KH Salwa Arifin Apresiasi Enam Desa Di Bondowoso Masuk IDM

KH Salwa Arifin Apresiasi Enam Desa Di Bondowoso Masuk IDM

Nusantara7.com, Bondowoso – Enam desa di Kabupaten Bondowoso masuk dalam kategori Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022. Enam desa itu diantaranya adalah, Desa Mas kuning Kulon Kecamatan Pujer, Desa Maesan Kecamatan Maesan, Desa Prajegan Kidul Kecamatan Prajegan, Desa Karanganyar Tegalampel, Desa Tamanan kecamatan Tamanan Dan Desa Mengok. 
Enam desa itu mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang diberikan secara langsung oleh Bupati Bondowoso , KH. Salwa Arifin, Di peringgitan pendopo, Selasa (27/6/2022). 
Menurut KH Salwa , desa mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan visi misi untuk membentuk sumberdaya manusia yang lebih baik di masa depan. 
Upaya tersebut dapat diawali dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup serta mensejahterakan masyarakat desa. 
Aspek yang penting untuk mencapai visi misi ialah dengan membangun dari bawah, yakni dimulai dari desa. Instrumen yang perlu diketahui, kata KH Salwa , adalah bagaimana permasalahan yang dialami oleh desa. 
“Ada enam Desa yang masuk IDM, dan saya sangat mengapresiasi karena hal ini sangat menunjang kemajuan Kabupaten Bondowoso,” ungkapnya. 
Diungkapkan KH Salwa , enam desa tersebut menjadi motivasi bagi desa -desa lain yang ada di wilayah kabupaten bondowoso, untuk masuk dalam kategori IDM.

KH Salwa memaparkan ada beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) melalui Permendes Nomor 2 tahun 2016 yang telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. 

“Indeksnya adalah Komposit yang di bentuk dari 3 jenis Indeks, yang meliputi, ketahanan Sosial, Ekonomi dan ketahanan Ekologi/sosial,” jelasnya. 
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Desa (DPMD) Haeriah Yuliati mengatakan selain enam desa yang masuk dalam IDM, pihaknya akan terus memberikan motivasi bagi desa – desa yang lain, saat telah ada 11 desa yang Mandiri yang diajukan, sehingga total IDM yang ada di kabupaten Bondowoso saat ini berjumlah 17 desa. 
“Saat ini 11 desa itu telah diajukan kepada Kementrian untuk masuk dalam IDM, kalau keinginan kita Tahun depan 25 desa akan di ajukan untuk menjadi desa Mandiri,” Pungkasnya. bond

Tak Ada Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Cukupi Biaya Siswa MBR

Tak Ada Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Cukupi Biaya Siswa MBR

Nusantara7.com,Surabaya – Intervensi pendidikan terus diberikan Pemkot Surabaya kepada siswa jenjang SMA sederajat. Selain beasiswa, pemkot membantu biaya pendidikan bagi mereka yang berasal dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuknya berupa bantuan SPP yang dibayarkan setiap bulan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program bantuan pendidikan bagi siswa SMA sederajat sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab, jenjang SMA/SMK sederajat adalah kewenangan Pemprov Jatim. ”Saya menyampaikan ke Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, Red) apakah saya bisa membantu memberikan beasiswa. Alhamdulillah, Bu Gubernur waktu itu mengatakan bisa,” ujar Eri kemarin (26/6).

Menurut Eri, kebijakan itu adalah bentuk kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Tujuannya, mencerdaskan pelajar asal Kota Pahlawan. Syarat bagi siswa MBR yang mendapat bantuan itu adalah anak-anak warga Surabaya yang dibuktikan dengan kartu identitas. Baik KTP, kartu keluarga (KK), maupun kartu identitas anak (KIA).

Program itu, jelas Eri, berjalan efektif mulai tahun anggaran 2022. Untuk memastikan jumlah penerimanya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bersinergi dengan Dispendik Pemprov Jatim untuk mendata siswa yang membutuhkan.

Dalam program bantuan pendidikan itu, pemkot akan menanggung kekurangan biaya SPP yang dibayarkan melalui bopda Pemprov Jatim dan BOS dari dana APBN. ”Yang penting arek-arek Suroboyo sekolah terus, nyaman gak usah mikir sing liyane. Yang penting lulus, pintar, jadi anak saleh-salehah, akhlakul karimah, dan orang yang hebat,” tegas Eri.

Kebijakan pemberian bantuan pendidikan itu bermula ketika Pemkot Surabaya mendapat laporan banyaknya lulusan SMA/SMK/MA yang tidak bisa menerima ijazah asli. Mereka hanya mendapat fotokopi ijazah. Pihak sekolah terpaksa menahan dokumen kelulusan belajar itu karena sebagian anak belum melunasi tunggakan biaya pendidikan. Mulai biaya SPP bulanan, biaya gedung, hingga biaya daftar ulang.

Jumlah tunggakan pun beragam. Antara Rp 1 juta sampai Rp 9 juta. Eri mengatakan, pertengahan Juni lalu pemkot turun tangan dengan menebus 929 ijazah pelajar. ”Tahun 2022 ini dan tahun ajaran baru nanti Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemprov Jatim. Ini agar (ijazah ditahan, Red) tidak terulang,” ucap mantan kepala bappeko tersebut.

Pemberian bantuan pendidikan itu menuai apresiasi dari sejumlah kalangan. Politikus PDIP Baktiono menyatakan, setiap tahun dirinya disambati wali murid yang tidak bisa mengambil ijazah anaknya.

Dokumen belajar itu ditahan sekolah karena siswa belum melunasi tunggakan SPP. ”Seharusnya sekolah tidak boleh menahan ijazah. Karena ijazah dibutuhkan untuk melanjutkan pembelajaran dan bekerja,” ucapnya.

Baktiono berharap pemkot melakukan pendataan secara detail penerima bantuan pendidikan itu. Tujuannya, intervensi yang diberikan tepat sasaran. ”Tahun depan saya berharap tidak ada lagi siswa yang ijazahnya ditahan,” tutur ketua Komisi C DPRD Surabaya itu.(jp)

Kolaborasi Mahasiswa KKN dengan Kemenkominfo, untuk meningkatan literasi digital

Kolaborasi Mahasiswa KKN dengan Kemenkominfo, untuk meningkatan literasi digital

Nusantara7.com,Jogjakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya meningkatkan, literasi digital di Indonesia. Salah satunya melibatkan program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Jogjakarta.

Materi soal literasi digital akan disampaikan ke masyarakat di 441 desa yang tersebar di 199 kecamatan di 32 provinsi di seluruh Indonesia.

Rektor UGM Jogjakarta Ova Emilia mengatakan, bersyukur bisa berkolaborasi dengan Kemenkominfo. Apalagi salah satu programnya peningkatan literasi digital. Khususnya di masyarakat pedesaan.

Dia menegaskan, tujuan kolaborasi Kemenkominfo dan UGM adalah untuk mengedukasi masyarakat desa mengenai teknologi digital.

“Upaya ini dalam rangka mendukung program literasi digital oleh Kemenkominfo,” kata Ova dalam keterangan Senin (27/6).

Seperti diketahui kondisi literasi digital masyarakat Indonesia berada di tingkatkan sedang. Hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center 2021 lalu, menyebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Dengan angka 3,49 poin dari 5,00 poin maksimal.

Di hadapan ribuan mahasiswa, Ova Emilia menegaskan bahwa pelaksanaan KKN-PPM merupakan salah satu wujud komitmen UGM dalam mengimplementasikan Education for Sustainable Development (ESD). Yaitu pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Tujuannya untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

“Untuk periode kedua tahun 2022 ini, tema kita memperkokoh jaringan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berkolaborasi dengan banyak pihak,” jelasnya.

Ova juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kemenkominfo RI melalui program Literasi Digital untuk KKN-PPM periode tahun ini.

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Jogjakarta Irfan Dwidya Prijambada mengatakan saat ini pandemi Covid-19 mulai terkendali. Untuk itu, mulai tahun ini mereka kembali menggelar KKN-PPM secara luring.

“KKN-PPM UGM Periode 2 Tahun 2022 ini akan dilaksanakan selama 50 hari secara luring mulai dari tanggal 25 Juni besok sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022,” jelas Irfan.

Irfan mengatakan, kolaborasi dengan Kemenkominfo merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi dan diluncurkan oleh Kemenkominfo pada 20 Mei 2021. Program ini dilaksanakan di seluruh provinsi se-Indonesia dengan target 50 juta orang memperoleh literasi tentang teknologi digital pada tahun 2024.

Diketahui, literasi Digital di Sektor Pendidikan merupakan salah satu dari tiga sektor yang menjadi target program Literasi Digital, dimana dua sektor lainnya meliputi sektor masyarakat umum atau komunitas dan sektor pemerintahan.(jp)kkn

Bupati Abdul Latif Sambut Baik Pembuatan Film Jokotole

Bupati Abdul Latif Sambut Baik Pembuatan Film Jokotole

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan film merupakan salah satu upaya penyadaran kepada masyarakat dalam membangun dan mempertahankan nilai sosial budaya suatu daerah. Untuk itu diharapkan kreator film bisa turut mempromosikan nilai sosial budaya sebagai kekayaan sebuah daerah.

“Dengan upaya ini, setidaknya turut mempromosikan sosial budaya Madura,” ujar Ra Latif  saat menerima kunjungan Artis Pendukung Film Jokotole dan Penyerahan Hibah Buku Sejarah di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (27/6/2022).

Pembuatan Film “Jokotole” merupakan inisiasi beberapa kelompok yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Jokotole adalah salah satu tokoh penguasa di Madura. Ia merupakan putra dari pasangan Potre Koneng dan Adi Poday. Menurut salah satu tim produksi, penggarapan film Jokotole telah melalui proses panjang. Salah satunya melakukan napak tilas dan pendalaman sejarah Jokotole selama tiga tahun.

Untuk itu, Ra Latif  berharap pembuatan film ini nantinya menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk promosi daerah. 

“Yang paling penting adalah bisa menyajikan data yang sesuai dengan faktanya. Intinya kami akan mendukung produksi pembuatan film Jokotole,” ungkap Ra Latif .

Tahap produksi ini ditandai dengan pemotongan dan penyerahan tumpeng oleh Bupati Bangkalan kepada produser film PT Mapan Global Film H Faizal Nawawi. Selain pemotongan tumpeng pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga menerima hibah buku tentang sejarah Madura.

Warga Terdampak PMK di Pudak, mendapat Bantuan Sembako dari Pemkab Ponorogo

Warga Terdampak PMK di Pudak, mendapat Bantuan Sembako dari Pemkab Ponorogo

Nusantara7.com,Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako kepada warga terdampak wabah PMK di Kecamatan Pudak. Akibat PMK, warga Pudak terpaksa kehilangan pendapatan lantaran sapi mereka banyak yang mati.

 

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengungkapkan sebanyak 300 paket bantuan sembako telah dikirim ke Pudak. Dari total jumlah tersebut, setiap desa mendapatkan kuota 50 paket untuk sementara.

 

“Lewat Dinsos, sudah kita kirim 300 paket sembako. Pembagian 50 orang per desa,” kata Sugiri, Senin (27/6/2022).

 

Bantuan untuk warga terdampak PMK ini, kata Sugiri, bukan hanya dari Dinsos saja. Juga ada bantuan dari Gontor, Baznas dan organisasi masyarakat lainnya dan kini pihaknya terus mengumpulkan donasi dari berbagai pihak.

 

“Sementara saat ini bantuan dari Dinsos dulu,” katanya.

 

Selain bantuan sembako, Pemkab Ponorogo juga bakal bertanggungjawab kepada 173 anak dari Kecamatan Pudak yang tahun ini masuk jenjang SMP dan SMA. Rencananya biaya masuk sekolah mereka ditanggung Pemkab.

 

“Kita akan mengampu, baik itu mungkin lewat baznas atau lainnya, untuk 173 anak-anak di Kecamatan Pudak yang mau masuk sekolah, ada jenjang SMP dan SMA,” ungkap Giri.

 

Warga di Kecamatan Pudak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) praktis tidak punya penghasilan akibat PMK. Mereka tidak bisa lagi menggantungkan pemasukan pada usaha ternak sapi perah.

 

Sebelumnya, Pemkab Ponorogo juga mengambil suatu kebijakan terkait penguburan sapi yang mati terjangkit PMK. Pihaknya akan mengucurkan uang senilai Rp500 ribu, untuk biaya penguburan sapi yang mati karena PMK tersebut. Dana penguburan itu, bakal ditaruh di BPBD Ponorogo.

 

“Desa agar membentuk tim untuk penguburan, biar ada gotong royongnya. Baru nanti biayanya diganti oleh BPBD,” pungkasnya.(bj)

Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi akan munculkan Masalah baru

Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi akan munculkan Masalah baru

Nusantara7.com,Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritisi rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Menurutnya, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi.

“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (27/6).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Mulyanto menambahkan, pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan usaha mikro dan kecil yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila ini dipaksakan, maka akan menyulitkan mereka. “Hari gini, Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” imbuhnya.

Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan, dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp 500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.

Sekarang ini, CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah. Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih di atas HET. Pemerintah harus mengurai mengapa industri enggan memproduksi migor curah tersebut.

Untuk diketahui Pemerintah akan memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian migor curah rakyat pada Senin (27/6). Pembelian minyak goreng curah rakyat nantinya harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau NIK (Nomor Induk Kependudukan). Masa sosialisasi kebijakan ini akan berlangsung selama dua minggu ke depan.(jp)