https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

July 26, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kabupaten Jember menyandang Layak Anak Peringkat Nindya

Kabupaten Jember menyandang Layak Anak Peringkat Nindya

N7,Jember – Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini menyandang predikat Kabupaten Layak Anak Peringkat Nindya. Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (PPPA) RI memberikan predikat madya.

Bupati Hendy Siswanto memuji kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember untuk menaikkan peringkat tersebut. “Tentunya kami tidak boleh berpuas diri, karena bukan ini esensi yang kami cari, tapi bagaimana kami melayani masyarakat Jember,” katanya, Selasa (26/7/2022).

Hendy menekankan bahwa hak anak-anak di Jember harus diberikan. “Untuk mengejar ini tentu harus disertai hasil riil lapangan: apakah betul anak-anak kita menikmati peringkat nindya ini. Tentunya ke depan pada 2023, target kami adalah Jember masuk sebagai Kabupaten Layak Anak Utama,” katanya.

“Artinya apa? Begitu kami baik peringkat, tentunya pelayanan Pemkab Jember adalah menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan agar anak-anak kita bisa menikmati bahwa Jember betul-betul layak anak. Hak anak betul-betul terpenuhi,” katanya.

Menurut Hendy, ini bukan tugas sederhana dan harus dikerjakan bersama. Ia meminta dukungan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat. “Esensinya anak kita adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Terpisah, Kepala DP3AKB Jember Suprihandoko mengatakan, kenaikan peringkat dari madya ke nindya terhitung cepat, yakni setahun. “Ini luar biasa. Biasanya di kabupaten dan kota lain, dari madya ke nindya, harus berjuang bertahun-tahun. Mudah-mudahan tahun mendatang kita bisa utama, namun kita harus bersinergi, berkolaborasi, dan berakselerasi yang kira-kira bisa mempercepat pencapaian kategori utama,” katanya.

Salah satu syarat pencapaian kategori utama adalah adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). “Sampai saat ini kita belum punya Perda KTR. Kedua, kita perlu pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak). Jadi semua dinas dan instansi diharapkan memiliki sertifikat KHA,” kata Suprihandoko.

Suprihandoko menjelaskan, untuk mendapatkan sertifikat KHA, Pemkab Jember harus berkolaborasi dan bersinergi dengan DP3AKB Jawa Timur dan Kementerian PPPA dalam rangka mendapatkan fasilitasi para pemateri dari provinsi dan pusat,” katanya.bjm

Produk UMKM lereng Gunung Bromo di monev Kedubes Australia

Produk UMKM lereng Gunung Bromo di monev Kedubes Australia

N7,Probolinggo – Tim Kedutaan Besar Australia melakukan monitoring dan evaluasi (monev) produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo yang berada di lereng Gunung Bromo di Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

UMKM binaan dari Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo itu menyuguhkan produk aneka keripik kentang yang merupakan hasil pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM di jalur Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Kecamatan Tongas hingga Sukapura.

“Kedatangan kami di Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo untuk melihat dari dekat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam memberdayakan UMKM di jalur PHJD,” kata Unit Infrastruktur Kedubes Australia Vicko Wicaksono dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Probolinggo, Selasa.

Menurutnya, tim ingin melihat kegiatan apa saja yang selama ini sudah berjalan, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM tersebut sudah sejauh mana.

“Intinya kami ingin melihat seperti apa hasil dari program yang sudah dilakukan oleh Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya yang ada di Kecamatan Sukapura,” tuturnya.

Sementara Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Nurayati mengatakan pelaku UMKM di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura yang tergabung dalam Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo itu merupakan hasil pelatihan yang sudah dilakukan pada 14 hingga 16 Juli 2022.

“Kami fokus kepada pembuatan keripik kentang dan bagaimana prosesnya tanpa dijemur. Sebab selama ini kendalanya karena panas yang kurang maksimal ketika penjemuran, sehingga mereka diajari membuat keripik kentang tanpa dijemur,” katanya.

Pihak UMKM menawarkan produk yang sudah dibuat dari hasil pelatihan sebelumnya, sehingga dengan demikian nantinya bisa membuka peluang bagi pengusaha UMKM perempuan agar bisa membantu proses pemasaran.

“Saat ini kami promosikan produk UMKM sebagai pendukung wisata Gunung Bromo karena keripik kentang merupakan produk asli warga Desa Sukapura yang sebagian besar bercocok tanam kentang,” ujarnya.

Ia berharap adanya kunjungan dari Tim Kedubes Australia itu nantinya berdampak pada peningkatan bagi UMKM, khususnya UMKM perempuan karena dengan akses jalan yang sudah bagus secara otomatis harus ada pengaruh pada peningkatan perekonomian, terutama perekonomian kaum perempuan.ant

Per bulan siswa di Surabaya hanya dapat Bopda sebesar RP 87 ribu

Per bulan siswa di Surabaya hanya dapat Bopda sebesar RP 87 ribu

Nusantara7.com- Dewan mendesak Pemkot Surabaya menaikkan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Sebab, nominal intervensi pemkot di bidang pendidikan itu dianggap terlalu kecil. Satu siswa hanya mendapatkan Rp 87 ribu per bulan.

”Kami mendorong agar nilai bopda dievaluasi lagi,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah kemarin (25/7).

Politikus PDIP itu menyampaikan, nominal bopda sudah waktunya dikaji. Sebab, nilai tersebut belum maksimal untuk memenuhi biaya kebutuhan operasional sekolah. Apalagi, nominal itu sudah berjalan selama tiga tahun. ”Kita usulkan untuk dinaikkan,” ucap Khusnul.

Berapa kenaikannya? Khusnul belum bisa mengungkapkan. Prinsipnya, jelas dia, harus ada kenaikan dari besaran saat ini yang hanya mencapai Rp 87 ribu per siswa per bulan. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, melihat kekuatan anggaran dalam APBD. ”Apakah anggaran memungkinkan, harus dikaji lagi,” imbuhnya.

Menurut Khusnul, nominal bopda yang minim belum banyak membantu kebutuhan operasional sekolah. Khususnya sekolah swasta. Apalagi satuan pendidikan dengan jumlah siswa minim. Mereka akan kesulitan untuk membiayai operasional lembaga. Mulai kebutuhan gaji guru, pengadaan sarana-prasarana, hingga biaya operasional rutin lainnya.

Dana tersebut juga dipakai siswa untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. ”Prinsipnya harus dihitung ulang. Jangan sampai jadi beban APBD,” tuturnya.

Selain bopda, sekolah mendapat dana pendamping dari BOS yang bersumber dari APBN. Nominalnya Rp 104 ribu per anak per bulan. Nah, besaran bopda tidak boleh lebih banyak daripada nominal dana BOS.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo juga sepakat dengan kenaikan bopda. Alokasi dana itu berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). ”Khususnya sekolah swasta. Bopda menjadi nyawa bagi sekolah swasta,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti pencairan bopda yang sering kali terlambat. Kondisi itu berdampak pada kelangsungan sekolah. Khususnya terkait dengan gaji guru. ”Pengajar sering sambat,” paparnya.

Kinerja bidang pendidikan menuai sorotan dewan. Selain bopda yang nilainya minim, legislatif juga tak puas dengan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022. Sebab, masih banyak ditemukan siswa yang belum mendapatkan sekolah.

Dari catatan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, jumlah siswa yang belum mendaftar sekolah mencapai 11 ribu orang. Dispendik diminta segera memastikan pelajar itu, apakah mereka sekolah di luar kota atau mondok.

FUNGSI DAN KEGUNAAN DANA BOPDA

  • Meningkatkan kualitas belajar-mengajar
  • Membebaskan biaya pendidikan siswa tidak mampu
  • Membantu operasional sekolah
  • Mengurangi angka anak putus sekolah
  • Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.jp
Kemenag luncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan

Kemenag luncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan

Nusantara7.com – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara resmi meluncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan Ekonomi Umat. Program ini merupakan upaya Kemenag dalam rangka meningkatkan perekonomian warga Muslim melalui pemberdayaan dana zakat dan pengembangan harta benda wakaf.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kedua program tersebut merupakan agenda pemerintah yang harus diwujudkan secara serius dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

“Program Inkubasi Wakaf Produktif akan mendorong para nazir untuk lebih kreatif, inovatif, dan visioner dalam membaca potensi tanah wakaf,” ujar Zainut, Selasa (26/7).

Sementara itu, program KUA Percontohan Ekonomi Umat memperkuat tugas dan fungsi KUA di bidang zakat dan wakaf yang berprinsip kepada aktivitas proaktif, edukatif, kolaboratif, empowering, dan akuntabel.

Secara terpisah, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, Inkubasi Wakaf Produktif merupakan program bantuan dana stimulus bagi para pengelola wakaf (nazir) untuk mengembangkan tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi secara produktif.

Sedangkan, program KUA Percontohan Ekonomi Umat bertujuan untuk menjadikan KUA sebagai etalase Kemenag di tingkat Kecamatan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas/keluarga melalui pemanfaatan dana APBN/APBD, serta dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Sasaran program KUA Percontohan Ekonomi Umat, imbuhnya, meliputi keluarga muda atau calon pengantin, pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19, kaum duafa yang memiliki potensi ekonomi, serta kelompok binaan Penyuluh Agama Islam.

“Saat ini, sudah terdapat 36 lokasi KUA Percontohan Ekonomi Umat yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing penerima manfaat diberi bantuan modal sebesar 10 juta rupiah, serta diberikan pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS, LAZ, dan para Penyuluh Agama Islam untuk mengembangkan usaha mereka,” pungkasnya.jp

Polres Jember sabet penghargaan ungkap kasus narkoba terbanyak se-jatim

Polres Jember sabet penghargaan ungkap kasus narkoba terbanyak se-jatim

N7,Jember – Kepolisian Resor Jember mengungkap kasus peredaran narkoba terbanyak se-Jawa Timur tingkat kelompok Polres/Polresta B pada semester I tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur.

“Satresnarkoba Polres Jember telah mendapatkan penghargaan rangking pertama ungkap kasus terbanyak dan rangking kedua prestasi ungkap barang bukti, serta rangking kedua dalam presentasi ungkap dan barang bukti narkotika terbanyak,” kata Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo di Mapolres Jember, Senin.

Ia mengatakan pihaknya pun berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di Jember mengingat jumlah penduduk di kabupaten setempat cukup banyak dan wilayahnya luas, sehingga menjadi pasar salah satu pasar bagi para pengedar dan pengguna barang haram tersebut.

“Narkoba sudah masuk di segala lapisan masyarakat, baik sebagai seorang pengguna maupun pengedar. Tentunya Polres Jember tidak bisa bekerja sendiri melainkan dibutuhkan komitmen semua pihak,” tuturnya.

Menurutnya, Polres bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di wilayah Tapal kuda (Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi) dan Jember sebagai tuan rumah melakukan mendeklarasikan supaya bebas narkoba, yang mengancam generasi muda.

Polres Jember, lanjut dia, dalam mengurangi penggunaan narkoba dan obat keras berbahaya telah melakukan edukasi dan imbauan bahayanya narkoba kepada pelajar dan melalui instansi pemerintah maupun swasta.

“Tidak lepas dari penindakan tegas untuk membuat rasa jera terhadap mereka yang hendak coba-coba bagi pengedar dan ke depannya pengguna akan diberikan rehabilitasi,” ucap mantan Kasat Reskrim Bekasi Kota itu.

Sementara Kasatreskoba Polres Jember AKP Sugeng Iryanto mengatakan penghargaan yang diterima satuannya tersebut tidak akan membuat satuannya lengah, namun justru pemberian penghargaan itu menumbuhkan semangat timnya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Jember.

“Alhamdulillah kerja keras tim kami dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Jember, terbayar dengan reward dari Ditreskoba Polda Jatim sebagai satuan yang paling banyak berhasil ungkap narkoba, semua itu berkat kerjasama tim yang solid,” katanya.

Data ungkap kasus narkoba Polres Jember sebanyak 172 kasus dengan 203 tersangka yang menduduki peringkat pertama, kemudian menempati posisi kedua sebagai satuan yang berhasil mengungkap barang bukti obat keras berbahaya sebanyak 332.998 butir, serta peringkat kedua dalam ungkap barang bukti narkotika sebanyak 1,2 kg sabu dan 4 butir pil ekstasi.ant