https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

July 7, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pemkab Bangkalan Atur ketat Penyaluran Hewan Qurban akibat Wabah PMK

Pemkab Bangkalan Atur ketat Penyaluran Hewan Qurban akibat Wabah PMK

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana akan mengubah skema penyaluran hewan qurban para lebaran Idul Adha tahun ini. Rencana ini menyusul dari merebaknya wabah PMK serta tetap menjaga kualitas daging. Untuk itu, Pemkab akan mendistribusikan langsung hewan qurban ke titik penerima. 

“Kalau untuk penyembelihan hewan qurban, insyaallah tetap, rencananya hewan qurban akan kita distribusikan langsung ke titik penerima, namun akan kita konsultasikan lebih lanjut,” kata Kabag Kesra Setkab Bangkalan, Moh Hosun, 07/07/22.

Hosun mengatakan, ada beberapa Teknis penyembelihan dan pendistribusian hewan qurban. Bahkan dalam beberapa kesempatan, teknis pendistribusian hewan qurban memunculkan dua opsi yakni disembelih terlebih dahulu lalu didistribusikan atau diberikan hewannya secara langsung.

“Yang jelas nanti akan kita kaji lebih lanjut dengan beberapa tim yang terlibat. Seperti apa nanti teknis lanjutannya,” ungkapnya.

Hosun memastikan hewan qurban dari Pemkab Bangkalan telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan. Apalagi, kata Hosun, akan mencari hewan qurban langsung ke peternakan di kampung. 

“Meskipun hari raya qurban ditengah wabah PMK ini semoga tidak mengurangi jumlah hewan qurban di Pemkab Bangkalan. Lebaran tahun lalu sapi 22 ekor dan kambing 19 ekor, semoga tahun ini jumlahnya tidak menurun, minimal jumlahnya sama dengan tahun lalu,” tandasnya. pem

Bupati Abdul Latif Serahkan Sk Pppk Guru

Bupati Abdul Latif Serahkan Sk Pppk Guru

Nusantara7.com, Bangkalan – Sebanyak  275 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Formasi tahun 2021, menerima Petikan Surat Keputusan (SK) yang diserahkan oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron di Pendopo Pratanu, Kabupaten Bangkalan, Kamis (07/07/2022).

Para PPPK Guru yang menerima SK tersebut merupakan hasil seleksi Tahap II yang terdiri dari guru SD sebanyak 239 orang dan guru SMP sebanyak 36 orang.

Pada kesempatan itu pertama-pertama Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengucapkan selamat kepada 275 orang PPPK guru tahap II yang menerima SK pada hari ini.

“Saya minta kepada para PPPK guru yang menerima SK, untuk dapat bekerja dengan lebih baik, disiplin, bersemangat dan bertanggung jawab sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing,” katanya.

Bupati Ra Latif juga menyampaikan, PPPK guru Tahap II ini tidak ada mutasi sesuai dengan surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

“Tingkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten bangkalan. Guru merupakan tugas yang mulia, digugu dan ditiru, sehingga guru harus menjadi uswatun hasanah dan berakhlakul karimah dalam melaksanakan tugas fungsinya agar selalu mentaati peraturan yang berlaku,” tutupnya. pem

Produksi pangan terjaga, Presiden apresiasi Mentan dan petani

Produksi pangan terjaga, Presiden apresiasi Mentan dan petani

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan para petani Indonesia karena terus menjaga produksi pangan, terutama beras, sehingga stok dan harga bahan pokok tersebut di pasar terjaga.

Presiden Jokowi pada puncak peringata Hari Keluarga Nasional Ke-29 Tahun 2022 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, menuturkan karena stok beras yang mencukupi di dalam negeri, Indonesia tidak pernah impor beras dalam 3 tahun terakhir.

“Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian (Mentan) hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri,” kata Presiden.

Presiden mengapresiasi para petani Indonesia karena ditribusinya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah gejolak rantai pasok pangan dunia akibat konflik militer antara Ukraina dan Rusia.

Menurut Presiden, harga pangan dunia mengalami kenaikan 30 sampai 50 persen karena terhambatnya pasokan akibat perang Rusia dan Ukraina. Namun, kata Presiden, Indonesia beruntung karena petani terus berproduksi sehingga stok pangan, terutama beras, memenuhi kebutuhan domestik.

“Kita ini masih untung. Alhamdulillah, rakyat kita utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Semoga saja tidak naik. Karena stoknya selalu ada,” ungkap Presiden.

Menurut keterangan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 31,36 juta ton dan pada tahun 2021 sebesar 31,33 juta ton.

Ketersediaan dan harga beras yang relatif stabil di Indonesia, kata Presiden, patut disyukuri. Negara-negara lain di Afrika dan Asia, kata Presiden, mulai mengalami kekurangan pangan, bahkan kelaparan akrena tersendatnya pasokan komoditas pangan.

Karena itu pula, Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia. Presiden mengajak kepada eluruh bupati dan wali kota untuk memanfaatkan lahan-lahan sekecil di daerah masing-masing apa pun untuk ditanam bibit pangan sehingga dapat memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari.

“Jangan sampai ada lahan kosong, memanfaatkan untuk asupan gisi anak kita karena kita menanam di mana pun itu tumbuh dan bisa kita panen. Itu penting sekali karena anak-anak kita, pada hari ini adalah penentu wajah masa depan Indonesia,” kata Presiden.

Sementara itu, Mentan Syahrul mengatakan bahwa ketersediaan beras dalam kondisi aman pada tahun 2022 sehingga kedepan Indonesia tidak perlu impor.

Dikutip dari siaran pers Kementan, Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Riyanto menyebutkan tercukupinya stok beras sebagai bukti keberhasilan kerja pemerintah dan Menteri Pertanian dalam menyelesaikan semua arahan dan perintah dari Presiden Jokowi.

“Biasanya Indonesia mengimpor beras. Akan tetapi saat bersama Mentan SYL (Syahrul Yaisn Limpo), saya lihat beras di Indonesia cukup, bahkan cenderung surplus atau jumlahnya berlebih. Semua bias dikendalikan dalam waktu 3 tahun terakhir ini,” katanya. [ant]

PPATK blokir sebanyak 60 rekening ACT

PPATK blokir sebanyak 60 rekening ACT

Nusantara7.com,Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir transaksi keuangan pada 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan.

“Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi pada 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi pada 33 penyedia jasa keuangan, sudah kami hentikan,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemblokiran rekening ACT itu dilakukan per hari ini setelah PPATK menerima laporan dari 33 lembaga penyedia jasa keuangan dan juga membantah soal tudingan PPATK baru bertindak setelah ramainya pemberitaan soal ACT di media dan media sosial.

“Ini bukan kita bicara telat atau ketidaksiapan dokumen yang kita miliki dan pengetahuan PPATK terhadap data yang mulai diketahui. Ini sekaligus untuk secara proposional PPATK melakukan analisis maupun pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran atau penyimpangan dari pengelolaan dana yayasan tersebut,” ujarnya.

PPATK telah menganalisis transaksi keuangan ACT dan hasilnya ada indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang.

Ia juga menemukan ada karyawan ACT mengirimkan dana ke negara –yang disebut PPATK– berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme. Dengan rincian 17 kali transaksi dengan nilai total Rp1,7 miliar.

Laporan analisis itu telah diserahkan PPATK kepada Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk didalami.

Tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga turut mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang telah diberikan kepada ACT pada 2022, terkait dugaan pelanggaran peraturan oleh yayasan. [ant]

Pemkot Madiun terima jatah DBHCHT 2022 sebanyak Rp21,8 miliar

Pemkot Madiun terima jatah DBHCHT 2022 sebanyak Rp21,8 miliar

Nusantara7.com,Madiun – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada 2022 sebesar Rp21,8 miliar.

Sub Koordinator Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Perekokesra) Kota Madiun Rizky Dwi Akbar mengatakan jatah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp18,4 miliar.

“Dana sebesar Rp21,8 miliar tersebut dialokasikan untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Rizky Dwi Akbar di Madiun, Rabu.

Kelima OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB); RSUD Kota Madiun: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm): Dinsas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); dan Bagian Perekokesra.

Menurut dia, jatah DBHCHT tahun ini tersebut nantinya akan ditambah adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 sebesar Rp4,17 miliar. Dengan demikian tahun ini total ada Rp25,1 miliar DBHCHT yang disalurkan pada lima OPD tersebut.

“Adapun, paling besar penyaluran diberikan pada Dinkes-PPKB dan RSUD Kota Madiun. Dana tersebut nantinya untuk penanganan kesehatan, penanganan COVID-19, dan lain-lain,” katanya.

Dana puluhan miliar tersebut nantinya untuk pembiayaan sejumlah bidang dari lima OPD yang mendapat jatah. Di antaranya bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp20,89 miliar, bidang penegakan hukum sekitar Rp2,3 miliar, dan bidang kesejahteraan masyarakat (kesmas) dialokasikan sekitar Rp1,86 miliar.

Sesuai Surat Edaran dari Kemendagri nantinya akan ada OPD baru pengguna DBHCHT yang disesuaikan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Yakni untuk Dinas Sosial-PPPA terkait pemberian BLT serta Satpol PP dan Damkar terkait kegiatan sosialisasi. [ant]