July 2022 – Page 2

Kolaborasi Organisasi Perempuan Jatim untuk sukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional II

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 28, 2022

N7,Surabaya – Perempuan di seluruh Jatim yang tergabung dalam TP PKK, Organisasi Keagamaan (Aisyiyah, Muslimat, Fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah), serta Gabungan Organisasi Wanita di Jatim siap untuk berkolaborasi dan memastikan 2.352.401 anak di Jawa Timur mendapatkan imunisasi Campak Rubella dan imunisasi penting lainnya selama Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahap II. Pelaksanaan dimulai pada Agustus 2022.

“Imunisasi selama ini telah terbukti memberikan banyak manfaat kepada anak-anak kita. Sebagai perempuan dan tentu saja sebagai seorang ibu kita ingin memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Untuk itu, saya mengajak ibu-ibu PKK untuk terus berperan aktif dalam melakukan kampanye untuk imunisasi ini. Saya juga mengajak semua organisasi perempuan yang hadir untuk ikut mensukseskan kampanye Bulan Imunisasi Anak Nasional yang akan kita lakukan di bulan Agustus,” kata Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Jatim, Arumi Bachsin dalam sambutannya pada acara Rembuk Kolaborasi: Penguatan Peran Perempuan dalam Menyukseskan BIAN untuk Mewujudkan Ibu dan Anak Sehat di Aula Bappeda Provinsi Jatim, Kamis (28/7/2022).

Arumi menambahkan untuk mencapai target 100 persen anak diimunisasi pada akhir Agustus 2022, maka 75.884 anak perlu mendapatkan imunisasi per harinya selama Bulan Agustus. Untuk itu, dukungan penting dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan. Selama pelaksanaan BIAN di Jawa Timur, satu dosis imunisasi campak-rubela diberikan kepada kelompok sasaran, yaitu anak berusia 09-59 bulan sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan untuk masing- masing wilayah.

“Satu atau lebih jenis imunisasi lain untuk melindungi anak dari penyakit seperti polio dan difteri, juga dapat diberikan untuk melengkapi status imunisasi anak balita,” imbuhnya.

Arie Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF wilayah Jawa menyampaikan, bahwa pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional merupakan momen penting untuk menutup kesenjangan imunitas yang terjadi selama masa pandemi. “Selama masa pandemi, cakupan imunisasi dasar lengkap turun drastis, diperkirakan ada sekitar lebih dari 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021,” ungkap Arie.

Ia juga menyampaikan bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh UNICEF dan WHO, sepanjang tahun 2021, 25 juta balita di seluruh dunia melewati atau tidak mendapatkan satu atau lebih dosis vaksin DTP yang berguna untuk melawan penyakit Difteri, Tetanus dan Pertusis. “Situasi ini perlu ditangani bersama-sama dengan rangkaian tindakan kolektif dan kolaboratif untuk mengejar ketertinggalan imunisasi global terburuk selama tiga dekade,” lanjut Arie.

Untuk itu, UNICEF bekerja sama dengan PKK dan Organisasi Perempuan di Jawa Timur sebagai mitra strategis untuk mensukseskan pelaksanaan BIAN, termasuk upaya untuk meningkatkan pasokan vaksin, memperkuat sistem rantai dingin dan melibatkan masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaat imunisasi.

Kolaborasi dalam mensukseskan imunisasi juga memerlukan dukungan dari rekan-rekan media untuk memberikan informasi yang tepat kepada publik tentang manfaat dan pentingnya imunisasi. Hal serupa telah dilakukan pada Kampanye Campak Rubella pada tahun 2017 yang mencapai target imunisasi 100 persen.

Secara global, vaksin menyelamatkan lebih dari lima nyawa setiap menit, mencegah hingga tiga juta kematian per tahun, menjadikan vaksin sebagai salah satu kemajuan paling signifikan dalam kesehatan dan pembangunan global. “Anak-anak yang diimunisasi menjadi lebih sehat dan berprestasi lebih baik di sekolah sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berdampak terhadap masyarakat,” pungkasnya.bjm

Bos Duta Palma Surya Darmadi jadi DPO KPK dan Kejaksaan Agung

NASIONAL·July 28, 2022July 28, 2022

Nusantara7.com – Bos PT Duta Palma Group atau PT Darmex Group Surya Darmadi sedang menjadi perbincangan hangat setelah tiga kali mangkir dari panggilan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Surya Darmadi juga masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, dalam kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014.

Kejaksaan Agung sendiri saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau. Tim penyidik Kejagung pada Selasa (26/7) kemarin, telah memeriksa mantan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto (YA).

“Saksi yang diperiksa yaitu YA selaku mantan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2011, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7).

Keterangan Yopi dianggap penting untuk menguatkan alat bukti penyidikan dugaan korupsi penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Korps Adhyaksa menduga, lahan yang dikelola secara melawan hukum itu seluas 37.095 hektare, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 miliar.

“PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa,” ucap Ketut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyatakan, pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi saat ini masih berstatus buron KPK. Menurut Burhanuddin, pengelolaan lahan tersebut selama ini menguntungkan pemilik perusahaan PT Duta Palma. Operasional lahan tersebut diduga mengalir kepada Surya Darmadi yang saat ini masih menjadi buronan.

“Pemiliknya adalah atau yang disebutkan dalam PT Duta Palma ini. pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK, selama dia melakukan perbuatan ini, bahkan selama DPO perusahaan ini menggunakan profesional, tapi keuangannya langsung dikirim, di mana DPO itu berada,” ungkap Burhanuddin.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam mengejar Surya Darmadi. Mengingat saat ini, Surya Darmadi menjadi buronan KPK sejak 2014 lalu.

Dalam kasus alih fungsi hutan di Riau, Surya Darmadi diduga bersama orang kepercayaannya, Suheri Terta menyuap Gubernur Riau saat itu Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar. “KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan Agung,” ucap Ali.

KPK, lanjut Ali, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang juga mengusut dugaan korupsi yang melibatkan PT Dulta Palma atau Darmex Group. Oleh karena itu, KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam meringkus Surya Darmadi yang diduga saat ini sedang berada di Singapura.

“KPK mengapresiasi progres penanganan perkara tersebut dan mendukung penuh upaya penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung,” pungkas Ali.jp

56 kendaraan ACT digudang Bogor disita Bareskrim Polri

HUKUM DAN KRIMINAL·July 28, 2022

N7,Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita 56 unit kendaraan operasional Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), puluhan kendaraan itupun dititipkan di gudang di kawasan Bogor.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis menyebutkan, puluhan kendaraan operasional ACT tersebut dititipkan di Gedung Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora di Jalan Serpong Parung Nomor 57 Bogor, Jawa Barat.

“Terbatasnya tempat penyimpanan barang bukti di area Mabes dan di lokasi tersebut bentuknya gudang, ada kunci dan tertutup, kondisi aman,” ujar Ramadhan.

Penyitaan 56 kendaraan operasional ACT tersebut dilakukan Rabu (27/7) pukul 13.00 WIB. Kendaraan tersebut terdiri atas 44 unit mobil dan 12 sepeda motor.

“Sementara telah disita 44 unit mobil dan 12 motor yang berada di tangan Subhan selaku General Affair ACT atau Kabag Umum ACT,” kata Ramadhan.

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Andri Sudarmaji menyebutkan, tim masih melakukan pengawasan dan pendataan terkait aset ACT yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses Bareskrim Polri.

Menurut dia, kendaraan yang disita tersebut jumlahnya masih sementara, diperkirakan bakal bertambah seiring kegiatan pengawasan dan pendataan yang dilakukan penyidik.

“Itu yang baru terdata hari ini, mungkin nambah,” kata Andri.

Sebelumnya, penyidik juga telah menyita beberapa dokumen dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan beberapa hari yang lalu.

Ia juga menyebutkan, kendaraan tersebut disimpan di gudang wakaf distribution center di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

“Tim Subdit IV masih melakukan pengawasan dan pendataan,” kata Andri.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka, bersama Ibnu Khajar, selaku Presiden ACT aktif.

Kedua tersangka lainnya, Hariyana Hermain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Dan Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempat tersangka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan sisa dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp34 miliar.

Penyalahgunaan tersebut untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk, kurang lebih Rp2 miliar, untuk program big food bus Rp2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar.

Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar, untuk dana talangan CV CUN Rp3 miliar, dana talangan PT MBGS Rp7,8 miliar, sehingga totalnya Rp34,6 miliar (pembulatan dari Rp34.573.069.200).

Para pengurus juga menyalahgunakan dana Boeing untuk gaji para pengurus.

Selain itu juga, Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dana masyarakat (umat) yang dikelola ACT sebesar 20 sampai 23 persen. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar Rp400 juta, Ibnu Khajar Rp150 juta, Hariyana Hermain Rp50 juta dan Novariadi Rp100 juta.

Penyidik juga mengendus upaya pencucian uang lewat pendirian perusahaan-perusahaan cangkang milik ACT.

ACT diduga memiliki 10 perusahaan cangkang yang bergerak di bidang amal dan bisnis.

Kesepuluh perusahaan tersebut, yakni PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, PT Global Itqon Semesta.

Lalu, ada enam perusahaan lainnya turunan dari PT Global Wakaf Corpora. Antara lain PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global.

Penyidik menersangkakan keempat tersangka dengan pasal berlapis yakni pasal tindak pidana dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagai mana dimaksud dalam pertama dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Para tersangka juga dijerat Pasal 170 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.ant

Madiun punya pontensi, Sandiaga Uno dukung jadi kota kreatif

SEPUTAR JATIM·July 28, 2022July 28, 2022

N7,Madiun – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung Kota Madiun, Jawa Timur, untuk menjadi kabupaten/kota (KaTa) kreatif sebagai upaya mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia.

“Kota Madiun memiliki potensi untuk menjadi kota kreatif yang dikemas dalam konsep ‘Kota Pendekar’ atau Warrior City,” ujar Sandiaga Uno saat berkunjung di Kota Madiun, Rabu malam (27/7).

Menurut dia, potensi subsektor ekonomi kreatif di Kota Madiun cukup baik untuk dikembangkan. Hal itu dilihat melalui keberadaan belasan perguruan pencak silat di wilayah setempat yang memiliki keunikan masing-masing dan dapat dikembangkan menjadi seni pertunjukan yang menarik.

“Nanti akan kita lakukan kegiatan Uji Petik Penilaian Kabupaten/Kota Kreatif (PMK3I), setelah itu kita perkuat ekosistemnya dan pada suatu saat kita akan daftarkan ke UNESCO sebagai Creative City,” katanya.

Kemenparekraf telah mengembangkan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia sejak tahun 2016. Penetapan KaTa Kreatif Indonesia itu diharapkan mampu mendorong kabupaten/kota agar lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kinerja ekonomi kreatif demi memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Penetapan ini diharapkan menjadi pemicu kabupaten/kota untuk menggali dan mengembangkan ekonomi kreatif di daerah masing-masing,” katanya.

Wali Kota Madiun Maidi menyatakan siap menindaklanjuti arahan Menparekraf Sandiaga Uno tentang Kota Kreatif tersebut.

Menurutnya, Menteri Sandiaga memberikan dua pekerjaan rumah bagi Pemkot Madiun saat berkunjung ke Kota Madiun. Yang pertama adalah pekerjaan rumah untuk menyelenggarakan “event” tingkat nasional dan bahkan internasional tahunan di Kota Madiun sebagai ajang untuk menumbuhkan wisata dan ekraf di wilayah setempat. Hal itu karena Kota Madiun telah menjadi magnet bagi beberapa komunitas untuk menyelenggarakan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition).

“Yang kedua adalah mewujudkan konsep kota kreatif sebagai Warrior City. Ini menjadi penyemangat kami untuk lebih bekerja keras dalam membangun Kota Madiun dan Insya Allah apa yang disampaikan Pak Menteri akan kami tindak lanjuti,” kata Wali Kota Maidi.

Selama di Kota Madiun, Menparekraf Sandiaga Uno bersama rombongan berkunjung di Balai Kota Madiun yang dilanjutkan meninjau miniatur patung Merlion Singapura di Taman Sumber Wangi dan miniatur Kabah Mekkah di Taman Sumber Umis sebagai bagian dari pengembangan “urban tourism” atau wisata perkotaan.

Kemudian Menteri Sandiaga Uno juga berkunjung ke Taman Wisata dan Edukasi Ngrowo Bening untuk mencicipi madu lebah klanceng hasil budi daya Pemkot Madiun yang melibatkan warga.ant

Fenomena CFW sebagai Sub-urban untuk mencari eksistensi, Cak Imin ikut bicara

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 28, 2022July 28, 2022

Nusantara7.com – Citayam Fashion Week hingga saat ini masih menjadi pembicaraan publik. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan, fenomena Citayam Fashion Week merupakan wujud nyata dari bonus demografi yang perlu mendapat perhatian.

“Saya kira Citayam Fashion Week adalah fenomena unik dan wujud dari bonus demografi, sepintas saya lihat mereka adalah anak-anak muda berusia sekitar 15-24 tahun, rata-rata Gen Z,” kata pria yang karib disapa Cak Imin, Rabu (27/7).

Cak Imin menyatakan, mereka merupakan bagian dari potensi bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia. Jumlahnya mencapai 74,9 juta jiwa atau 22,9 persen dari total penduduk.

Namun, di samping menghadirkan potensi bonus, sisi negatifnya dikhawatirkan menjadi bencana demografi yang dapat meledak pada masa mendatang.

“Ya kalau hobi dan kreativitas mereka difasilitasi dengan baik saya yakin potensi mereka akan membawa dampak yang baik bagi masa depan Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada pelatihan, tidak diberi ruang khusus untuk berkreasi, ya malah akan membebani. Tentu ini tidak kita harapkan,” tutur Cak Imin.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB ini mengamini bahwa fenomena Citayam Fashion Week merupakan bentuk protes yang dilakukan anak-anak muda untuk membutuhkan ruang eksistensi. Umumnya, kebutuhan tersebut tidak mereka dapatkan di daerah pinggiran.

“Jadinya mereka mencari tempat lain untuk mewadahi kreativitas mereka. Mau masuk kawasan elite Sudirman Central Business District (SCBD) saja mungkin bagi mereka susah, apalagi untuk membeli barang-barang branded di sana,” ungkap Cak Imin.

Ia menegaskan, Citayam Fashion Week merupakan upaya kaum muda sub-urban Jakarta untuk mendapat pengakuan dan perhatian pemerintah untuk membangun ruang publik dan tidak dimonopoli pemilik modal.

Oleh sebab itu, Cak Imin mendorong pemerintah memberikan fasilitas memadai bagi kaum muda yang betul-betul mewadahi hobi dan kreativitas mereka. Menurutnya fenomena Citayam Fashion Week dapat pula di tempat lain, selama difasilitasi pihak-pihak terkait, tanpa mengintervensi dan mematikan kreativitas.

“Nah, ini seharusnya yang diperhatikan, pemerintah saya kira perlu segera menyiapkan fasilitas memadai untuk wadah kreativitas mereka. Mereka butuh panggung, dan saya kira pemerintah daerah perlu ikut memperhatikan fenomena ini,” pungkas Cak Imin.jp

Kriteria Capres-Cawapres ideal disampaikan Ma’ruf Amin di Milad MUI

NASIONAL·July 27, 2022July 27, 2022

Nusantara7.com – Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyampaikan kriteria Capres dan Cawapres ideal. Dia menekankan MUI jangan sampai mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu dalam gelaran Pilpres 2024 nanti.

Dia mengatakan MUI ormas-ormas keagamaan Islam tidak terlibat dalam menentukan calon Presiden maupun Wakil Presiden. “Sebagi mitra pemerintah, menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi pemilu yang akan datang ini. Jangan sampai terjadi pilihan yang berbeda itu menimbulkan konflik di kalangan bangsa, juga di kalangan umat Islam,” kata Ma’ruf dalam milad ke-47 MUI di Jakarta pada Selasa (26/7) malam.

Ma’ruf menegaskan yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Untuk itu dia meminta MUI tidak perlu ikut ribut capres dan cawapres.

“Kalaupun kita nanti menentukan itu, hanya mengarahkan supaya memilih yang terbaik daripada calon presiden dan wakil presiden,” tutur dia.

Ma’ruf mengatakan sejumlah kriteria dalam mengangkat pemimpin, termasuk capres atau cawapres. Yaitu afhdal, alyaq, dan ashlah. Ma’ruf mengatakan pemimpin harus mempunyai kapasitas, kapabilitas, intergritas, dan akhlak yang mulia.

“Itu saya kira Majelis Ulama Indonesia mengarahkan kepada umat seperti itu. Bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi al-afdhal, al-ashlah dan al-alyaq, yang terbaik,” jelasnya. Ma’ruf menekankan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mengarahkan umat ke arah kriteria-kriteria pemimpin ideal. Bukan mengarahkan pilih A atau B, ini dan itu.jp

Proses dan teknis pengadaan helikopter AW-101 didalami KPK

HUKUM DAN KRIMINAL·July 27, 2022

N7,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh prajurit TNI AU untuk mendalami proses hingga teknis pelaksanaan dari pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2016-2017.

KPK memeriksa tujuh prajurit itu sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh (IKS) selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG) di Gedung Puspom TNI AU, Jakarta, Selasa (26/7).

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses hingga teknis pelaksanaan dari pengadaan helikopter Angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Tujuh prajurit TNI AU tersebut, yakni Marsda TNI Supriyanto Basuki, Kolonel Tek Agus Kamal, Kolonel Kal Benni Prabowo, Kolonel Kal Fransiskus Teguh Santosa, Kolonel Tek Hendrison Syafril, Kolonel Kal Achsanul Amaly, dan Kolonel Kal Muklis.

Sementara itu, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap satu prajurit TNU AU lainnya, yakni Kolonel Lek Andy S. Pambudi yang tidak hadir karena sakit.

Tersangka Irfan telah ditahan KPK pada Selasa (24/5) setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2017.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada Mei 2015, Irfan bersama Lorenzo Pariani (LP), sebagai salah satu pegawai perusahaan AW, menemui Mohammad Syafei (MS) yang saat itu masih menjabat sebagai asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf TNI AU dengan pangkat marsekal muda TNI (bintang dua) di Markas Besar TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan itu, terdapat pembahasan di antaranya terkait pengadaan helikopter AW-101 dengan konfigurasi VIP/VVIP TNI AU. Di lingkungan TNI AU, hanya ada satu skuadron udara yang memiliki armada dalam konfigurasi VIP/VVIP, yaitu Skuadron Udara 17 VVIP yang kemudian organnya dimekarkan menjadi Skuadron Udara 45 VVIP (khusus helikopter angkut kepresidenan).

IKS yang juga menjadi salah satu agen AW diduga selanjutnya memberikan proposal harga pada MS dengan mencantumkan harga untuk satu unit helikopter AW-101 senilai 56,4 juta dolar AS, di mana harga pembelian yang disepakati IKS dengan pihak AW untuk satu unit helikopter AW-101 hanya senilai 39,3 juta dolar AS (ekuivalen dengan Rp514,5 miliar).

Selanjutnya pada November 2015, panitia pengadaan helikopter AW-101 VIP/VVIP TNI AU mengundang Irfan untuk hadir dalam tahap pra-kualifikasi dengan menunjuk langsung PT DJM sebagai pemenang proyek. Hal itu tertunda karena adanya arahan pemerintah untuk menunda pengadaan ini karena pertimbangan kondisi ekonomi nasional yang belum mendukung.

Pada 2016, pengadaan helikopter AW-101 VIP/VVIP TNI AU kembali dilanjutkan dengan nilai kontrak Rp738,9 miliar dan metode lelang melalui pemilihan khusus, yang hanya diikuti dua perusahaan.

Dalam tahapan lelang itu, KPK menduga panitia lelang tetap melibatkan dan mempercayakan Irfan dalam menghitung nilai harga perkiraan sendiri (HPS) kontrak pekerjaan. Adapun harga penawaran yang diajukan Irfan masih sama dengan harga penawaran pada 2015, yakni senilai 56,4 juta dolar AS, dan disetujui pejabat pembuat komitmen (PPK).

IKS juga diduga aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan Fachri Adamy (FA) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Terkait persyaratan lelang yang hanya mengikutkan dua perusahaan, diduga Irfan menyiapkan dan mengkondisikan dua perusahaan miliknya mengikuti proses lelang dan disetujui PPK.

Untuk proses pembayaran yang diterima IKS diduga telah 100 persen. Adapun faktanya ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda.

KPK menduga akibat perbuatan tersangka Irfan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738,9 miliar.ant

Tiba di Tokyo Jokowi diterima PM Kishida

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 27, 2022

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo mengawali agenda kunjung kerjanya di Jepang dengan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Jepang, Kishida Fumio, di Kantor PM Jepang, di Tokyo, Rabu pagi waktu setempat.

Kishida menyambut langsung kedatangan dia di halaman depan kantornya sebelum kedua pemimpin pemerintahan menjalani upacara penyambutan resmi, demikian keterangan pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.

Setelah memperdengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara di mimbar kehormatan, Kishida mengajak dia memeriksa barisan kehormatan dilanjutkan perkenalan delegasi masing-masing negara sebelum menuju ruang rapat dan melakukan pertemuan bilateral.

Dalam sambutan pengantarnya, Kishida mengapresiasi kedatangan kunjungan dia ke Jepang.

“Selamat datang di Jepang, saya sangat mengapresiasi kedatangan Presiden Jokowi sebagai ketua G20. Terima kasih juga atas sambutan hangatnya saat saya ke Indonesia akhir April lalu,” kata dia.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas ucapan belasungkawa dia dan masyarakat Indonesia tentang kepergian mantan PM Jepang, Shinzo Abe.

“Kami akan terus membela demokrasi dan melanjutkan kerja almarhum untuk memperkuat hubungan baik dan kerja sama dengan Indonesia,” kata Kishida.

Sementara itu Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas penyambutan hangat dalam kunjungannya ke Jepang. Ia kembali menyampaikan belasungkawanya atas meninggalnya Abe.

“Atas nama masyarakat Indonesia, sekali lagi saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Beliau adalah pemimpin Jepang yang telah membawa hubungan kedua negara kita menjadi Kemitraan Strategis,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Jepang terhadap keketuaan Indonesia di G20. “Saya berharap PM Kishida hadir dalam KTT G20 nanti di Bali, di bulan November,” ucap dia.

Setelah pertemuan bilateral usai, kedua pemimpin kemudian menuju ke aula besar di Kantor PM Jepang untuk memberikan pernyataan pers bersama.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.ant

Pemerintah wajibkan vaksin booster sebagai syarat berangkat umrah

NASIONAL·July 27, 2022

Nusantara7.com – Mulai 30 Juli, Arab Saudi kembali membuka akses kedatangan jamaah umrah. Termasuk rombongan dari Indonesia.

Pemerintah mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) usia 18 tahun ke atas, termasuk jamaah umrah, sudah divaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 22/2022 yang terbit beberapa waktu lalu.

Di dalam SE tersebut dinyatakan sertifikat vaksin dosis ketiga wajib tertera dalam sertifikat fisik atau digital di aplikasi PeduliLindungi. Ketentuan itu dikecualikan untuk beberapa alasan. Seperti PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid.

Sejumlah asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) merespons kebijakan tersebut. Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menegaskan, mereka keberatan dengan aturan tersebut.

”Aturan tersebut berdampak terhadap pelayanan penyelenggaraan umrah. Khususnya kepada calon jamaah umrah yang belum mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga,” tutur Wawan.

Menurut dia, di daerah-daerah tertentu, untuk mengakses vaksin dosis ketiga tidak gampang. Aturan kewajiban booster atau dosis ketiga itu diharapkan untuk ditinjau ulang. Apalagi pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan ketentuan vaksinasi booster.

Suara serupa disampaikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syah Resfiadi. ’’Kami memahami aturan itu dibuat demi keselamatan bangsa,’’ kata Syam Resfiadi Selasa (26/7).

Tetapi dia mengatakan, pemerintah harus terus menggencarkan program vaksinasi dosis ketiga. Melihat statistik vaksinasi Covid-19 saat ini, jumlah yang sudah mendapatkan dosis ketiga masih jauh di bawah dosis kedua atau pertama.

Data sampai 26 Juli menyebutkan, ada 54,9 juta masyarakat mendapatkan dosis booster. Sementara itu, untuk dosis pertama ada 202 juta jiwa dan dosis kedua ada 169 juta jiwa.

’’Tentunya kebijakan ini (wajib booster) akan mengganggu perjalanan umrah,’’ kata Syam.

Dia mengatakan, sampai saat ini, Arab Saudi tidak mewajibkan kedatangan jamaah umrah sudah di-booster. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan vaksinasi dosis ketiga di pelosok Indonesia. ”Sehingga umat Islam yang ingin berumrah bisa terbang ke Arab Saudi,” ucap Syam.jp

Inovasi mie dari singkong di dukung penuh Rachmat Gobel

EKONOMI BINIS·July 27, 2022

N7,Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinasi Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mendukung inovasi mi berbahan singkong di tengah ancaman ketersediaan pangan dunia, terutama gandum, akibat konflik Rusia-Ukraina.

“Rasanya enak, lembut, dan juga sehat. Nyaman di perut,” katanya usai usai menikmati dua sajian mi berbahan baku singkong di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Keterangan tertulis menyebutkan Rachmat Gobel menikmati satu sajian mi cup dan kemudian ia menikmati satu sajian mi saset. Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah dan Anggota Komisi VI DPR RI Subardi juga ikut menikmati hidangan mi berbahan baku singkong tersebut.

Mereka menerima pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang dipimpin Ismed Hasan Putro, yang memproduksi mi berbahan baku singkong dengan nama merek Mie Haji.

“Inovasi ini patut disambut dengan gembira. Apalagi dipromosikan sebagai mi sehat,” kata mantan Menteri Perdagangan itu.

Selama ini, lanjut Rachmat Gobel, publik lebih mengenal mi berbahan baku gandum. “Di tengah perubahan iklim dan konflik Rusia-Ukraina, inovasi mi berbahan lokal ini menjadi bermakna strategis. Karena dunia sedang dihadapkan pada masalah ketersediaan pangan,” katanya.

Penggunaan bahan baku lokal ini, lanjutnya, akan bagus untuk para petani dan memiliki dampak pada ekonomi nasional,serta berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi, dan akan membantu UMKM untuk memasok beragam bahan pendukung lainnya.

“Saya harap ini bisa ditiru oleh produsen mi instan lain agar beralih ke penggunaan bahan baku lokal,” ujar Rachmat Gobel.

Menurutnya, ke depan pangan akan menghadapi masalah akibat perubahan iklim dan juga akibat konflik global.ant