November 2021 – Page 15

Bupati Bangkalan Ra Latif mutasi 134 Pejabat penyegaran OPD

LENSA MADURA·November 10, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron merotasi ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan di Pendapa Agung, Rabu (10/11). Mutasi jabatan tersebut dilakukan demi roda pemerintahan yang semakin baik.

Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu mengutarakan, ada 134 abdi negara di lingkungan Pemkab Bangkalan yang dirombak. Mulai jabatan kepala seksi (Kasi), kepala bagian (Kabag), hingga sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD). ”Kami melakukan mutasi sekaligus promosi jabatan,” kata mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Penyegaran dalam OPD adalah hal biasa. Tujuannya, meningkatkan jalannya roda pemerintahan yang lebih baik. Orang-orang yang diamanahkan menempati jabataan baru disesuaikan dengan kemampuan dan kinerjanya selama ini. Itu sesuai dengan hasil musyawarah tim penilai kinerja.

”Saya berharap kepercayaan yang diberikan Pemkab Bangkalan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat memaksimalkan,” imbau Ra Latif.

Mutasi dan promosi jabatan menjadi upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja. Karena bagaimapun juga, jika ada jabatan yang kosong, roda pemerintahan kurang maksimal. ”Kepada yang dilantik, kami berharap untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru,” ingatnya.

Bupati memberikan beberapa saran kepada pejabat yang menempati posisi baru. Pertama, segera beradaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. Juga harus membangun komunikasi dan koordinasi secara efektif dan berjenjang.

Kedua, pejabat yang diberi amanah baru harus meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Dengan begitu, tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga, semua aparatur sipil negara (ASN) harus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan dan perundang-undangan.

”Ciptakan suasana kerja yang kondusif dan kerja sama yang baik dengan atasan dan bawahan. Kami juga minta untuk selalu menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang beretika dan berakhlakul karimah,” pesannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein menegaskan, penyegaran di dunia birokrasi adalah hal wajar. Dengan penyegaran, pemerintah berharap kinerja di tiap OPD semakin meningkat.

”Yang waktunya naik pangkat, ya harus naik dan dipromosikan. Lalu, yang sudah lama harus pindah tempat agar lebih baik,” katanya. ram

Bupati Bangkalan Ra Latif Luncurkan Ambulan Gratis Jemput warga Kurang Mampu

LENSA MADURA·November 9, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali meluncurkan program dalam bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan. Kali ini melalui RSUD Syamrabu, Pemkab Bangkalan meluncurkan program Ambulan Peduli Tretan Dhibi’ (Amphibi).

Peluncuran program Amphibi sendiri ditandai dengan pemecahan kendi oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Selasa (9/11/2021) di halaman RSUD Syamrabu Bangkalan.

Wakil Direktur (Wadir) RSUD Syamrabu Bangkalan, dr. Farhat Suryaningrat mengatakan, program Amphibi merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Bupati Bangkalan. Farhat juga menambahkan bahwa sudah ada sekitar 6 armada ambulan yang siap menjemput masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dari 18 Kecamatan.

“Ini melanjutkan program Bupati yaitu Biakes Maskin yang sebelumnya, jika sebelumnya diantarkan maka untuk Amphibi ini merupakan pelayanan ambulan untuk menjemput masyarakat dari rumah hingga ke rumah sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan. Namun program ini dikhususkan untuk masyarakat yang telah terdaftar dan terverifikasi dalam program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes Maskin),” ujar Farhat.

Sementara Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron berharap dengan adanya program Amphibi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bangkalan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

“Tujuannya adalah untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan untuk program Amphibi ini harus sudah terdaftar dan telah diverifikasi baik SLRT dan DTKS,” ujar Bupati Ra Latif.

“Jadi masyarakat yang telah memenuhi syarat ketika sakit bisa mengakses program Amphibi ini. Jadi bisa dijemput dan diantar, dan akses ambulan ini gratis. Tadi kami juga menyempatkan menjenguk pasien Biakes Maskin yang dirawat dan nanti jika sudah sembuh dan diperbolehkan pulang bisa diantar menggunakan ambulan,” tambahnya. pemk

Bupati Ra Latif Deklarasi Seluruh Desa di Bangkalan Bersih dari Narkoba

LENSA MADURA·November 9, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi sudah menyebar hingga pelosok desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di desa. Pekerja yang berada di desa seperti nelayan, petani, juga rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hal itu diungkapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri launching Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) di Desa Telaga Biru, Tanjung Bumi, Selasa (09/11/2021).

“Oleh sebab itu, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba, sehingga desa memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” kata Bupati Ra Latif.

Ra Latif meminta kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa untuk ikut bergerak dan terlibat dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga mampu menurunkan angka prevalensi dan mewujudkan desa yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Keterlibatan Pemerintah Desa dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat,” imbuh Ra Latif. pemk

Bupati Bangkalan Ra Latif Bantu 1065 Guru Ngaji Tanjung Bumi dan Kokop

LENSA MADURA·November 9, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron kembali menyerahkan ATM untuk penerima bantuan insentif Guru Ngaji dan Guru Madrasah Diniyah (Madin). Kali ini Bupati Ra Latif menyerahkan 542 ATM untuk penerima manfaat di Kecamatan Tanjung Bumi dan 523 di Kecamatan Kokop.

Menurut Ra Latif Bupati, pemberian kartu ATM tersebut agar mempermudah penarikan insentif dan tidak usah mengantri serta insentif tersebut tepat sasaran. Karena kata Ra Latif Guru Madin dan Guru Ngaji itu memiliki peranan penting dalam pembangunan di bidang pendidikan keagamaan.

“Tujuannya agar tepat sasaran dan penerima manfaat ini bisa mengambil sendiri kapan saja tanpa ada kordinator dan potongan-potongan,” terang Ra Latif , Selasa , 09/11/21.

Selain itu, Ra Latif menambahkan pemberian ATM insentif guru madin dan guru ngaji tersebut bertepatan dengan Hari Santri Nasional (HSN).

“Bertepatan dengan hari santri, guru madin dan guru ngaji ini adalah pahlawan, beliau ini pahlawan untuk generasi kita yang rela guru ngaji ini menerima sekedarnya dari para wali santri. Untuk itu kita harus ada perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan bertepatan dengan hari santri ini mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa,” jelas Ra Latif.

Perubahan skema dalam realisasi insentif guru ngaji dan madin tersebut dapat mengurangi potensi adanya pemotongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, bantuan bisa tepat sasaran. Sebab, masing-masing penerima sudah memegang ATM.

Menurut Ra Latif, besaran insentif guru ngaji dan madin memang tidak seberapa. Namun, pihaknya tetap berharap bantuan yang diberikan bisa menjadi pelecut bagi para guru ngaji dan madin untuk terus mendidik, membina para generasi masa depan Bangkalan. Utamanya berkaitan dengan pembinaan di aspek keagamaan.

“Kami menilai guru ngaji dan madin adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” tuturnya. pemk

Pemkot Surabaya Beri Bantuan RW Rp 57,6 Miliar dalam pembahasan APBD Th 2022

SEPUTAR JATIM·November 9, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Rukun Warga (RW) se Surabaya tahun depan bakal mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya dengan total bantuan senilai Rp 57 miliar. Hal tersebut terungkap saat rapat pembahasan APBD Kota Surabaya Tahun 2022 di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (08/11/21).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba mengatakan, dalam pembahasan APBD 2022 Komisi A mengganggarkan Rp 57, 6 miliar sebagai alokasi tambahan di kecamatan-kecamatan.

Ia menerangkan, anggaran Rp 57,6 miliar sebagai ucapan terimakasih kepada RW se Surabaya, karena selama masa pandemi Covid-19 para Ketua RW menjadi garda terdepan melawan Covid-19, sehingga kondisi Surabaya bisa turun menjadi Level 1 PPKM.

“Alokasi anggaran Rp 57,6 miliar untuk RW ini kita alokasikan untuk perlengkapan, inventaris lainnya seperti terop, 20 set kursi lipat, 2 meja, sound system, PC Komputer plus printernya, LCD proyektor untuk menunjung kinerja RW-RW yang saat ini harus berbasis digital karena ini Kota Surabaya, jadi saat rapat virtual baik dengan Walikota, Dewan, Camat, para RT bisa menyaksikan. Intinya kinerja RW bisa optimal karena ada fasilitas perlengkapan penunjang nya,” katanya saar dikonfirmasi, Selasa (9/11/2021).

Camelia Habiba menambahkan, dengan bantuan apresiasi untuk RW-RW, diharapkan dapat meningkatkan kinerja saat memberikan pelayanan masyarakat.

Ia menuturkan, bantuan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada setiap RW, dan Walikota Surabaya sangat menyetujui usulan Komisi A ini karena memang semangatnya Walikota kan adalah seluruh tugas dan kewenangan Walikota dialihkan ke Kecamatan, artinya pelayanan untuk masyarakat harus jemput bola.

“Nah garda terdepan layanan masyarakat kan adalah para RW-RW,” jelas politisi millenial PKB Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Camelia Habiba mengatakan, mengenai teknis bantuannya adalah, anggaran akan didistribusikan ke setiap Kecamatan, jadi pengadaannya ada di Kecamatan dan Kecamatan ini yang akan mendistribusikan ke setiap RW-RW.

“Jadi ini tidak berupa uang namun barang, karena inikan bukan hibah melainkan bantuan apresiasi,” ucapnya.

Dirinya kembali menjelaskan, untuk jumlah unitnya itu akan dilihat seberapa banyak RT yang ada di RW, karena setiap RW tentu berbeda jumlah RT.

Namun, khusus untuk RW mempunyai RT lebih dari 10 itu akan diberikan dua paket. Karena satu paket berisi, satu tenda, 20 kursi lipat, 2 meja, dan jika dapat dua paket maka RW akan mendapatkan dua tenda serta 40 kursi lipat dan 4 meja. Karena untuk wilayah Utara Surabaya kita ketahui satu RW ada yang mencapai 10 bahkan sampai 30 RT.

“Yang pasti bantuan ini untuk menunjang pelayanan di tiap RW-RW di Surabaya,” tandasnya. [brj]

Pemerintah apresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo

EKONOMI BINIS·November 9, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Sidoarjo – Pemerintah mengapresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang berada tak jauh dari kawasan industri Safe n Lock, di Lingkar Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, karena kebutuhan produk halal di pasar internasional masih belum terpenuhi.

Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Dr Hj Siti Ma’rifah, MM, MH, yang bekunjung ke HIPS, Minggu menyambut baik hadirnya HIPS, dan siap mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Siti Ma’rifah datang ke HIPS beserta rombongan yang terdiri dari direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah seperti Soegiharto (Dirut PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah), perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Hendro, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Moektiono Ngesti, dan beberapa pihak.

Kedatangan mereka disambut Adi Saputra Tedja Surya (Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda, Tbk) beserta jajaran, dan Dr Ir Jamhadi, MBA (Ketua Yayasan Kemandirian Pangan Indonesia/YKPN Jawa Timur).

Adi Saputra Tedja Surya mengatakan HIPS merupakan kawasan industri halal pertama di Indonesia, dan dibangun di atas lahan seluas 148 ha, dan menerapkan suistainable halal eco system.

“Dengan dukungan sistem, kami menyediakan halal economy office, halal labolatorium, halal logistic, dan lain-lain. Ada 400 tenan, dan saat ini yang sudah masuk ialah Bel Bel, Sariraya, PT Ekosjaya Abadi Lestari, dan beberapa lagi,” jelasnya.

Ketua YKPN Jawa Timur, Jamhadi mengatakan kawasan HIPS cukup totalitas dalam menyediakan kawasan industri halal untuk mendukung produk halal di Indonesia bahkan dunia.

“Kunjungan Hj Siti Ma’rifah dan rombongan ini sangat menyemangati kami dari Jawa Timur untuk menumbuhkan industri halal. Bahan Baku produk halal tersedia di Jatim. Jawa Timur juga surplus beras, dan tersedia garam, jagung, ikan, sayur, buah, daging, dan 45 persen gula nasional disuplai dari Jatim. Maka itu, jika HIPS ini segera meningkatkan kegiatannya, bisa menghemat devisa negara. Bahkan Indonesia bisa mengekspor produk halal, dan bukan tidak mungkin Indonesia jadi kiblat produk halal dunia di tahun 2024,” kata Jamhadi.

Jamhadi yang juga Ketua Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Jawa Timur itu mengatakan, Pemprov Jatim juga sangat mendukung pengembangan industri halal, salah satunya dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur One Pesantren One Product (Pergub OPOP), yang saat ini sedang diselenggarakan OPOP Award 2021.

“Kami juga terlibat penjurian OPOP Award 2021 yang diikuti 550 ponpes seluruh Jawa Timur. Produk yang dihasilkan mereka cukup bagus, cuma kendalanya dalam pembuatan FS (Feasibility Study) yang bisa membuat investor tertarik. Dan ini perlu dibimbing untuk membuat FS supaya ide menjadi industri, sehingga cepat merealisasikan produk halal. Untuk produk, keseharian mereka sudah memproduksinya, tapi perlu dikatrol. Untuk itulah, perlu dukungan dan kolaborasi dari PT Askrindo Syariah dan juga HIPS kepada OPOP,” kata Jamhadi.

(ant)

BI Kediri selenggarakan pelatihan pengolahan biji kopi dengan KUB

EKONOMI BINIS·November 9, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Kediri – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, menyelenggarakan pelatihan optimalisasi biji kopi sebelum dan sesudah panen dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Omah Kopi Mandiri di Bumi Perkemahan Jurang Senggani, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung,

“Bank Indonesia memiliki komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dan swasta, membantu pemulihan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pariwisata,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wihujeng Ayu Rengganis di Kediri, Senin.

Pihaknya mengungkapkan komoditas kopi lokal dinilai memiliki prospek cerah untuk menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan taraf hidup petani. Hal ini juga ditopang oleh produksi dan konsumsi dalam negeri dengan nilai ekspor yang besar.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun 2021 pasokan kopi diprediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 ribu ton. Sementara berdasarkan data World Top Export 2020, nilai ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar USD 821 juta, atau 2,6 persen terhadap total ekspor dunia dan menempati peringkat 10 dunia.

“Tentu produktivitas dan mutu kopi lokal masih dapat terus ditingkatkan mengingat potensinya yang luar biasa,” kata dia.

Ia menambahkan, pengolahan kopi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil, yakni 94,5 persen produksi dipasok dari perkebunan kopi rakyat.

“Perlu adanya perhatian khusus dengan meningkatkan produktivitas dan memperbaiki sistem pengolahan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik optimalisasi biji kopi sebelum dan sesudah panen secara benar, sehingga produktivitas dan mutu kopi lokal menjadi lebih baik,” ujar dia.

BI Kediri juga sudah mendampingi para petani kopi di Tulungagung. Petani kopi Kawasan Sendang, Kabupaten Tulungagung menanam dua jenis kopi yakni Arabika dan Robusta.

Melalui pelatihan yang diselenggarakan, kata dia, diharapkan Kopi Sendang mampu bersaing dengan kopi nusantara lainnya dan memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi pasar permintaan kopi yang terus meningkat dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kopi sendang diharapkan juga dapat mendukung pariwisata sebagai oleh-oleh khas asli Tulungagung,” katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Hanoto yang juga hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa Bank Indonesia melakukan sejumlah program pengembangan UMKM kopi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan cakupan pembinaan dari hulu ke hilir, guna mendorong optimalisasi kuantitas maupun kualitas komoditas kopi di dalam negeri.

Saat ini terdapat 14 dari 62 UMKM penghasil kopi binaan Bank Indonesia yang telah menembus pasar ekspor, baik langsung maupun tidak langsung.

“Pada sisi hulu, BI melakukan konservasi lahan, penyediaan air bersih, penyediaan mesin pengolahan, sementara pada hilir, BI membantu UMKM memperkenalkan produk kopi ke mancanegara melalui wisata edukasi kopi atau mendekatkan UMKM kepada investor,” kata Budi.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Anggota Komisi XI DPR-RI Dapil Jatim VI M. Sarmuji dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung Bambang Ernawan.

Pelatihan dihadiri oleh 60 anggota KUB Omah Kopi Mandiri, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan keterampilan petani agar dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kopinya.

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan suvenir dan bantuan kepada KUB Omah Kopi dan Pokdarwis Side Rejo selaku pengelola Bumi Perkemahan Jurang Senggani, sebagai upaya konkret Bank Indonesia pada pengembangan UMKM kopi dan pariwisata di Indonesia, dan Tulungagung pada khususnya. Bantuan diberikan secara simbolis. (ant)

Bupati Bangkalan Ra Latif Kendarai Sepeda Bantu Masjid dan 115 RTLH

LENSA MADURA·November 8, 2021November 9, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Semangat membara dalam menjalankan tugasnya ditengah wabah Covid-19 kembali diperlihatkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Dengan mengendarai sepeda motor sendiri, Bupati menyalurkan Bantuan pembangunan kepada masjid sebesar Rp 50.000.000 dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tanah Merah Laok, Tanah Merah, Bangkalan, Senin (8/11/2021).

“Kami menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masjid dan salah satu rumah warga yang masuk kategori RTLH,” ujar Ra Latif Bupati.

Menurut Bupati Ra Latif , kegiatan turun langsung tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meskipun terjadi pembatasan aktivitas fisik tapi dampaknya terhadap pelayanan akan diminimalkan.

“Pelayanan pemerintahan harus dipastikan tetap berjalan, Pemda akan mengawal betul setiap program pemerintah,” katanya.

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam menangani permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus dilakukan. Tahun kemarin, jumlah RTLH yang ditangani pemerintah ada 54 unit rumah. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, mencapai Rp 1 Miliar. Namun untuk tahun ini anggaran mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 3 Miliar. Setiap rumah direncanakan dianggarkan Rp 18 Juta. Sehingga total keseluruhan yang akan direnovasi diperkirakan mencapai 115 unit rumah.

Bupati berharap, bantuan ini bisa mengurangi jumlah RTLH di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, program tersebut juga menjadi atensi Pemkab agar tidak ada lagi rumah warga yang tidak layak huni

“Semoga perbaikan rumah ini, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bangkalan,” pungkasnya. pemk

10 Parpol Hadir dalam Pertemuan dengan Eri Cahyadi Jelang Penetapan RAPBD Surabaya 2022

SEPUTAR JATIM·November 8, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan pimpinan 10 parpol menjelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Senin.

“Jadi, APBD yang kami sepakati harus bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan itu bisa mengurangi kemiskinan. Fokusnya ke pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Sesui rencana DPRD Surabaya akan menjadwalkan penetapkan RAPBD Surabaya 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021.

Adapun 10 pimpinan parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya), Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya), Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Erick Komala (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan pertemuan ini membahas bagaimana APBD 2022 yang akan disahkan bersama harus benar-benar bermanfaat bagi umat dan harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Mereka berharap tidak hanya ada kegiatan di awalnya saja, tapi harus berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu yang diusulkan oleh para pimpinan parpol itu adalah aset pemkot yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tidak jadi aset diam. Ia pun menegaskan bahwa ke depan aset pemkot harus dipastikan pemanfaatannya bagi masyarakat, karena itu sudah perintah Presiden dan juga Menteri Keuangan.

“Alhamdulillah dengan seluruh pimpinan parpol yang hadir hari ini, kami memiliki visi yang sama untuk menggerakkan seluruh aset pemkot untuk kepentingan umat di Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan ini para ketua partai ingin memastikan apa yang telah diprogramkan oleh Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot benar-benar didukung oleh semua stakeholder Kota Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, partai juga mendorong untuk memaksimalkan aset yang ada dan mendorong kerjasama dengan pihak ketiga, seperti BUMN dan lainnya.

“Kami juga sampaikan soal zonasi sekolah dan Pak Wali menyiapkan diri untuk memperbaiki programnya ke depan, karena ini masalah yang sangat sensitif soal pendidikan. Beliau berpikir untuk memaksimalkan sekolah swasta adalah salah satu solusinya,” kata Sutadi.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan, para pimpinan partai ini melanjutkan tradisi silaturahminya yang sudah berjalan sebelumnya. Bahkan, mereka juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa seluruh stakeholder di Kota Surabaya bergotong-royong untuk melakukan berbagai upaya demi kepentingan masyarakat Surabaya yang lebih besar.

“Karena ini menjelang pengesahan APBD 2022, maka kami semua ketua parpol yang hadir pada hari ini berkomitmen untuk mendukung pengesahan APBD pada tanggal 10 November mendatang. Sebab, proses yang sangat sakral ini disahkan di Hari Pahlawan, sehingga diharapkan APBD 2022 ini bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan tradisi yang sangat baik untuk mempertemukan berbagai pikiran. Terutama dalam rangka membangun Kota Surabaya ke depannya.

“Wali Kota Surabaya sudah mengajak bicara kami untuk kali kedua. Kami berharap APDB Surabaya dapat disahkan tanggal 10 November, tepat di Hari Pahlawan, karena ini sebagai kado istimewa bagi Kota Surabaya,” katanya. (ant)

KPK Dorong Pejabat BUMD sebagai Instansi Peringkat Keempat Serahkan LHKPN

NASIONAL·November 8, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021 tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

“Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam pernyataan tertulisnya hari ini.

Dia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari data tersebut, KPK mencatat sayangnya baru 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN)

“Karena itu, KPK mengimbau kepada pejabat BUMD untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK,” ujar Ipi.

Dia menambahkan, dari 202 BUMD yang terdaftar, sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri. Sedangkan, sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Ipi memaparkan, sesuai dengan Penjelasan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendorong kepatuhan LHKPN dari jajaran BUMD, lanjut Ipi, tahun ini KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 219 BUMD di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Untuk tiga provinsi pertama kegiatan telah terselenggara pada 1 – 4 November 2021 di Kota Yogyakarta. Sedangkan, untuk dua provinsi berikutnya kegiatan akan diselenggarakan di Kota Surabaya pada 8 – 11 November 2021.

Dalam rakor tersebut, menurut Ipi, KPK mengingatkan tentang kewajiban LHKPN bagi pejabat BUMD. KPK juga mendorong penyusunan regulasi internal tentang LHKPN yang diharmonisasikan dengan Peraturan KPK No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN yang di dalamnya mencantumkan tentang jumlah wajib lapor, tata cara pelaporan, dan penerapan sanksi. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan, kelengkapan, dan validasi data wajib lapor, KPK mendorong BUMD untuk membentuk UPL mandiri atau mengkoordinasikannya dengan pemda terkait.

Seperti diketahui, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan membuka informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan hutang. (brj)