Bupati KH Salwa Arifin : Fokuskan kembali PKK sebagai Benteng Keluarga

Bupati KH Salwa Arifin : Fokuskan kembali PKK sebagai Benteng Keluarga

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin menghadiri acara Kesatuan Gerak PKK ke -50 yang di selenggarakan oleh Tim penggerak PKK Kabupaten setempat, di pendopo bupati, Rabu (29/6/2022). Selain itu, dalam acara hari peringatan gerak PKK juga diwarnai dengan pemberian santunan kepada 30 anak yatim.

Sebagai ketua pembina penggerak PKK, bupati mengungkapkan, selama 50 tahun perjalanan gerakan PKK, telah banyak hal yang dilakukan, maka dalam momentum seperti ini bupati berharap agar PKK kembali kepada ruhnya dimana PKK sebagai benteng keluarga. 
“Saya harapkan PKK kembali kepada ruhnya, yaitu sebagai gerakan Masyarakat untuk pemberdayaan keluarga, dimana keluargalah yang harus menjadi fokus perhatian kita,” ungkapnya. 
Dijelaskan KH Salwa, pergerakan PKK bisa dijadikan pembelanjaran,  terlebih peringatan hari Ke 50 PKK itu bisa menjadi tolak ukur untuk memompa semangat guna mengembangkan kreasi dan kreativitas didalam sebuah keluarga. 
PKK, lanjut KH Salwa Arifin merupakan salah satu mitra kerja pemerintah daerah, oleh karena itu, gerakan PKK  sebuah potensi pembangunan bagi bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Bondowoso. 
“Karena PKK mempunyai pola pendekatan yang bisa menggerakkan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,” pungkasnya. bond

Pemerintah akan kaji Legalitas Ganja untuk kebutuhan medis

Pemerintah akan kaji Legalitas Ganja untuk kebutuhan medis

Nusantara7.com – Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu kepentingan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini dilakukan dengan meminta pendapat dari berbagai ahli terkait legalitas ganja untuk kebutuhan medis.

“Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu mengenai legalitas ganja untuk tujuan medis,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman dikonfirmasi, Rabu (29/6).

“Akan dilihat baik buruknya dengan cara meminta pendapat atau pandangan para ahli dari berbagai pihak seperti kesehatan, sosial, agama dan lain sebagainya,” sambungnya.

Menurut Erif, jika pendapat dari para ahli lebih banyak positif daripada negatif, bukan tidak mungkin akan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Namun, perlu aturan khusus untuk menghindari penyalahgunaan.

“Kalau memang positifnya lebih banyak, pasti pemerintah akan melegalkan ganja untuk medis. Itupun dengan mekanisme dan pengaturan ketat,” tegas Tubagus.

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

“Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” ucap Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria, nah ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.

“Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” imbuhnya.

Pembicaraan ganja untuk kebutuhan medis ini setelah sebelumnya ramai di media sosial terkait seorang ibu yang membawa poster ‘tolong anakku butuh ganja medis’ viral di media sosial, Minggu (26/6). Poster itu dibawa oleh Santi bersama suaminya, Eto, dengan membawa serta anaknya yang bernama Pika.

Mereka melakukan aksi damai di CFD Bundaran HI pada Minggu (26/6). Poster bertuliskan ‘tolong anakku butuh ganja medis’ itu digantungkan Santi di lehernya.

Aksi ibu perjuangkan legalisasi ganja medis untuk anaknya itu mendapat perhatian dari warga. Tidak sedikit warga yang bersimpati atas kondisi Pika.(jp)

Kerja Sama Walikota Surabaya dengan Liverpool, kembangkan Pendidikan Inklusi

Kerja Sama Walikota Surabaya dengan Liverpool, kembangkan Pendidikan Inklusi

Nusantara7.com,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool, Inggris, terus kembangkan kerja sama kota kembar. Khususnya dalam bidang pendidikan inklusi.

”Khususnya pengembangan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, dapat terus dikembangkan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/6).

Kedatangan Rob Fenn tersebut sekaligus membuka kegiatan Webinar bagi Guru Sekolah Inklusi di Kota Surabaya dengan St. Vincent’s School Liverpool.

Wali Kota Eri menjelaskan, jalinan kerja sama kota kembar atau sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool terus berlangsung secara aktif. Kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) pada 2018. Kerja sama itu diharapkan bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif bagi masyarakat di kedua kota. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan kapasitas bagi guru sekolah inklusi.

”Kegiatan ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta, yang terdiri atas 135 guru SD dan 135 guru SMP dari sekolah inklusi di Kota Surabaya. Yakni, untuk memperoleh wawasan baru terkait pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus,” ujar Eri.

Wawasan pendidikan tersebut, lanjut dia, akan dibagikan langsung jajaran St. Vincent’s School Liverpool, salah satu sekolah inklusi terbaik di Kota Liverpool, bahkan di seluruh Inggris. Namun, kegiatan di bidang pendidikan khusus itu bukan yang pertama kali diadakan.

”Pada 2019 Kota Surabaya mengirimkan delapan orang delegasi siswa sekolah inklusi, beserta delapan pendamping untuk mengikuti kegiatan di St. Vincent’s School Liverpool, selama enam minggu,” terang Eri.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn mengatakan, kota kembar antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah meningkatkan perdagangan, pendidikan, pertukaran budaya, dan hubungan antarindividu yang lebih baik. Seperti halnya kerja sama sepak bola antara Kota Surabaya dan Tranmere Rovers adalah contoh yang sangat baik.

”Komitmen bersama untuk mendukung inklusi disabilitas antara Kota Surabaya dan St. Vincent’s School Liverpool melalui berbagai ide kreatif,” tutur Rob Fenn.

Rob Fenn menambahkan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Kota Surabaya, mampu menangkal berbagai permasalahan. Seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan pendidikan. Karena itu, dia ingin mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi.

”Saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan kolega saya di Kota Surabaya. Saya menyimpulkan, Kota Surabaya ini bisa menjadi salah satu kota percontohan mengenai pendidikan inklusi,” ucap Rob Fenn. (jp)

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Nusantara7.com,Surabaya –  Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai masih belum sesuai harapan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Rabu, mengatakan, Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya sebagai pembina BUMD harus benar-benar melakukan evaluasi.

“Kami selalu mendorong dan memotivasi Bagian Perekonomian setiap rapat bersama. Tapi sampai sekarang kondisi BUMD tidak berubah,” kata dia.

Menurut dia, pada saat menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021 pada Selasa (28/6), pihaknya menilai pemaparan Bidang Perekonomian tidak sesuai kenyataan.

Berdasarkan laporan capaian kinerja BUMD di Surabaya bagus mayoritas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Begitu juga dengan laporan tentang kebijakan evaluasi pengelolaan BUMD dan BULD ini juga 100 persen.

“Kalau sudah 100 persen kan berarti hasilnya kan sudah bagus sesuai harapan. Tapi kenyataannya kondisi BUMD ya seperti ini saja,” kata dia.

Berdasarkan rapat LKPJ terhadap sejumlah BUMD yang sudah dilakukan, banyak BUMD milik pemkot Surabaya yang tidak sehat.

Legislator Partai Gerindra ini berharap Bagian Perekonomian tidak hanya sekedar menjalankan tugas untuk menggugurkan kewajiban saja, melainkan harus benar-benar melakukan evaluasi.

Untuk itu, kata dia, Bagian Perekonomian harus mengubah strategi yang tepat sasaran, dalam pengawasan untuk menata BUMD menjadi lebih baik.  “BUMD harus sehat, sehingga memperoleh laba dan bisa ada deviden. Sehingga sesuai harapan masyarakat,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno sebelumnya menyoroti salah satu BUMD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya yang merugi karena tarif jasa potong terlalu murah yakni Rp50 ribu untuk setiap pemotongan satu hewan berupa sapi.

“Ini murah, kalau dibiarkan dan diteruskan, saya yakin RPH tidak akan berkembang dan mencapai target pendapatan surplus,” kata dia.

Anas mengatakan, perlu ada revisi peraturan daerah soal tarif jasa potong hewan di RPH, sebagai acuan hukum.

Direktur PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, biaya operasional PD RPH Surabaya lebih besar dari pada pendapatan. Sejumlah komponen yang memicu kerugian di antaranya tanggungan tunggakan pajak, dan tarif jasa potong hewan yang murah.

“Selama ini RPH menerapkan manajemen rumah potong tradisional. Jagal hanya dikenakan tarif jasa potong sebesar Rp50 ribu. Kemudian semua pekerjaan mulai dari pemotongan hingga pengemasan dilakukan oleh tim mereka,” kata dia. (ant)