November 15, 2021 – Page 2

DJKN: 5 tahun terakhir nilai pokok lelang capai Rp101,09 triliun

NASIONAL·November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai pokok lelang mencapai Rp101,9 triliun dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang Rp2,24 triliun dalam lima tahun terakhir.

“Kinerja lelang dalam lima tahun terakhir ini memang menunjukkan hasil yang membanggakan,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara secara daring di Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari peran seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) lelang dalam mendukung optimalisasi capaian kinerja lelang DJKN.

Lelang merupakan salah satu tugas dan fungsi lain dari DJKN di samping mengelola barang milik negara (BMN) dengan peran aktif dalam perekonomian nasional.

Tak hanya mengemban fungsi sebagai sarana pemindahtanganan BMN dan sumber penerimaan negara, Rionald berpendapat lelang juga menjadi solusi bagi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan.

“Selain itu lelang turut membantu menyelesaikan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui lelang barang agunan, serta membantu menggerakkan roda perekonomian,” tambahnya.

Ia menyampaikan minat masyarakat terhadap lelang khususnya lelang sukarela pun semakin meningkat, dengan objek yang ditawarkan kian bervariasi mulai dari motor, mobil, hingga produk-produk UMKM melalui penyelenggaraan kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM tahun 2021.

Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi produk UMKM dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, serta menjadi upaya DJKN dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. atn

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 15, 2021November 18, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. (ant)

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

NASIONAL·November 15, 2021November 18, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri dari pada kasus formula E.

“Mesti prioritaskan kasus seperti bisnis ‘PCR’, ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas,” kata Refly di JaKarta, Minggu.

Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.

“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly.

Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.

“Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia.

Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi.

“Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu ‘fair’ pilpresnya,” ujar Refly menegaskan. (ant)

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

EKONOMI BINIS·November 15, 2021November 18, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Surabaya, Jawa Timur, didorong menyediakan ruang pameran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani di Surabaya, Senin, mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa stakeholder yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan menyiapkan ruang pameran produk UMKM.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di Kota Surabaya,” kata istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Adapun stakeholder yang sudah menyediakan ruang pameran UMKM meliputi PT. Susanti Megah yang sudah menyediakan stan gratis untuk UMKM di kantin perusahaan di Kecamatan Asemrowo Surabaya sejak 21 Oktober 2021.

Selain itu, Kaza Mal Surabaya yang menyediakan ruang untuk Pameran UMKM kolaborasi tiga keacamatan meliputi Kecamatan Tambaksari, Simokerto dan Kenjeran yang telah digelar di Main Atrium Kaza Mal Surabaya pada 8-14 November 2021. Ada sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti pagelaran Pameran UMKM Kolaborasi 3 Kecamatan, dengan mempamerkan produk kuliner, busana, dan kerajinan.

“Inilah saatnya kita untuk bergerak bersama dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya. Untuk pelaku UMKM harus tetap semangat, harus terus berinovasi dengan produknya. Ayo semangat memproduksi, dan ayo berjuang sama-sama,” katanya.

Disisi lain, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya ini juga berharap, kolaborasi stakeholder dengan pemkot ini bisa dicontoh oleh daerah lainnya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, untuk para stakeholder yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menyediakan ruang untuk para pelaku UMKM, agar bisa menggelar pameran di dalam mal.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri, tanpa kolaborasi stakeholder yang lain. Kami juga mengimbau kepada pemilik mal yang lain, yang mau membuka diri atau mau berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan tempat di mal kepada UMKM,” katanya. (ant)

Juara Umum Kompetisi Sains Nasional Diraih Jatim Kedua Kalinya

PENDIDIKAN·November 15, 2021November 18, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kali kedua tim Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jawa Timur Juara Umum. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras para guru, orang tua, dan peserta didik di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan dalam meraih predikat tersebut.

KSN Merupakan event yang digelar Pusat Prestasi Nasional (PPN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Event yang pertama kali digelar pada 2002 itu diberinama Olimpiade Sains Nasional (OSN). Ajang yang sangat bergengsi bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Sejak event dicetuskan, Jawa Timur baru dua kali meraih juara umum. Yakni pada 2020 dan tahun ini. Gubernur Khofifah berharap prestasi ini terus dipertahankan. “Semua ini tidak bisa diraih tanpa sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik,” katanya.

Pada KSN 2021 ini, Jatim memboyong 83 medali. Rinciannya emas 29 medali, perak 29 medali dan perunggu 25 medali. Perolehan ini mengungguli DKI Jakarta yang berada di peringkat dua. Yalni emas 21 medali, perak 28 medali, dan perunggu 25 medali. Peringkat berikutnya Jawa Barat dengan peroleha emaa 11 medali, perak 15 medali dan perunggu 26 medali. Lalu Provinsi Riau dengan raihan emas 8 medali, perak 5 medali, perunggu 14 medali. Dan berikutnya Banten dengan raihan emas 6 medali, perak 23 medali, perunggu 20 medali, terakhir Jawa Tengah dengan raihan emas 6 medali, perak 21 medali, dan perunggu 34 medali.

Prestasi ini merupakan kado peringatan Hari Guru yang jatuh pada 25 November mendatang. Peran guru dalam memajukan dunia pendidikan sangat besar. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh besar pada kegiatan belajar mengajar. “Namun, semangat para guru yang luar biasa mempu menghantarkan anak didiknya meraih prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.

Kemajuan dunia pendidikan juga termasuk dalam program besar Gubernur Khofifah, yakni Jatim Cerdas. Mantan Menteri Sosial itu memiliki komitmen besar dalam mengembangkan dunia pendidikan dan prestasinya di Jawa Timur. Kemajuan itu sudah terwujud dengan berbagai pencapaian yang positif. Salah satunya, Jawa Timur juga meraih predikat lulusan SMA, SMK, dan sederajat terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

Sejalan dengan ajakan Presiden RI Joko Widodo untuk memajukan Indonesia dengan mewujudkan SDM unggulan dan berkualitas. Pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting. Sebab pendidikan merupakan modal utama dalam membentuk SDM unggulan dan berkualitas.

Penguatan dunia pendidikan harus dilaksanakan bersama. Tidak bisa mengedepankan ego sektoral. Sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik sangat dibutuhkan. Pemerintah provinsi juga memiliki program pengembangan kompetensi bagi para guru di Jawa Timur. Khofifah berharap para guru bisa memanfaarkan program tersebut.

Peran orang tua juga sangat penting. Sebab, interaksi anak didik dengan guru terbatas oleh waktu. Orang tua memiliki durasi interaksi dan sosialisasi dengan anak didik cukup panjang. Sinergi antar pihak akan mewujudkan kemajuan pendidikan dan mendorong terwujudkan SDM unggulan yang berkualitas “Saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas perestasi ini, mari terus bersinergi dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur,” ungkap dia. (brj)