Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Ajak DPD RI Kaji Urgensi PPHN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Ajak DPD RI Kaji Urgensi PPHN

Nusantara7.com  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk turut aktif mengkaji urgensi hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa. Menurutnya, peran DPD RI dalam pembahasan PPHN sangat diperlukan.

Khususnya, kata Bamsoet, dalam menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Sehingga kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat.

“Jika DPR RI mewakili kepentingan rakyat yang disalurkan melalui partai politik, maka DPD RI mewakili kepentingan rakyat daerah. Sementara MPR RI yang didalamnya terdapat anggota DPR RI dan DPD RI merupakan wujud representasi bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang didalamnya menjembatani kepentingan antara partai politik dan juga daerah. Karenanya, langkah MPR RI yang saat ini sedang mengkaji urgensi PPHN, tidak lain agar arah pembangunan bangsa juga memiliki kesinambungan dan harmonisasi antara pusat dengan daerah, dan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya,” ujar Bamsoet, Jumat (1/10).

Sebagai lembaga yang lahir dari anak kandung reformasi, lanjutnya, kehadiran DPD RI sangat penting dalam sistem lembaga legislatif perwakilan rakyat. Hadirnya lembaga DPD menimbulkan harapan yang besar agar semua masalah dan kepentingan daerah bisa diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Selain itu, kebijakan di tingkat nasional agar bisa lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat di seluruh Tanah Air.

“DPD harus terus menjadi perekat yang memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus memastikan terwujudnya check and balances dalam cabang kekuasaan legislatif,” jelas Bamsoet.

Ia menerangkan, secara konstitusional sesuai pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat potensi dan peluang yang cukup bagi DPD untuk menampilkan diri secara high profile guna menjamin penguatan otonomi daerah. Mengingat upaya pemerataan pembangunan masih menggambarkan karakteristik kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

“Selain itu, ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Pada umumnya, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari DPD RI,” pungkasnya. (Jwp)

10 Besar Sekolah Terbaik 2021 dalam LTMPT

10 Besar Sekolah Terbaik 2021 dalam LTMPT

Nusantara7.com – Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) merilis 1.000 sekolah terbaik tahun 2021. Pemeringkatan ini berdasarkan hasil nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK) masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Ketua LTMPT Mohammad Nasih mengatakan bahwa pemeringkatan ini tidak ada hubungannya dengan evaluasi hasil belajar di masing-masing sekolah. Murni hanya mengukur keberhasilan sekolah dengan nilai UTBK tertinggi saja.

“Untuk ujian di LTPMT ini orientasi itu bukan mengevaluasi keberhasilan materi-materi di SLTA. Ujian atau materi tes lebih digunakan untuk mengukur kapastias masing-masing perserta dan potensinya untuk menyelesaikan studi dengan baik,” kata dia dalam webinar Launching Top 1.000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK, Jumat (1/10).

Adapun, jumlah sekolah asal peserta UTVK 2021 sebanyak 23.110 satuan pendidikan. Namun, tidak semua dapat ikut dalam seleksi ini, sebab hanya sekolah yang mengikutkan lebih dari 40 peserta didik saja yang dimasuk dalam seleksi.

“Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sebanyak 4.432 sekolah,” tambahnya.

Untuk metode pengukurannya adalah masing-masing 50 persen nilai UTBK 2020 dan 2021. Nilai UTBK 2021 sendiri dihitung berdasaekan 60 persen TPS (tes potensi skolastik) dan 40 persen TKA (tes kemampuan akademik).

“Kita menilai dan mengevaluasi sebanyak 4.432 sekolah, sehingga anggap saja seribu sekolah yang di launching ini masuk kategori Q1 (kuartal pertama) atau seperempat pertama tertinggi berdasarkan nilai UTBK 2020 dan 2021,” tutur dia.

Berikut 10 besar daftar sekolah terbaik tahun 2021 berdasarkan nilai UTBK:

  1. MAN INSAN CENDEKIA SERPONG
    2. SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN
    3. SMAN 8 JAKARTA
    4. SMAS UNGGUL DEL
    5. SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG
    6. SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR
    7. SMAN 3 YOGYAKARTA
    8. SMAN 5 SURABAYA
    9. SMAN 28 JAKARTA
    10. SMAN 1 YOGYAKARTA

Untuk bisa mengetahui lebih lengkap 1.000 sekolah terbaik tahun ini bisa mengunjungi link https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id/.  (jwp)

Sekolah Terbaik 2021, Tertinggi Jateng Sumbang 211 Sekolah

Sekolah Terbaik 2021, Tertinggi Jateng Sumbang 211 Sekolah

Nusantara7.com  Sebanyak 1.000 sekolah terbaik 2021 di Indonesia berdasarkan hasil ujian tulis berbasis kompetensi (UTBK) telah dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak mencetak satuan pendidikan terbaik tersebut dengan 211 sekolah.

“Tertinggi adalah Jateng yang berkontribusi sebanyak 211 sekolah,” kata Ketua LTMPT Mohammad Nasih dalam webinar Launching Top 1.000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK, Jumat (1/10).

Diikuti oleh Jawa Barat dengan 169 sekolah, lalu Jawa Timur 162 sekolah dan DKI Jakarta dengan 132 sekolah. Peringkat kelima diisi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 83 sekolah.

Adapun, Provinsi Banten menempati posisi keenam dengan 49 sekolah, Sumatera Barat 30 sekolah dan Bali 20 sekolah. Peringkat sembilan dan sepuluh adalah Sumatera Utara serta Riau dengan masing-masing 18 sekolah.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Kalimantan Timur dengan 15 sekolah, Sumatera Selatan 12 sekolah, Kalimantan Barat 11 sekolah. Setelah itu Lampung dan Kalimantan Selatan berbagi jumlah sekolah yang sama, yakni 10.

Selanjutnya di peringkat 16 ada Kepulauan Riau 8 sekolah dan Sulawesi Selatan 7 sekolah. Kepulauan Bangka Belitung dan NTB 6 sekolah, sementara Jambi dan Bengkulu 5 sekolah.

Adapun, Kalimantan Tengah berada di peringkat 22 dengan 3 sekolah, Sulawesi Selatan dan Aceh 2. Kemudian, dari peringkat 24 sampai 30, diisi oleh Gorontalo, NTT, Kalimantan Utara, Papua Barat, Maluku dan Sulawesi Tenggara dengan 1 sekolah.

“Dari sejumlah provinsi ada sejumlah provinsi yang belum memasukkan SLTA ke top 1.000 ini, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua,” tutup Nasih.

(jwp)

KPK Tegaskan Pria Ngaku Eks Satpam Sengaja Sebarkan Hoaks soal Bendera HTI

KPK Tegaskan Pria Ngaku Eks Satpam Sengaja Sebarkan Hoaks soal Bendera HTI

Nusantara7.com,  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, adanya penyebaran foto berupa bendera Hizbut Tahrir Indonesia di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK adalah berita bohong alias hoaks. Hal ini setelah pihak KPK memeriksa sejumlah saksi mengenai adanya informasi tersebut.

“Dalam persitiwa penyebaran foto bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja Gedung KPK Merah Putih pada September 2019, tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menegaskan, pria yang mengaku mantan personel keamanan atau satpam di Gedung Merah Putih KPK itu dinilai sengaja menyebarkan berita bohong alias hoaks.

“Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (bohong) dan menyesatkan ke pihak eksternal. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK,” sesal Ali.

Dia menyampaikan, perbuatan tersebut
dikategorikan pelanggaran berat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Perbuatan yang bersangkutan juga melanggar Kode Etik KPK sebagaimana diatur Perkom Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK,” papar Ali.

Dia menyampaikan, pernyataan ini juga
dinilai melanggar integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, Direktorat Pengawasan Internal, dan/atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi.

“Yang bersangkutan juga melanggar nilai profesionalisme, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis,” tegas Ali.

Sedangkan bagi pegawai yang memasang bendera tersebut, terbukti tidak memiliki afiliasi dengan kelompok/organisasi terlarang. Sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya.

“Namun KPK mengingatkan seluruh insan komisi, demi menjaga kerukunan umat beragama, insan KPK harus menghindari penggunaan atribut masing-masing agama di lingkungan kerja KPK kecuali yang dijadikan sarana ibadah,” pungkas Ali.

(jwp)

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua untuk membuka PON XX

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua untuk membuka PON XX

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua untuk melakukan kunjungan kerja, membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dan meresmikan sejumlah infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara beserta rombongan berangkat melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua akan dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi, Sabtu (2/10). Multieven olahraga ini mempertandingkan 37 cabang olahraga.

(ant)