https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

July 11, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Bupati Abdul Latif Perintahkan Dinsos Terus Lakukan Pemutakhiran DTKS

Bupati Abdul Latif Perintahkan Dinsos Terus Lakukan Pemutakhiran DTKS

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Saat ini, pemutakhiran data tersebut tengah dilakukan kepada warga yang berdomisili di wilayah pesisir.

Bupati Bangkalan Abdul Latif menjelaskan, tujuanya agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.  Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi: 

1) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan  anak terlantar;

2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat – program keluarga harapan (KPM PKH) – keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako);

3) potensi dan sumber kesejahteraan sosial  seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),  lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dilanjutkanya, dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah  suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan , penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan (Toton, 2020).

Sedangkan Kepala Dinsos Bangkalan Wibagio Suharto mengatakan, pemutakhiran data wajib dilakukan karena menyandang predikat kemiskinan ekstrem. Pemutakhiran data tidak berlangsung dengan baik karena terkendala database. Continue reading →

Bupati Abdul Latif  Salurkan 36 Hewan Kurban

Bupati Abdul Latif Salurkan 36 Hewan Kurban

Nusantara7.com, Bangkalan – Pada peringatan Hari Raya Idul Adha tahun ini,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendistribusikan puluhan ekor hewan kurban. Penyembelihan puluhan ekor kurban itu disebar di sejumlah masjid dan pondok pesantren (ponpes) yang ada di Kota Salak.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, hewan kurban yang disediakan pemerintah pada Idul Adha tahun ini sebanyak 36 ekor. Perinciannya, 21 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Pengadaan hewan kurban itu sama persis dengan tahun lalu. ”Didistribusikan ke masjid dan ponpes yang ada di Bangkalan,” ucapnya.

Ra latif juga mengatakan hewan qurban yang akan disembelih baik di RPH, Masjid maupun masyarakat sudah melewati pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. “Insya allah semua hewan qurban kondisinya sehat dan terbebas dari PMK,” ujarnya.

Sekali lagi Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan itu menuturkan, puluhan ekor hewan kurban yang didistribusikan kondisinya sehat. Sebab, sebelum didistribusikan, puluhan hewan kurban itu dicek kesehatannya oleh dokter hewan yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan (Disnak) Bangkalan. Continue reading →

Pilih dari 5 nama yang gagal Capim KPK, sebagai ganti Lili Pintauli

Pilih dari 5 nama yang gagal Capim KPK, sebagai ganti Lili Pintauli

Nusantara7.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan lembaga antirasuah. Sehingga terjadi kekosongan satu Pimpinan KPK, mengingat kepemimpinan KPK periode 2019-2023 masih tersisa satu tahun masa jabatan.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, mekanisme pengganti Pimpinan KPK diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut Tumpak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan beberapa nama ke DPR RI.

“Ada di dalam Undang-Undang, Pasal 32 Undang-Undang 19 Tahun 2019 silahkan dibaca di situ, nanti presiden akan menyampaikan beberapa nama-nama,” kata Tumpak di Kantor Dewas KPK, Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Menurut Tumpak, Presiden Jokowi akan memilih pengganti Lili dari lima nama yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, beberapa nama yang akan diserahkan Presiden Jokowi itu akan diseleksi untuk mengisi kekosongan Pimpinan KPK.

“Dulu ajukan 10, terpilih lima, tersisa lima (yang tidak dipilih) inilah yang akan diajukan presiden kepada DPR,” ujar Tumpak.

Disinyalir, lima nama itu di antaranya I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, Roby Arya Brata.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pihaknya telah menerima keputusan presiden (Kepres) terkait pengunduran diri Lili Pintauli dari jabatan Wakil Ketua KPK. Menurut Firli, Presiden Jokowi akan menunjuk pengganti Lili di KPK.

“Bahwa atas pengunduran ini, Bapak Presiden RI telah menyetujui dan menandatangani Kepres 71/P tahun 2022 tentang pemberhentian Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar, terhitung per tanggal 11 Juli 2022”, ucap Firli.

Firli berujar, berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Firli menyampaikan pihaknya tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan berbudaya antikorupsi.

“KPK berkomitmen terus melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi sebagaimana amanah UU dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat melalui upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan,” pungkas Firli. [jp]

Fasilitasi Pencari Kerja, Pemkot Surabaya siapkan berbagai program pelatihan kerja

Fasilitasi Pencari Kerja, Pemkot Surabaya siapkan berbagai program pelatihan kerja

Nusantara7.com,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi pencari kerja mendapat pekerjaan. Antara lain dengan menyediakan layanan pelatihan kerja dan membantu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan para pencari kerja harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan khusus pada era industri 4.0. ”Ini era industri 4.0, dinamika dan iklim kompetisi juga sangat tinggi,” kata Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (11/7).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan berbagai program pelatihan kerja untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan para pencari kerja. Selain itu, pemerintah kota menyelenggarakan bursa kerja.

“Pemkot menyediakan aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (Assik) untuk membantu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja,” ujar Armuji.

Armuji mengatakan, sejak diluncurkan pada Juni sampai sekarang sudah ada 222 perusahaan dan 3.677 pencari kerja yang memanfaatkan aplikasi tersebut. ”Kami berharap para pencari kerja dapat mengoptimalkan Assik sebagai jembatan antara pencari kerja dengan perusahaan,” papar Armuji.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini sebelumnya mengatakan, pemerintah kota menargetkan penyerapan sekitar 3.000 pencari kerja sepanjang 2022. Tenaga kerja yang sudah terserap pada Januari 2022 sebanyak 261 orang, Februari 269 orang, Maret 327 orang, April 365 orang, Mei 461 orang, dan Juni 180 orang.

“Kami menargetkan 1.844 tenaga kerja yang terserap hingga Juni. Alhamdulillah sudah terserap sebanyak 1.863 tenaga kerja atau sekitar 101,03 persen. Kami optimistis akhir 2022 target 3.000 akan terlampaui,” tutur Achmad Zaini.

Guna mencapai target tersebut, dia mengatakan, dinas menjalankan program padat karya yang berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain, menyediakan aplikasi ASSIK, dan menggelar bursa-bursa kerja. [jp]

Pertamina pastikan tak ada kenaikan harga Pertalite

Pertamina pastikan tak ada kenaikan harga Pertalite

Nusantara7.com – Manajemen PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar subsidi, pertalite, solar, dan elpiji 3 kg di tengah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

“Walau harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM dan Contract Price Aramco (CPA) untuk elpiji masih tinggi, harga BBM bersubsidi tidak ikut dinaikkan,”ujar Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman, di Medan, Minggu (10/7).

Harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117,62 dolar AS per barel atau lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022.

Tren harga CPA juga masih tinggi pada Juli mencapai 725 dolar AS per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang 2021.

Taufikurachman menyebutkan, mulai Minggu, 10 Juli, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM nonsubsidi.

Untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), harga Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp16.550 dari sebelumnya Rp14.800 per liter

Kemudian Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp16.850 dari Rp14.000 per liter dan Dexlite (CN 51) Rp15.350 dari Rp13.250 per liter. Untuk elpiji non subsidi (bright gas) akan disesuaikan dari sebelumnya Rp91.000, sekarang jadi Rp104.000.

Untuk bright gas 12 kg sebelumnya Rp189.000, sekarang jadi Rp215.000. Menurut dia, penyesuaian BBM terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU).

Penyesuaian harga dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia. “Saat ini penyesuaian harga dilakukan kembali untuk produk pertamax turbo dan dex series,”katanya. Hanya pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi, harganya tetap atau tidak berubah Rp12.750 per liter. [jp]