https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

June 2022 – Page 4 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Wabup Sidoarjo Serahkan SK PPPK ke 700 Guru, Berharap amanah saat bertugas

Wabup Sidoarjo Serahkan SK PPPK ke 700 Guru, Berharap amanah saat bertugas

Nusantara7.com,Sidoarjo – Sebanyak 700 guru resmi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Sidoarjo. Hal itu ditandai dengan diserahkannya Surat Keputusan Pelantikan PPPK

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan langsung SK PPPK tahap II yang berlaku selama lima tahun dalam apel di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (23/6/2022). Dia menyampaikan selamat kepada para guru yang telah diangkap sebagai PPPK.

“Pengangkatan menjadi PPPK hendaknya harus disyukuri dengan cara bekerja dan beribadah lebih giat karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut, oleh karena itu bersyukurlah,” ucap Subandi.

Dia juga berpesan untuk terus meningkatkan dan menunjukan kualitas diri sebagai seorang ASN. Core values ASN Berakhlak harus diwujudkan yaitu harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Tunjukkan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggungjawab yang kita emban kedepan, akan semakin berat,” pintanya.

Wabup H. Subandi juga berharap untuk dapat bersama mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Banyak sektor yang harus dicapai untuk mewujudkannya.

Di antaranya sektor kesehatan pada pembangunan dan pengisian sarana prasarana serta SDM pada rumah sakit Sidoarjo Barat maupun pada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa pendidikan.

Capaian mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan juga ada pada penataan kota dan transportasi terpadu untuk mengurai kemacetan dengan pembangunan proyek frontage di Gedangan serta memperluas ruang terbuka hijau.

Selain itu revitalisasi sungai dan revolusi manajemen sampah dan peningkatan responsibilty atas pengaduan masyarakat 24 jam juga menjadi salah satu yang harus diwujudkan bersama.

“Dari beberapa program kerja tersebut, saya berharap dukungan sepenuhnya dari penjabat Sekretaris Daerah dan kepala perangkat daerah beserta jajaran di bawahnya, yaitu para ASN maupun non ASN di lingkungan unit kerja untuk mampu memahami dan melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, serta berlomba menciptakan kepraktisan, keefektifan dan transparansi untuk mendorong terciptanya good and clean governance,” harap mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu.[bj]

Para Pengusaha minta, pemerintah kaji ulang cuti melahirkan enam bulan

Para Pengusaha minta, pemerintah kaji ulang cuti melahirkan enam bulan

Nusantara7.com,Jakarta – Sejumlah kalangan pengusaha meminta pemerintah dan DPR RI melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif terkait RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan enam bulan dan cuti suami selama 40 hari.

“Pelaku usaha berharap agar pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan UU tersebut karena menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarman, psikologi pengusaha harus dijaga karena merekalah yang akan menjalankan kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu menjelaskan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur hak cuti hamil selama tiga bulan. Kebijakan tersebut pun sudah berjalan hampir 19 tahun di mana pelaku usaha menjalankan aturan tersebut tersebut dengan konsisten.

“Wacana cuti hamil selama enam bulan dan cuti suami 40 hari harus mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha, dan dampak terhadap pelaku UMKM. Perlu suatu kajian yang mendalam apakah harus enam bulan atau cukup empat bulan misalnya, kemudian apakah cuti suami 40 hari juga menjadi keharusan,” katanya.

Menurut Sarman, cuti dengan durasi panjang seperti itu dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan produktivitas karyawan tersebut di perusahaannya.

“Jangan sampai nanti pengusaha menyiasati pekerjanya menjadi pekerja kontrak karena harus mengeluarkan biaya operasional dalam bentuk gaji selama enam bulan terhadap pekerja yang mendapatkan cuti hamil,” katanya.

Sarman pun mengingatkan agar kebijakan tersebut jangan sampai semakin menurunkan peringkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang jauh tertinggal.

Oleh karena itu, Sarman meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan rencana tersebut agar bisa diterima semua kalangan pelaku usaha.(ant)

Angka Kematian di Indonesia meningkat, akibat Varian Omicron BA.4 dan BA.5

Angka Kematian di Indonesia meningkat, akibat Varian Omicron BA.4 dan BA.5

Nusantara7.com,Jakarta – Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 tak hanya menaikkan jumlah kasus Covid-19, tetapi juga angka kematian. Meski tak melonjak signifikan, namun angka kematian tetap tercatat naik dibandingkan sebelum BA.4 dan BA.5 terdeteksi di tanah air.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, selama 6 hari berturut-turut, kasus terus berada di atas angka 1000. Sangat disayangkan, dalam 2 bulan terakhir kasus harian berhasil dipertahankan dibawah 1000 kasus.

“Meskipun angka kenaikan ini terbilang tidak tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi kenaikan ini merupakan alarm yang perlu kita waspadai,” kata Prof Wiku dalam keterangan virtual baru-baru ini.

Dari perkembangan penanganan terkini, kenaikan kasus mingguan sebesar 105 persen. Dari 3.688 pada minggu lalu, menjadi 7.587 di minggu ini. Kenaikan ini turut mempengaruhi kenaikan kasus aktif, yang sebelumnya 4.734 menjadi 8.594 pada minggu ini. Kenaikan ini terbanyak disumbangkan dari 3 provinsi. Yaitu, DKI Jakarta (naik 2.769 kasus), Jawa Barat (naik 686 kasus), dan Banten (naik 285 kasus).

Dengan meningkatnya kasus positif dan kasus aktif, kata dia, maka seharusnya kasus kematian ditekan dan persentase kesembuhan ditingkatkan. Nyatanya, di minggu terakhir terjadi kenaikan kematian mingguan dari 28 menjadi 44 kasus.

“Dan seharusnya, dengan naiknya angka kematian, maka segera lakukan evaluasi dan mitigasi agar kematian tidak terus meningkat,” jelas Prof Wiku.

“Meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan jumlah kasus positif, seharusnya jumlah kematian dapat ditekan. Selalu saya tekankan bahwa 1 kematian saja terbilang nyawa,” tambahnya.

Selain itu, meskipun persentase kesembuhan terbilang masih tinggi yakni 97,28 persen, sayangnya angka ini sedikit menurun. Seharusnya, angka kembali didorong agar terus meningkat, beriringan dengan upaya penurunan tren kematian.

Ia meminta agar deteksi kasus terus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran menuju ke tempat testing Covid-19 untuk diperiksa. Terutama kepada individu yang bergejala atau setelah itu berkontak erat dengan pasien positif Covid-19.

Vaksinasi Digenjot. Lalu, upaya treatment pasien Covid-19 harus kembali dikuatkan. Adanya peningkatan kematian pada minggu terakhir, maka perlindungan kepada kelompok rentan juga perlu ditingkatkan.

Sehingga perlu terus mendorong vaksinasi dan booster terutama pada penderita komorbid, anak-anak dan lansia untuk melindungi dari penyakit parah dan kematian. Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan.(jp)

PLN Situbondo, beri pembinaan dan pendampingan ke sejumlah bank sampah

PLN Situbondo, beri pembinaan dan pendampingan ke sejumlah bank sampah

Nusantara7.com,Situbondo – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Situbondo, Jawa Timur, terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada bank sampah sebagai wujud komitmen dalam pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

“Kami terus memberikan pembinaan kepada sejumlah bank sampah Induk. Langkah ini sebagai bentuk untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Manajer Bagian Keuangan dan Umum PLN UP3 Situbondo Wiyarta Bagus Prasetya di Situbondo, Rabu.

Bank sampah binaan PLN ini berkembang pesat. Bahkan, dalam sebulan bisa mengelola 20 ton sampah. PLN terus memberikan perhatian penuh terhadap bank sampah, salah satunya dengan memberikan bantuan mesin pres.

“Alhamdulillah bank sampah binaan PLN di Situbondo, saat ini sudah berkembang pesat. Pesatnya perkembangan bank sampah, secara otomatis berdampak positif terhadap masyarakat karena selain dapat mengurangi sampah plastik, juga mendatangkan keuntungan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, bank sampah induk yang ada terus berkembang, dan mampu menjawab tantangan denngsn menjadikan Bank Sampah dengan pengelolaan yang profesional.

Tahun ini, PLN UP3 Situbondo akan melakukan pengembangan mesin pres karena kapasitas plastik sudah bertambah dan membutuhkan mesin pres yang lebih tinggi untuk menambah kapasitas sampah di Situbondo.

“Kami survei dulu kebutuhannya seperti apa. Rencananya tahun 2022, ada pengembangan mesin pres,” kata Wiyarta.

Ia berharap, melalui pengelolaan bank sampah yang baik dan profesional, akan mampu menyerap tenaga kerja baru. Sehingga keberadaan bank sampah tak hanya mengelola sampah, namun juga untuk menekan angka pengangguran.

“Kami berharap ini bisa mengurangi angka pengangguran, utamanya bagi warga sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator Bank Sampah Induk Solihin mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas kepedulian PLN UP3 Situbondo. Bantuan yang dikucurkan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengelola bank sampah.

“PLN banyak memberikan edukasi pada kami, terkait bank sampah dan manfaatnya pada lingkungan,” ujar Solihin.(ant)

Bupati Abdul Latif Berikan 943 Subsidi Siswa,412 Beasiswa Serta Bantuan 45.720 Guru Madin Untuk Kesejahteraan Pendidikan

Bupati Abdul Latif Berikan 943 Subsidi Siswa,412 Beasiswa Serta Bantuan 45.720 Guru Madin Untuk Kesejahteraan Pendidikan

Nusantara7.com, Bangkalan – Bidang Pendidikan menjadi salah satu prioritas Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Mulai dari bersekolah tanpa pungutan dari SD hingga SMP hingga memberikan subsidi kepada siswa SMA/SMK kurang mampu senilai Rp. 1.000.000,- per tahun menjadi salah satu ikhtiar Bupati Ra Latif dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Dzikir dan Shalawat. Total, melalui Dinas Pendidikan setempat, Pemkab telah menyalurkan subsidi kepada 691 siswa Sekolah Dasar dan 252 untuk siswa SMP.

Drs Bambang Budi Mustika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan  mengatakan, selain kedua jenjang itu, Bupati Ra Latif juga kerap memberikan reward kepada siswa-siswi kurang mampu yang mengukir prestasi di berbagai bidang. Total Dinas Pendidikan telah memberikan reward kepada 146 murid di jenjang SD/MI/Madin. Sementara untuk jenjang SMP/MTs sebanyak 36 siswa dan 14 siswa untuk jenjang SMA. Sedangkan untuk mahasiswa sudah 216 orang yang menerima beasiswa dari Bupati Bangkalan.

Dijelaskanya, selain siswa, kualitas para tenaga pengajar di Kabupaten Bangkalan juga tak luput dari perhatian Bupati. Pemkab kerap memberikan pelatihan kepada guru formal maupun informal. Total sebanyak 125 guru telah mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dari Dinas Pendidikan.

Menurutnya, prioritas Bupati Abdul Latif  menjamin kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Madrasah (Madin). Selama kepemimpinan Ra Latif, sebanyak 45.720 Guru Madin dan Guru Ngaji tersentuh program pemberian insentif sebanyak Rp. 200 ribu per-orang. 

Bambang Budi Mustika mengungkapkan, semua program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan di bidang pendidikan tidak lepas dari keinginan semua pihak untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan.

“Indikator IPM itu ada beberapa faktor mulai dari bidang kesehatan ekonomi dan pendidikan, nah ini semua ikhtiar Bapak Bupati selama periode kepemimpinannya,” kata Bambang.pemk

Pemkab Gresik adakan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja, guna Tekan Pengangguran

Pemkab Gresik adakan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja, guna Tekan Pengangguran

Nusantara7.com,Gresik – Angka pengangguran di Kabupaten Gresik saat ini masih cukup tinggi. Data terkini, 8 persen dari 1,31 juta jiwa populasi Gresik tergolong pengangguran.

Dinas Tenaga Kerja Gresik berupaya keras agar angka ini dapat ditekan. Sejumlah langkah dijalankan, salah satunya dengan memperbanyak program pelatihan ketrampilan yang ditujukan bagi para pencari kerja.

Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik yang mencapai 8 persen dari 1,31 juta penduduk, membuat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat memutar otak bagaimana menekan laju pengangguran.

Kepala Disnaker Gresik, Budi Raharjo, menyatakan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan bagi kelompok pencari kerja. Diharapkan para pencari kerja tersebut dapat lebih kompeten sehingga siap bersaing di dunia kerja.

“Sasaran dari kegiatan ini ialah pencari kerja, tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensi dan keterampilanya agar siap masuk di sektor industri,” tutur Budi, Rabu (22/6/2022).

Upaya tersebut dijalankan dalam tiga kategori. Pertama, membuka
pemagangan dalam negeri melalui pembinaan dan pelatihan vokasi Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Kedua, membuka pelatihan keterampilan bagi pencari kerja UPT BLK Disnaker Gresik. Ketiga, membuka pelatihan kompetensi dan pemagangan kejuruan ahli K3 Umum.

Sementara itu, Wabup Gresik, Aminatun Habibah, meminta para peserta agar memanfaatkan materi pelatihan. Diharapkan para peserta mampu mengembangkan kemampuan diri sesuai bidangnya.

“Pelatihan seperti ini berdampak pada pengurangan angka pengangguran di Gresik. Saya juga meminta agar Disnaker membuat semacam database untuk mendata para peserta yang telah mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Adanya data base itu lanjut dia, bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap para peserta yang sudah dididik oleh Disnaker untuk dapat diterima di perusahaan-perusahaan di Gresik. Sehingga, angka pengangguran dapat ditekan dan berkurang.(bj)

Kemendikbud Buka Rekrutmen PPG Prajabatan, untuk Penuhi Kebutuhan Guru

Kemendikbud Buka Rekrutmen PPG Prajabatan, untuk Penuhi Kebutuhan Guru

Nusantara7.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) membuka rekrutmen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai bagian dari upaya menghadirkan generasi baru pendidik di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, berharap masyarakat, terutama yang memiliki minat menjadi guru mau mendaftar dan mengikuti rekrutmen PPG Prajabatan. Besarnya partisipasi publik terhadap program ini akan memperbanyak jumlah kehadiran guru baru di Indonesia.

“Program PPG Prajabatan merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk mengejar kebutuhan 40 ribu guru baru guna menggantikan para pendidik yang memasuki masa pensiun. Dengan kolaborasi antara Kemendikbudristek bersama LPTK dan partisipasi publik yang tinggi, kami optimistis target 40 ribu guru baru akan tercapai sehingga kualitas pendidikan dalam negeri akan terus meningkat,” kata Iwan.

Program ini mendapatkan apresiasi karena akan mencegah terjadinya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru di Indonesia untuk masa mendatang.

Ketua Program Studi PPG Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinn Wahyudi, menilai program PPG Prajabatan merupakan upaya efektif dari pemerintah dalam menjawab persediaan dan kebutuhan pendidik untuk menggantikan guru-guru yang telah memasuki masa pensiun. Mayoritas, guru-guru di level sekolah dasar yang akan purnatugas.

“Kebijakan ini adalah ikhtiar pemerintah mewujudkan keseimbangan kebutuhan guru untuk saat ini dan ke depan. Kemungkinan, banyaknya guru yang pensiun ini perlu diantisipasi dengan merekrut guru-guru baru,” kata Dinn.

Dengan rekrutmen PPG Prajabatan, Dinn meneruskan, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru tidak akan terjadi. Sebab tidak ada kesenjangan dalam lima tahun ke depan. Apabila program ini tidak dijalankan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh adalah banyaknya guru honorer. “Adanya guru honorer karena ketidakseimbangan antara kebutuhan di sekolah, terutama sekolah dasar dengan fakta rekrutmen guru baru. Jadi memang ikhtiar itu (rekrutmen PPG Prajabatan) bagus karena supply and demand ke depannya lebih baik,” ucap Dinn.

Rekrutmen PPG Prajabatan merupakan kerja sama antara Kemendikbudristek dan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mencetak 40 ribu guru baru. Melalui rekrutmen ini, calon mahasiswa diharapkan menjadi guru profesional yang dapat menjadi teladan. Tak hanya itu, mereka juga diharapkan menjadi pendidik yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Calon mahasiswa PPG Prajabatan yang lolos rekrutmen akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa beasiswa untuk mengikuti perkuliahan sampai lulus. Mereka juga mendapatkan kepastian direkrut sebagai guru setelah lulus Pendidikan Profesi Guru. Nantinya, mahasiswa PPG Prajabatan akan mendapatkan modul pembelajaran yang efektif. Modul ini akan menggunakan perangkat belajar yang dikemas secara online, mencakup praktik belajar, menggunakan teknik learning management system, dan dibimbing oleh dosen berpengalaman.

Program PPG Prajabatan terdiri dari 33 SKS mata kuliah, 4 SKS mata kuliah selektif dan 2 SKS mata kuliah elektif. Perkuliahan ini dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Keseluruhan SKS ini diperuntukan untuk menjadikan mahasiswa PPG Prajabatan menjadi generasi guru baru terbaik di Indonesia. Selain itu, dengan program praktik lapangan (clinical practice), mahasiswa PPG Prajabatan akan memiliki relevansi kuat karena dilakukan di sekolah yang nantinya menjadi tempat mereka mengajar sebagai guru pemula.(jp)

Banyuwangi Gelar Festival Creative Recycled, Upaya bijak kelola sampah

Banyuwangi Gelar Festival Creative Recycled, Upaya bijak kelola sampah

Nusantara7.com,Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, menggelar Festival Creative Recycled sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah dengan terus mengampanyekan bijak mengelola sampah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penanganan sampah harus dikelola sejak dari rumah. Produksi sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan bijak akan menyebabkan pencemaran di lingkungan.

“Oleh karena itu, perlu kiranya kami mengelola sampah dengan bijak. Jangan dibuang sembarangan. Pilah dan daur ulang jika memungkinkan,” ujar Bupati Ipuk.

Sampah rumah tangga di Banyuwangi, lanjut dia, menyumbang 450 ribu ton per tahunnya. Setiap harinya, rata-rata tiap rumah tangga di Banyuwangi menghasilkan 2,7 hingga 3 kilogram sampah. Jika diakumulasi secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 450 ribu ton setiap tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut terus dilakukan beragam upaya. Selain membentuk bank sampah dan pengelola sampah secara komunal di berbagai kecamatan, juga menggalakkan daur ulang sampah.

“Kegiatan recyle ini tidak sekadar berhenti di sini. Tapi, bagaimana terus menularkan semangat daur ulang ke masyarakat Banyuwangi lebih luas lagi,” ucapnya.

Festival Creative Recycle dimeriahkan dengan beragam kompetisi pengelolaan sampah. Di antaranya adalah Innovative Recycling Competition. Pada ajang ini ada beragam inovasi pendaur-ulangan sampah untuk memiliki nilai lebih dan mengurangi volumenya.

Beragam sampah organik yang biasanya berujung ke pembuangan diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Seperti halnya dibuat eco-enzym yang multifungsi. Adapula yang mengolah kulit durian menjadi tepung yang kemudian digunakan sebagai bahan dasar aneka kudapan.

Selain itu juga ada barang daur ulang lainnya, seperti daur ulang kertas semen, pelepah pisang, karung goni, kain perca, lukisan kain hingga batik ecoprint.

Salah satu inovasi daur ulang yang keluar sebagai pemenang adalah Sang Paper. Inovasi dari Dokter Ananta ini mengubah pelepah pisang dan jerami yang terbuang seusai panen menjadi kertas serba guna.

“Kertasnya nanti bisa dibuat untuk buku, suvenir dan lainnya. Jadi, mengurangi penebangan pohon untuk kertas. Jadi, bisa lebih ramah lingkungan,” ujar dokter orthopedi itu.

Selain itu, ada pula kompetisi English Youth Speech Contest on Climate Change 2022 yang diikuti oleh sejumlah siswa SMA dan SMP se-Kabupaten Banyuwangi. Kompetisi ini dimenangkan oleh Laurel Sabila Widodo dari SMAN 1 Giri Taruna Bangsa dan Jerusha Rugun Excelsha Manurung dari SMPN 1 Banyuwangi.(ant)

Bupati KH Salwa Arifin Melesatkan Desa Sukosari Kidul Sebagai Desa Budaya

Bupati KH Salwa Arifin Melesatkan Desa Sukosari Kidul Sebagai Desa Budaya

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin  kembali melesatkan Desa Budaya Desa ke lima dari empat desa sebelumnya, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin kini resmi menjadi Desa budaya di Kabupaten Bondowoso.

Secara langsung Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin meresmikan desa tersebut di Wisata Tirta Agung, Selasa Malam, (21/6/2022).

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), Mulyadi saat menyampaikan laporan mengatakan, pencanangan desa budaya merupakan salah satu penyelarasan undang-undang dengan tujuan untuk memajukan budaya di masing-masing daerah.

“Sebagaimana undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang kebudayaan yang telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya diantaranya memajukan kebudayaan serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan,” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Disparbudpora Bondowoso pada tahun ini mencanangkan desa budaya di Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin sebagai desa budaya.

Selaras dengan hal tersebut, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin membenarkan jika pencanangan desa budaya sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah setempat, yakni menjadikan bondowoso Melesat.

“Pencanangan desa budaya merupakan upaya pemerintah dalam pemajuan kebudayaan dimana desa merupakan akar budaya Indonesia dan paradigma pembangunan maka dari itu kebudayaan harus di mulai dari unit kebudayaan terdepan, yaitu desa,” paparnya.

Disampaikan bupati, pada momen penting seperti inilah saatnya desa memberikan kontribusi untuk kemajuan di suatu daerah, agar tujuan pemerintah bisa benar-benar terwujud sesuai dengan harapan.

“Saat inilah waktunya masyarakat desa untuk bergerak dan berkembang sesuai dengan keinginan desa tentang masa depan desanya,” pungkasnya. Bond

Pemkab Bangkalan Dukung  Monitoring PBI JK Jawa Timur

Pemkab Bangkalan Dukung Monitoring PBI JK Jawa Timur

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil  Bupati (Wabup) Bangkalan Drs H Mohni MM didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dispendukcapil Bangkalan menghadiri acara Kunjungan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kelas konsultasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan agenda pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBI JK Jawa Timur di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah Pakuwon Mall Jln Raya Lontar No 2 Surabaya. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak.

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2022 terus dilakukan. Berdasarkan data sampai dengan 31 Mei 2022, capaian kepesertaan PBI JK aktif secara nasional berjumlah 89.831.462 jiwa. Menurutnya, masih terdapat selisih sejumlah 6.968.538 jiwa dari kuota tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 96.800.000 jiwa.

Sementara Jawa Timur masih memiliki potensi yang besar, terutama disebabkan karena saat ini jumlah kepesertaan penduduk Jawa Timur saat ini baru mencapai 81,51?ri total penduduk sejumlah 41 juta jiwa. Sementara masih terdapat sisa kuota PBI JK sejumlah 789.869 jiwa yang harus segera terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut H Mohni Wakil Bupati Bangkalan mengatakan target pemenuhan kuota PBI JK membutuhkan langkah segera mengingat sisa yang masih cukup besar. Untuk itu, perlu sinergitas yang cukup kuat antar stakeholder.

“Intinya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat mendukung dan membuka diri untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan,” kata Wabup.pem