https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

November 2021 – Page 8 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kediri Jadi TOP 30 Kovablik Kedua Kalinya, Tahun Lalu Home Care Peduli, Tahun Ini EMAS

Kediri Jadi TOP 30 Kovablik Kedua Kalinya, Tahun Lalu Home Care Peduli, Tahun Ini EMAS

Nusantara7.com, Kediri – Inovasi English Massive (EMAS) berhasil meraih penghargaan TOP 30 kompetisi inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jawa Timur 2020. Penghargaan diterima oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB) Tjahjo Kumolo, Jumat (19/11/2021) bertempat di Exhibition Grand City Surabaya. EMAS merupakan kursus Bahasa Inggris gratis untuk warga Kota Kediri yang telah berjalan selama 6 tahun.

Wali Kota Kediri mengungkapkan satu tahun yang lalu, Kota Kediri menjadi 30 Top Kovablik dalam hal pelayanan kesehatan yaitu Home Care Peduli. Kini tahun 2021, Kota Kediri kembali meraih penghargaan tersebut namun untuk inovasi publik kursus Bahasa Inggris gratis English Massive (Emas). Hal tersebut berarti berbagai program inovasi yang digagas Pemkot Kediri berjalan dengan baik dan tepat guna.

Lebih lanjut Abdullah Abu Bakar berharap inovasi pelayanan publik dalam bidang apapun harus terus dilakukan. Yang tak kalah penting, inovasi pelayanan publik harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Kediri. “Penghargaan itu hanya bonus, yang penting kita dapat melayani masyarakat dengan baik. Lalu yg dilayani pun paham bahwa pelayanan ini bisa dipakai dan tidak hanya diciptakan untuk bertanding saja,” harapnya.

EMAS digagas oleh Wali Kota Kediri karena masih terbatasnya akses belajar bahasa asing. Padahal bahasa asing menjadi alat komunikasi yang efektif untuk bersaing secara global di era industri 4.0. Selain itu sebagai pengungkit kualitas Sumber Daya Manusia.

Dinas Pendidikan yang menjadi leading sector dalam program ini membentuk tim untuk merancang konsep pembelajaran hingga menyeleksi tutor-tutor. EMAS juga terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan usia, latar belakang sosial, serta tanpa batasan waktu dan tempat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur menuturkan refrensi inovasi dari berbagai kabupaten kota akan terus dilakukan pendalaman lebih detail untuk bisa direplikasi di tempat lain. Dari proses yang dilakukan replikasi di berbagai daerah tentu harapannya adalah proses inovasi yang akan terus ditumbuhkembangkan. Gubernur Jawa Timur berharap seluruh inovasi yang sudah diinisiasi akan terus bisa dilakukan capaian-capaian yang signifikan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan maupun desa.

“Terima kasih kepada bupati dan wali kota atas segala partnership yang luar biasa, penguatan di berbagai lini dan inovasi-inovasi berbagai improvement yang dilakukan oleh kabupaten kota semuanya,” ujarnya.

Menteri PANRB Tjahyo Kumolo mengharapkan proses pelayanan publik harus lebih dipercepat. Sekarang, kata menteri, Jawa Timur baik kabupaten dan kota sudah mulai meningkat dan merata untuk pelayanan publiknya.

“Saya harapkan kabupaten kota di Jatim kalau belum punya gedung pelayanan bisa pakai gedung lama, bisa pinjam atau sewa yang penting mempercepat proses pelayanan masyarakat dan mempercepat proses perizinan yang ada. Reformasi birokrasi merupakan satu bagian yang sangat simultan yang harus terus menerus kita cermati dan kita gerakkan dengan membangun berbagai inovasi,” tambahnya.

Hadir pula dalam penganugerahan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pelaksana Harian Konsul Jendral Australia di Surabaya Majell Hind, Forkopimda Jawa Timur, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. [brj]

Bupati YES Sidak Kesiapsiagaan Petugas Lapangan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Bupati YES Sidak Kesiapsiagaan Petugas Lapangan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Nusantara7.com, Lamongan  – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi melakukan sidak kesiapsiagaan penanggulangan bencana di beberapa OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU-SDA) dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lamongan, pada Kamis (18/11/2021) hari ini.

Menurut Bupati yang akrab disapa Bupati YES, kewaspadaan terhadap berbagai jenis bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan saat musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya mengarahkan semua unsur aparat agar siap siaga dan hadir di tengah masyarakat.

Dengan sinergitas dari seluruh instansi terkait, maka rasa aman dan nyaman yang diharapkan seluruh masyarakat Lamongan bisa terwujud. Hal itu sesuai dengan tagline Lamongan Megilan, huruf “N” yakni Nyaman.

“Mari kita terus hadir memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat. Tunjukkan bahwa kita mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, memberi perlindungan terutama di saat situasi bencana,” ungkap Bupati YES, Kamis (18/11/2021).

Orang nomor satu di Lamongan itu mengungkapkan, bahwa kesiapsiagaan yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa fisik para personilnya, tetapi juga kesiapsiagaan peralatan dan perlengkapan.

“Maintenance terhadap peralatan dan perlengkapan harus diperhatikan dan dilakukan secara berkala agar saat sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat, alat telah siap digunakan sesuai dengan SOP-nya,” tutur Bupati YES.

Tak hanya itu, Bupati YES juga menegaskan, agar ke depannya terdapat posko penanggulangan bencana 24 jam. Posko tersebut harus memantau debit air di semua titik air, sehingga kondisi debit air dapat diinformasikan secara langsung dan akurat.

“Saya minta untuk DPU SDA supaya menyiapkan posko penanggulangan bencana banjir 24 jam yang memantau debit air. Sehingga ketika sewaktu-waktu debit air naik dapat diketahui sedini mungkin. Serta kondisi di lapangan dapat diinformasikan secara akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam menjalankan sejumlah tugas tersebut, Tim kesiapsiagaan bencana Pemkab Lamongan didukung oleh DPU SDA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Lamongan.

“Untuk mendukung sinergitas penanggulangan bencana tersebut telah disiapkan 30 personil Satpol PP dengan 3 armada yang terdiri dari 1 truk ban dobel dan 2 mobil panther untuk menangani bencana dan membantu masyarakat,” ujar Kepala Kantor Satpol PP Lamongan, Suprapto.

Selanjutnya dengan sinergitas tersebut, nantinya tim tidak hanya membantu mengavuaksi masyarakat terdampak bencana, namun juga siap memberi rasa aman, yakni membantu masyarakat dalam mengevakuasi sarang tawon, ular, dan lain-lain yang meresahkan masyarakat.[brj]

Mantan Jubir Gus Dur, Gus Yahya: The Next Gus Dur

Mantan Jubir Gus Dur, Gus Yahya: The Next Gus Dur

Nusantara7.com, Mendekati pelaksanaan muktamar NU ke-34 di Lampung, dukungan para Gus atau kyai muda kepada Gus Yahya semakin menguat. Seperti dilansir Detik News 17/11/2021 kemarin bahwa sejumlah Gus dari pesantren besar dan paling berpengaruh di Indonesia berombongan menemui Rais PWNU Jawa Tengah untuk menguatkan dukungan ke KH. Yahya Cholil Staquf atau yang akrab kita sapa Gus Yahya.

Tokoh Gus yang hadir itu antara lain Gus Atho’illah Anwar Mansur dari Ponpes Lirboyo Kediri, Gus Abdurrahman Al Kautsar Nurul Huda Djazuli atau Gus Kautsar dan Gus Fahim Fuad dari Ponpes Ploso Kediri, Gus Maksum dari Ponpes Langitan Tuban, Gus Kholil dari Ponpes Sidogiri, Gus Abdussalam Shohib dari Ponpes Denanyar Jombang, Gus Makmun Ketua PCNU Kediri, dan Gus Makki Ketua PCNU Banyuwangi.

Para Gus adalah faktor penggerak roda kehidupan NU dan pesantren di masa depan. Mereka adalah anak-anak muda yang tumbuh dari keluarga pejuang agama di rahim pesantren yang sederhana , berpendidikan dan penuh talenta, yang telah mengitari punggung bumi untuk mencari ilmu, menuntutnya dan mengamalkannya. Para Gus adalah modal utama kemajuan NU dan pesantren. Mereka yang akan merangkai sejuta perspektif mengenai rancang bangun pesantren dan kaum nahdliyyin masa depan.

Di tempurung kepala mereka tersimpan sketsa dan gambar kehidupan ummat akhir zaman yang penuh dinamika dan gejolak. Sebagai sunnatullah secara pasti roda kehidupan akan selalu berputar, akan tiba saat musim gugur berganti musim semi, nama-nama besar masa kini akan menjadi masa lalu dengan nilai kebaikan dan warisannya digantikan nama-nama baru dengan tantangan zamannya untuk membangun masa depan gemilang dengan landasan nilai masa lalu yang cemerlang.

Sejumlah figur tokoh NU yang menjulang hari ini mewakili generasinya pada saatnya kelak harus rela bersiap meninggalkan gelanggang menyaksikan para Gus the golden generation memimpin regenerasi Nahdlatul Ulama. Kelak akan bertaburan para Gus bintang baru yang melesat di orbitnya. Gagasan mengenai kemajuan organisasi dan keummatan akan datang dari nama-nama besar selanjutnya seperti Gus Yahya, Gus Baha, Gus Ipul, Gus Imin, Gus Kautsar, Gus Ghofur Maimoen, Gus Awis, Gus Salam, Gus Reza , Gus Yusuf , Gus Imam Jazuli dan masih banyak nama lainnya.

Generasi muda pesantren yang santun, pintar dan progresif dengan gagasan-gagasan besar mesti diberi kesempatan untuk tampil kedepan dan dijaga dengan pagar ilmu, moral dan keimanan yang kuat, dengan tetap berakar pada kedalaman jati diri tradisi pesantren dan budaya luhur aswaja. Para sesepuh saat ini harus menyiapkan landasan, memberi arah, dan mengembalikan ke rel jika roda akidah dan keilmuan mereka berubah ke arah liberal dan radikal.

Nama Gus Yahya Cholil Staquf diharapkan tampil memimpin gerbong panjang regenerasi para Gus Nahdlatul Ulama (NU) yang penuh sesak. Dari sisi kepemimpinan ia telah matang dalam organisasi. Mulai dari IPNU hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dikader langsung oleh Gus Dur dan telah mewarnai diskursus nasional. Punya pengalaman internasional bolak-balik ke luar negeri, mengenalkan nilai-nilai wasathiyah Islam dengan pendekatan Aswaja Annahdliyah.

Selain mantan juru bicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid, Gus Yahya Cholil Staquf juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo, juga salah seorang komisioner pertama sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri. Terlahir pada tanggal 16 Februari 1966 di Rembang Jawa Tengah, ia adalah cucu seorang tokoh besar NU, KH Bisri Mustofa penyusun Kitab Tafsir Al Ibris yang masyhur dan saat ini Gus Yahya menjabat Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Gus Yahya Cholil Staquf juga merupakan keponakan dari Pengasuh Pondok Raudlatut Thalibin, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, sang kyai penyair mantan Rois Am PBNU.

Pendidikan dasar formal Gus Yahya didapatkan di madrasah Almunawwir . Ia murid KH Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan srata S1 ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada dan dilanjutkan mukim ngaji di Makkah selama setahun. Semua itu membentuk sosok Gus Yahya menjadi matang, well educated, berfikiran modern terbuka, egaliter dan siap membuka ruang dialog dengan siapapun untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa .

Tidak diragukan bahwa Gus Yahya akan membawa misi Islam Aswaja NU yang ramah sebagai rahmatan lil alamin. Memuliakan manusia sebagai sederajat, memiliki hak-hak yang sama dan harus dihargai dan dihormati, baik yang menganut Islam dan atau yang tidak.

Katib Aam PBNU itu juga telah menawarkan strategi perdamaian global model NU di International Religious Freedom (IRF) Summit di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (15/7/2021) dalam pidato berjudul “The Rising Tide of Religious Nationalism” (Pasang Naik Nasionalisme Religius). Gus Yahya menegaskan pemikiran damai dengan semua golongan, bahwa dunia harus membangun konsensus atas nilai-nilai yang perlu disepakati agar semua pihak yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai. Bahkan bila diperlukan, nilai-nilai tradisional yang menghambat koeksistensi damai pun layak untuk disesuaikan.

Gus Yahya mewarisi ide Gus Dur mencintai kemanusiaan. Kacamata Gus Dur adalah kemanusiaan. Bukan lagi golongan, kelompok atau agama. Kacamata kemanusiaan yang dipakai Gus Dur itu menurut Gus Mus yang membuat dia tak anti terhadap perbedaan melainkan mengedepankan sikap toleran, lantaran kacamata kemanusiaan memungkinkan Gus Dur melihat manusia lain sebagai manusia seutuhnya yang masing-masing tercipta berbeda.

“Kalau orang yang masih menggunakan kacamata golongan, apalagi politik, yang dilihat ini PKB, itu PDIP, jadinya tidak kelihatan kalau sama-sama NU-nya,” kata Gus Mus dalam haul Gus Dur tahun lalu di Jombang.

Penulis berharap, Gus Yahya menjadi sosok perekat dan pemersatu umat, agar PBNU menjadi rumah besar yang nyaman bagi semua warganya tanpa membedakan suku, latar belakang dan pilihan parpolnya, salah satu ide Gus Yahya adalah “The Governing NU” alias menjadikan pola kerja PBNU seperti sebuah pemerintahan. Seorang Ketua Umum, mesti berfungsi seperti seorang presiden melayani seluruh lapisan rakyatnya . Dia memimpin rapat, seperti seorang presiden memimpin sidang kabinet bersama para menterinya.

Seluruh program dan agenda kerja organisasi diputuskan bersama lembaga Syuriyah , bukan berjalan sendirian, Wujud kepemimpinan di setiap tingkatan tidak boleh hanya mencerminkan aspirasi basis, tapi juga soliditas instrumen organisasi. Maka, kepentingan pengendalian oleh tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi harus mendapat ruang dalam pembentukan formasi kepemimpinan di bawahnya secara kompak bersambung ke tingkat paling bawah dan tidak hanya berpusat di Jakarta.

Mantan Jubir Gus Dur itu tentu akan lebih terbuka untuk bertemu , merangkul dan berdialog dengan siapa saja, termasuk dengan pihak yang selama ini terkesan berseberangan dengan PBNU semisal NU GL, NU Khittah, FPI dan lainnya , dia telah terbiasa diskusi dengan perbedaan dalam berbagai sudut pandang pemahaman agama, asalkan tidak mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , termasuk dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. ” Ketemu Yahudi Saja Bisa, Masa Habib Rizieq Tidak ? sebagaimana dikutip VIVA news 11/11/ 2021 . [brj]

Muktamar Diundur, PWNU Jatim Tak Setuju

Muktamar Diundur, PWNU Jatim Tak Setuju

Nusantara7.com, Malang  – Kabar mengejutkan datang dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini yang mengatakan pelaksanaan Mukatamar NU ke 34 yang akan dihelat di Lampung 23-25 Desember mendatang, diundur pelaksanaanya.

Menurut mantan Politisi PKB itu, alasan mundurnya pelaksanaan Muktamar Ormas berlogo bintang sembilan itu seiring diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia oleh pemerintah, pada libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH. Dr. H. Ahmad Fahrur Rozi tampaknya tidak sepakat apabila pelaksanaan Mukatamar NU itu diundur. “Kalau sinyal dari teman-teman PWNU Jawa Timur, justru kami lebih sepakat apabila dimajukan. Bukan diundur,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).

Kata Gus Fahrur sapaan akrabnya, jika pandemi Covid-19 menjadi alasan, apabila diundur maka pastinya akan lebih parah dibanding saat ini. “Kalau diundur apa tidak lebih parah?” tuturnya.

Hanya saja, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Malang itu mengaku secara intitusi PWNU Jawa Timur masih menunggu keputusan dari Rais Am PBNU. “Jadi keputusan tertinggi dalam NU adalah Rais Am. Kalau statemen Sekjen belum tentu menjadi keputuan PBNU,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini menyampaikan bahwa pelaksanaan Muktamar NU ke-34 diundur akibat diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia.

Pihaknya belum memastikan sampai kapan pelaksanaan Muktamar NU itu diundur. Menurutnya, PBNU sedang melakukan pembahasan terkait pelaksanaan muktamar tersebut. (brj)

Kemenag Terbitkan Pedoman Pengangkatan Guru Madrasah Swasta

Kemenag Terbitkan Pedoman Pengangkatan Guru Madrasah Swasta

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan pedoman pengangkatan guru madrasah swasta. Pedoman ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1006 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Guru pada Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

“KMA ini terbit agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat yang mengelola madrasah dalam hal pengangkatan guru,” terang Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani, Kamis (18/11).

Kata dia, KMA ini mengatur sejumlah ketentuan, mulai dari persyaratan calon guru, mekanisme seleksi hingga pengangkatan dan pemberhentian. Berdasarkan KMA ini, pengangkatan guru madrasah yang diselenggarakan masyarakat harus berkualifikasi sarjana atau S1.

“Ini bertujuan agar kualitas guru terjamin sebagai guru profesional,Guru juga harus mempunyai wawasan keberagamaan moderat dan usia saat diangkat paling tinggi 45 tahun,” sambungnya.

Terkait prosedur rekruitmen, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Zain menjelaskan bahwa itu diawali dengan usulan kebutuhan guru yang disampaikan penyelenggara pendidikan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota memberikan persetujuan atau rekomendasi setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag (Simpatika).

“Penyelenggara pendidikan selanjutnya membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan, Kankemenag Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai kebutuhan. Dengan skema rekruitmen seperti ini, saya berharap guru madrasah ke depan semakin berkualitas dan profesional, baik negeri maupun swasta,” tandasnya.

(jwp)

Bupati Bangkalan Ra Latif paparkan soal PI Migas ke Komisi VII DPR RI

Bupati Bangkalan Ra Latif paparkan soal PI Migas ke Komisi VII DPR RI

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menerima Kunjungan kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Kabupaten Bangkalan. Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan. Salah satu pembahasan dalam agenda itu yakni mengenai Participating Interest (PI) Migas untuk wilayah Kabupaten Bangkalan 

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Bambang Hariyadi menyampaikan, Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki kandungan migas besar yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Untuk itu ia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendapatkan PI 10 persen dari Migas tersebut. Kata dia harus ada regulasi yang perlu dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. 

“Makanya semua stakeholder yang ada di Bangkalan yang memliki wewenang, bisa bersatu untuk kepentingan masyarakat. Dan kami tidak akan menutup telinga, kita mengetahui ini gasnya dari sini tetapi masyarakatnya tidak mendapatkan, dan itu harus diperjuangkan,” ujarnya. 

Untuk mengatasi itu, Bambang berharap supaya Bupati Bangkalan memberikan dorongan untuk melakukan program strategis Nasional Jaringan Gas Masyarakat (Jargas). 

“Tadi juga ada dari salah satu pihak PGN selaku pengelola Jargas agar Bupati mengusulkan ke Kementerian SDM. Saya akan berusaha maksimal untuk membantu agar Jargas terealisasi di Bangkalan,” janjinya. 

Sementara itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, Pemkab saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan PI 10 persen dari Migas, sehingga nantinya Perpres 80 tentang percepatan pembangunan bisa segera terlaksana. 

“Upaya ini kami lakukan, mudah-mudahan perjuangan ini segera membuahkan hasil,” kata Ra Latif Bupati. 

Selain itu, Ra Latif Menyampaikan, seharusnya Bangkalan mendapatkan dan bisa menikmati hasil dari sumberdaya alamnya, sehingga upaya mendapatkan PI 10 persen dari Migas terus dilakukan. 

“Kami meminta dukungan dari Komisi VII supaya proses pengajuan kami bisa lebih cepat, dan saat ini prosesnya sudah berjalan,” tandas Ra Latif . pemk

Hasil Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya

Hasil Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya

Nusantara7.com, Surabaya  – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengumumkan hasil seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Rabu (17/11/2021).

Pengumuman tersebut, sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/139/436.1.2/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, berdasarkan hasil penjaringan, telah dilaksanakan rangkaian seleksi dengan beberapa tahapan. Pertama, seleksi administrasi, yang dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi.

“Kedua, uji kelayakan dan kepatutan, yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta wawancara akhir, yang dilakukan oleh Tim Wawancara Akhir,” kata Hebi sapaan akrabnya.

Dalam perjalannya, Hebi mengungkapkan, bahwa Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, melaksanakan penjaringan bakal calon Anggota Direksi PDAM Surya Sembada, dengan melakukan tiga kali perpanjangan, sejak tanggal 2 Juli 2021.

Oleh karena itu, Hebi menyampaikan, saat ini telah terpilih Direksi PDAM Surya Sembada yang merupakan hasil dari usulan Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dan terpilih satu nama untuk masing-masing Direksi.

“Berdasarkan rangkaian tahapan tersebut, bahwa terpilih Calon Direksi PDAM Surya Sembada, yakni Arief Wisnu Cahyono terpilih menjadi Direktur Utama, kemudian Nanang Widyatmoko terpilih menjadi Direktur Operasi, dan Agung Pribadhi terpilih menjadi Direktur Pelayanan,” ujar dia.

Hebi menerangkan, setelah pengumuman tersebut, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja. Tindak lanjut tersebut telah dibuat dan telah diserahkan kepada Wali Kota Eri. Sedangkan, terkait untuk pelantikan, proses tersebut akan menunggu keputusan Walikota Surabaya.

“Kemudian dari keterangan Calon Direksi PDAM Surya Sembada, mereka bersedia untuk mulai aktif bekerja pada tanggal 19 November 2021, dengan pertimbangan penyelesaian urusan/pekerjaan pada jabatan/kantor sebelumnya,” terang dia.

Disisi lain, Hebi mengungkapkan, bahwa Wali Kota Eri memiliki pesan khusus untuk target dari Direksi PDAM Surya Sembada yang terpilih. Target tersebut, adalah pelayanan maksimal untuk masyarakat Kota Surabaya. Salah satunya, dengan tidak menaikkan tarif iuran pembayaran.

“Pesan Pak Walikota, pertama adalah pelayanan, tidak ada TDA (Tidak Dapat Air) di Kota Surabaya. Jadi sudah harus dapat air semua. Kemudian, terkait bisnis juga harus diperhatikan, dan terkait pengembangan juga harus dipikirkan,” tandasnya. [brj]

Dudung Abdurachman Ditunjuk Jadi KSAD , Kekayaanya  Rp1,08 Miliar

Dudung Abdurachman Ditunjuk Jadi KSAD , Kekayaanya Rp1,08 Miliar

Nusantara7.com, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru Dudung Abdurachman mempunyai kekayaan Rp1.085.464.275. Harta tersebut ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi saat menjabat sebagai Pangdam Jaya pada 21 Februari 2021 .
Mengutip situs elhkpn.kpk.go.id, Dudung memiliki tanah dan bangunan seluas 104 m2/104 m2 di Magelang dengan estimasi nilai sejumlah Rp400 juta, serta tanah dan bangunan seluas 144 m2/108 m2 di Bandung dengan estimasi nilai Rp240 juta.

Selain itu, mantan Gubernur Akmil ini juga mempunyai sejumlah kendaraan seperti Mobil Toyota Veloz senilai Rp180 juta; Motor Honda PCX senilai Rp32 juta; dan Mobil Toyota Fortuner senilai Rp525 juta.

Dudung turut melaporkan kepemilikan kas dan setara kas Rp110.870.275 dan utang sebesar Rp402.406.000. Jumlah kekayaan Dudung meningkat sekitar Rp475 juta dari yang ia laporkan sebelumnya pada 11 Maret 2020.

Rincian harta tahun lalu milik Dudung terdiri atas tanah dan bangunan seluas 104 m2/104 m2 di Magelang dengan estimasi nilai Rp400 juta; Mobil Toyota Veloz Rp180 juta; dan Motor Honda PCX Rp30 juta.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan Dudung akan dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11) siang. Pelantikan dilakukan setelah Andika Perkasa resmi menjabat Panglima TNI.

“Benar, Pak Dudung akan dilantik jadi KSAD,” kata Heru dalam pesan singkat, Rabu (17/11).

Dalam pelantikan nanti, Dudung otomatis mendapat kenaikan pangkat. Ia bakal menyandang bintang empat di pundak setelah resmi menjabat sebagai KSAD. cnn

Farid Okbah dkk Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Terorisme

Farid Okbah dkk Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Terorisme

Nusantara7.com, Jakarta – Densus 88 Antiteror Polri sudah menetapkan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Okbah, pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al-Hamad sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme.

“Sudah tiga orang ditetapkan tersangka ,” kata Kabagbanops Densus 88/Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Selasa (16/11).

Terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan membeberkan ketiga tersangka tersebut ditangkap di Bekasi, Jawa Barat pada dini harihari tadi.

“Waktu penangkapan AZ, Selasa 16 November pukul 04.39 WIB. Tempat di Perumahan Pondok Melati,” jelas Ramadhan.

“Kedua inisial AA, ditangkap di hari Selasa tanggal 16 November, pukul kira-kira 05.00 WIB di Jalan Raya Legok, Jati Melati, Kota Bekasi. Kemudian, FAO. Ditangkap sama di Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati,” tambahnya.

Farid dan dua lainnya ditangkap karena diduga terlibat dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Farid memiliki sejumlah latar belakang di jaringan teroris JI. Dari hasil pendalaman Densus, ia merupakan bagian dari tim sepuh atau Dewan Syuro di organisasi teroris tersebut.

Kemudian, kata Ramadhan, Farid juga merupakan anggota dewan syariah Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) atau Yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan JI.

Menurut dia, Farid pernah terlibat dalam pertemuan yang berkaitan dengan pengkaderan Jamaah Islamiyah (JI) di Bekasi.  cnn

 

Usai Ditangkap Densus, MUI Nonaktifkan Ahmad Zain dari Kepengurusan

Usai Ditangkap Densus, MUI Nonaktifkan Ahmad Zain dari Kepengurusan

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Djaidi menyatakan bahwa MUI memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah dari anggota Komisi Fatwa MUI.
Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada Zain agar fokus pada persoalan hukum yang dihadapinya usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme oleh kepolisian.

“Iya kita dinonaktifkan sampai ada keputusan hukum tetap. Jadi itu saja. Supaya enggak mencoreng nama baik MUI,” kata Djaidi , Rabu (17/11).

Djaidi menegaskan bahwa MUI menyerahkan sepenuhnya masalah yang membelit Zain itu kepada penegak hukum.

Ia menegaskan Zain berpeluang untuk diberhentikan sebagai pengurus bila sudah ada keputusan hukum tetap. Namun, mekanisme tersebut harus dilakukan berdasarkan rapat Dewan Pimpinan MUI terlebih dulu.

“Ya nanti tergantung gimana hasil keputusan Rapat Pimpinan MUI. Nanti ada perubahan penyempurnaan kepengurusan bila kekuatan hukum tetap. Ada PAW. Nah itu kalau sudah ada putusan yang inkhrah yang bersangkutan diberhentikan. Tapi tergantung gimana itu hasil rapat nanti,” kata dia.

Di sisi lain, Djaidi menyatakan bahwa Zain tak pernah melakukan sesuatu yang dilarang dalam koridor MUI selama menjadi pengurus. Namun, Ia tak mengetahui kegiatan yang dilakukan Zain di luar kepengurusan MUI tersebut. Sebab, hal demikian sudah masuk dalam ranah pribadi yang bersangkutan.

“Karena MUI mengedepankan paham Islam Wasathiyah, moderasi. Kita tak kiri dan kanan. Tapi berada di tengah. Kalau pemahaman pribadi dan kegiatan di luar [MUI] kita tak bisa mendeteksi,” kata dia.

Sebelumnya MUI sudah membenarkan bila terduga teroris bernama Zain An-Najah merupakan anggota Komisi Fatwa MUI.

Densus 88 menangkap Zain An-Najah di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/11). Polisi menyebut Zain merupakan anggota Dewan Syuro dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) dan juga Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) atau Yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan JI. cnn