Pemulihan Ekonomi Nasional di Bangkalan Difokuskan Untuk UMKM

Pemulihan Ekonomi Nasional di Bangkalan Difokuskan Untuk UMKM

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerinah Kabupaten Bangkalan akan memfokuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada pengembangan UMKM. Direncanakan bentuk realisasinya yakni berupa pelatihan dan bantuan modal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Taufan Zairinsjah menyampaikan PEN tahun ini merupakan satu kesatuan dengan penanganan Covid-19, yakni, berupa pemulihan ekonomi daerah. Sehingga tidak menganggarkan secara khusus. Sebab perubahan anggaran keuangan (PAK) sudah ditetapkan. Untuk itu, anggaran untuk pemulihan ekonomi Kabupaten akan diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen.

“Kalau yang khusus anggaran PEN tidak ada, itu pusat yang punya. Kalau pemulihan ekonomi kabupaten kami serahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Taufan mengatakan, saat ini pemulihan ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan dikhususkan untuk pengembangan UMKM. Taufan berharap anggaran dari pemerintah pusat tidak dikurangi agar pemulihan ekonomi bisa berjalan maksimal. Sebab untuk skema pemulihan ekonomi tahun 2022 nanti, akan diambilkan dari DAU.

“Yang jelas tahun 2022 kami ada anggaran dari pusat di DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19. Kami sudah siapkan itu, juga untuk pemulihan ekonomi. Yang jelas tahun depan baru bisa kami alokasikan khusus PEN,” jelasnya.

Saat ini, jumlah UMKM di Bangkalan sekitar 22.500 usaha. Selain pemulihan ekonomi pada bidang UMKM, juga akan mengembangkan geliat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan tersebut berupa penataan kembali untuk mendorong pemulihan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga desa. (yus/igo)

Ra Latif Perjuangkan Infrastruktur Bangkalan ke Kemenhub lalu ke Kementerian PUPR

Ra Latif Perjuangkan Infrastruktur Bangkalan ke Kemenhub lalu ke Kementerian PUPR

Nusantara7.com, Jakarta – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron terus berjuang untuk kemajuan daerah. Setelah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bupati bersama jajaran menuju Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemarin (6/10). Kedatangan bupati untuk memperjuangkan pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan.

Pada kesempatan itu, Bupati Ra Latif didampingi Sekkab Moch. Taufan Zairinsjah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Eko Setiawan. Mereka disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan Ra Latif kepada Sekjen Kementerian PUPR. Di antaranya, pengelolaan Taneyan Lanjang dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tangkel. Dua aset itu dulu dibangun oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Kemudian, mantan wakil ketua DPRD Bangkalan tersebut juga meminta Kementerian PUPR untuk mendukung rencana pembangunan jalan lintas selatan. Jalan itu akan menghubungkan Kecamatan Labang, Bangkalan dengan Kecamatan Sreseh, Sampang.

”Kami juga memaparkan mengenai penanganan Sungai Blega dan abrasi pesisir utara dan selatan wilayah Bangkalan,” kata Ra Latif.

Dari pertemuan itu, sambung dia, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah berharap pengelolaan Taneyan Lanjang di rest area Suramadu itu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah di empat kabupaten di Madura. Yakni Pemkab Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. ”Karena di Taneyan Lanjang ada bangunan yang menggambarkan empat kabupaten di Madura,” imbuhnya.

Sementara untuk SPAM Tangkel masih akan dilakukan kajian pemanfaatan beserta operasionalnya. Jalan lintas selatan juga akan dikaji karena program strategis itu masuk di Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019.

”Kalau terkait penanganan Sungai Blega dan abrasi kawasan pesisir, Sekjen Kementerian PUPR akan mengoordinasikan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur. Karena itu kewenangan provinsi dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII,” sambungnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein mengatakan, kunjungan bupati dalam rangka memastikan kelangsungan pengelolaan aset di Bangkalan. Bupati ingin memperjuangkan peningkatan infrastruktur yang akan menjadi penunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat. rama

Said Iqbal dilantik sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021-2026

Said Iqbal dilantik sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021-2026

Nusantara7.com, Jakarta  – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal resmi menjabat sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021—2026 setelah pelantikannya pada Kongres Nasional IV Partai Buruh di Jakarta, Selasa.

Pelantikan Said Iqbal bersama pengurus pusat Partai Buruh berlangsung singkat setelah menerima surat keputusan/mandat dari ketua umum partai yang lama, Sony Pudjisasono.

Usai menerima mandat itu, pimpinan Sidang Kongres Nasional Partai Buruh Mirah Sumirat melantik Said Iqbal bersama jajaran pengurus pusat lainnya, yaitu Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli.

Bendahara Umum Luthano Budyanto, Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Sonny Pudjisasono, Ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansyah, dan Ketua Mahkamah Partai Riden Hatam Azis, turut dilantik oleh pimpinan sidang dalam kongres nasional itu.

Said Iqbal, pada jumpa pers yang berlangsung di lokasi kongres, turut menerangkan struktur kepengurusan Partai Buruh.

Ia menyebutkan Badan Pendiri atau Majelis Rakyat Partai Buruh terdiri atas 11 organisasi, yakni partai buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Selain itu, Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi, dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R).

Badan pendiri lainnya, yaitu Forum Guru Honorer Tenaga Honorer dan Guru Swasta (FPTHSI) serta Gerakan Perempuan Indonesia.

“Partai Buruh bukan partai dinasti. Pemiliknya bukan Sony atau Iqbal,” kata Said Iqbal saat jumpa pers.

Nantinya, Said Iqbal lanjut menjelaskan bahwa Majelis Rakyat sebagai Badan Pendiri itu yang dapat mengajukan penyelenggaraan kongres dan kongres luar biasa.

Kongres, kata Said Iqbal, memberi mandat kepada Komite Eksekutif (Exco) yang kepengurusannya berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke komisariat di tingkat kelurahan dan RT/RW.

Di samping Komite Eksekutif, ada Majelis Nasional yang terdiri atas Dewan Auditor, Dewan Kebijakan Pembangunan Nasional, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan Dewan Pembina.

Struktur lainnya yang sejajar dengan Majelis Nasional dan Komite Eksekutif adalah Mahkamah Partai.

Mahkamah Partai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, akan mengurusi perselisihan internal partai.

(ant)

Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Dilaporkan Terkait Dana Banpol

Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Dilaporkan Terkait Dana Banpol

Nusantara7.com – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya memasuki proses penyelidikan. Para terlapor dan pelapor Dino Wijaya telah dipanggil ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim).

Sebelumnya, terlapor Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng dan pengurus lainnya sempat meminta penundaan sekitar dua pekan saat dipanggil. Namun DPD PSI Surabaya akan dilaporkan kembali oleh kadernya sendiri Dino Wijaya. Kali ini, laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan politik (banpol).

“Kami juga akan melapor ada dugaan korupsi sesuai dengan arahan pihak kepolisian Makanya dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan ke Tipikor (tindak pidana korupsi) Polda Jatim juga,” ujar Feldo Keppy, pengacara Dino Wijaya kepada wartawan, Selasa (5/10).

“Pelapornya masih sama Pak Dino, klien kami yang sekarang masih kader PSI menjabat Ketua DPC PSI Sambikerep, tetapi dapat ancaman untuk dipecat,” sambungnya.

Menurut Feldo, dugaan kasus korupsi yang dimaksud adalah pencairan dana banpol. Ia menyebut dugaan korupsi itu masih satu rangkaian dengan pemalsuan tanda tangan yang sudah dilaporkan.

“Terkait banpol. Diduga ada korupsinya dalam pencairan dan penggunaan oleh DPD PSI Surabaya. Masih satu rangkaian di kasus pemalsuan tanda tangan. Kan di kasus itu ada titik terang yang ada dugaan korupsi pencairan dana banpol. Jadi kalau berapa yang dikorupsi kami tidak tahu,” tambahnya.

Kasus pelaporan PSI Surabaya oleh kadernya sendiri ini mendapat perhatian advokat di Surabaya.

“Ada banyak advokat yang segera bergabung untuk menjadi kuasa hukum klien kami, tentu dengan senang hati kami membuka pintu,” tutup Feldo.

Dikonfirmasi terkait rencana laporan dugaan korupsi ini, Ketua PSI Kota Surabaya Yusuf Lakaseng  enggan memberikan komentar.

“Saya tidak ada komentar apapun ya,” tegasnya, seperti dikutip Selasa (5/10).

Sebelumnya, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya dilaporkan kadernya sendiri ke Polda Jatim. PSI Surabaya diduga telah memalsukan tanda tangan kadernya bernama Dino Wijaya demi mencairkan bantuan dana.

Menurut Feldo, DPD PSI Surabaya dilaporkan karena diduga memalsukan tanda tangan daftar kliennya. Pemalsuan itu terkait dengan agenda pendidikan partai untuk mencairkan dana bantuan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kota Surabaya. (jwp)

 

BUMD Pemkot Surabaya Kucurkan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM melalui program PUSPITA

BUMD Pemkot Surabaya Kucurkan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM melalui program PUSPITA

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 ini. Komitmen ini diwujudkan melalui produk PUSPITA yang dikeluarkan salah satu BUMD pemkot, yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, di samping upaya penanggulangan Covid-19, fokus utama pemkot saat ini adalah bagaimana menggerakkan dan meningkatkan perekonomian UMKM.

“Fokus saat ini adalah bagaimana meningkatkan dan menggerakkan ekonomi umat, serta meningkatkan taraf hidup warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Eri menyatakan dukungannya kepada BPR Surya Artha Utama yang berinovasi menggerakkan perekonomian UMKM Surabaya. Namun demikian, ia juga menginginkan adanya pendampingan terhadap setiap pelaku UMKM tersebut.

“Kalau sudah ada pinjaman, teman-teman UMKM harus didampingi terus. Posisinya jangan sampai dia (pelaku UMKM) jadi lemah, jatuh. Kita harus menguati,” ujarnya.

Eri menilai, apabila ada UMKM Surabaya yang memanfatkaan program PUSPITA, artinya mereka mempunyai semangat untuk berubah. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pendapatan mereka harus lebih meningkat.

“Kalau dia (sebelum pinjam) untung Rp200 ribu, maka kalau sudah pinjam untungnya harus Rp300 ribu atau Rp 400 ribu. Jangan sampai, kalau ada pinjaman tapi tidak ada peningkatan pendapatan,” terangnya.

Karenanya, ia juga menginstruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Jangan sampai, pendapatan mereka justru merugi, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan.

“Nanti kita dampingi terus. Kita pantau berapa pendapatannya, perkembangannya. Kita support alat-alatnya juga. Dan mereka bisa pinjam dana untuk beli bahan-bahannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama, Renny Wulandari menjelaskan, bahwa sebagai salah satu BUMD milik pemkot, pihaknya juga berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami optimalkan di masa pandemi ini untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Jadi, kami mengeluarkan produk PUSPITA. Yakni, Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Yang mana, bunganya ringan, setahun hanya 3 persen,” kata Renny.

Renny menjelaskan, bahwa program ini fokus utamanya adalah untuk membantu UMKM Surabaya. Bahkan, program yang telah dilaunching pada 31 Mei 2021 hingga sekarang, sudah membiayai pinjaman kepada 419 pelaku UMKM Surabaya. “Sejak dilaunching sampai bulan Agustus 2021, kami sudah membiayai 419 UMKM yang tersebar di Surabaya. Nilainya, lebih dari Rp1 miliar,” ungkap dia.

Pihaknya menyatakan, bakal terus memprioritaskan program PUSPITA agar dapat menyasar kepada para pelaku UMKM Surabaya. Hal ini sebagaimana instruksi Wali Kota Eri Cahyadi yang menginginkan adanya program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM.

“Kami upayakan terus sesuai arahan Pak Wali Kota sampai dengan 2022. Kami harapkan UMKM bisa eksis, bangkit lagi dari dampak pandemi,” katanya.

Upaya menggerakkan perekonomian UMKM yang dilakukan BPR Surya Artha Utama, rupanya diganjar penghargaan berupa Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards 2021. Tak hanya itu, penghargaan ini juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Kami juga mendapat kan award, penghargaan salah satu BUMD yang terbaik. Dan Pak Wali Kota sebagai pembina BUMD juga mendapat award itu,” ungkap dia.

Khusus pada program PUSPITA, Renny menerangkan, bahwa BPR Surya Artha Utama telah menyiapkan total pinjaman Rp2 miliar. Hingga saat ini, ada sekitar 419 UMKM yang telah memanfaatkan program tersebut dan ditargetkan dapat terserap seluruhnya hingga akhir tahun 2021.

“Kami ada dana yang bisa diserahkan ke PUSPITA ini sebesar Rp2 miliar. Sekarang terserap Rp1 miliar lebih. Jadi, kami bergerak terus, dan kami optimis sampai akhir tahun capai target (Rp2 miliar),” tandasnya. [brj]

Eri Cahayadi Kumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang Baru Dilantik Sebagai Pioner Perubahan

Eri Cahayadi Kumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang Baru Dilantik Sebagai Pioner Perubahan

Nusantara7.com, Surabaya  – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan dan memberi pengarahan khusus bagi para camat, lurah, dan Sekretaris Kecamatan yang baru dilantik pada Jum’at (1/10/2021) lalu.

Eri mengaku sengaja mengumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang baru dilantik itu supaya mereka bisa mengikuti perubah-perubahan yang sangat cepat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Makanya, ia pun meminta para pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan itu untuk langsung bekerja mulai hari ini.

“Saya ingin panjenengan semua bekerja dengan hati, bukan karena perintah saya, tolong cintai pekerjaan panjenengan, sehingga empati nanti akan muncul dengan sendirinya. Tolong selalu dekat dengan warga untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Eri saat memberi pengarahan khusus di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Ia juga memastikan bahwa saat ini di kelurahan dan kecamatan itu bukan orang-orang buangan, tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang memang dalam hasil asesmennya memungkinkan untuk menjabat Camat, Lurah dan Sekcam. Ia juga yakin bahwa pejabat yang baru dilantik itu akan menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya.

“Saya berharap panjenengan bisa menjadi pioner-pioner perubahan. Panjenengan harus bisa membuktikan bahwa saat ini kelurahan dan kecamatan adalah kumpulan orang-orang hebat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ketika di awal-awal bekerja di kelurahan atau kecamatan, Eri meminta untuk menginventarisir berbagai masalah yang ada di wilayah itu, mulai dari masalah stunting, genangan air, dan berbagai masalah lainnya. Selanjutnya, ia meminta untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Pelajari masalah-masalah itu lalu tolong segera selesaikan,” tegasnya.

Apabila menemukan kendala dalam menyelesaikan masalah itu, Wali Kota Eri meminta untuk berdiskusi dengan sesama lurah, jika tidak bisa lagi maka harus meminta pertolongan dan saran dari camatnya. Namun, jika tidak bisa diselesaikan lagi, ia meminta untuk segera berkoordinasi dengan Kabag Pemerintah, kepala dinas, hingga para asisten, supaya didampingi pula oleh jajaran samping.

“Nah, beginilah sistem birokrasi yang sebenarnya. Ke depan, saya ingin seperti itu, sehingga semua masalah bisa segera diselesaikan,” imbuhnya.

Eri juga berkali-kali meminta kepada camat, lurah dan sekcam yang baru dilantik itu untuk selalu turun ke masyarakat dan menemui masyarakat. Bahkan, kalau posisinya sebagai lurah, ia meminta untuk sering-sering turun ke RW-RW di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Surabaya.

“Insyallah nanti saya akan ngantor di kelurahan lagi. Kalau saya ngantor di kelurahan berarti Pak Lurah harus sudah tahu berbagai masalah di setiap RW di wilayahnya. Jadi, ayo turun, dekat dengan masyarakat. Jangan biasakan menjadi pejabat yang hanya duduk di belakang meja,” tegasnya.

Apalagi, ke depan ia memastikan bahwa semua pelayanan harus sudah berhenti di tingkat kelurahan. Bahkan, ia juga meminta beberapa dinas untuk segera menerjunkan stafnya di tingkat kelurahan, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa segera berhenti di tingkat kelurahan.

“Jadi, tolong segera dicari apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan percepatan-percepatan, lalu segera usulkan,” kata dia.

Di samping itu, Eri juga mengaku pada malam hari masih terbiasa keliling di berbagai sudut Kota Surabaya. Pada saat keliling itu, ia mengaku masih menemui ada beberapa pedagang dan warga yang tidak jaga jarak dan kurang mematuhi protokol kesehatan.

“Nah, kalau ada yang seperti itu, tolong jangan diobrak, tapi diedukasi dan diberi tahu supaya selalu menjaga protokol kesehatan, karena saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Mari bersama-sama menyejahterakan warga Kota Surabaya,” tandasnya. [brj]

Dewan Energi Nasional dan Wagub Emil Rumuskan Strategi Energi Terbarukan di Jatim

Dewan Energi Nasional dan Wagub Emil Rumuskan Strategi Energi Terbarukan di Jatim

Nusantara7.com, Surabaya  – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Senin (4/10/2021).

Adapun pembahasan dalam kunjungan tersebut ialah dalam upaya peningkatan kontribusi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian paling sedikit 25 persen dalam Bauran Energi Nasional pada tahun 2025.

“Kami berterima kasih kepada Dewan Energi Nasional yang telah berkunjung di Jawa Timur. Dalam hal ini kami mewakili Ibu Gubernur yang kebetulan sedang berada di Papua dalam agenda PON XX, jadi kami yang menerima,” kata Emil.

Wakil Gubernur yang juga pernah berkarier di World Bank ini menuturkan bahwa sebenarnya terdapat payung hukum untuk memfasilitasi penanganan krisis dan darurat energi.

“Sebenarnya ada payung hukum untuk krisis dan darurat energi. Mungkin kalau krisis itu situasi besar ya, tapi kalau darurat sering terjadi loh. Misalnya saat ada gangguan suplai BBM, ada gangguan tertentu yang sangat berdampak kepada ketersediaan pasokan energi di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyampaikan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) terkait Energi Baru Terbarukan agar bisa lebih efektif dan diprioritaskan. “Untuk Rencana Umum Energi Daerah, intinya bagaimana kita bisa lebih efektif lagi mencapai target dalam kaitan dengan bauran energi, supaya energi baru terbarukan bisa diprioritaskan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. “Banyak tantangannya, tadi detail kita bahas dan akan kita tindaklanjuti bersama-sama baik dari sisi harga. Kita bagi tiga, ada yang di jaringan PLN, ada yang di luar jaringan PLN dan transportasi. Inilah kemudian yang coba kita petakan termasuk kaitannya dengan memperkokoh daya saing industri di Jawa Timur,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha, menjelaskan terkait kategori krisis energi atau darurat energi. “Tadi saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan dan tata urutannya kalau misalkan kondisi daerah dinyatakan krisis energi atau kondisi daerah dinyatakan darurat energi,” ungkapnya.

“Kalau misalkan infrastrukturnya terganggu itu kan berarti darurat. Paling tidak kita sama di dalam pemahaman ini, sehingga kami yakin nanti ke depan akan baik untuk Jawa Timur, dan ini fungsi daripada Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2014-2018 ini menyampaikan Dewan Energi Nasional akan lebih dekat dengan daerah terutama dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah.

“Dengan demikian kita mengetahui progresnya dan capaiannya, karena ini adalah turunan dari Rencana Umum Energi Nasional. Jadi, apa yang pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Energi Nasional bisa membantu mengakselerasi daripada program-program energi tersebut di daerah,” pungkasnya. [brj]