https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

June 30, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Bupati KH Salwa Arifin Berikan Reward Kepada Atlet Berprestasi Bondowoso

Bupati KH Salwa Arifin Berikan Reward Kepada Atlet Berprestasi Bondowoso

Nusantara7.com, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bakal memberikan reward atau penghargaan kepada atlet berprestasi yang mengikuti ajang Porprov yang sampai saat ini tengah berlangsung. 
Hal itu di ungkapkan oleh Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin usai meninjau beberapa venue di 4 titik perlombaan, Kamis (30/6/2022). 
“Kita akan memberikan reward nanti kepada atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Bondowoso,” ungkapnya. 

Saat ini beberapa atlet berprestasi banyak meraih juara di berbagai perlombaan, seperti lomba Panahan, dan perlombaan lainnya. 
“Alhamdulillah tadi peninjauan di empat titik venue telah kita lakukan, kita nanti akan memberikan reward,” paparnya. 

Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah untuk memotivasi para atlet lain yang ada di daerah setempat, sehingga semangat dari para atlet bahkan pelatih bertambah besar untuk memajukan Kabupaten Bondowoso dalam bidang olahraga. 

“Alhamdulillah banyak peningkatan dibandingkan beberapa tahun lalu, sudah banyak atlet berprestasi yang meraih medali emas saat ini,” jelasnya. 

Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bondowoso, Bupati menjelaskan kedepan akan lebih memperhatikan sarana dan prasarana, dimana saat ini masih belum bisa memberikan yang maksimal kepada para tamu dari luar daerah sebagai peserta lomba. “Ke depan kita akan perbaiki semua yang masih belum memadai,” pungkasnya. bond

Penetapan tanggal Idhul Adha antara Pemerintah dengan Muhammadiyah berbeda

Penetapan tanggal Idhul Adha antara Pemerintah dengan Muhammadiyah berbeda

Nusantara7.com,Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Juli. Keputusan itu berselisih sehari dengan kebijakan Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha pada 9 Juli.

Keputusan Kemenag tersebut diambil melalui sidang isbat tadi malam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap perbedaan itu tidak menjadi bahan pemecah bangsa Indonesia. Hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijah itu diumumkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi. Dia mengatakan, dari 86 titik pemantauan hilal yang digelar Kemenag di seluruh Indonesia, tidak ada satu pun yang melihat hilal. “Maka, secara mufakat 1 Zulhijah jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022 Masehi,” kata politikus PPP tersebut.

Zainut menyatakan, dengan ditetapkannya 1 Zulhijah jatuh pada 1 Juli, berarti Idul Adha dirayakan pada 10 Juli. Sebab, sesuai dengan ketentuan, Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijah.

Dia menerangkan, keputusan sidang isbat itu mengacu pada perhitungan hisab dan rukyatulhilal. Dia menegaskan, metode hisab dan rukyat saling melengkapi.

’’Dua metode itu bukan untuk saling diperhadapkan atau dipertentangkan,’’ tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Abdullah Jaidi menyampaikan, perbedaan Idul Adha tahun ini merupakan sebuah kenyataan yang harus disikapi dengan dewasa. ’’Pemerintah sudah menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Juli. Sementara Muhammadiyah sudah umumkan lebih dahulu Idul Adha pada 9 Juli,’’ jelasnya.

Jaidi mengatakan, perbedaan penetapan hari besar di Indonesia sudah biasa terjadi. Belum lama ini, penetapan awal Ramadan 2022 juga berbeda. ’’Jadi, janganlah perbedaan ini menjadikan perpecahan atau tidak saling menghormati,’’ kata dia.

Jaidi mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk saling menghormati perbedaan itu. Dia menegaskan, perbedaan tersebut sejatinya didasari pada persoalan wujudulhilal dan rukyatulhilal. Perbedaan keduanya bergantung pada ketinggian hilal.

Dia lantas menjelaskan potensi pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Ketika terjadi perbedaan seperti itu, kapan pelaksanaan puasa Arafah. Apalagi, pelaksanaan Arafah atau wukuf ada di Arab Saudi. Sampai pengumuman hasil sidang isbat Kemenag tadi malam, pemerintah Saudi belum melansir hasil sidang isbat mereka.

Dia menegaskan bahwa puasa Arafah adalah puasa sunah yang dilakukan pada 9 Zulhijah. Maka, yang menjadi acuan adalah keputusan pemerintah setempat. Tetapi, dia tidak melarang ketika warga Muhammadiyah melaksanakan puasa Arafah sesuai dengan ketetapan mereka. Jaidi juga menyampaikan, umat Islam dianjurkan berpuasa mulai 1 sampai 9 Zulhijah. Selain berpuasa, pada tanggal tersebut umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah dan sedekah. ’’Saudara kita fakir miskin menanti uluran tangan kita,’’ tuturnya. (jp)

LPP APBD 2021 Diterima DPRD Bangkalan

LPP APBD 2021 Diterima DPRD Bangkalan

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil  Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM Menghadiri rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 di gedung DPRD setempat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad. 

Dalam kesempatan itu, Wabup mengatakan bahwa semua fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Kondisi ini mencerminkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif berjalan sangat baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi kerjasama ini. Semoga lebih baik lagi kedepannya,” kata Drs Mohni MM usai rapat.

Pemkab Bangkalan juga sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa rekomendasi dari DPRD.

“Kami sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa yang direkomendasikan dewan. Kami segera kirim hasilnya ke Gubernur untuk evaluasi, dan segera ditetapkan menjadi Perda,” katanya.

Drs Mohni MM  berharap kerja sama dan dukungan dari segenap DPRD Kabupaten Bangkalan untuk perbaikan kedepannya. Pemkab, kata Wabup tetap membutuhkan saran sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas utamanya dalam peningkatan kualitas SDM, pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan. pem

Bupati Abdul Latif Semangati Para Atlet Bangkalan yang Berlaga di Porprov

Bupati Abdul Latif Semangati Para Atlet Bangkalan yang Berlaga di Porprov

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron datang langsung untuk menyambangi dan menyemangati para atlet Bangkalan yang berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur 2022, di Lumajang, Kamis (30/6/2022) malam.

Orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan tersebut menyambangi para atlet, bertemu para atlet dan langsung memberikan motivasi agar terus berjuang membawa nama harum Kabupaten Bangkalan.

Bupati berpesan agar tetap semangat serta menjunjung tinggi sportifitas dalam bertanding. Bahwasannya nama Kabupaten Bangkalan ada di pundak para atlet yang berlaga.

“Semoga perjuangan kalian di laga Porprov kali ini dapat mengharumkan nama Kabupaten Bangkalan di kancah Jawa Timur,” ungkapnya.

Bagi Ra Latif , hasil bukanlah tujuan utama dari keikutsertaan Bangkalan di porprov. Namun semangat pantang menyerah, budaya sportifitas yang ditunjukkan oleh para atlet Bangkalan itu yang menjadi utama.

“Apapun hasilnya kalian adalah orang-orang pilihan Bangkalan dan tetap menjadi anak Kabupaten Bangkalan. Terus berikan yang terbaik, dan jaga nama baik Bangkalan,” tutur Ra Latif .

Bupati Abdul Latif Sambut 1000 Juleha

Bupati Abdul Latif Sambut 1000 Juleha

Nusantara7.com, Bangkalan – Menjelang  Hari Raya Idul Adha, jaminan kesehatan hewan kurban perlu diperhatikan. Terlebih lagi saat ini marak kasus PMK (penyakit Mulut dan kuku) tengah melanda Indonesia termasuk di Kabupaten Bangkalan. Sehingga dalam pelaksanaan kurban nanti, tidak hanya dibutuhkan kuantitas hewan kurban, namun faktor kesehatan hewan serta jaminan produk yang sehat dan bebas penyakit juga sangat dibutuhkan. 

Bentuk penekanan ini disampaikan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri Apel Akbar Nasional 1000 Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) di Alun-alun Kota Bangkalan, Kamis (30/6/2022).

Apel Akbar ini dihadiri oleh Asisten III Pemprov Jatim, DPP Juleha Indonesia, Pengurus DPW Juleha Indonesia Jatim, Pengurus DPD Juleha Indonesia 38 Kabupaten, Alumni Juleha Bersertifikasi BNSP, Alumni Pelatihan Juleha Masjid, Para Juleha di RPH/RPU se Jatim, dan seluruh anggota Juleha Muda dari pesantren, kampus, sekolah dan lembaga Islam se Jatim. Selain itu, pada apel ini juga dilaksanakan launching aplikasi Juleha.

Ra Latif  mengatakan, kegiatan apel akbar ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bersama Provinsi Jawa Timur dan Juleha Indonesia untuk memberikan Jaminan produk Daging Halal dan Sehat bagi mayarakat. 

“Hal ini penting kita lakukan mengingat beberapa hari lagi, umat muslim akan merayakan Idul Adha dan melaksanakan kurban sehingga perlu jaminan halal pada proses pelaksanaannya,” kata Ra Latif .

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, kata Ra Latif , sangat menyambut baik terselenggaranya acara kunjungan dan pelaksanaan apel akbar Juru Sembelih halal Indonesia tersebut.

Ra Latif  menyampaikan, penyiapan juru sembelih halal yang terlatih dan tersertifikasi serta dibekali dengan penanganan terkait PMK menjadi sangat penting untuk disebar ke berbagai RPH yang ada di Bangkalan. Sehingga pemotongan di RPH pada pelaksanaan kurban di masa PMK ini dapat tetap terlaksana dengan baik dan memberikan jaminan produk yang halal serta sehat bagi masyarakat.

“Karena itu kami berharap melalui upaya yang kita lakukan ini, masyarakat tidak lagi cemas terhadap pelaksanaan kurban pada masa PMK ini. Kami juga mengimbau agar baik dinas terakit, para juru sembelih halal Indonesia yang telah disebar di RPH dapat bekerja sebaik mungkin dan benar-benar menjalankan management kurban pada masa PMK ini,” ujarnya.

Secara Resmi, MUI Belum terima Permintaan Soal Fatwa Ganja untuk Medis

Secara Resmi, MUI Belum terima Permintaan Soal Fatwa Ganja untuk Medis

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima permintaan resmi penerbitan fatwa ganja untuk medis. Hal itu sebelumnya telah diminta oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara terbuka melalui media massa.

“MUI belum menerima petanyaan dan permohonan fatwa secara resmi dari para pihak terkait dengan masalah penggunaan ganja untuk kepentingan medis,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorus Niam Sholeh kepada wartawan, Kamis (30/6).

Kendati demikian, Asrorun menilai keinginan Wapres sebagai bentuk merespon dinamika di tengah masyarakat. MUI menyatakan siap menindaklanjutinya serta melakukan kajian secara komperehensif dalam perspektf keagamaan.

“Kita akan kaji, yang intinya MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik. Apakah bentuknya dengan sosialisasi fatwa yang sudah ada, penguatan regulasi, rekomendasi untuk peyusunan regulasi, atau dalam bentuk fatwa baru,” imbuhnya.

Regulasi yang dimaksud yakni Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa ganja termasuk jenis narkotika golongan I yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya. (jp)

Sandiaga Uno Bimbing santri manfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk

Sandiaga Uno Bimbing santri manfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk

Nusantara7.com,Malang – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong para santri untuk memanfaatkan teknologi pemasaran berbasis digital dalam upaya untuk membuka lapangan kerja baru.

Sandiaga di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa para santri diharapkan mampu memanfaatkan teknologi pemasaran digital untuk memasarkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh para santri tersebut.

“Kami harapkan para santri yang produknya sudah ditampilkan, bisa lebih mahir menggunakan digital marketing. Karena ini tahapan kita untuk mencetak 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun ini,” kata Sandiaga.

Dalam kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang tersebut, Sandiaga mengatakan bahwa pada era revolusi industri seperti saat ini, digitalisasi menjadi salah satu hal penting untuk memasarkan produk, khususnya yang dihasilkan oleh para santri.

Ia berharap ke depan seluruh pemasaran produk yang dihasilkan oleh para santri di Indonesia termasuk Bahrul Maghfiroh Malang tersebut, bisa memanfaatkan platform pemasaran berbasis digital.

“Nanti Bahrul Maghfiroh akan 95 persen akan dijual melalui digitalisasi, melalui platform digital. Pengalaman guru terbaik, yang akan menampakkan kesuksesan,” ujarnya.

Ia menambahkan para santri diharapkan juga mampu mengambil risiko dalam membuka usaha yang dirintisnya. Menurutnya, kegagalan dalam berusaha memang biasa terjadi, namun hal itu merupakan langkah utama untuk menuju kesuksesan.

“Ketika belum berhasil akan berusaha lebih keras, bersyukur, bersabar. Tidak ada orang sukses yang tidak berani mengambil resiko. Kegagalan anak tangga menuju kesuksesan. Inovasi, tidak ada orang yang sukses tanpa inovasi,” katanya.

Sementara itu Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Muhammad Bisri mengungkapkan, usai para santri memanfaatkan teknologi pemasaran digital, produk yang dihasilkan mulai diminati pasar dan mampu menghasilkan keuntungan.

Salah produk yang dijual dengan memanfaatkan teknologi pemasaran secara digital tersebut adalah bunga anggrek. Produk tersebut, awalnya dipasarkan secara konvensional dan saat ini sudah mulai menggunakan platform digital.

“Sekarang sudah pakai medsos, sudah mulai laris, sudah menghasilkan uang. Pelatihan digital marketing ini, agar para santri bisa mengenal sejak dini,” katanya. (ant)

Wapres Minta Fatwa Ganja untuk medis Diterbitkan, Begini Respons MUI

Wapres Minta Fatwa Ganja untuk medis Diterbitkan, Begini Respons MUI

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan kajian untuk penerbitan fatwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Saat ini, MUI masih menunggu permintaan resmi baik itu dari pemerintah atau DPR.

“Kami menunggu permintaan resminya, kemudian nanti kalau kita merespon untuk mengkaji dari pihak terkait utamanya terutama dari mustakdib meminta fatwanya,” kata Ketua MUI Cholil Nafis saat dihubungi Rabu (29/6).

Setelah ada permintaan resmi, MUI akan memanggil para pemohon, lalu para ahli di bidangnya. Kemudian akan dimusyawarahkan untuk memutuskan hukum penggunaan ganja untuk medis.

“Kita mengapresiasi pemerintah, Wapres setelah melihat kondisi dan kenyataan yang mau diterapkan di Indonesia dari perpekstif hukum islam,” jelasnya Cholil.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya. (jp)