July 2022 – Page 7

Kurikulum Merdeka Siap di Implementasikan ke 271 sekolah di Gresik

PENDIDIKAN, SEPUTAR JATIM·July 13, 2022

Nusantara7.com – Dinas pendidikan (Dispendik) Gresik terus mematangkan persiapan penerapan kurikulum merdeka yang akan dimulai 18 Juli. Tercatat, ada 184 lembaga SD dan SMP yang mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Mulai Senin (11/7) hingga Kamis (14/7), para guru dan kepala sekolah mendapatkan penguatan bimbingan teknis (bimtek) implementasi kurikulum merdeka itu.

Kurikulum merdeka yang diikuti 184 lembaga tersebut merupakan kurikulum merdeka mandiri. Lembaga yang belum menjadi sekolah penggerak mendapatkan kesempatan menerapkan kurikulum merdeka. Namun, dengan catatan, menggunakan biaya mandiri.

Sebanyak 184 lembaga SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, itu meliputi 145 SD dan 39 SMP. Sementara itu, lembaga yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun sebelumnya terdapat 87 lembaga. Dengan demikian, pada tahun ajaran 2022–2023, terdapat 271 lembaga SD dan SMP yang menerapkan kurikulum merdeka tersebut.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah menyatakan, 184 lembaga itu mengadopsi sekolah-sekolah yang lebih dulu menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu bentuk bimtek tersebut merupakan peningkatan kapasitas SDM.

Ica, sapaan Nur Maslichah, melanjutkan bahwa kurikulum itu merupakan transformasi pendidikan. Bedanya dengan kurikulum sebelumnya adalah bisa fokus mengatasi learning loss, kurikulum lebih sederhana, tetapi mendalam, siswa dituntut lebih aktif, dan pembelajaran paradigma baru. [jp]

Kenang sulitnya memiliki izin usaha, Jokowi cerita saat bagikan NIB

EKONOMI BINIS·July 13, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenang sulitnya memiliki izin usaha saat ia memulai bisnis mebelnya tahun 1988 yang bernama CV Rakabu.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Gedung Nanggala, Komplek Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu.

Presiden Jokowi menceritakan bahwa ia tidak bias mengakses permodalan lewat bank karena tidak memiliki izin usaha yang kala itu disebut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kalau pun ingin mengajukan SIUP, kala itu ia harus membayar dengan biaya yang besarannya cukup memberatkan.

“Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat, sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP saat itu, yang itu sangat diperlukan oleh pengusaha mikro dan kecil kita,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengajak agar seluruh pelaku UMK untuk dapat mengurus NIB sebagai langkah awal untuk mengembangkan usaha.

Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Thohir

Ada pun Nomor NIB merupakan bentuk legalitas usaha, sekaligus juga bisa digunakan untuk membuka peluang usaha yang lebih besar, seperti akses pembiayaan dan pelatihan.

Melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) Indonesia, pelaku UMK Perseorangan dapat dengan mudah mengurus NIB kapan saja, di mana saja, dan tanpa biaya.

Sejak tahun lalu Kementerian Investasi bekerja sama dengan mitra dari BUMN dan perusahaan swasta yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sampoerna, Tokopedia, Gojek, dan Grab untuk memberikan bimbingan secara daring kepada pelaku UMK Perseorangan dalam memproses NIB.

Sistem OSS berbasis risiko diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 12 Juli 2022 tercatat sebanyak 1.507.235 NIB telah berhasil diterbitkan melalui system OSS. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar. [ant]

Kesehatan Jamaah Haji Diskrining saat tiba di Bandara Debarkasi

KESEHATAN, NASIONAL·July 13, 2022July 13, 2022

Nusantara7.com – Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana mengatakan, jemaah haji akan diskrining kesehatan saat kedatangan di bandara debarkasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Bagi jemaah yang tiba di tanah air, akan dilakukan skrining kesehatan saat kedatangan di bandara internasional debarkasi,” kata Budi di Mekkah, Selasa (12/7).

Skrining yang dimaksudkan adalah pengecekan suhu melalui thermal scanner dan thermal gun, tanda dan gejala serta melakukan observasi terhadap jemaah di asrama haji debarkasi.

Apabila ada jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes antigen. Jika hasil reagen menunjukkan reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Jika hasilnya positif, akan dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat untuk kasus tanpa gejala atau bergejala ringan. Sementara yang bergejala sedang atau berat akan dirujuk ke RS Rujukan Covid-19,” katanya.

Sedangkan jemaah haji yang dinyatakan sehat saat kedatangan dan observasi di asrama haji debarkasi, bisa kembali ke rumah dengan tetap menjalani karantina mandiri dan memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari ke depan.

Setiap jemaah akan dibagikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah haji/K3JH, dan dilakukan pengawasan oleh dinkes setempat. Selain skrining kesehatan, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan posko kesehatan di bandara untuk pelayanan rawat jalan, emergency, dan rujukan.

Selain itu juga menyediakan mobil ambulans dan tenaga medis sebagai antisipasi terhadap penyakit menular. Kemenkes juga menyiapkan sistem surveilans kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air bersama dengan dinas kesehatan kabupaten kota.

Jemaah juga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terutama memakai masker dan menggunakan alat pelindung diri selama menjalankan aktivitasnya di luar pemondokan. Sebanyak 4.765 jemaah haji gelombang pertama akan mulai bertolak ke tanah air pada 15 dan 16 juli 2022 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. [jp]

Bupati Abdul Latif : AKBP Wiwit Ari Wibisono Selamat Datang Di Bangkalan

LENSA MADURA·July 12, 2022July 13, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara Pamit Kenal Kapolres Bangkalan di Pendopo Agung, Selasa (12/7/2022). Kapolres Bangkalan yang baru dijabat oleh AKBP Wiwit Ari Wibisono yang sebelumnya tugas sebagai Kapolres Pacitan.

AKBP Wiwit Ari Wibisono menggantikan AKBP Alith Alarino yang pindah ke jabatan baru sebagai Kapolres Trenggalek.

Dalam sambutannya, Ra Latif mengatakan AKBP Alith Alarino sudah menunjukkan koordinasi yang sangat baik dengan pemerintah.

Menurutnya , koordinasi itu sangat penting karena proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efesien dan efektif. Sehingga kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama .

“Saya tidak mau sedih, beliau bergeser karena promosi dan itu patut kita syukuri, jangan pernah menahan karena langkah itu tidak boleh berhenti harus maju,” kata Ra Latif .

Ra Latif juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Bangkalan kepada AKBP Wiwit Ari Wibisono sebagai Kapolres yang baru, juga ucapan terimakasih atas pengabdian Kapolres AKBP Alith Alarino yang sebelumnya.

“Semoga dengan kehadiran Kapolres yang baru, dapat meningkatkan lagi prestasi dan kinerja Polres Bangkalan,” ucap Bupati Abdul Latif. pem

Pasar saham seharusnya di dominasi Generasi Z

EKONOMI BINIS·July 12, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menilai bahwa para Generasi Z dan milenial sudah seharusnya mendominasi jumlah investor dan transaksi di pasar saham karena perkembangan informasi tentang saham sangat massif di kalangan mereka.

“Umur-umur (Generasi Z dan milenial) produktif ini adalah peiode akumulasi kekayaan karena pendapatan sudah meningkat dan butuh investasi untuk merencanakan masa tua,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Selasa.

Hans menambahkan para investor saham dari Generasi Z dan milenial mungkin kalah dari segi dana disbanding generasi sebelumnya, tapi dari segi jumlah investor mereka lebih dominan.

“Mereka lahir di era teknologi yang sudah maju, sejak kecil sudah bermain gadget sehingga informasi tentang investasi saham sangat mudah didapatkan,” katanya.

Kemudian, lanjut Hans, Generasi Z dan milenial dikenal berani dan mau belajar mengenai investasi saham, sehingga diproyeksikan jumlah pelaku pasar modal akan terus mengalami kenaikan.

“Kalau dilihat sekarang jumlah mereka ada 4 juta lebih, jadi saya piker jumlah mereka akan terus bertambah,” ucapnya.

Ia pun menambahkan keunggulan para Generasi Z dan milenial umumnya sekarang ini adalah sangat berani untuk melakukan investasi transaksi saham.

“Secara umum mereka lebih berani ambil risiko di saham, mereka melihat orang lain sukses di pasar saham sehingga berani ambil risiko,” jelasnya.

Peran media social seperti Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok yang terdapat banyak konten-konten mengenai investasi saham juga membuat para Generasi Z dan milenial semakin semangat untuk berkecimpung di investasi saham.

Sebelumnya, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat pada akhir semester I-2022, investor saham didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun atau Generasi Z dan milenial sebesar 81,64 persen, dengan nilai asset mencapai Rp144,07 triliun. [ant]

Bupati Kediri targetkan Vaksin Booster tiap kecamatan sebanyak 50 persen

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Nusantara7.com,Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong cakupan vaksinasi di setiap kecamatan di angka 50 persen.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, hal ini menyusul instruksi presiden yang menetapkan vaksinasi booster yang dijadikan syarat izin keramaian dan perjalanan.

“Imbauan Bapak Presiden beberapa hari yang lalu bahwa vaksinasi booster atau dosis tiga adalah syarat untuk perjalanan dan keramaian,” Kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu.

Untuk itu, Mas Dhito meminta Dinas Kesehatan dan camat untuk melakukan percepatan vaksinasi. Utamanya untuk vaksin dosis ke tiga.

Sedangkan bagi kecamatan dengan capaian dosis dua masih di bawah 75 persen, pihaknya meminta agar segera memenuhi capaian tersebut yang kemudian disusul dengan memenuhi 50 persen di dosis ke tiga.

“Jadi saya tekankan lagi, ya. Kecamatan yang dosis duanya sudah tujuh puluh lima persen langsung fokus ke dosis tiga. Kejar ke (capaian) lima puluh persen,” tutur Mas Dhito saat rapat koordinasi perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Keseluruhan kecamatan capaian dosis ke tiga paling tinggi dicapai Kecamatan Pagu 36 persen untuk dosis 3 atau 10.769 dosis.

Kemudian guna mencapai target yang diinginkan, bupati muda berkacamata tersebut mengambil langkah-langkah strategis. Antara lain menggalakkan vaksinasi dor to dor, bekerja sama dengan pihak terkait seperti Polri dan BIN, serta vaksinasi di tempat-tempat fasilitas umum baik tempat wisata maupun saat Jumat Ngopi.

Adapun jumlah dosis yang tersedia di Kabupaten Kediri sebanyak 15.532 yang terdiri dari 10.000 Astra Zaneca dan sisanya PFizer.

Sementara itu, untuk selisih antara jumlah vaksin dan masyarakat yang akan divaksin, Mas Dhito
akan mengajukan kembali stok vaksin ke Kementerian Kesehatan.

“Berapa kebutuhan yang harus kita salurkan. Nanti setelah dari situ kita bersurat ke Kemenkes saya rasa satu dua minggu ini kita akan minta dosis vaksin dengan jumlah yang cukup banyak,” pungkas Mas Dhito. [bjm]

Ibu dan anak yang kurang mampu, wajib diberi bantuan gizi oleh negara

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Nusantara7.com – Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU Inisiatiaf DPR. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, rancangan regulasi ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.

“RUU KIA bertujuan mewujudkan rasa aman, tenteram bagi ibu dan anak. Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, Senin (11/7).

RUU KIA pun diinisiasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Puan menjelaskan, RUU ini tak hanya mengatur soal penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan serta adanya usul cuti untuk ayah.

“Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Jadi lewat RUU KIA kita akan pastikan anak mendapatkan hak-haknya. Termasuk juga bagi ibu yang mengandung hingga melahirkan dan merawat anak,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Hal ini juga menjadi kewajiban Negara sebab anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa.

“RUU KIA mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan asupan makanan sehat dan gizi seimbang terpenuhi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta anaknya,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK ini menerangkan, RUU KIA mengatur terjaminnya pelayanan serta pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kesejahteraan ibu dan anak, termasuk dalam hal nutrisi. Puan mengatakan, Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada ibu dan anak yang secara ekonomi kesulitan mendapat pemenuhan gizi baik.

“Selama ini telah tersedia layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari Pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, tapi hal itu tidak cukup karena belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta anaknya,” sebut ibu dua anak tersebut.

“Kita tahu banyak masalah malnutrisi terjadi di berbagai pelosok negeri. Masalah stunting juga masih banyak di Indonesia. Harus ada upaya tambahan yang perlu kita lakukan untuk membenahi persoalan ini, salah satunya lewat RUU KIA,” imbuh Puan.

Dalam Pasal 27 draf RUU KIA disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk makanan sehat dan gizi seimbang, bahan pokok penunjang, makanan pendamping air susu ibu (ASI) dan makanan tambahan. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, dan/atau pemberian perlengkapan anak kepada masyarakat kurang mampu.

“Pemberian bantuan dan santunan dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran serta bersifat insidental dan/atau berkelanjutan,” tegas Puan.

Lewat RUU KIA, Pemerintah wajib merumuskan perencanaan serta melaksanakan kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN dan APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi.

Dengan adanya RUU KIA, Puan berharap kebutuhan nutrisi Ibu dan anak dapat lebih terjamin. RUU KIA juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Ketika ibu dan anak sejahtera, generasi Indonesia pasti akan berkualitas. RUU KIA dibutuhkan dalam menyambut generasi emas Indonesia,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan RUU KIA mengatur pelibatan keluarga dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi pemenuhan hak dasar keluarga, khususnya kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak. Kemudian pembentukan tempat tinggal keluarga ramah anak, perlindungan ibu dan anak dari kerentanan keluarga, serta dukungan terhadap pemenuhan KIA.

“Kemampuan keluarga tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera,” pungkas Puan. [jp]

Bupati Abdul Latif Perintahkan Dinsos Terus Lakukan Pemutakhiran DTKS

LENSA MADURA·July 11, 2022July 12, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Saat ini, pemutakhiran data tersebut tengah dilakukan kepada warga yang berdomisili di wilayah pesisir.

Bupati Bangkalan Abdul Latif menjelaskan, tujuanya agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

1) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar;

2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat – program keluarga harapan (KPM PKH) – keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako);

3) potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dilanjutkanya, dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan , penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan (Toton, 2020).

Sedangkan Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharto mengatakan, pemutakhiran data wajib dilakukan karena menyandang predikat kemiskinan ekstrem. Pemutakhiran data tidak berlangsung dengan baik karena terkendala database. Continue reading →

Bupati Abdul Latif Salurkan 36 Hewan Kurban

LENSA MADURA·July 11, 2022July 12, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Pada peringatan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendistribusikan puluhan ekor hewan kurban. Penyembelihan puluhan ekor kurban itu disebar di sejumlah masjid dan pondok pesantren (ponpes) yang ada di Kota Salak.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, hewan kurban yang disediakan pemerintah pada Idul Adha tahun ini sebanyak 36 ekor. Perinciannya, 21 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Pengadaan hewan kurban itu sama persis dengan tahun lalu. ”Didistribusikan ke masjid dan ponpes yang ada di Bangkalan,” ucapnya.

Ra latif juga mengatakan hewan qurban yang akan disembelih baik di RPH, Masjid maupun masyarakat sudah melewati pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. “Insya allah semua hewan qurban kondisinya sehat dan terbebas dari PMK,” ujarnya.

Sekali lagi Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan itu menuturkan, puluhan ekor hewan kurban yang didistribusikan kondisinya sehat. Sebab, sebelum didistribusikan, puluhan hewan kurban itu dicek kesehatannya oleh dokter hewan yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan (Disnak) Bangkalan. Continue reading →

Pilih dari 5 nama yang gagal Capim KPK, sebagai ganti Lili Pintauli

HUKUM DAN KRIMINAL, NASIONAL·July 11, 2022

Nusantara7.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan lembaga antirasuah. Sehingga terjadi kekosongan satu Pimpinan KPK, mengingat kepemimpinan KPK periode 2019-2023 masih tersisa satu tahun masa jabatan.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, mekanisme pengganti Pimpinan KPK diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut Tumpak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan beberapa nama ke DPR RI.

“Ada di dalam Undang-Undang, Pasal 32 Undang-Undang 19 Tahun 2019 silahkan dibaca di situ, nanti presiden akan menyampaikan beberapa nama-nama,” kata Tumpak di Kantor Dewas KPK, Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Menurut Tumpak, Presiden Jokowi akan memilih pengganti Lili dari lima nama yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, beberapa nama yang akan diserahkan Presiden Jokowi itu akan diseleksi untuk mengisi kekosongan Pimpinan KPK.

“Dulu ajukan 10, terpilih lima, tersisa lima (yang tidak dipilih) inilah yang akan diajukan presiden kepada DPR,” ujar Tumpak.

Disinyalir, lima nama itu di antaranya I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, Roby Arya Brata.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pihaknya telah menerima keputusan presiden (Kepres) terkait pengunduran diri Lili Pintauli dari jabatan Wakil Ketua KPK. Menurut Firli, Presiden Jokowi akan menunjuk pengganti Lili di KPK.

“Bahwa atas pengunduran ini, Bapak Presiden RI telah menyetujui dan menandatangani Kepres 71/P tahun 2022 tentang pemberhentian Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar, terhitung per tanggal 11 Juli 2022”, ucap Firli.

Firli berujar, berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Firli menyampaikan pihaknya tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan berbudaya antikorupsi.

“KPK berkomitmen terus melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi sebagaimana amanah UU dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat melalui upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan,” pungkas Firli. [jp]