July 2022 – Page 3

Kendaraan Videotron di pamerkan Diskominfo Situbondo di Jatim Kominfo Festival

SEPUTAR JATIM·July 27, 2022

N7,Situbondo – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memamerkan inovasi unggulan-nya, yakni Kendaraan LED Videotron pada ajang Jatim Kominfo Festival (JKF) Tahun 2022.

Jatim Kominfo Festival ini dilaksanakan di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, mulai tanggal 25 hingga 28 Juli 2022. Kendaraan truk yang dimodifikasi menjadi videotron itu difungsikan dalam dunia penyampaian informasi digital.

“Dengan adanya kendaraan truk videotron yang dibeli menggunakan anggaran DBHCHT Tahun 2021 ini, pemerintah daerah akan lebih banyak memiliki variasi metode dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai,” ujar Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Selasa.

Penyampaian informasi dengan menggunakan kendaraan videotron ini, lanjut dia, merupakan sebuah terobosan baru di era digitalisasi, termasuk event seperti pameran maupun penyampaian informasi lainnya kepada masyarakat selama ini hanya dilakukan secara konvensional.

Menurut Dadang, sosialisasi menggunakan Kendaraan LED Videotron selain lebih efisien dan lebih atraktif, juga penyampaian informasi melalui videotron akan lebih meminimalisir adanya sampah visual.

“Selain itu, karena bersifat mobile, maka kendaraan videotron akan dapat menjangkau sampai ke pelosok, sehingga target penyampaian informasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat akan lebih maksimal,” ucapnya.

Dadang menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo berpartisipasi aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian acara Jatim Kominfo festival 2022, mulai pameran komunikasi dan informatika se-Jawa Timur, sosialisasi pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM), forum infrastruktur TIK, forum walidata, workshop kehumasan, workshop relawan TIK.

“Wakil Bupati Ny. Hj, Khoirani hadir langsung acara pembukaan Jatim Kominfo Festival 2022 di Kota batu, pada Senin (25/7) kemarin,” ujarnya.ant

Kabupaten Jember menyandang Layak Anak Peringkat Nindya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 26, 2022

N7,Jember – Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini menyandang predikat Kabupaten Layak Anak Peringkat Nindya. Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (PPPA) RI memberikan predikat madya.

Bupati Hendy Siswanto memuji kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember untuk menaikkan peringkat tersebut. “Tentunya kami tidak boleh berpuas diri, karena bukan ini esensi yang kami cari, tapi bagaimana kami melayani masyarakat Jember,” katanya, Selasa (26/7/2022).

Hendy menekankan bahwa hak anak-anak di Jember harus diberikan. “Untuk mengejar ini tentu harus disertai hasil riil lapangan: apakah betul anak-anak kita menikmati peringkat nindya ini. Tentunya ke depan pada 2023, target kami adalah Jember masuk sebagai Kabupaten Layak Anak Utama,” katanya.

“Artinya apa? Begitu kami baik peringkat, tentunya pelayanan Pemkab Jember adalah menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan agar anak-anak kita bisa menikmati bahwa Jember betul-betul layak anak. Hak anak betul-betul terpenuhi,” katanya.

Menurut Hendy, ini bukan tugas sederhana dan harus dikerjakan bersama. Ia meminta dukungan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat. “Esensinya anak kita adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Terpisah, Kepala DP3AKB Jember Suprihandoko mengatakan, kenaikan peringkat dari madya ke nindya terhitung cepat, yakni setahun. “Ini luar biasa. Biasanya di kabupaten dan kota lain, dari madya ke nindya, harus berjuang bertahun-tahun. Mudah-mudahan tahun mendatang kita bisa utama, namun kita harus bersinergi, berkolaborasi, dan berakselerasi yang kira-kira bisa mempercepat pencapaian kategori utama,” katanya.

Salah satu syarat pencapaian kategori utama adalah adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). “Sampai saat ini kita belum punya Perda KTR. Kedua, kita perlu pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak). Jadi semua dinas dan instansi diharapkan memiliki sertifikat KHA,” kata Suprihandoko.

Suprihandoko menjelaskan, untuk mendapatkan sertifikat KHA, Pemkab Jember harus berkolaborasi dan bersinergi dengan DP3AKB Jawa Timur dan Kementerian PPPA dalam rangka mendapatkan fasilitasi para pemateri dari provinsi dan pusat,” katanya.bjm

Produk UMKM lereng Gunung Bromo di monev Kedubes Australia

EKONOMI BINIS·July 26, 2022

N7,Probolinggo – Tim Kedutaan Besar Australia melakukan monitoring dan evaluasi (monev) produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo yang berada di lereng Gunung Bromo di Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

UMKM binaan dari Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo itu menyuguhkan produk aneka keripik kentang yang merupakan hasil pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM di jalur Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Kecamatan Tongas hingga Sukapura.

“Kedatangan kami di Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo untuk melihat dari dekat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam memberdayakan UMKM di jalur PHJD,” kata Unit Infrastruktur Kedubes Australia Vicko Wicaksono dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Probolinggo, Selasa.

Menurutnya, tim ingin melihat kegiatan apa saja yang selama ini sudah berjalan, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM tersebut sudah sejauh mana.

“Intinya kami ingin melihat seperti apa hasil dari program yang sudah dilakukan oleh Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya yang ada di Kecamatan Sukapura,” tuturnya.

Sementara Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Nurayati mengatakan pelaku UMKM di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura yang tergabung dalam Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo itu merupakan hasil pelatihan yang sudah dilakukan pada 14 hingga 16 Juli 2022.

“Kami fokus kepada pembuatan keripik kentang dan bagaimana prosesnya tanpa dijemur. Sebab selama ini kendalanya karena panas yang kurang maksimal ketika penjemuran, sehingga mereka diajari membuat keripik kentang tanpa dijemur,” katanya.

Pihak UMKM menawarkan produk yang sudah dibuat dari hasil pelatihan sebelumnya, sehingga dengan demikian nantinya bisa membuka peluang bagi pengusaha UMKM perempuan agar bisa membantu proses pemasaran.

“Saat ini kami promosikan produk UMKM sebagai pendukung wisata Gunung Bromo karena keripik kentang merupakan produk asli warga Desa Sukapura yang sebagian besar bercocok tanam kentang,” ujarnya.

Ia berharap adanya kunjungan dari Tim Kedubes Australia itu nantinya berdampak pada peningkatan bagi UMKM, khususnya UMKM perempuan karena dengan akses jalan yang sudah bagus secara otomatis harus ada pengaruh pada peningkatan perekonomian, terutama perekonomian kaum perempuan.ant

Per bulan siswa di Surabaya hanya dapat Bopda sebesar RP 87 ribu

SEPUTAR JATIM·July 26, 2022July 26, 2022

Nusantara7.com- Dewan mendesak Pemkot Surabaya menaikkan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Sebab, nominal intervensi pemkot di bidang pendidikan itu dianggap terlalu kecil. Satu siswa hanya mendapatkan Rp 87 ribu per bulan.

”Kami mendorong agar nilai bopda dievaluasi lagi,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah kemarin (25/7).

Politikus PDIP itu menyampaikan, nominal bopda sudah waktunya dikaji. Sebab, nilai tersebut belum maksimal untuk memenuhi biaya kebutuhan operasional sekolah. Apalagi, nominal itu sudah berjalan selama tiga tahun. ”Kita usulkan untuk dinaikkan,” ucap Khusnul.

Berapa kenaikannya? Khusnul belum bisa mengungkapkan. Prinsipnya, jelas dia, harus ada kenaikan dari besaran saat ini yang hanya mencapai Rp 87 ribu per siswa per bulan. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, melihat kekuatan anggaran dalam APBD. ”Apakah anggaran memungkinkan, harus dikaji lagi,” imbuhnya.

Menurut Khusnul, nominal bopda yang minim belum banyak membantu kebutuhan operasional sekolah. Khususnya sekolah swasta. Apalagi satuan pendidikan dengan jumlah siswa minim. Mereka akan kesulitan untuk membiayai operasional lembaga. Mulai kebutuhan gaji guru, pengadaan sarana-prasarana, hingga biaya operasional rutin lainnya.

Dana tersebut juga dipakai siswa untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. ”Prinsipnya harus dihitung ulang. Jangan sampai jadi beban APBD,” tuturnya.

Selain bopda, sekolah mendapat dana pendamping dari BOS yang bersumber dari APBN. Nominalnya Rp 104 ribu per anak per bulan. Nah, besaran bopda tidak boleh lebih banyak daripada nominal dana BOS.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo juga sepakat dengan kenaikan bopda. Alokasi dana itu berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). ”Khususnya sekolah swasta. Bopda menjadi nyawa bagi sekolah swasta,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti pencairan bopda yang sering kali terlambat. Kondisi itu berdampak pada kelangsungan sekolah. Khususnya terkait dengan gaji guru. ”Pengajar sering sambat,” paparnya.

Kinerja bidang pendidikan menuai sorotan dewan. Selain bopda yang nilainya minim, legislatif juga tak puas dengan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022. Sebab, masih banyak ditemukan siswa yang belum mendapatkan sekolah.

Dari catatan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, jumlah siswa yang belum mendaftar sekolah mencapai 11 ribu orang. Dispendik diminta segera memastikan pelajar itu, apakah mereka sekolah di luar kota atau mondok.

FUNGSI DAN KEGUNAAN DANA BOPDA

Meningkatkan kualitas belajar-mengajar
Membebaskan biaya pendidikan siswa tidak mampu
Membantu operasional sekolah
Mengurangi angka anak putus sekolah
Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.jp

Kemenag luncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan

NASIONAL·July 26, 2022

Nusantara7.com – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara resmi meluncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan Ekonomi Umat. Program ini merupakan upaya Kemenag dalam rangka meningkatkan perekonomian warga Muslim melalui pemberdayaan dana zakat dan pengembangan harta benda wakaf.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kedua program tersebut merupakan agenda pemerintah yang harus diwujudkan secara serius dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

“Program Inkubasi Wakaf Produktif akan mendorong para nazir untuk lebih kreatif, inovatif, dan visioner dalam membaca potensi tanah wakaf,” ujar Zainut, Selasa (26/7).

Sementara itu, program KUA Percontohan Ekonomi Umat memperkuat tugas dan fungsi KUA di bidang zakat dan wakaf yang berprinsip kepada aktivitas proaktif, edukatif, kolaboratif, empowering, dan akuntabel.

Secara terpisah, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, Inkubasi Wakaf Produktif merupakan program bantuan dana stimulus bagi para pengelola wakaf (nazir) untuk mengembangkan tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi secara produktif.

Sedangkan, program KUA Percontohan Ekonomi Umat bertujuan untuk menjadikan KUA sebagai etalase Kemenag di tingkat Kecamatan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas/keluarga melalui pemanfaatan dana APBN/APBD, serta dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Sasaran program KUA Percontohan Ekonomi Umat, imbuhnya, meliputi keluarga muda atau calon pengantin, pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19, kaum duafa yang memiliki potensi ekonomi, serta kelompok binaan Penyuluh Agama Islam.

“Saat ini, sudah terdapat 36 lokasi KUA Percontohan Ekonomi Umat yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing penerima manfaat diberi bantuan modal sebesar 10 juta rupiah, serta diberikan pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS, LAZ, dan para Penyuluh Agama Islam untuk mengembangkan usaha mereka,” pungkasnya.jp

Polres Jember sabet penghargaan ungkap kasus narkoba terbanyak se-jatim

HUKUM DAN KRIMINAL·July 26, 2022July 26, 2022

N7,Jember – Kepolisian Resor Jember mengungkap kasus peredaran narkoba terbanyak se-Jawa Timur tingkat kelompok Polres/Polresta B pada semester I tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur.

“Satresnarkoba Polres Jember telah mendapatkan penghargaan rangking pertama ungkap kasus terbanyak dan rangking kedua prestasi ungkap barang bukti, serta rangking kedua dalam presentasi ungkap dan barang bukti narkotika terbanyak,” kata Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo di Mapolres Jember, Senin.

Ia mengatakan pihaknya pun berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di Jember mengingat jumlah penduduk di kabupaten setempat cukup banyak dan wilayahnya luas, sehingga menjadi pasar salah satu pasar bagi para pengedar dan pengguna barang haram tersebut.

“Narkoba sudah masuk di segala lapisan masyarakat, baik sebagai seorang pengguna maupun pengedar. Tentunya Polres Jember tidak bisa bekerja sendiri melainkan dibutuhkan komitmen semua pihak,” tuturnya.

Menurutnya, Polres bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di wilayah Tapal kuda (Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi) dan Jember sebagai tuan rumah melakukan mendeklarasikan supaya bebas narkoba, yang mengancam generasi muda.

Polres Jember, lanjut dia, dalam mengurangi penggunaan narkoba dan obat keras berbahaya telah melakukan edukasi dan imbauan bahayanya narkoba kepada pelajar dan melalui instansi pemerintah maupun swasta.

“Tidak lepas dari penindakan tegas untuk membuat rasa jera terhadap mereka yang hendak coba-coba bagi pengedar dan ke depannya pengguna akan diberikan rehabilitasi,” ucap mantan Kasat Reskrim Bekasi Kota itu.

Sementara Kasatreskoba Polres Jember AKP Sugeng Iryanto mengatakan penghargaan yang diterima satuannya tersebut tidak akan membuat satuannya lengah, namun justru pemberian penghargaan itu menumbuhkan semangat timnya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Jember.

“Alhamdulillah kerja keras tim kami dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Jember, terbayar dengan reward dari Ditreskoba Polda Jatim sebagai satuan yang paling banyak berhasil ungkap narkoba, semua itu berkat kerjasama tim yang solid,” katanya.

Data ungkap kasus narkoba Polres Jember sebanyak 172 kasus dengan 203 tersangka yang menduduki peringkat pertama, kemudian menempati posisi kedua sebagai satuan yang berhasil mengungkap barang bukti obat keras berbahaya sebanyak 332.998 butir, serta peringkat kedua dalam ungkap barang bukti narkotika sebanyak 1,2 kg sabu dan 4 butir pil ekstasi.ant

Wagub Jatim pikirkan lalu lintas akibat fenomena Tunjungan Fashion Week

PERISTIWA, SEPUTAR JATIM·July 25, 2022July 26, 2022

N7,Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyarankan untuk memikirkan aspek lalu lintas terkait munculnya kreasi “Tunjungan Fashion Week” di Surabaya agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

“Saya mendukung adanya kreasi fesyen di trotoar, tapi saya dengar di Tunjungan sampai bikin macet. Nah, saya selalu tekankan untuk memikirkan aspek lalu lintas menjadi penting,” ujarnya di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Senin.

Menurut ia, fenomena “Tunjungan Fashion Week” merupakan hal positif dan menjadi bagian dari pergeseran peradaban terkait dunia mode.

Kalau dulu, kata Emil Dardak, peragaan busana hanya di tempat perbelanjaan atau di dalam gedung, namun saat ini beralih ke pinggir jalan.

“Ini membuktikan bahwa di trotoar pun orang bisa tampil fashionable. Semua juga bisa menikmatinya, tapi tetap jangan sampai mengganggu lalu lintas,” ucap suami Arumi Bachsin tersebut.

Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu juga berharap pakaian diperagakan tetap mencerminkan budaya yang baik.

Sementara itu, tentang kegiatan Tunjungan Fashion Week yang sempat ramai pada akhir pekan kemarin, Emil Dardak meyakini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memiliki format tepat untuk mewadahi kreativitas.

“Pak Eri pasti punya format bagaimana meramaikan Jalan Tunjungan dengan kreativitas anak-anak mudanya, tapi tidak membuat macet serta mengganggu ketertiban lalu lintas. Beliau pasti punya semangat mendukung kreativitas dan displin,” katanya.

“Anak-anak muda tenang saja dan Insya Allah ada solusi. Yang penting, mari jaga ketertiban umum dan nanti pasti diwadahi sembari mencari cara atau format tepat,” ujar mantan Bupati Trenggalek tersebut.

Sebelumnya, pada Ahad (24/7), Satpol PP Surabaya sempat membubarkan peragaan busana di Jalan Tunjungan yang mengadopsi “Citayem Fashion Week” di Jakarta.

Langkah tersebut dilakukan karena mereka dinilai mengganggu arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan.

“Kemarin kami hentikan kegiatan itu, bukan soal tidak pro-kreasi atau pro-kreasi khas anak muda. Tapi ini soal kebaikan bersama, kenyamanan pengguna jalan, dan aktivitas yang tidak menimbulkan kemacetan,” kata Wali Kota melalui akun Instagram @ericahyadi yang sudah terkonfirmasi di Surabaya, Senin.ant

Pemkab Sidoarjo harapkan KKN bisa membantu pembangunan daerah

SEPUTAR JATIM·July 25, 2022July 26, 2022

N7,Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, meminta kepada mahasiswa untuk berkontribusi dan menerapkan ilmu yang didapat di kampus untuk membangun daerah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

“Program kuliah kerja nyata (KKN) ini sebagai momen kepada mahasiswa untuk memberikan sumbangsih mereka dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Wakil Bupati Sidoarjo Subandi di Sidoarjo, Senin, di sela melepas program KKN Unusida yang diikuti sebanyak 433 mahasiswa.
Ia mengatakan pihaknya ingin menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di kampus bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Subandi, dalam kegiatan itu Pemkab Sidoarjo sengaja mengundang beberapa kepala desa tempat mahasiswa mengabdi supaya bisa dilakukan sinkronisasi program kerja pembangunan pemerintah daerah.

“Saya titipkan anak-anak kepada saudara-saudara kepala desa supaya mereka bisa memberikan sumbangsih ilmunya untuk pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya

Menurutnya, program KKN tersebut merupakan bekal mahasiswa menuju ke jenjang yang lebih serius di masa depan.

Ia mengajak untuk ikut membesarkan kampus-kampus yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya dalam kegiatan itu.

“Ketika KKN bekerjalah dengan profesional dan bawa baik-baik atas nama Nahdlatul Ulama sehingga bisa membawa karakter NU karena jika ini juga dilakukan maka akan terjadi peningkatan peningkatan,” katanya.

Plh. Rektor Unusida Hadi Ismanto mengatakan salah satu kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat tersebut di antaranya pengolahan kulit kerang.

“Selama ini kulit kerang dibuang menjadi menjadi bahan olahan makanan yang dilaksanakan di Desa Bluru, Sidoarjo,” katanya.

Selanjutnya, pengembangan pembangunan yang dilakukan yaitu peningkatan potensi wisata di Desa Kalanganyar Sedati dengan mengemas kegiatan yaitu susur sungai.

“Kegiatan dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat sekitar. Sedikitnya ada 200 kegiatan sudah diunggah di Kanal YouTube,” ujarnya.

Pihaknya juga mengedukasi masyarakat menuju zona hijau bersama PCNU serta FKUB dimana pada waktu itu mendapat bantuan yang cukup besar yang dibagikan kepada 52 pesantren dan masyarakat berupa alat kesehatan pencegahan COVID-19.

Selanjutnya, yaitu program sistem manajemen sampah menggunakan insenerator pintar yang disingkat dengan SIMATA di Desa Ketegan, Sidoarjo.

“Kegiatan ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten di mana anak-anak mahasiswa teknik membuat insenerator sendiri dengan biaya yang sangat terjangkau,” ujarnya.ant

Minimnya Pengawasan timbulkan tambang ilegal

EKONOMI BINIS·July 25, 2022July 26, 2022

N7,Jakarta – Kegiatan pertambangan tanpa izin (Peti) yang marak di sejumlah daerah di Indonesia diduga akibat ada pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang.

Di sisi lain, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

“Adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitasi perizinan. Itu penyebabnya,” kata pakar hukum pertambangan Ahmad Redi di Jakarta, Senin.

Ahmad Redi mengatakan maraknya aktivitas Peti juga tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak warga yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut. Apalagi, harga komoditas mineral dan batu bara terus menguat dalam setahun terakhir.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis beberapa waktu lalu, menyebutkan hingga kuartal III 2022 terdapat lebih dari 2.700 lokasi Peti di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan tambang batu bara.

Menurut Redi, dalam praktiknya Peti bisa bermacam-macam. Pelaku ada yang memanfaatkan area hutan lindung dan hutan produksi, ada juga yang melakukannya di lahan yang termasuk wilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan. Bahkan, ada juga Peti yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kondisi tersebut merugikan banyak pihak. Selain potensi kerusakan wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (HSSE), Peti juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak.

“Padahal, SDA yang ada di bawah permukaan tanah merupakan kekayaan yang dikuasai negara sehingga untuk dapat diusahakan perlu mendapat perizinan dari pihak yang berwenang,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta ini.

Dia menambahkan secara normatif, Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa Peti merupakan kejahatan sehingga pelakunya dikenai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum pidana, baik penal maupun nonpenal dapat dilakukan dalam pencegahan dan penindakan Peti.

Redi mengungkapkan agar aktivitas Peti bisa diberantas, harus ada upaya hukum yang bersifat multi sektor disertai koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang kuat serta supervisi antara kementerian dan lembaga agar pemberantasan praktik ilegal ini bisa berhasil.

“Perlu juga ada Satgas Penanggulangan Peti. Satgas ini tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga melakukan pembinaan, fasilitasi, dan supervisi,” ujarnya.

Yang tak kalah penting, ucap Redi, adalah perlunya komitmen yang tinggi dari stakeholders terkait untuk mengatasi masalah Peti. Pembentukan Satgas Penanggulangan Peti menjadi salah satu cara agar ada kerja terorganisasi, lintas sektor, dan komprehensif dalam mengatasi persoalan Peti.ant

Jokowi kunjungan kerja ke China, Jepang dan Korsel

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 25, 2022July 26, 2022

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Beijing, China, Senin, untuk memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke tiga negara Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan.

“Ketiga negara tersebut juga merupakan mitra penting ASEAN dan mitra penting dalam konteks G20,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Senin.

Ketiga negara tersebut, kata Retno, juga merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara tersebut untuk membahas sejumlah isu mulai dari isu global hingga kerja sama di pelbagai aspek, seperti perdagangan hingga infrastruktur.

“Berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan, hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut,” kata Menlu.

Dengan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1), Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kepala Negara beserta Ibu Iriana akan menempuh penerbangan menuju Beijing Capital International Airport, China selama kurang lebih tujuh jam dan diperkirakan tiba pada Senin malam.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju Beijing, China, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Kepala Protokol negara Andy Rachmianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Beijing untuk mempersiapkan kunjungan Presiden.

Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di bandara adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RRT untuk Indonesia Lu Kang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksmana TNI Yudo Margono, dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.ant