November 2021 – Page 3

Digagas Dishut Jatim-Unesa, Khofifah Apresiasi KKN Tematik di Desa

SEPUTAR JATIM·November 29, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan mendekatkan mahasiswa dari kampus ke kampung sebagaimana yang digagas Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

“Ini gagasan luar biasa yang patut diapresiasi, yakni mendekatkan mahasiswa yang biasanya hanya di kampus, tapi mereka terjun ke kampung dan masyarakat sekitar hutan,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagaimana yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Jumadi saat membuka ‘Sambungroso Gotong-royong Merawat Hutan’ sekaligus peresmian KKN Tematik Mahasiwa Universitas Negeri Surabaya di Desa-desa Penyangga Tahura Raden Soerjo bertempat di Obyek Wisata Alam (OWA) Pemandian Air Panas Cangar-Batu.

Menurut dia, pengarusutamaan partisipatori melalui gotong-royong terus didorong pada semua aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan kehutanan khususnya pada ruang konservasi agar resources ini memberikan manfaat berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Oleh karena itu, lanjutnya, bersama Unesa, digerakkan semangat itu dalam bentuk KKN Tematik Mahasiswa Uesa. KKN Tematik ini bertujuan untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam upaya menjaga, melindungi dan melestarikan hutan serta meningkatkan kecintaan generasi muda kepada hutan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat desa sekitar hutan dengan semangat gotong-royong.

KKN Tematik Unesa tahun 2021 ini berlokasi di daerah penyangga Tahura Raden Soerjo melibatkan sebanyak 129 mahasiswa yang tersebar di tujuh desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Yaitu Desa Wiyu, Desa Kemiri, Desa Sajen, Desa Padusan, Desa Claket, Desa Cembor dan Desa Pacet.

Sementara itu, Kegiatan Sambungroso Gotong Royong Merawat Hutan ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama masyarakat dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam khususnya kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo ini.

Pada acara ini juga dilakukan penanaman Pohon Monumen bersama Walikota Batu, Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Jawa Timur dan Rektor Unesa Prof Nurhasan.

Untuk mengawali kegiatan Nanduri Gunung di kawasan Tahura Raden Soerjo pada tahun 2021 sebanyak 56.000 batang dengan total luas 140 hektare di 7 titik Kawasan Tahura Raden Soerjo yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Sedangkan penanaman keseluruhan di Jawa Timur pada Tahun 2021 yang bersumber dari dana APBD pos PAD seluas 400 hektare dengan jumlah bibit sebanyak 183.800 batang, dan dari Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 500.200 batang mencakup 921 hektare, sedangkan dari APBN 2021 sebanyak 5.511.438 batang mencakup 6.062,07 hektare.

Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Malang pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menanam 65.000 batang mencakup 50 hektare, serta masyarakat sekitar Tahura memberikan bantuan bibit 6.125 batang mencakup luasan 10,21 hektare.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan peresmian Mushala dan peninjauan proses pembangunan Kolam Rendam Air Panas Cangar yang merupakan bagian keseluruhan penataan kawasan Obyek Wisata Alam Air Panas Cangar di Kota Batu ini yang akan selesai pada 2022, yang diharapkan menjadi pilihan wisatawan baik dalam dan luar negeri untuk berkunjung di OWA Cangar dan 9 OWA lainnya di Kawasan Tahura.

Saat ini, OWA di Tahura R Soerjo sedang masuk proses penawaran kerjasama dalam pengembangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, dalam pengelolaan OWA juga didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bentuk dorongan para milenial dari kalangan kampus, gubernur berkenan memberikan bantuan secara simbolis Bibit Tanaman kepada perwakilan Mahasiswa Unesa selaku Peserta KKN Tematik, serta penyerahan Simbolis Bantuan Sosial berupa pakaian seragam taktikal, sepatu safety anggota Masyarakat Peduli API (MPA) dan Paket Sembako untuk Relawan Tahura; dan Penyerahan Bantuan Pakaian Lapangan untuk tenaga Polisi Kehutanan dan Petugas Pengamanan Hutan (Pamhut).

Selain itu, juga dilakukan Launching Inovasi GAS MAS EKO (Galang Swadaya Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Tahura Raden Soerjo) sebagai upaya untuk membangun komitmen masyarakat sekitar Tahura Raden Soerjo pemanfaat air dalam pengelolaan dan pemulihan hutan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penanda tanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya perihal kegiatan Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur.

Kunjungan kegiatan pada hari ini dalam rangka yang masuk pada Kawasan Tahura Raden Soerjo yang berada dalam gugusan komplek pegunungan Arjuno-Welirang-Anjasmoro dengan luas 27.868,30 hektare, yang juga merupakan Daerah Tangkapan Air yang paling utama dari DAS Brantas yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat di 16 kabupaten/kota. [brj]

Pemkab Probolinggo Tetap Prioritaskan Tunjangan Guru Ngaji

SEPUTAR JATIM·November 29, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Probolinggo – Dalam dua tahun terakhir atau semenjak adanya pandemi Covid-19, kegiatan yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Probolinggo sedikit terganggu. Sebab, anggaran dalam kegiatannya terefokusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra setempat Didik Abdur Rohim mengatakan, pada tahun 2020 lalu, pihaknya masih memiliki anggaran sebesar Rp 1.533.972.000. Namun pada tahun ini, pihaknya hanya memiliki anggaran sebesar Rp 875 juta.

“Sehingga untuk membuat program-program baru itu terhambat lantaran anggarannya yang memang terbatas. Tahun ini saja hampir Rp 700 juta pengurangannya dari tahun lalu anggaran kami,” katanya.

Namun, dari peruntukan anggaran tersebut, salah satu yang menjadi prioritasnya ialah tunjangan terhadap guru-guru ngaji atau ustad di tiap-tiap musalla. Bahkan, tunjangan yang diberikan kepada para ustad tersebut mencapai Rp 350 ribu per orang.

“Jangankan menambah program, mempertahankan program agar tidak dikurangi nominalnya itu sulit dengan kondisi seperti ini. Tapi khusus guru ngaji ini kami benar-benar mempertahankan agar tetap ada anggarannya,” paparnya.

Menurutnya, sangat penting memberikan bantuan tunjangan kepada guru-guru ngaji. Pasalnya, musalla merupakan tempat awal mendidik anak untuk memahami ilmu-ilmu agama.

“Bisa ngaji, tahu tata cara ambil wudu’, salat itu kan yang pertama dari guru ngaji ilmunya. Termasuk orang-orang sukses saat ini kan belajar ngaji dan salatnya dari guru musalla. Jadi jangan lupakan peran guru ngaji. Makanya ketika ada refokusing anggaran, kami berusaha agar guru ngaji tetap dapat tunjangan,” ujarnya.

Didik mencatat, setidaknya saat ini ada ribuan guru ngaji yang mendapat tunjangan dari pihaknya meski hanya setahun sekali. Ia mengaku, tahun depan akan mencoba agar program tunjangan seperti ini bisa dikembangkan lagi. “Dari 325 desa dan lima kelurahan, itu kami ada data guru ngajinya. Paling banyak, dalam satu desa itu ada 15 guru ngaji yang kami perhatikan,” ungkapnya. (brj)

Tiga Kiai Sepuh dari Tiga Pesantren Dukung Muktamar NU 17 Desember 2021

SEPUTAR JATIM·November 28, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Surabaya – Tiga kiai sepuh dari tiga pesantren sangat berpengaruh di Jawa Timur mendukung penuh Rois Aam PBNU yang menginginkan pelaksanaan Muktamar NU digelar pada 17 Desember 2021.

“Dukungan para kiai ini untuk menjaga Marwah Rois Aam dan Marwah NU,” kata KH Anwar Iskandar, juru bicara Kiai Sepuh Jawa Timur, Minggu (28/11/2021).

Menurut pengasuh Pesantren Al Amin Kediri ini, Rois Aam adalah jabatan tertinggi di struktur Nahdlatul Ulama (NU). Menjaga Rois Aam sama halnya dengan mengawal martabat NU.

Tiga kiai sepuh yang mendukung penuh Rois Aam ini adalah KH Anwar Mansyur, Pengasuh Pesantren Lirboyo; kemudian KH Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pesantren Ploso dan KH Fuad Nur Hasan, Pengasuh Pesantren Sidogiri.

Sekadar diketahui sebelumnya Rois Aam PBNU KH Miftachul Ahyar mengeluarkan surat perintah kepada panitia untuk menggelar Muktamar NU pada 17 Desember 2021.

Perintah Rois Aam ini mendapatkan banyak dukungan di antaranya 27 Pengurus Wilayah NU serta beragam kelompok juga mendukung.

“Rois Aam tidak sendiri, para kiai dan banyak elemen berada di belakang Rois Aam,” ujarnya.

Berikut imbauan tiga Kiai Sepuh agar semua pihak tunduk dan patuh terhadap perintah Rois Aam untuk menggelar Muktamar 17 Desember 2021:

Kami mengimbau kepada seluruh warga NU khususnya PBNU sampai dengan Pengurus Ranting NU:

Senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan, persatuan serta mengedepankan akhlaqul karimah dalam mengelola jamiyah Nahdlatul Ulama khususnya menghadapi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama
Bersama-sama menghormati, mentaati dan mengawal keputusan yang diambil oleh PBNU, khususnya Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi Jamiyah NU sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU.

Demikian imbauan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.
Jawa Timur, 27 November 2021
Kami yang menghimbau:
1. KH Anwar Mansyur, Pengasuh Pesantren Lirboyo
2. KH Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pesantren Ploso
3. KH Fuad Nur Hasan, Pengasuh Pesantren Sidogiri. [brj]

Bupati Sidoarjo Terus Pacu Betonisasi, 25 Titik Ruas Rampung di Tahun 2021

SEPUTAR JATIM·November 28, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menargetkan program betonisasi di 25 titik ruas jalan selesai akhir tahun ini. Program betonisasi pun akan dilanjutkan di tahun depan dengan jumlah jalan yang akan dibeton makin banyak.

Ia mengatakan, betonisasi memang sudah menjadi keharusan untuk menanggulangi permasalahan jalan rusak karena Sidoarjo merupakan daerah delta yang diapit banyak sungai. Selain itu, potensi air laut pasang atau banjir rob yang rutin terjadi saat masuk musim penghujan menyebabkan jalan aspal banyak yang rusak dan berlubang.

“Setiap tahun anggaran yang dikeluarkan pemkab Sidoarjo untuk perbaikan jalan cukup tinggi, karenanya betonisasi jadi solusi untuk masalah ini. Tahun 2021 ada 25 ruas jalan yang kita beton, dan tahun depan (2022) betonisasi akan lebih masif lagi. Kita upayakan lebih banyak lagi ruas jalan yang dibeton,” ujar Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati ketika mendatangi lokasi proyek betonisasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Minggu (28/11/2021).

Rusaknya jalan aspal mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat, jalan rusak juga menjadi salah satu penyebab potensi pengendara terjatuh, terutama kendaraan roda dua.

Ia menambahkan, meluapnya air sungai dan jalan yang tidak dilengkapi drainase menjadi sebab rusaknya jalan aspal. Oleh sebab itu Bupati alumni Fisip Unair menginstruksikan ke Dinas PU BM SDA agar setiap membuat perencanaan proyek jalan betonisasi harus dilengkapi drainase.

“Setiap tahun selalu ada perbaikan jalan aspal yang rusak. Penyebabnya karena terkena genangan air. Ini yang menyebabkan anggaran pemeliharaan jalan sangat besar di Sidoarjo. Perlahan tapi pasti kita akan potong itu, dan secara bertahap kita akan perbaiki jalan-jalan di Sidoarjo agar lagi dengan perbaikan yang berbeda, yang sebelumnya aspal berganti menjadi menjadi beton,” katanya.

“Terutama jalan di daerah yang sering terjadi Gedangan air akan dipercepat perbaikan jalan beton. Bukan untuk apa-apa, dan untuk siapa tapi semua untuk warga Sidoarjo agar mendapatkan pelayanan fasilitas transportasi dengan jalan yang memadai,” pungkasnya. [brj]

Pelanggan Menunggak, PDAM Bangkalan Rugi Rp 2,1 Miliar

LENSA MADURA·November 28, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Bangkalan – Sebanyak 1.100 pelanggan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) menunggak bayar iuran bulanan. Namun hingga kini hanya 159 sambungan pelanggan yang diputus.

Plt Direktur PDAM Bangkalan Joko Supriyono menyebutkan, adanya tunggakan itu merugikan pihak PDAM. Sebab, akibat pelanggan tak membayar iuran pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 2,1 miliar.

“Dari jumlah pelanggan yang menunggak itu jika dinominalkan sebanyak Rp 2,1 miliar,” ungkapnya, Minggu (28/11/2021).

Ia juga mengatakan, dari ribuan pelanggan yang menunggak, tak hanya membayar iuran selama dua atau tiga bulan namun hingga dua tahun. Sehingga, sambungan diputus sementara sampai pelanggan membayar kembali.

“Iya, hanya diputus sementara tidak permanen. Pemutusan itu juga tidak serta merta namun melalui proses teguran lisan hingga tertulis,” tambahnya.

Dikatakan, pihaknya saat ini mengajukan bantuan keringanan pada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemutihan. Sehingga, pelanggan yang menunggak tak perlu membayar denda dan cara tersebut dinilai dapat meringankan beban pelanggan.

“Itu berlaku bagi semua pelanggan. Saat ini ada 24.000 pelanggan dan yang menunggak 1.100 itu. Namun jika tahun ini tidak membayar juga, maka akan kami putus semuanya dari jumlah 1.100 tersebut,” jelasnya.

Ia berharap, para pelanggan yang menunggak segera melunasi tagihan tersebut. Sehingga tidak ada pemutusan sambungan yang berdampak pada kesulitan mendapat aliran air bersih.

“Kami sudah melakukan pelayanan dengan baik, sebaiknya tunggakan segera diselesaikan agar tidak menjadi beban,” tandasnya. [brj]

Denni Puspa: Pencabutan Penerima Kartu Prakerja Turun 81 Persen

SEPUTAR JATIM·November 28, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Hingga akhir November 2021, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat jumlah penerima Kartu Prakerja yang dicabut pada 11 gelombang pada tahun ini sebanyak 86.878 orang. Jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan dengan catatan pencabutan peserta pada 11 gelombang pertama Kartu Prakerja pada 2020 yang mencapai 478.619 orang.

Pasal 20 ayat 2 dan 3 pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11/2020 menyebut bahwa penerima Kartu Prakerja wajib memilih pelatihan pertama tidak lebih dari 30 hari sejak mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai Penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana. Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan pelatihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya.

“Kami bersyukur, pada tahun ini jumlah kepesertaan penerima Kartu Prakerja yang dicabut karena tak kunjung mengikuti pelatihan pertama turun drastis, hingga 81 persen,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Khusus untuk Gelombang 22 Kartu Prakerja atau gelombang terakhir yang dibuka pada tahun ini, Denni mengingatkan, hari terakhir untuk membeli pelatihan jatuh pada 30 November 2021.

“Kami mengingatkan Sobat Prakerja, khususnya peserta Gelombang 22, bahwa batas pembelian pelatihan Kartu Prakerja untuk menghabiskan saldo pelatihan ada pada 30 November 2021 dan batas penyelesaian pelatihan pertama Kartu Prakerja pada 4 Desember 2021,” katanya.

Denni Purbasari menekankan, Kartu Prakerja memang berbeda dengan program pemerintah lain di masa pandemi, termasuk pada bantuan-bantuan sosial lainnya. Selain 100 persen digital, program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja Indonesia ini punya karakteristik khusus yakni sifatnya ‘cash plus’.

“Beda dengan program perlindungan sosial yang lain, Program Kartu Prakerja ini memberi cash plus, di mana insentif uang diperoleh setelah pelatihan. Jadi ada aspek pengembangan human capitalnya,” terangnya.

Saat ini Program Kartu Prakerja menawarkan 571 pelatihan yang disediakan oleh 181 lembaga pelatihan yang memenuhi syarat melalui 7 platform digital. Dari 22 gelombang pendaftaran yang dibuka sejak 11 April 2020, telah ditetapkan sebanyak 11,4 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. [brj]

Bupati Bangkalan Ra Latif Dampingi Kapolda Pantau Vaksinasi di Ponpes Ar Rowiyah

LENSA MADURA·November 27, 2021November 29, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Vaksinasi serentak dilakukan di Jawa Timur (Jatim) kemarin (27/11). Di Kabupaten Bangkalan, vaksinasi serentak itu difokuskan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ar Rowiyah, Desa Mancengan, Kecamatan Modung.

Vaksinasi yang diikuti ratusan santri itu dihadiri langsung Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta. Alumnus akpol 1992 itu didampingi Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron beserta anggota forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, capaian vaksinasi di Kabupaten Bangkalan sudah 41 persen. Upaya percepatan saat ini terus dilakukan oleh tiga pilar. Yakni TNI-Polri dan Pemkab Bangkalan.

”Semaksimal mungkin kami bersama TNI-Polri berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, kiai, dan kepala desa agar target segera tercapai,” ucapnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan itu berharap peran serta media massa untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan vaksinasi. Sebab, pemerintah pusat telah menyediakan vaksin secara cuma-cuma.

”Vaksinnya sudah ada, mari kita manfaatkan program vaksinasi dengan baik,” kata pria yang biasa disapa Ra Latif itu.

Vaksinasi yang dilakukan di Ponpes Ar Rowiyah menyasar 600-700 orang. Ke depan diharapkan semakin banyak warga yang bersedia melakukan vaksinasi. Sehingga, target terbentuknya kekebalan komunal terbentuk.

”Stok vaksin sampai saat ini masih aman,” imbuh Ra Latif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein menyampaikan, capaian vaksinasi di Bangkalan masih menjadi atensi bersama. Sebab, terendah untuk di wilayah aglomerasi Surabaya. Meski begitu, satgas Covid-19 Bangkalan terus berupaya mendongkrak capaian vaksinasi.

”Kedatangan Bapak Kapolda sebagai dukungan dan motivasi kepada petugas nakes dan masyarakat untuk terus menggelorakan semangat vaksinasi,” tandasnya. ram

Eri Cahyadi: Semua Perizinan Melalui Aplikasi SSW!

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkenalkan Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang dapat mengakomodir semua perijinan di Kota Surabaya. Melalui SSW Alfa ini, semua perijinan di Surabaya dipastikan harus melalui aplikasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebenarnya SSW Alfa ini meneruskan yang sudah ada sekaligus menyempurnakan SSW yang sudah ada sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa aplikasi ini sudah diujicobakan dan dalam waktu dekat akan segera dilaunching, dan mulai Senin sudah bisa digunakan oleh warga.

“Jadi, ke depan tidak ada lagi perijinan yang tidak melalui aplikasi. Semua perijinan harus melalui aplikasi SSW Alfa ini, di sini sudah lengkap semuanya,” kata Eri di ruang kerjanya, Balai Kota Surabaya, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya dengan adanya aplikasi ini, maka mengurus perijinan di Surabaya tidak perlu pindah-pindah seperti dulu lagi. Ia mencontohkan dulu kalau mau ngurus mal atau hotel, pertama harus mengajukan Amdal, lalu mengajukan izin drainase, baru setelah itu memasukkan IMB-nya, dan baru mengurus ijin pariwisatanya. “Sekarang tidak boleh lagi seperti itu,” tegasnya.

Saat ini kalau ada investasi yang mau masuk ke Surabaya, seperti mal atau hotel, mereka cukup mengajukan semua persyaratannya melalui aplikasi ini dan masuknya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. Setelah mengajukan semua dokumen persyaratannya, lalu akan diundang untuk menjelaskan berkas-berkas yang sudah dimasukkan itu.

“Nah, saat diundang itu berbagai dinas pemkot duduk berbaris, mulai dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Surabaya. Di Forum itu investor ini diminta menceritakan atau menjelaskan detail investasinya itu, mulai dari berapa lantai, drainasenya bagaimana dan pengaturan arus lalu lintasnya bagaimana dan sebagainya,” kata dia.

Apabila ada berkas yang masih kurang, maka dalam forum itu membuat berita acaranya, sehingga si investor ini harus melengkapi kekurangan berkas persyaratannya. Setelah kekurangannya dimasukkan ke dalam aplikasi, dan tim pemkot sudah menyampaikan oke, maka akan segera keluar semua perijinannya dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Jadi, cukup satu kali pertemuan untuk membahas secara garis besarnya. Setelah oke, baru keluar semua perijinannya, Dinas Cipta Karya mengeluarkan IMB-nya, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengeluarkan ijin drainasenya, Dishub keluarkan izin lalinnya, sehingga tidak perlu ada pertemuan lagi,” tegasnya.

Selain perijinan dalam investasi, Eri juga mencontohkan perijinan permasalahan tanah yang biasanya ditangani oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Bahkan, ia menjelaskan bahwa ada pihak yang bilang kalau perijinannya lama atau ijin pemakaian tanahnya lama.

“Jadi, setiap ada masalah, silahkan langsung bisa dicek di aplikasi SSW Alfa ini. Setelah dicek, ternyata pajaknya belum dibayar, bagaimana mau keluar ijinnya kalau pajaknya belum dibayar,” ujarnya.

Eri juga memastikan bahwa ketika ada yang mengajukan perijinan, akan diketahui prosesnya sampai dimana, mulai dari stafnya siapa, naik ke Kasi berapa hari, naik ke Kabid berapa hari, naik ke sekretaris berapa hari, hingga naik ke kepala dinas berapa hari. Makanya, ia memastikan bahwa semua ini sangat berhubungan dengan kecepatan jajaran pemkot.

“Ketika ada salah satu staf yang bleset, maka hubungannya sama tunjangan kinerja, sehingga tunjangannya bisa turun. Jadi, semuanya harus cepat berpikir. Kalau pun ada ijin yang diminta lengkapi, maka alasannya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sekali lagi, kalau ada yang bilang perijinan itu lamban, silahkan buka saja di aplikasi ini,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini, maka perijinan di Kota Surabaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Bahkan, ia juga berharap dengan adanya kemudahan perijinan ini, maka investasi yang masuk ke Kota Surabaya akan terus mengalir ke depannya. “Tentunya, dengan kemudahan perijinan ini, akan berpengaruh pada investasi yang masuk ke Surabaya,” pungkasnya. (brj)

Bursa Calon Ketua PCNU Gresik Bermunculan Jelang Konfercab

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Gresik – Bursa calon ketua umum PCNU Kabupaten Gresik terus bermunculan menjelang Konferensi NU Cabang (Konfercab) Gresik pada 5 Desember 2021.

Melihat situasi yang sangat dinamis itu, ditambah lagi dengan suasana menjelang Muktamar NU di Lampung. Para Gus (putra Kiai) dan alumni pondok pesantren di Gresik tergerak untuk turut menjaga kondusifitas jamiyah.

Para Gus dan Alumni Pesantren sengaja menemui Kiai Mulyadi, Sabtu (27/11). Rombongan tersebut menyampaikan tujuanya agar pimpinan PP Darul Ihsan Menganti, Gresik agar bersedia dicalonkan sebagai Ketua PCNU Gresik di Konfercab nanti.

“Kami dan teman-teman sangat yakin Kiai Mulyadi adalah pilihan yang tepat untuk menahkodai NU Gresik kedepan bersama Kiai Makhfud sebagai Rois Syuriah. Apa yang kami lakukan juga bagian dari mengamankan amanah dari KH. Masbuhin Faqih,” ujar Gus Suhaili alumni Pondok Alfadlu Kaliwungu yang juga Rois Syuriah MWC NU Manyar, Gresik, Sabtu (27/11/2021).

Dari rombongan itu terdapat H. Zainul Huda (Putra Kiai Masbuhin), Gus Saifuddin dari Wringinanom, dan beberapa alumni Pesantren Suci, Langitan dan Tambakberas.

Sementara itu, Kiai Mulyadi merasa terhormat mendapat kunjungan silaturrahim para Gus dan Alumni pesantren di kediamannya. Menurutnya, ini pertanda baik bagi masa depan jam’iyah dan jamaah saat para Gus dan Alumni Pondok terlibat aktif di NU.

“Gus Gus itu penjaga gawang jamiyah NU, agar khidmah di NU itu tidak diukur dengan materi apalagi kekuasaan. Saya sendiri sebenarnya lebih nyaman ngaji bersama santri-santri, tapi karena amanah Kiai-kiai sepuh termasuk Kiai Masbuhin dan sekarang panjenengan semua, saya manut, manut kiai,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, para Gus dan alumni itu melakukan pembacaan Rotib Al-Haddad dan Maulid Nabi dipimpin Ustad Nanang Abdillah. Semua ditujukan untuk para Muassis NU dan kesuksesan pelaksanaan Konfercab NU Gresik mendatang. [brj]

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Surabaya – Pemprov Jatim mendapatkan dua penghargaan pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Jatim mendapatkan peringkat pertama pada dua kategori.

Dua penghargaan itu, yakni Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dan Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan seterusnya.

“Ini akan menjadi bagian penting untuk melompat berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kinerja yang makin meningkat, dengan lompatan lompatan sesuai dengan percepatan transformasi digital,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga tampak senang, lantaran bukan hanya Jatim yang mendapatkan penghargaan, tetapi sejumlah kabupaten/kota juga menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Saya rasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja, yang terus lebih meningkat,” katanya.

“Sehingga, seluruh proses yang kita lakukan ini, yang harus terus melakukan improvement, inovasi, bagaimana meningkatkan kreatifitas, terutama ada proses di semua stakeholder, dari mulai pimpinannya juga I have to open mind, yang dibawa juga,” imbuhnya.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana ditemui usai memberikan penghargaan di Grahadi mengatakan, BKN sangat menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang ditunjukkan oleh Provinsi Jatim.

Menurutnya, penghargaan tersebut adalah bukti ikhtiar dan upaya dari masing-masing instansi. “Baik provinsi dan kabupaten, untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Dan, kinerja pemerintahan itu bisa meningkat, kalau ASN-nya juga tidak perlu memikirkan administrasinya,” ujarnya.

Bima Haria berharap, pemberian penghargaan ini, dapat memacu daerah daerah lain, juga provinsi lain, dan juga kabupaten/kota lain di Jatim, untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintahan.

“Pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Itu juga perlu bersama-sama meningkatkan kinerjanya agar kinerja nasional itu bisa terbangun dan meningkat,” tambahnya.

“Jadi, kami sekali lagi perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa Timur, yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun birokrasi,” pungkasnya.

Berikut rincian daftar penerima penghargaan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Kabupaten Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemerintah Kabupaten Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kota Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (brj)