https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

November 2021 – Page 11 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

IFRA Expo 2021 Memajukan Industri Waralaba, Lisensi dan UMKM Indonesia

IFRA Expo 2021 Memajukan Industri Waralaba, Lisensi dan UMKM Indonesia

Nusantara7.com, Jakarta – Gelaran pameran waralaba dan lisensi IFRA Hybrid Business Expo in Conjunction with Indonesia Licensing Expo 2021 resmi dibuka pada Jumat (12/11).

IFRA 2021 digelar Dyandra Promosindo bersama dengan Asosiasi Franchise (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) hadir dengan konsep hybrid. Di mana penyelenggaraan offline pada 12-14 November 2021 di Jakarta Convention Center dan penyelenggaraan secara online mulai 12-30 November 2021 melalui platform https://www.ifra-virtualexpo.com/.

Pameran secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Oke Nurwan; Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh; Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia, Susanty Widjaja. Pembukaan disaksikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Teten Masduki, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Rizki Handayani dan Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar. Pameran yang menampilkan ratusan peluang bisnis waralaba ini berlangsung mulai Minggu, 14 November 2021.

Dalam sambutannya di IFRA Hybrid Business Expo 2021 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki menyatakan, IFRA sebagai platform yang senantiasa mengambil peran memajukan sektor bisnis waralaba & lisensi serta membuka peluang bagi UMKM Indonesia agar dapat mengakses pasar lebih luas.

Saat ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tengah mempersiapkan transformasi UMKM masa depan yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. “Maka dari itu, intelektual properti dan lisensi menjadi aspek penting dalam memastikan UMKM terlindungi serta terakui haknya. Disisi lain aspek waralaba merupakan elemen penting dalam meningkatkan skalabilitas usaha demi percepatan terwujudnya UMKM naik kelas. Semoga kegiatan ini dapat melahirkan beragam inovasi serta menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan dalam upaya bersama mengembangkan UMKM dan kesejahteraan Indonesia secara luas,” ucapnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Oke Nurwan turut menyampaikan, dalam dua tahun terakhir ini, hampir seluruh lini bisnis tak luput terdampak Covid 19, termasuk waralaba. Namun dengan semangat untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang serba sulit, pihaknya optimis bisnis waralaba dapat tetap bertahan.

“Tantangan pengembangan bisnis yang telah kita hadapi selama 2 tahun terakhir, menjadi isu yang tidak lagi asing bagi dunia usaha saat ini. Bagi waralaba, keterbatasan selama menjalankan pengembangan bisnis, terutama dalam menarik investor baru untuk menjalin kemitraan, menjadi sangat terbatas karena banyaknya penyesuaian kebijakan interaksi fisik yang melibatkan masyarakat luas,” ucapnya.

Berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha waralaba 2020 yang telah diolah, menunjukkan bahwa waralaba telah berkontribusi sebesar 1,9% terhadap PDB Indonesia di tahun 2020. Total gerai yang berhasil dibuka dan dioperasikan mencapai 93.732 gerai, sehingga dapat menyerap sebanyak 628.622 tenaga kerja. Omset yang tercipta secara keseluruhan melalui waralaba di tahun 2020 adalah sebesar Rp54,4 miliar.

Melalui pameran ini dapat mengembalikan gairah usaha waralaba bahkan meningkatkan kapasitas dan skala usaha waralaba Indonesia, serta membuka peluang untuk melebarkan sayap kemitraan yang lebih luas lagi dan pameran ini menjadi pembuktian komitmen dimana penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam interaksi secara fisik, dapat disandingkan dengan upaya memperluas pengembangan bisnis waralaba dalam menarik investor baru secara temu fisik maupun virtual.Selanjutnya Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19 secara konsisten tetap menyelenggarakan IFRA Hybrid Business Expo 2021. Hal ini merupakan implementasi dari strategi Kemenparekraf yakni adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan atau CHSE, melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta kolaborasi yang baik antara stakeholder yang terlibat dalam kegiataan ini.

Pandemi Covid 19 dapat menjadi titik awal pembenahan sektor MICE di Indonesia agar mampu bersaing dengan dunia internasional. “Oleh karena itu saya berharap penyelenggaraan pameran ini dapat menjadi contoh dengan penerapan new normal yang kreatif dan efektif sebagai upaya untuk terus mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan mampu menggerakkan perekonomian di Indonesia dan membantu menghidupkan sektor pameran,” ucapnya.

Selama pameran offline, IFRA Hybrid Business Expo 2021 akan menghadirkan program-program pendukung terbaik. Di antaranya adalah Business Matching, Offline Booth, Classroom, Celebpreneur Talkshow, Interactive Quiz, Lucky Draw, Stage Performance, Retiree’s Seminar, The 5th IFBCC, Meet The Experts, IFRA Awarding & Gathering dan IFRA Webinar Series.

Pameran dibuka mulai pukul 10.00 – 20.00 WIB ini akan melakukan pembatasan usia pengunjung yakni berusia antara 13 – 59 tahun. Para pengunjung wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak.

IFRA menyiapkan fasilitas area mencuci tangan di berbagai titik, menggunakan pembatas kaca di tiap meja peserta atau lounge, menyiapkan tim medis dan tim tracing covid-19. Dengan menargetkan pengunjung sebanyak 15.000 pengunjung dan target 500 miliar, IFRA Hybrid Business Expo diharapkan menjadi salah satu pemacu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Pameran yang mengangkat tema “Sustaining & Accelerate Your Business Growth Through Local and Global Market” diikuti oleh 150 peserta dari 250 brand. Hadirnya IFRA diharapkan menjadi salah satu peluang sekaligus pengembangan bisnis waralaba dan lisensi dalam upaya membuka lapangan pekerjaan, pemulihan perekonomian serta mendorong usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) untuk memasarkan produk dan mengembangkan lini usahanya. sind

BPS: Mobilitas penduduk pada Oktober 2021 alami perbaikan

BPS: Mobilitas penduduk pada Oktober 2021 alami perbaikan

Nusantara7.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa mobilitas penduduk pada Oktober 2021 mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan September 2021, yang salah satunya tercermin dari penurunan aktivitas di rumah dan naiknya mobilitas di beberapa tempat umum.

“Untuk aktivitas di rumah sudah mulai ada penurunan, di mana September angkanya 6,3 persen dan Oktober 5 persen. Artinya, mobilitas atau aktivitas di rumah semakin menurun,” kata Kepala BPS Argo Yuwono saat menggelar konferensi pers secara virtual, Senin.

Sebaliknya, lanjut Argo, aktivitas di tempat perdagangan dan rekreasi mengalami perbaikan bahkan lebih tinggi daripada kondisi normal yang angkanya 4,3 persen.

“Demikian juga untuk aktivitas di tempat belanja dan kebutuhan sehari-hari, itu meningkat dibanding September 2021, yang angkanya pada Oktober 24,6 persen. Dan itu lebih tinggi dari kondisi normal di 2020,” ujar Argo.
 

Sedangkan, aktivitas di taman juga mulai lebih tinggi dari kondisi normal. Sementara untuk tempat transit dan tempat kerja, mobilitas masyarakat terlihat mengalami perbaikan meskipun belum kembali pada kondisi normal, yakni sebagaimana Januari, Februari 2021 sebagai patokan pada kondisi Oktober 2021.

Dengan membaiknya mobilitas penduduk, lanjut Argo, maka akan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi.

Harapannya, dengan mobilitas penduduk yang terjaga, maka aktivitas ekonomi akan semakin baik sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Dari catatan mobilitas tersebut, Argo mengimbau agar BPS di seluruh provinsi tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Hal tersebut mengingat di berbagai negara, seperti Singapura dan Eropa, tengah memasuki gelombang COVID-19 baru yang juga tentunya akan berdampak pada pemulihan ekonomi di masing-masing negara.

“Jadi ini adalah capaian baik terkait pemulihan kesehatan, dan kita wajib menjaganya ke depan sehingga ke depan pemulihan ekonomi bisa dilakukan,” ujar Argo. ant

Tumbuh 53 Persen, Oktober 2021 Ekspor RI Capai Rp312 Triliun

Tumbuh 53 Persen, Oktober 2021 Ekspor RI Capai Rp312 Triliun

Nusantara7.com, Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan nilai ekspor Oktober 2021 mencapai USD22,03 miliar atau setara Rp312 triliun. Angka tersebut naik 53,35 persen year on year (yoy) dan secara month to month (mtm) tumbuh 6,98 persen.

Menurut dia ekspor migas dan non-migas di Oktober 2021 mencapai USD1,03 miliar naik 9,91 persen dibandingkan September 2021. Sedangkan ekspor non migas tercatat sebesar USD21 miliar naik 6,75 persen dari bulan September 2021.

“Sedangkan jika dibandingkan ekspor Oktober 2021 dengan ekspor Oktober 2020 (yoy) tumbuh cukup tinggi 53,35 persen. Kalau kita pilah migasnya secara yoy meningkat 66,84 persen dan non migas meningkat 52,75 persen yoy,” ungkap Margo saat konferensi pers virtual, Senin(15/11/2021).

Secara keseluruhan, Margo merinci kinerja ekspor di 2021 lebih baik dibandingkan 2019 dan 2020. Secara perkembangan, kinerja ekspor non migas 2021 dapat disimpulkan lebih baik dari dua tahun sebelumnya.

Peningkatan terbesar ekspor non migas Oktober 2021 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebanyak USD823,3 juta atau 26,59 persen. Sementara penurunan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar USD105,5 juta atau 10,04 persen.

Baca Juga: Benarkah Utang RI Rp6.711 Triliun Sudah Izin ke Rakyat? Cek Fakta Berikut

“Kinerja ekspor kita secara total dan non migas di 2021 ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Semoga kinerja ekspor bisa dipertahankan di tahun-tahun ke depan supaya berdampak kepada pemulihan ekonomi di Indonesia,” jelas Marg. sind

 

Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Urai kemacetan, kejar target hibah lahan flyover Aloha tuntas 2022

Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Urai kemacetan, kejar target hibah lahan flyover Aloha tuntas 2022

Nusantara7.com, Sidoarjo  – Pemkab Sidoarjo terus mematangkan rencana pembangunan jalan layang (flyover) kawasan Aloha, Waru. Salah satu langkah memulainya adalah hibah lahan milik TNI AL yang akan dibangun flyover. Pemkab Sidoarjo telah dua kali bertemu dengan jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V untuk membahas hal itu.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, proses hibah lahan seluas sekitar 1,2 hektar itu diupayakan selesai 2022. Sekitar 80 persen lahan yang akan dibangun flyover Aloha merupakan tanah milik TNI AL.

“Kami sudah beberapa kali ketemu dengan Lantamal V. Koordinasi berjalan dengan baik. Kami berterima kasih atas dukungan TNI AL. Prosedur hibah lahan akan kami tempuh, mohon doa semoga lancar,” ujar Muhdlor, Senin.

“Insya Allah kami upayakan serah terima lahan selesai 2022, langsung dilanjut pembangunan oleh Kementerian PUPR dan diharapkan selesai 2024,” katanya.

Dia mengatakan, pembangunan flyover diharapkan bisa mengurai kemacetan. Mobilitas orang dan barang akan semakin lancar, sehingga menggerakkan perekonomian Sidoarjo.

“Flyover Aloha adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga bisa mengurai kemacetan. Sekaligus ini upaya mendorong pemulihan ekonomi dengan semakin lancarnya pergerakan orang dan barang,” ujarnya.

Bupati Muhdlor sendiri telah bertemu Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono Hadi beberapa waktu lalu.

“Kami atas nama masyarakat Sidoarjo meminta izin kepada Komandan Lantamal V Surabaya, supaya sebagian lahan milik Lantamal V Surabaya bisa diberikan untuk pembangunan flyover ini,” ujar Muhdlor.

Pihak Lantamal V Surabaya yang diwakili Kolonel Lindri saat rapat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo pada pekan lalu menyampaikan aturan atau prosedur pengajuan hibah lahan milik TNI AL.  Prosedur yang harus dilakukan, Pemkab Sidoarjo membuat surat pengajuan permintaan hibah ke Lantamal V Surabanya dan untuk selanjutnya akan diproses ke tingkat atas.

Lindri mengatakan, prinsipnya proses hibah mengikuti aturan yang ada jangan sampai menyalahi prosedur yang bisa berakibat merugikan negara. “Jadi mengikuti prosedur, supaya tidak akan sampai merugikan negara,” ujarnya.

Kementerian PUPR yang bertanggung jawab terhadap desain dan konstruksi pada pertemuan itu memaparkan di bundaran Aloha nanti dibangun dua flyover. Satu ruas arah Surabaya menuju Sidoarjo, dan ruas dua Sidoarjo menuju Surabaya.

“Ada dua Fly Over yang akan menampung 2 arah dari Sidoarjo-Surabaya atau sebaliknya, dan ke Juanda yang mengakomodasi semua pergerakan di sekitar Aloha,” papar Hendra, Perwakilan dari Kementrian PU PR.

Proyek flyover Aloha dibangun memakai anggaran APBN dengan rencana dimulai tahun 2023 – 2024. Untuk urusan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. Termasuk rumah tangga terdampak ada 51 Kepala Keluarga dan luas lahan 12.284.91 m2. Pembebasan lahan sawah seluas 450 m2 juga menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo.

Bangunan lain yang terkena dampak yakni PDAM Sidoarjo dan Surabaya, Instalasi Telkom, Instalasi PLN, ATM Bank Mandiri, BNI Maspion dan jembatan penyeberangan.

“Kita terus proses semua pembebasan lahan,” papar Muhdlor. ant

Surplus neraca perdagangan menopang Rupiah menguat Senin ini

Surplus neraca perdagangan menopang Rupiah menguat Senin ini

Nusantara7.com, Jakarta  – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin, berpeluang menguat ditopang surplus neraca perdagangan Oktober 2021 yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rupiah menguat 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.255 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS.

“Pasar hari ini akan menunggu publikasi data neraca perdagangan bulan Oktober 2021, yang diperkirakan masih tetap surplus cukup besar sekitar 3,9-4 miliar dolar AS,” kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Rully, kemungkinan akan ada kenaikan impor karena membaiknya data ekonomi, namun surplus tersebut dinilai masih tergolong tinggi.

Selain itu, rupiah juga akan ditopang oleh prospek ekonomi Indonesia ke depan yang cukup baik.

“Namun memang risiko akan banyak dari sisi global, dengan inflasi AS dan sentimen tapering,” ujar Rully.

Sementara itu, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air pada Minggu (14/11) kemarin mencapai 339 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus.

Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 15 kasus sehingga totalnya mencapai 143.659 kasus.

Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 503 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 9.018 kasus.

Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 130 28 juta orang dan vaksin dosis kedua 84,16 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.

Rully mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.208 per dolar AS hingga Rp14.275per dolar AS.

Pada Jumat (12/11), rupiah ditutup menguat 59 poin atau 0,41 persen ke posisi Rp14.219 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS. ant
 

DJKN: 5 tahun terakhir nilai pokok lelang capai Rp101,09 triliun

DJKN: 5 tahun terakhir nilai pokok lelang capai Rp101,09 triliun

Nusantara7.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai pokok lelang mencapai Rp101,9 triliun dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang Rp2,24 triliun dalam lima tahun terakhir.

“Kinerja lelang dalam lima tahun terakhir ini memang menunjukkan hasil yang membanggakan,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara secara daring di Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari peran seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) lelang dalam mendukung optimalisasi capaian kinerja lelang DJKN.

Lelang merupakan salah satu tugas dan fungsi lain dari DJKN di samping mengelola barang milik negara (BMN) dengan peran aktif dalam perekonomian nasional.

Tak hanya mengemban fungsi sebagai sarana pemindahtanganan BMN dan sumber penerimaan negara, Rionald berpendapat lelang juga menjadi solusi bagi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan.

“Selain itu lelang turut membantu menyelesaikan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui lelang barang agunan, serta membantu menggerakkan roda perekonomian,” tambahnya.

Ia menyampaikan minat masyarakat terhadap lelang khususnya lelang sukarela pun semakin meningkat, dengan objek yang ditawarkan kian bervariasi mulai dari motor, mobil, hingga produk-produk UMKM melalui penyelenggaraan kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM tahun 2021.

Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi produk UMKM dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, serta menjadi upaya DJKN dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. atn

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. (ant)

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

Nusantara7.com, Jakarta  – Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri dari pada kasus formula E.

“Mesti prioritaskan kasus seperti bisnis ‘PCR’, ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas,” kata Refly di JaKarta, Minggu.

Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.

“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly.

Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.

“Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia.

Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi.

“Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu ‘fair’ pilpresnya,” ujar Refly menegaskan. (ant)

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya  – Stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Surabaya, Jawa Timur, didorong menyediakan ruang pameran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani di Surabaya, Senin, mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa stakeholder yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan menyiapkan ruang pameran produk UMKM.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di Kota Surabaya,” kata istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Adapun stakeholder yang sudah menyediakan ruang pameran UMKM meliputi PT. Susanti Megah yang sudah menyediakan stan gratis untuk UMKM di kantin perusahaan di Kecamatan Asemrowo Surabaya sejak 21 Oktober 2021.

Selain itu, Kaza Mal Surabaya yang menyediakan ruang untuk Pameran UMKM kolaborasi tiga keacamatan meliputi Kecamatan Tambaksari, Simokerto dan Kenjeran yang telah digelar di Main Atrium Kaza Mal Surabaya pada 8-14 November 2021.  Ada sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti pagelaran Pameran UMKM Kolaborasi 3 Kecamatan, dengan mempamerkan produk kuliner, busana, dan kerajinan.

“Inilah saatnya kita untuk bergerak bersama dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya. Untuk pelaku UMKM harus tetap semangat, harus terus berinovasi dengan produknya. Ayo semangat memproduksi, dan ayo berjuang sama-sama,” katanya.

Disisi lain, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya ini juga berharap, kolaborasi stakeholder dengan pemkot ini bisa dicontoh oleh daerah lainnya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, untuk para stakeholder yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menyediakan ruang untuk para pelaku UMKM, agar bisa menggelar pameran di dalam mal.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri, tanpa kolaborasi stakeholder yang lain. Kami juga mengimbau kepada pemilik mal yang lain, yang mau membuka diri atau mau berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan tempat di mal kepada UMKM,” katanya. (ant)

Juara Umum Kompetisi Sains Nasional Diraih Jatim Kedua Kalinya

Juara Umum Kompetisi Sains Nasional Diraih Jatim Kedua Kalinya

Nusantara7.com, Surabaya – Kali kedua tim Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jawa Timur Juara Umum. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras para guru, orang tua, dan peserta didik di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan dalam meraih predikat tersebut.

KSN Merupakan event yang digelar Pusat Prestasi Nasional (PPN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Event yang pertama kali digelar pada 2002 itu diberinama Olimpiade Sains Nasional (OSN). Ajang yang sangat bergengsi bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Sejak event dicetuskan, Jawa Timur baru dua kali meraih juara umum. Yakni pada 2020 dan tahun ini. Gubernur Khofifah berharap prestasi ini terus dipertahankan. “Semua ini tidak bisa diraih tanpa sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik,” katanya.

Pada KSN 2021 ini, Jatim memboyong 83 medali. Rinciannya emas 29 medali, perak 29 medali dan perunggu 25 medali. Perolehan ini mengungguli DKI Jakarta yang berada di peringkat dua. Yalni emas 21 medali, perak 28 medali, dan perunggu 25 medali. Peringkat berikutnya Jawa Barat dengan peroleha emaa 11 medali, perak 15 medali dan perunggu 26 medali. Lalu Provinsi Riau dengan raihan emas 8 medali, perak 5 medali, perunggu 14 medali. Dan berikutnya Banten dengan raihan emas 6 medali, perak 23 medali, perunggu 20 medali, terakhir Jawa Tengah dengan raihan emas 6 medali, perak 21 medali, dan perunggu 34 medali.

Prestasi ini merupakan kado peringatan Hari Guru yang jatuh pada 25 November mendatang. Peran guru dalam memajukan dunia pendidikan sangat besar. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh besar pada kegiatan belajar mengajar. “Namun, semangat para guru yang luar biasa mempu menghantarkan anak didiknya meraih prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.

Kemajuan dunia pendidikan juga termasuk dalam program besar Gubernur Khofifah, yakni Jatim Cerdas. Mantan Menteri Sosial itu memiliki komitmen besar dalam mengembangkan dunia pendidikan dan prestasinya di Jawa Timur. Kemajuan itu sudah terwujud dengan berbagai pencapaian yang positif. Salah satunya, Jawa Timur juga meraih predikat lulusan SMA, SMK, dan sederajat terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

Sejalan dengan ajakan Presiden RI Joko Widodo untuk memajukan Indonesia dengan mewujudkan SDM unggulan dan berkualitas. Pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting. Sebab pendidikan merupakan modal utama dalam membentuk SDM unggulan dan berkualitas.

Penguatan dunia pendidikan harus dilaksanakan bersama. Tidak bisa mengedepankan ego sektoral. Sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik sangat dibutuhkan. Pemerintah provinsi juga memiliki program pengembangan kompetensi bagi para guru di Jawa Timur. Khofifah berharap para guru bisa memanfaarkan program tersebut.

Peran orang tua juga sangat penting. Sebab, interaksi anak didik dengan guru terbatas oleh waktu. Orang tua memiliki durasi interaksi dan sosialisasi dengan anak didik cukup panjang. Sinergi antar pihak akan mewujudkan kemajuan pendidikan dan mendorong terwujudkan SDM unggulan yang berkualitas “Saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas perestasi ini, mari terus bersinergi dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur,” ungkap dia. (brj)