nusantara7.com.com, Surabaya – DPD Partai Golkar Surabaya mengharapkan tidak ada lagi rangkap jabatan di Pemerintah Kota Surabaya menyusul wali kota setempat, saat ini sudah bisa menggunakan kewenangannya untuk rotasi dan mutasi pejabat.
“Dilihat dari aspek apapun rangkap jabatan tersebut menghambat kinerja. Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.
Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat. Continue reading →
