Gubernur Khofifah Lantik Komite Komunikasi Digital, demi Perangi Hoaks

Gubernur Khofifah Lantik Komite Komunikasi Digital, demi Perangi Hoaks

Nusantara7.com,Surabaya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membentuk Komite Komunikasi Digital (KKD) Provinsi Jatim. Dibentuknya komite tersebut guna memerangi berita hoaks, misinformasi dan ujaran kebencian, di tengah disrupsi informasi sekaligus memperkuat edukasi dan literasi.

Gubernur Khofifah melantik beberapa orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas tersebut di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/6/2022) malam.

Mereka yang dilantik ialah Kadiskominfo Jatim Dr. Hudiyono, M.Si, sebagai Ketua Umum, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim, Dr. Arief Rahman, ST,. MM, sebagai Ketua Harian, Akademisi Unair Surabaya, Dr. Drs. Suko Widodo, M.Si, sebagai Wakil Ketua Harian, Dosen Komunikasi Ubhara Surabaya, Dr. Fitria Widiyani Roosinda, S.Sos., M.Si, sebagai Sekretaris dan Sekretaris AMSI Jatim, Dra. Saptini Darmaningrum sebagai Wakil Sekretaris.

Ketua Umum KKD Provinsi Jatim, Hudiyono menyampaikan, perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi yang bisa mempengaruhi perilaku individu maupun sosial.

“Diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif membawa dampak negatif. Contohnya, banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau hoaks serta ujaran kebencian. Adanya komite ini untuk memerangi hal tersebut,” katanya usai pelantikan.

Sementara itu, Ketua Harian KKD Jatim, Arief Rahman menambahkan, nantinya komite ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui literasi digital. Edukasi tersebut merupakan langkah strategis supaya masyarakat tidak mudah terkecoh dengan informasi yang tidak valid.

“Efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik, sekaligus memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat melalui komite ini,” tambah Arief Rahman

Sebagai informasi, pembina komite dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim.

Sementara di jajaran pengarah terdapat Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, Kapendam V/ Brawijaya Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhandra dan Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman, SH, MH.

Dalam menjalankan fungsinya KKD mempunyai empat komisi. Komisi edukasi dan literasi di bawah koordinator Prof. Akhmad Muzakki, Grad. Dip. SEA, M. Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Komisi Data dan Verifikasi dikoordinatori Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc, Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals ITS.

Komisi ketiga, Pertimbangan, menempatkan Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebagai koordinator. Terakhir Komisi Sosialisasi dan Diseminasi di bawah koordinator Drs. Machmud Suhermono, M.I. Kom., M.IP., Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur. (bjm)

Tiba di Abu Dhabi, Presiden Jokowi temui Presiden UAE

Tiba di Abu Dhabi, Presiden Jokowi temui Presiden UAE

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Iriana tiba di Abu Dhabi, Jumat, pukul 02.15 waktu setempat serta dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, di Abu Dhabi, Presiden Jokowi mengawali agendanya dengan bertemu pembisnis dan investor dari UAE. Selanjutnya, jokowi dan Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan diagendakan beribadah Salah Jumat berjamaah sebelum keduanya melakukan pertemuan bilateral.

Kunjungan Presiden Jokowi ke UAE bertujuan untuk membahas kerja sama ekonomi dan Investasi, sebagai bagian dari kunjungan kerja ke luar negeri setelah menyambangi Ukraina dan Rusia.

Saat memberikan keterangan pers sebelum lepas landas di Bandara Seokarno-Hatta, Tanggerang, Minggu (26/6), Jokowi mengatakan bahwa UAE menjadi Negara terakhir yang dikunjungi setelah menghadiri KTT G7 di Jerman. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah.

“Yang terakhir, saya akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan UAE,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang disaksikan secara virtual dari Jakarta, Minggu.

Turut menyambut Presiden Jokowi dan Iriana saat turun dari pesawat di Abu Dhabi ialah Mneteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Mohammed Al Mazroei, Duta Besar RI untuk UAE Husin Bagis, Duta Besar UAE untuk Ri Abdullah Aldhaheri, Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto, dan Atase Pertahanan di KBRI Riyadh Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi.

Selanjutnya, usai melakukan kunjungan kerja di UAE, Presiden Jokowi dan Iriana dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada jumat waktu setempat. (ant)

Atasi Stunting dengan Minyak Biji Ganja, Kini Mulai di bahas Komisi III DPR

Atasi Stunting dengan Minyak Biji Ganja, Kini Mulai di bahas Komisi III DPR

Nusantara7.com – Wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis mulai dibahas di Komisi III DPR kemarin. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa ganja medis berpeluang untuk dilegalkan.

Dalam rapat tersebut, komisi III mengundang Santi Warastuti, seorang ibu yang viral karena menyuarakan legalisasi ganja medis untuk kesembuhan anaknya. Santi didampingi kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang, yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ganja. Komisi III juga mengundang peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala Aceh Musri Musman.

Rapat yang dipimpin Desmond Junaidi Mahesa itu memberikan kesempatan pertama kepada Musri untuk memberikan penjelasan terkait manfaat ganja dan penggunaannya. Musri mengatakan, banyak manfaat yang bisa didapat dari ganja. Misalnya, minyak dari biji ganja. ”Pada bijinya terdapat sejumlah nutrisi yang bisa digunakan dalam kehidupan kita,” tuturnya.

Dia menerangkan, minyak biji ganja bisa dicerna dan diserap 100 persen oleh tubuh manusia. Jadi, tidak ada yang meracuni dan memabukkan. Minyak itu mempunyai nutrisi seperti telur ayam. Satu sendok minyak biji ganja bisa menggantikan kebutuhan nutrisi dalam sehari.

Minyak biji ganja juga mengandung omega 6 dan omega 3. Musri menyatakan, tidak ada tumbuhan lain yang mengandung perbandingan kandungan omega 3 dan omega 6. Bukan itu saja. Musri menyebut, minyak biji ganja juga mengandung vitamin B1 dan B2. Bahkan, bisa digunakan untuk menangani stunting. Dia menegaskan, minyak biji ganja juga bisa digunakan untuk menangani cerebral palsy. Penyakit itulah yang diderita oleh anak Santi.

Musri memaparkan, pemberian 600 miligram minyak biji ganja per hari tidak mengakibatkan mabuk, tidak membahayakan, dan tidak mendatangkan adiksi. ”Cara penggunaannya bisa ditaruh di bawah lidah, bisa seperti merokok, dan bisa dengan uap,” tuturnya.

Dari sisi ekonomi, lanjut Musri, 1.000 hektare tumbuhan ganja bisa menghasilkan Rp 34,8 triliun per tahun. Itu hitungan tanaman ganja yang tumbuh di lahan tandus dan tanpa diberi pupuk. ”Itu APBD Aceh bisa disubsidi dari tanaman ganja,” terang dia.

Singgih berharap legalisasi ganja untuk medis bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Dia berharap ada pasal khusus yang mengaturnya dan ada aturan turunan yang bersifat khusus.

Anggota Komisi III Romo Muhamad Syafi’i mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari Musri, ternyata ganja mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bahkan, stunting bisa diatasi dengan minyak biji ganja. Betul-betul mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi, dia mendukung jika tumbuhan itu digunakan untuk kebutuhan medis. ”Bukan untuk melegalisasi ganja, tapi hanya untuk kebutuhan medis dan kesehatan,” papar politikus Partai Gerindra itu.

Eva Yuliana, anggota komisi III dari Fraksi Nasdem, mengatakan bahwa ganja merupakan tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang diyakini suci dan bersih. Ganja menjadi tidak baik karena penggunaan dan pemanfaatannya yang tidak baik. Semua hal yang berlebihan penggunaannya tentu tidak baik. Jadi, tumbuhan yang sejatinya suci, kemudian digunakan untuk kebutuhan kesehatan yang juga suci, sehingga tidak ada yang salah. Dia sangat setuju penggunaan ganja untuk medis. ’’Saya akan bersama Bu Santi dan akan memperjuangkannya,” tegasnya.

Terkait aturan hukum dalam UU Narkotika, Eva menegaskan, hal itu bisa diubah melalui revisi. Menurut dia, perubahan tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang sedang sakit.

I Wayan Sudirta, anggota Komisi III dari PDIP, mengatakan bahwa saat ini ganja masuk kategori narkotika golongan I. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Untuk keperluan medis, kata dia, ganja harus dimasukkan dalam kategori golongan II sehingga dapat digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pasal 6 ayat 3 tegas mengamanatkan bahwa perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri kesehatan. Celah hukum untuk mengubah penggolongan ganja terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa perubahan penggolongan narkotika adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasar kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Jadi, UU tentang Narkotika telah memberikan pintu yang lebar agar penggolongan ganja diubah dari golongan I menjadi golongan II.

Dalam tataran internasional, pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB sudah mengeluarkan ganja dari golongan IV. ”Artinya, ganja telah dikeluarkan sebagai narkotika berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis,” ungkapnya.

Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh setidaknya 50 negara yang memiliki program ganja medis, termasuk Malaysia dan Thailand. ’’Legalisasi dapat dilakukan melalui peraturan menteri kesehatan yang mengubah ganja dari narkotika golongan I menjadi golongan II,” ungkapnya.

Langkah selanjutnya adalah merevisi UU Narkotika yang sedang dibahas komisi III. Apalagi jika nanti putusan MK juga mengabulkan permohonan terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga diajukan oleh Santi. (jp)

Pembelian BBM subsidi melalui aplikasi, di Jatim belum diberlakukan

Pembelian BBM subsidi melalui aplikasi, di Jatim belum diberlakukan

Nusantara7.com,Surabaya – Section Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga yang membawahi wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Arya Yusa Dwicandra menegaskan wilayah Jatim belum diberlakukan pendaftaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui aplikasi MyPertamina atau laman Pertamina.

“Untuk wilayah Jatim belum diberlakukan pendaftaran melalui subsidi tepat MyPertamina. Hanya 11 kota dan kabupaten di luar Jatim yang sudah dipilih,” ujarnya Arya, kepada media di Surabaya, Kamis.

Ia juga meluruskan terkait berita beredar yang beranggapan bahwa Pertamina akan mewajibkan konsumen melakukan pembayaran melalui aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis pertalite dan biosolar.

Yang benar, kata Arya, Pertamina membuka pendaftaran dan bukan mewajibkan konsumen membayar melalui aplikasi MyPertamina ketika hendak membeli BBM jenis pertalite dan biosolar.

Pendaftaran tersebut, hanya untuk mendata kendaraan yang layak mengkonsumsi BBM bersubsidi atau tidak, tujuannya agar subsidi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

“Kekhawatiran masyarakat ini turut meningkatkan konsumsi pertalite dan biosolar di sejumlah SPBU di Jatim. Sebab, pendataan itu sifatnya uji coba, dan Jatim belum ada daerah yang memulai uji coba pendataan dimaksud,” katanya.

Arya menegaskan, pembayaran untuk pembelian BBM jenis pertalite dan biosolar tetap bisa dilakukan dengan uang tunai, atau melalui aplikasi MyPertamina.

Terkait pendaftaran subsidi tepat, bisa dilakukan melalui laman atau mypertamina.id, dan nantinya konsumen akan mendapatkan QR Code unik.

“QR Code unik ini nantinya harus ditunjukkan kepada petugas di SPBU saat akan melakukan pengisian BBM jenis pertalite dan biosolar, dan antinya akan menentukan konsumen yang datang layak atau tidak membeli BBM bersubsidi,” katanya.

Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam membeli di SPBU di wilayah Jatim, sebab semuanya bisa dilakukan secara manual atau tunai seperti biasa. (ant)

Pemkab Bangkalan Resmikan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa

Pemkab Bangkalan Resmikan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Bangkalan melalui Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM meresmikan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa sebagai tempat rehab para pecandu narkoba. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan nota kesepahaman.

Mohni  mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sangat mendukung langkah dari Kejaksaan dengan membuat Balai Rehabilitasi. Hal ini merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Kejari Bangkalan dalam pemberantasan narkoba. 

“Sementara ini masih ditempatkan di RSUD, nanti akan kita dukung melalui penyediaan balainya,” ujar Mohni .

Mohni  menjelaskan hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi permasalahan serius. Oleh karenanya, perlu penanganan dari seluruh stakeholder.

“Semakin hari, jumlah pecandu di Indonesia semakin bertambah. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah, swasta serta komponen masyarakat lainnya,” jelasnya. Continue reading →

Bupati Abdul Latif : Ormas dan LSM Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat

Bupati Abdul Latif : Ormas dan LSM Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat

Nusantara7.com, Bangkalan – Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangkalan menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sekaligus pengukuhan Dewan Stakeholder Bangkalan (DSB) di Jambu Luwuk Resort, Batu. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Jumat (1/7/2022) malam.

Dalam keterangannya, Kepala Kesbangpol Drs Bambang Setiawan MM mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan wawasan keormasan yang dipandang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan sebagai upaya mensosialisasikan undang-undang serta tata kelola keormasan.

Dijelaskan dia, setidaknya kegiatan ini dapat memberikan gambaran kepada komponen masyarakat agar bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Continue reading →