Liga 1 Madura United :  Rahmad Darmawan dicarikan penggantinya

Liga 1 Madura United : Rahmad Darmawan dicarikan penggantinya

Nusantara7.com, Pamekasan – Manajemen Madura United FC kini kini mulai mencari pengganti pelatih klub sepak bola itu setelah Rahmad Darmawan mengundurkan diri sejak 8 November 2021.

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Zia Ul Haq di Pamekasan, Sabtu, pelatih pengganti yang diinginkan manajemen klub adalah yang bisa memenuhi kriteria dan sesuai dengan nilai filosofis klub sepak bola berjuluk “Laskar Sape Kerrab” itu.

“Filosofi Madura United itu, kan kalau jatuh segera bangkit, kalau ketinggalan segera mengejar kembali, dan ketiga bola hilang segera direbut. Ini penting yang harus tetap dipertahankan oleh pelatih baru nanti,” kata dia.

“Habib” sapaan karib Zia Ul Haq itu lebih lanjut menjelaskan, pihaknya telah memiliki pandangan sosok pelatih yang dinilai layak menggantikan Rahmad Darmawan tersebut dan dinilai sesuai dengan kriteria dan filosofi klub Madura United FC.

Hanya saja, ia belum bisa mengumumkan kepada publik, karena masih dalam proses negosiasi, dan pelatih barunya nanti diharapkan bisa mengangkat performa tim lebih baik.

“Yang jelas, pelatihnya asing. Kita umumkan nanti setelah proses negosiasi selesai dan kontrak telah ditanda tangani,” katanya.

Ia menargetkan, pada tanggal 18 November 2021, pelatih baru Madura United pengganti Rahmad Darmawan sudah bisa bergabung dengan klub dan melanjutkan kompetisi Liga 1 Indonesia 2021.

Pelatih Madura United Rahmad Darmawan mengundurkan diri sebagai juru taktik di klub sepakbola berjuluk “Laskar Sape Kerrab” itu, menyusulkan banyaknya desakan dari Aliansi Suporter Madura United Bersatu yang mendesak manajemen klub memecat yang bersangkutan.

Desakan para suporter dari empat kabupaten di Pulau Madura itu lantaran sang pelatih dinilai gagal membawa performa Madura United lebih baik.

Selain pelatih kepala Rahmad Darmawan, asisten pelatih klub sepak bola ini, Rasiman, juga mengundurkan diri.

Saat ini Madura United berada di posisi ke-14 klasemen sementara BRI Liga 1 2021 dengan raihan 11 poin, mencetak 13 gol, dan kebobolan 15 kali dari 11 laga yang dilaluinya. atn

BPBD Bangkalan sebutkan Rawan bencana di 12 Kecamatan

BPBD Bangkalan sebutkan Rawan bencana di 12 Kecamatan

Nusantara7.com, Bangkalan  – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur memetakan sebanyak 12 kecamatan di wilayah itu rawan terjadi bencana alam saat musim hujan seperti sekarang ini.

“Jumlah kecamatan yang rawan bencana ini, berdasarkan hasil pemetaan terbaru oleh tim lapangan, serta berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pemkab Pamekasan Rizal Moris di Bangkalan, Sabtu.

Ke 12 kecamatan yang masuk kategori daerah rawan bencana itu masing-masing Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis, Burneh dan Kecamatan Socah.

Selanjutnya Kecamatan Kokop, Konang, Geger, Galis, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah.

“Jenis bencana alam yang sering terjadi, berupa banjir, tanah longsor dan angin kencang dan puting beliung,” katanya.

Bencana banjir rawan terjadi di Kecamatan Kota Bangkalan, lalu Kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis, Kecamatan Burneh dan Kecamatan Socah.

Bencana tanah longsor rawan terjadi di Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Geger, Galis, dan Kecamatan Tanjung Bumi.

“Kalau bencana angin puting beliung, berdasarkan pemetaan kami, itu rawan terjadi di tiga kecamatan,” katanya.

Masing-masing, Kecamatan Kota Bangkalan, lalu di Kecamatan Tragah dan Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Rizal menjelaskan, khusus di kecamatan rawan bencana ini, pihaknya telah mempersiapkan tim khusus yakni tim tanggap darurat, gabungan antara BPBD Pemkab Bangkalan bersama petugas keamanan dari unsur kepolisian dan TNI.

BPBD Pemkab Bangkalan juga mengaktifkan sosialisasi terpusat tentang perkembangan cuaca melalui tim khusus penanggulangan bencana Pemkab Bangkalan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana bisa mengetahui lebih cepat apabila ada potensi bencana alam yang diperkirakan akan terjadi.

“Kami juga telah meminta aparat desa dan kecamatan menyediakan saluran komunikasi khusus, seperti grup-grup media sosial, sehingga bisa menjadi sarana informasi efektif dalam menyampaikan perkembangan situasi yang terjadi,” katanya, menjelaskan. anta

Kota Kediri Respon Digitalisasi Aksara Kawi oleh Unicode

Kota Kediri Respon Digitalisasi Aksara Kawi oleh Unicode

Nusantara7.com, Kediri – Kota Kediri menggelar seminar persiapan Kongres Aksara Kawi I 2022 sebagai respon akan dirilisnya Aksara Kawi dalam format digital oleh Unicode, sebuah konsorsium internasional yang mengatur standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer.

Acara yang menghadirkan para ahli di bidang pembacaan aksara kuno, sejarah, budayawan, desain dan pemrograman komputer tersebut digelar di Hotel Insumo Palace, 13 & 14 November 2021.

“Kota Kediri mendukung digitalisasi Aksara Kawi karena kami merasa penting untuk ikut merawat tinggalan budaya, seni dan ilmu pengetahuan, karena ini menjadi modal dasar untuk city branding”, kata Wali Kota Kediri dalam sambutannya melalui siaran pers, Sabtu (13/11/2021).

“Kalau kita lihat Bali dan Yogyakarta misalnya, mereka bisa mendatangkan jutaan wisawatan setiap tahun tidak hanya dari faktor keindahan alam, tapi juga karena nilai budaya yang melekat dan terus dirawat,” tambah Wali Kota.

Wali Kota menjelaskan pentingnya unsur budaya dan pengetahuan sebagai nilai tambah, sehingga menjadi bahan baku cerita atau story telling produk atau jualan setiap daerah atau kota.

Wali Kota Kediri menganalogikan sebuah produk tanpa cerita itu ibarat kaos polos, hanya mengandalkan warna dan kenyamanan. Jika bahan dan warna yang sama lalu ditambahkan unsur desain pasti harganya bertambah.

“Produk kriya sebuah daerah jika hanya mengandalkan keterampilan jadinya hanya kerajinan, tapi jika ada unsur pengetahuan, seni dan budaya yang ditanamkan di produk tersebut, menjadi barang seni yang bernilai tinggi, sehingga harga jualnya lebih mahal,” Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjelaskan.

Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Kerjasama, dan Marketing Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan, sangat penting Kota Kediri menjadi tempat Kongres Aksara Kawi karena Kawi adalah induk dari aksara-aksara di Nusantara.

“Sah juga kalau mau nyebut Kediri adalah Ibukota Aksara Nusantara, karena mayoritas aksara asli nusantara (hampir semua yg sejak lahir di bumi nusantara) dan yang sudah terdigitasikan saat ini (Jawa, Sunda, Bali, Bugis atau Aksara Lontaraq, Jangang-jangang atau Aksara Makassar, Rejang, Batak, dll) termasuk Aksara Lampung, Incung yang masih belum sempat terdigitisasikan, induknya adalah Aksara Kawi”, tegas Heru Nugroho yang mendukung pendaftaran Aksara Kawi ke UNICODE.

Heru Nugroho sendiri, sebelum aktif mendukung pendaftaran aksara-aksara Nusantara ke UNICODE, juga adalah ketua tim Kemenpora RI saat mendaftarkan Pencak Silat ke badan kebudayaan dunia UNESCO. Hingga akhirnya pencak silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ditetapkan melalui sidang ke 14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage diselenggarakan UNESCO di Bogota, Kolombia pada 9-14 Desember 2019.

FGD Road to Kongres Aksara Kawi – Kota Kediri 2022 dihadiri oleh narasumber Setya Amrih Prasaja filolog dari Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta sekaligus Ketua Tim Kongres Aksara Jawa I 2020, Ilham Nurwansyah konsultan aksara Nusantara dari PANDI, Risang Yuwono – Ketua Tobing Institute Yogyakarta, Arief Budiarta – komunitas pegiat aksara Seja Jabung Yogyakarta, Diaz Nawaksara – Ketua Yayasan Pawiyatan Nawaksara, dan Henri Nurcahyo – Komunitas Brangwetan. [brj]

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

Nusantara7.com, Jember – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung rencana kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tapi kami berharap agar peningkatan target pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah yang terkena dampak dari pandemi dan mengalami krisis ekonomi hingga saat ini,” kata Sugiyono Yongki, juru bicara Fraksi PPP.

PPP juga mendukung langkah strategis bupati yang telah melantik direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD). “Pelantikan ini meningkatkan dan menggairahkan kualitas kinerja guna meningkatkan PAD,” kata Sugiyono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap nakhoda baru akan membuat PDP Kahyangan lebih berkembang dan produktif. Juru bicara PKS Mangku Budi meminta Pemerintah Kabupaten Jember mengawal reformasi perkembangan PDP Kahyangan menjadi BUMD yang mandiri dan menjadi percontohan  petani kopi.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Perumdam Tirta Pandalungan Jember sudah menyetorkan PAD sebesar Rp 1 miliar pada 2021. “Sedangkan untuk PDP Kahyangan saat ini belum bisa memberikan kontribusi PAD, mengingat kondisi perusahaan yang belum memungkinkan. Tentunya ke depan PDP Kahyangan didorong juga untuk dapat memberikan kontribusi PAD dengan perbaikan manajemen perusahaan,” katanya. [brj]

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya – Jelang tutup tahun 2021, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendorong Pemkot segera melakukan pemulihan ekonomi dan percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu pos prioritas dengan 2,16 persen anggaran atau sebesar Rp 224.856.253.590 dari total kekuatan belanja sebesar Rp 10.405.185.113. “Diharapkan realisasi akselerasi bisa mulus melaju sejak awal tahun 2022 mendatang,” kata Adi Sutarwijono, Sabtu (13/11/2021).

Dia menyebut unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap jadi fokus utama yang harus mendapatkan akses permodalan.

Apa lagi melalui BUMDnya, yakni PT BPR Artha Surya Pemkot Surabaya telah mengeluarkan pinjaman lunak dengan bunga 3 persen, melalui program Puspita. “Itu dipakai oleh pelaku UMKM di Surabaya untuk menggerakkan ekonominya, jadi saya kira pemkot juga akan memberikan akses modal,” ucapnya.

Selanjutnya, akses promosi semakin terintegrasi dengan memanfaatkan ranah teknologi dan informasi. Begitu juga penyediaan sarana akses bimbingan bagi pelaku UMKM. “Bagaimana mendisain packaging, terus mendisain promosi dengan efektif itu harus dijalankan oleh pemkot,” terangnya.

Sebab, gencarnya promosi bisa memperkuat branding UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga akan mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli produk-produk hasil tangan pelaku usaha.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, ketika berbicara UMKM ada 3 aspek penting yang harus benar-benar dicermati jika ingin perbaikan ekonomi masyarakat bisa berjalan sesuai rencana. “Karena UMKM itu dimana pun kan masalahnya ada 3, yaitu akses modal, akses bahan baku, dan pasar,” tandasnya.(brj)

Pemkab Jember Gandeng Unej Garap Rancangan Perda RDTR sebagai Acuan Program Pembangunan

Pemkab Jember Gandeng Unej Garap Rancangan Perda RDTR sebagai Acuan Program Pembangunan

Nusantara7.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggandeng akademisi Universitas Jember untuk mengerjakan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“RDTR berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (10/11/2021).

Menurut Hendy, Perda RDTR ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. “Termasuk di dalamnya program pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana,” katanya.

“Saat ini, RDTR perkotaan Jember sedang disusun dan bekerjasama dengan Universitas Jember. Selanjutnya, RDTR perkotaan Jember menjadi dasar penerbitan pemberian izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Hendy.

Mangku Budi, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, mengingatkan bahwa Perda RDTR adalah pekerjaan rumah pemkab. “Ini harus segera digarap serius,” katanya.

Disebut pekerjaan rumah, karena sejak masa pemerintahan Bupati Faida, Pemkab Jember belum pernah memasukkan rancangan perda RDTR selama menjabat. Hendy Siswanto sendiri saat debat calon bupati putaran ketiga Pilkada Jember, di Surabaya, Selasa (1/12/2020) malam, mengusung isu tersebut.

“Kalau kita segera punya RDTR, kita yakin mau berusaha apapun, mau mengembangkan apapun akan terjamin. Dan di Jember saat ini belum punya RDTR itu. Ini persoalan buat kita semua,” kata Hendy.

“Bagaimana kita berani membangun apapun dengan berdasar RTRW saja (Rencana Tata Ruang Wilayah). Kurang. Harus ada RDTR. Kalau ini RDTR ini tak ada, yang dirugikan sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perikanan, dan yang paling penting industri. Industri kita ini tidak tidak jelas, mau dibangun di mana,” kata Hendy.

Ketidakjelasan ini mengakibatkan investor takut. “(Investor berkata) kalau kami membangun di satu tempat akan bermasalah di tempat lain,” kata Hendy dalam debat bertema memperkokoh NKRI dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional ini.

Hendy mengatakan, jika terpilih akan segera menuntaskan RDTR. “Karena itu tanggung jawab bupati dan legislatif,” katanya. [brj]