Bupati KH Salwa Arifin Lantik 139 Pejabat Fungsional

Bupati KH Salwa Arifin Lantik 139 Pejabat Fungsional

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso  KH. Salwa Arifin mengangkat dan memindahkan Pejabat fungsional tertentu di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso di Pendopo bupati, Kamis (23/6/2022).

Pelantikan terdiri dari berbagai unsur, sebanyak 139 pejabat fungsional dilantik dan dikukuhkan untuk menempati tempat kerja yang baru.

Bupati KH. Salwa Arifin dalam sambutannya mengungkapkan pelantikan yang dilakukan adalah merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saudara-saudara yang dilantik sebagai pejabat fungsional,” ungkapnya.

Dikatakan KH. Salwa , pejabat fungsional merupakan pejabat yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu, pengangkatan jabatan fungsional dapat dilakukan dalam pengangkatan pertama atau pemindahan jabatan ditempat lain.

Lebih jauh bupati menyampaikan, pada setiap jabatan apapun tugas tanggungjawab dan wewenang diperlukan fokus dan seusai dalam pelaksanaannya.

“Hari ini 139 peserta pelantikan terdiri dari 123 guru dan 16 CPNS dimana mereka telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sehingga mereka bisa melaksanakan tugas di perangkat daerah sesuai keilmuannya,” paparnya.

Lebih jauh, KH. Salwa berharap kepada seluruh ASN yang telah dilantik dan dikukuhkan agar supaya bisa menjalankan dan mampu menjalankan cita – cita yang dimiliki oleh pemerintah daerah bondowoso, yaitu menjadikan bondowoso Mandiri Lestari Ekonomi dalam Bingkai Iman dan Taqwa (Melesat).

“Saya berharap dengan di angkatnya saudara dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam memajukan kualitas pendidikan dan pelayanan di Kabupaten Bondowoso, ” Pungkasnya. bond

Wabup Sidoarjo Serahkan SK PPPK ke 700 Guru, Berharap amanah saat bertugas

Wabup Sidoarjo Serahkan SK PPPK ke 700 Guru, Berharap amanah saat bertugas

Nusantara7.com,Sidoarjo – Sebanyak 700 guru resmi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Sidoarjo. Hal itu ditandai dengan diserahkannya Surat Keputusan Pelantikan PPPK

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan langsung SK PPPK tahap II yang berlaku selama lima tahun dalam apel di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (23/6/2022). Dia menyampaikan selamat kepada para guru yang telah diangkap sebagai PPPK.

“Pengangkatan menjadi PPPK hendaknya harus disyukuri dengan cara bekerja dan beribadah lebih giat karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut, oleh karena itu bersyukurlah,” ucap Subandi.

Dia juga berpesan untuk terus meningkatkan dan menunjukan kualitas diri sebagai seorang ASN. Core values ASN Berakhlak harus diwujudkan yaitu harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Tunjukkan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggungjawab yang kita emban kedepan, akan semakin berat,” pintanya.

Wabup H. Subandi juga berharap untuk dapat bersama mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Banyak sektor yang harus dicapai untuk mewujudkannya.

Di antaranya sektor kesehatan pada pembangunan dan pengisian sarana prasarana serta SDM pada rumah sakit Sidoarjo Barat maupun pada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa pendidikan.

Capaian mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan juga ada pada penataan kota dan transportasi terpadu untuk mengurai kemacetan dengan pembangunan proyek frontage di Gedangan serta memperluas ruang terbuka hijau.

Selain itu revitalisasi sungai dan revolusi manajemen sampah dan peningkatan responsibilty atas pengaduan masyarakat 24 jam juga menjadi salah satu yang harus diwujudkan bersama.

“Dari beberapa program kerja tersebut, saya berharap dukungan sepenuhnya dari penjabat Sekretaris Daerah dan kepala perangkat daerah beserta jajaran di bawahnya, yaitu para ASN maupun non ASN di lingkungan unit kerja untuk mampu memahami dan melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, serta berlomba menciptakan kepraktisan, keefektifan dan transparansi untuk mendorong terciptanya good and clean governance,” harap mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu.[bj]

Para Pengusaha minta, pemerintah kaji ulang cuti melahirkan enam bulan

Para Pengusaha minta, pemerintah kaji ulang cuti melahirkan enam bulan

Nusantara7.com,Jakarta – Sejumlah kalangan pengusaha meminta pemerintah dan DPR RI melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif terkait RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan enam bulan dan cuti suami selama 40 hari.

“Pelaku usaha berharap agar pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan UU tersebut karena menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarman, psikologi pengusaha harus dijaga karena merekalah yang akan menjalankan kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu menjelaskan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur hak cuti hamil selama tiga bulan. Kebijakan tersebut pun sudah berjalan hampir 19 tahun di mana pelaku usaha menjalankan aturan tersebut tersebut dengan konsisten.

“Wacana cuti hamil selama enam bulan dan cuti suami 40 hari harus mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha, dan dampak terhadap pelaku UMKM. Perlu suatu kajian yang mendalam apakah harus enam bulan atau cukup empat bulan misalnya, kemudian apakah cuti suami 40 hari juga menjadi keharusan,” katanya.

Menurut Sarman, cuti dengan durasi panjang seperti itu dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan produktivitas karyawan tersebut di perusahaannya.

“Jangan sampai nanti pengusaha menyiasati pekerjanya menjadi pekerja kontrak karena harus mengeluarkan biaya operasional dalam bentuk gaji selama enam bulan terhadap pekerja yang mendapatkan cuti hamil,” katanya.

Sarman pun mengingatkan agar kebijakan tersebut jangan sampai semakin menurunkan peringkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang jauh tertinggal.

Oleh karena itu, Sarman meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan rencana tersebut agar bisa diterima semua kalangan pelaku usaha.(ant)

Angka Kematian di Indonesia meningkat, akibat Varian Omicron BA.4 dan BA.5

Angka Kematian di Indonesia meningkat, akibat Varian Omicron BA.4 dan BA.5

Nusantara7.com,Jakarta – Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 tak hanya menaikkan jumlah kasus Covid-19, tetapi juga angka kematian. Meski tak melonjak signifikan, namun angka kematian tetap tercatat naik dibandingkan sebelum BA.4 dan BA.5 terdeteksi di tanah air.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, selama 6 hari berturut-turut, kasus terus berada di atas angka 1000. Sangat disayangkan, dalam 2 bulan terakhir kasus harian berhasil dipertahankan dibawah 1000 kasus.

“Meskipun angka kenaikan ini terbilang tidak tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi kenaikan ini merupakan alarm yang perlu kita waspadai,” kata Prof Wiku dalam keterangan virtual baru-baru ini.

Dari perkembangan penanganan terkini, kenaikan kasus mingguan sebesar 105 persen. Dari 3.688 pada minggu lalu, menjadi 7.587 di minggu ini. Kenaikan ini turut mempengaruhi kenaikan kasus aktif, yang sebelumnya 4.734 menjadi 8.594 pada minggu ini. Kenaikan ini terbanyak disumbangkan dari 3 provinsi. Yaitu, DKI Jakarta (naik 2.769 kasus), Jawa Barat (naik 686 kasus), dan Banten (naik 285 kasus).

Dengan meningkatnya kasus positif dan kasus aktif, kata dia, maka seharusnya kasus kematian ditekan dan persentase kesembuhan ditingkatkan. Nyatanya, di minggu terakhir terjadi kenaikan kematian mingguan dari 28 menjadi 44 kasus.

“Dan seharusnya, dengan naiknya angka kematian, maka segera lakukan evaluasi dan mitigasi agar kematian tidak terus meningkat,” jelas Prof Wiku.

“Meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan jumlah kasus positif, seharusnya jumlah kematian dapat ditekan. Selalu saya tekankan bahwa 1 kematian saja terbilang nyawa,” tambahnya.

Selain itu, meskipun persentase kesembuhan terbilang masih tinggi yakni 97,28 persen, sayangnya angka ini sedikit menurun. Seharusnya, angka kembali didorong agar terus meningkat, beriringan dengan upaya penurunan tren kematian.

Ia meminta agar deteksi kasus terus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran menuju ke tempat testing Covid-19 untuk diperiksa. Terutama kepada individu yang bergejala atau setelah itu berkontak erat dengan pasien positif Covid-19.

Vaksinasi Digenjot. Lalu, upaya treatment pasien Covid-19 harus kembali dikuatkan. Adanya peningkatan kematian pada minggu terakhir, maka perlindungan kepada kelompok rentan juga perlu ditingkatkan.

Sehingga perlu terus mendorong vaksinasi dan booster terutama pada penderita komorbid, anak-anak dan lansia untuk melindungi dari penyakit parah dan kematian. Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan.(jp)

PLN Situbondo, beri pembinaan dan pendampingan ke sejumlah bank sampah

PLN Situbondo, beri pembinaan dan pendampingan ke sejumlah bank sampah

Nusantara7.com,Situbondo – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Situbondo, Jawa Timur, terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada bank sampah sebagai wujud komitmen dalam pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

“Kami terus memberikan pembinaan kepada sejumlah bank sampah Induk. Langkah ini sebagai bentuk untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Manajer Bagian Keuangan dan Umum PLN UP3 Situbondo Wiyarta Bagus Prasetya di Situbondo, Rabu.

Bank sampah binaan PLN ini berkembang pesat. Bahkan, dalam sebulan bisa mengelola 20 ton sampah. PLN terus memberikan perhatian penuh terhadap bank sampah, salah satunya dengan memberikan bantuan mesin pres.

“Alhamdulillah bank sampah binaan PLN di Situbondo, saat ini sudah berkembang pesat. Pesatnya perkembangan bank sampah, secara otomatis berdampak positif terhadap masyarakat karena selain dapat mengurangi sampah plastik, juga mendatangkan keuntungan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, bank sampah induk yang ada terus berkembang, dan mampu menjawab tantangan denngsn menjadikan Bank Sampah dengan pengelolaan yang profesional.

Tahun ini, PLN UP3 Situbondo akan melakukan pengembangan mesin pres karena kapasitas plastik sudah bertambah dan membutuhkan mesin pres yang lebih tinggi untuk menambah kapasitas sampah di Situbondo.

“Kami survei dulu kebutuhannya seperti apa. Rencananya tahun 2022, ada pengembangan mesin pres,” kata Wiyarta.

Ia berharap, melalui pengelolaan bank sampah yang baik dan profesional, akan mampu menyerap tenaga kerja baru. Sehingga keberadaan bank sampah tak hanya mengelola sampah, namun juga untuk menekan angka pengangguran.

“Kami berharap ini bisa mengurangi angka pengangguran, utamanya bagi warga sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator Bank Sampah Induk Solihin mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas kepedulian PLN UP3 Situbondo. Bantuan yang dikucurkan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengelola bank sampah.

“PLN banyak memberikan edukasi pada kami, terkait bank sampah dan manfaatnya pada lingkungan,” ujar Solihin.(ant)