekurangan berkas persyaratannya. Setelah kekurangannya dimasukkan ke dalam aplikasi, dan tim pemkot sudah menyampaikan oke, maka akan segera keluar semua perijinannya dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Jadi, cukup satu kali pertemuan untuk membahas secara garis besarnya. Setelah oke, baru keluar semua perijinannya, Dinas Cipta Karya mengeluarkan IMB-nya, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengeluarkan ijin drainasenya, Dishub keluarkan izin lalinnya, sehingga tidak perlu ada pertemuan lagi,” tegasnya.

Selain perijinan dalam investasi, Eri juga mencontohkan perijinan permasalahan tanah yang biasanya ditangani oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Bahkan, ia menjelaskan bahwa ada pihak yang bilang kalau perijinannya lama atau ijin pemakaian tanahnya lama.

“Jadi, setiap ada masalah, silahkan langsung bisa dicek di aplikasi SSW Alfa ini. Setelah dicek, ternyata pajaknya belum dibayar, bagaimana mau keluar ijinnya kalau pajaknya belum dibayar,” ujarnya.

Eri juga memastikan bahwa ketika ada yang mengajukan perijinan, akan diketahui prosesnya sampai dimana, mulai dari stafnya siapa, naik ke Kasi berapa hari, naik ke Kabid berapa hari, naik ke sekretaris berapa hari, hingga naik ke kepala dinas berapa hari. Makanya, ia memastikan bahwa semua ini sangat berhubungan dengan kecepatan jajaran pemkot.

“Ketika ada salah satu staf yang bleset, maka hubungannya sama tunjangan kinerja, sehingga tunjangannya bisa turun. Jadi, semuanya harus cepat berpikir. Kalau pun ada ijin yang diminta lengkapi, maka alasannya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sekali lagi, kalau ada yang bilang perijinan itu lamban, silahkan buka saja di aplikasi ini,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini, maka perijinan di Kota Surabaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Bahkan, ia juga berharap dengan adanya kemudahan perijinan ini, maka investasi yang masuk ke Kota Surabaya akan terus mengalir ke depannya. “Tentunya, dengan kemudahan perijinan ini, akan berpengaruh pada investasi yang masuk ke Surabaya,” pungkasnya. (brj)

Bursa Calon Ketua PCNU Gresik Bermunculan Jelang Konfercab

Bursa Calon Ketua PCNU Gresik Bermunculan Jelang Konfercab

nusantara7.com, Gresik  – Bursa calon ketua umum PCNU Kabupaten Gresik terus bermunculan menjelang Konferensi NU Cabang (Konfercab) Gresik pada 5 Desember 2021.

Melihat situasi yang sangat dinamis itu, ditambah lagi dengan suasana menjelang Muktamar NU di Lampung. Para Gus (putra Kiai) dan alumni pondok pesantren di Gresik tergerak untuk turut menjaga kondusifitas jamiyah.

Para Gus dan Alumni Pesantren sengaja menemui Kiai Mulyadi, Sabtu (27/11). Rombongan tersebut menyampaikan tujuanya agar pimpinan PP Darul Ihsan Menganti, Gresik agar bersedia dicalonkan sebagai Ketua PCNU Gresik di Konfercab nanti.

“Kami dan teman-teman sangat yakin Kiai Mulyadi adalah pilihan yang tepat untuk menahkodai NU Gresik kedepan bersama Kiai Makhfud sebagai Rois Syuriah. Apa yang kami lakukan juga bagian dari mengamankan amanah dari KH. Masbuhin Faqih,” ujar Gus Suhaili alumni Pondok Alfadlu Kaliwungu yang juga Rois Syuriah MWC NU Manyar, Gresik, Sabtu (27/11/2021).

Dari rombongan itu terdapat H. Zainul Huda (Putra Kiai Masbuhin), Gus Saifuddin dari Wringinanom, dan beberapa alumni Pesantren Suci, Langitan dan Tambakberas.

Sementara itu, Kiai Mulyadi merasa terhormat mendapat kunjungan silaturrahim para Gus dan Alumni pesantren di kediamannya. Menurutnya, ini pertanda baik bagi masa depan jam’iyah dan jamaah saat para Gus dan Alumni Pondok terlibat aktif di NU.

“Gus Gus itu penjaga gawang jamiyah NU, agar khidmah di NU itu tidak diukur dengan materi apalagi kekuasaan. Saya sendiri sebenarnya lebih nyaman ngaji bersama santri-santri, tapi karena amanah Kiai-kiai sepuh termasuk Kiai Masbuhin dan sekarang panjenengan semua, saya manut, manut kiai,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, para Gus dan alumni itu melakukan pembacaan Rotib Al-Haddad dan Maulid Nabi dipimpin Ustad Nanang Abdillah. Semua ditujukan untuk para Muassis NU dan kesuksesan pelaksanaan Konfercab NU Gresik mendatang. [brj]

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

nusantara7.com, Surabaya – Pemprov Jatim mendapatkan dua penghargaan pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Jatim mendapatkan peringkat pertama pada dua kategori.

Dua penghargaan itu, yakni Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dan Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan seterusnya.

“Ini akan menjadi bagian penting untuk melompat berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kinerja yang makin meningkat, dengan lompatan lompatan sesuai dengan percepatan transformasi digital,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga tampak senang, lantaran bukan hanya Jatim yang mendapatkan penghargaan, tetapi sejumlah kabupaten/kota juga menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Saya rasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja, yang terus lebih meningkat,” katanya.

“Sehingga, seluruh proses yang kita lakukan ini, yang harus terus melakukan improvement, inovasi, bagaimana meningkatkan kreatifitas, terutama ada proses di semua stakeholder, dari mulai pimpinannya juga I have to open mind, yang dibawa juga,” imbuhnya.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana ditemui usai memberikan penghargaan di Grahadi mengatakan, BKN sangat menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang ditunjukkan oleh Provinsi Jatim.

Menurutnya, penghargaan tersebut adalah bukti ikhtiar dan upaya dari masing-masing instansi. “Baik provinsi dan kabupaten, untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Dan, kinerja pemerintahan itu bisa meningkat, kalau ASN-nya juga tidak perlu memikirkan administrasinya,” ujarnya.

Bima Haria berharap, pemberian penghargaan ini, dapat memacu daerah daerah lain, juga provinsi lain, dan juga kabupaten/kota lain di Jatim, untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintahan.

“Pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Itu juga perlu bersama-sama meningkatkan kinerjanya agar kinerja nasional itu bisa terbangun dan meningkat,” tambahnya.

“Jadi, kami sekali lagi perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa Timur, yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun birokrasi,” pungkasnya.

Berikut rincian daftar penerima penghargaan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Kabupaten Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemerintah Kabupaten Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kota Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (brj)

Dewan Gresik Gelar Rapat Paripurna Secara Marathon untuk Sahkan APBD 2022 Rp 3,4 Triliun

Dewan Gresik Gelar Rapat Paripurna Secara Marathon untuk Sahkan APBD 2022 Rp 3,4 Triliun

Nusantara7.com, Gresik – Menjelang tutup tahun 2021, Dewan Gresik menggelar rapat paripurna secara marathon untuk mensahkan APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Ada tiga rapat sekaligus yang dituntaskan dalam satu hari. Rapat itu diantaranya, penetapan beracara di DPRD, Propemperda, dan laporan badan anggaran (Banggar).

Kendati digelar di akhir pekan, namun beberapa anggota dewan tetap meluangkan waktunya mengikuti rapat paripurna yang digelar tiga kali sekaligus. Ada 42 orang anggota dewan yang hadir, serta 19 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti secara daring.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Nur Saidah, dan Nur Hamim serta Ketua Dewan Abdul Qodir. Pada rapat pertama menyampaikan penetapan beracara di DPRD. Sebagai juru bicara adalah Abdullah Munir dari Fraksi Gerindra.

“Di sesi ini kami menitikberatkan pada kode etik yang telah ditentukan bersama. Bagaimana menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, dan kunjungan kerja. Sedang tata beracara Badan Kehormatan, berkaitan dengan penyampaian pengaduan. Baik dari masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD,” ujarnya, Sabtu (27/11/2021).

Usai menuntaskan rapat tersebut, kemudian dilanjut program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Juru bicara dalam penyampaian ini. Yakni, Didin Nurhudi dari Fraksi Nasdem. Politisi tersebut, menyampaikan usulan 18 ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi perda.

“Ranperda ini merupakan usulan dari fraksi dan telah dibahas bersama untuk mendukung pembangunan Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Di pembahasan terakhir, Ketua Dewan Abdul Qodir yang memimpin rapat laporan badan anggaran (Banggar) dengan juru bicara Jumanto lebih menekankan pada kekuatan APBD 2022 sebesar Rp 3,4 triliun.

“Kekuatan APBD itu terdiri dari pendapatan ai daerah Rp 1,2 triliun. Kemudian pendapatan dari transfer Rp 2,2 triliun serta lain-lain Rp 17 miliar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengikuti rapat via daring menyatakan terkait dengan itu semua. Pihaknya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengoptimalkan kekuatan APBD tahun 2022.

“Meski pembahasan ini ada dinamika tapi hal itu tidak ada masalah. Sebab, mengarahnya tetap ke pembangunan buat Kabupaten Gresik. Saran dan masukan dari fraksi dewan sangat diharapkan demi kemajuan bersama,” pungkasnya. [brj]