https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

August 11, 2021 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Jokowi: Produktivitas Blok Rokan Turun, Jangan Sampai!

Jokowi: Produktivitas Blok Rokan Turun, Jangan Sampai!

Jakarta – Proses serah terima Wilayah Kerja Rokan (Blok Rokan) dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan diteruskan kepada Pertamina Hulu Rokan selaku anak usaha PT Pertamina (Persero) telah berlangsung pada 9 Agustus 2021.

Pertamina Hulu Rokan langsung tancap gas untuk melaksanakan amanah dari Pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan Blok Rokan dan memastikan proses operasional tidak mengalami kendala serta dapat menjaga level produksi seluruh lapangan Migas di wilayah kerja tersebut.

Presiden Joko Widodo menyambut baik proses alih kelola Blok Rokan dan memberikan ucapan selamat kepada Pertamina. Setelah lebih dari 90 tahun pengelolaannya dilakukan oleh Chevron, dan sejak tanggal 9 Agustus 2021 satu kekayaan alam Bumi Lancang Kuning berada di tangan BUMN yakni Pertamina.

“Selamat atas kembalinya pengelolaan Blok Rokan ini ke pangkuan Ibu Pertiwi dan selamat bekerja untuk seluruh tim dari Pertamina,” ucap Presiden Jokowi dalam video berdurasi 1 menit sehari setelah proses alih kelola Blok Rokan, dikutip dari keterangan tertulis Pertamina, Rabu (11/8/2021).

Presiden Jokowi juga menyemangati seluruh tim Pertamina dan meminta untuk bekerja keras, agar dapat menjaga keberlanjutan blok Rokan ini sebagai penopang produksi minyak nasional serta meningkatkan kemanfaatan untuk daerah.

“Saya percaya bahwa Pertamina mampu mengelola Blok Rokan ini,” imbuh Presiden.

Namun Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa proses pengalihan pengelolaan ini merupakan sebuah tantangan bagi Pertamina.

“Kita ditantang untuk membuktikan kemampuan kita, jangan sampai produktivitas Blok Rokan menurun justru setelah kita kelola sendiri,” tandas Presiden Jokowi.

Berdasarkan data saat ini, Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan mengelola wilayah kerja dengan luasan sekitar 6,453 km2 dengan 10 Lapangan utama yaitu Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan, Pager. Blok Rokan membentang di 5 (lima) Kabupaten Provinsi Riau yakni Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok minyak strategis ini, merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan target produksi minyak tahun 2021 sekitar 165.000 barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional.

Sebelumnya, Pertamina menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan produksi pasca alih kelola dengan melakukan pengeboran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Agustus – Desember 2021 sebanyak 161 sumur yang terdiri dari 84 sumur baru dan 77 sumur eks Chevron. Selanjutnya pada tahun 2022 direncanakan akan ada tambahan kurang lebih sebanyak 500 sumur. (dtk)

Dahlan Iskan Singgung Proyek Tol Trans Sumatera Terkait Ambisi Besar

Dahlan Iskan Singgung Proyek Tol Trans Sumatera Terkait Ambisi Besar

Jakarta – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bicara soal ambisi besar. Dia pun menyinggung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Menurutnya proyek ini butuh dana sangat besar, meski begitu diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera.

Hal itu disampaikan Dahlan dalam tulisannya di website disway.id. Dahlan mengawali tulisannya dengan perandaian orang keuangan, menurutnya dalam sebuah proyek orang keuangan akan sangat hati-hati memperhatikan visibilitas proyek.

Segala sesuatu menurutnya harus diperhitungkan dengan matang, dan perencanaan dibuat sangat hati-hati. Masalah biaya proyek pun jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dari situ dia beranggapan, ide pembuatan Jalan Tol Trans Sumatera tidak akan mungkin diawali oleh orang keuangan.

“Proyek Jalan Tol Sumatera itu, dari Lampung sampai Aceh, tidak akan mungkin ide seperti itu lahir dari orang keuangan,” tegas Dahlan dalam tulisannya, dikutip Rabu (11/8/2021).

Kata Dahlan, sebetulnya orang keuangan pasti akan menolak mentah-mentah ide soal tol Trans Sumatera. Alasannya juga beragam, tidak visibel, tidak ada uang, pemborosan, tingkat lalu lintasnya rendah, dan lain sebagainya.

Namun, tidak ada kata penolakan dari orang keuangan untuk ikut memikirkan proyek ini. Apalagi kalau yang meminta proyek ini berjalan adalah presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Maka orang keuangan wajib ikut mencarikan jalan agar tol ini bisa digarap.

“Termasuk kalau pun jalan tol sepanjang lebih dari 3.000 km itu harus selesai pada 2024. Itulah keputusan politiknya. Maka inilah pelajaran ‘pemikiran keuangan’ untuk mencapai ambisi besar,” ujar Dahlan.

Dahlan juga membuat hitung-hitungan kasar soal proyek ini. Menurutnya, proyek tol Sumatera memiliki target pembangunan sepanjang 1.100 km. Dia memperkirakan dananya sebesar Rp 130 triliun. Namun, dana yang dikucurkan untuk Hutama Karya selaku yang bertugas membangun tol ini cuma ada Rp 25 triliun.

“Sampai hari ini ‘orang keuangan’ baru keluarkan dana Rp 25 triliun,” ungkap Dahlan.

Nah proyek masih butuh Rp 105 triliun lagi, Dahlan mengatakan Hutama Karya juga sudah berkorban untuk berutang sekitar Rp 42 triliun dengan sistem pinjaman komersial. Bahkan, dengan tambahan dana PMN pun menurutnya Hutama Karya juga masih kekurangan Rp 45 triliun.

“Masih kurang dana Rp 70 triliun. Tahun ini Hutama Karya dapat janji PMN baru, Rp 25 triliun. Masih kurang lagi Rp 45 triliun. Belum tahu akan dapat dari mana,” ungkap Dahlan.

Boro-boro menutup kekurangan proyek, Dahlan mengatakan justru Hutama Karya akan kelimpungan membayar utang Rp 42 triliun. Apalagi pendapatan jalan tol Sumatera tak bisa diharapkan sampai beberapa tahun ke depan.

Soal kekurangan dana proyek juga makin sulit didapat, apalagi masih ada pandemi COVID-19. Dahlan menyebut sumber-sumber keuangan sedang kering di mana-mana. Satu-satunya harapan meminjam ke bank pemerintah, tapi hal itu juga sulit dilakukan. Bank pemerintah menurutnya harus pasti dapat untung.

“Mengharap dari bank-bank tersebut (bank pemerintah) tidak mungkin lagi. Mereka punya ideologi sendiri: uang harus melahirkan uang,” tutur mantan Dirut PLN itu.

Ujungnya, kekurangan anggaran akan ditutup pakai PMN kata Dahlan. Apalagi, ada namanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran alias SILPA, yang jumlahnya bisa sampai Rp 254 triliun di 2020.

“Politikus akan langsung melihat itu, namanya saja sisa anggaran. Lebih baik dipakai daripada jadi sisa,” kata Dahlan.

Tapi SILPA juga sudah diikat ke APBN tahun 2021, uangnya jadi bukan uang ‘nganggur’. Ada hambatan untuk penggunaannya. Maka dari itu harapan mendapatkan dana segar adalah dari Indonesia Investment Authority (INA), lembaga Sovereign Wealfh Fund alias dana abadi yang baru dibentuk.

Tapi lagi lagi, SWF tetap lah ‘binatang keuangan’ bagi Dahlan. Jadi tak mudah begitu saja untuk mendapatkan bantuan, bantuan membeli tol yang sudah jadi misalnya.

“Hitung-hitungan bisnisnya harus masuk akal, akal mereka,” kata Dahlan.

Misalnya saja, Dahlan menyebutkan Hutama Karya sudah menawarkan lima ruas jalan tolnya ke INA. Tapi belum tentu proyek itu akan dilirik. Apalagi kalau IRR-nya di bawah 12-13, standar lembaga keuangan di manapun ada di level tersebut menurut Dahlan.

“IRR lima ruas tol itu masih rendah, yang tertinggi mungkin 10-11 saja. Bahkan ada ruas yang IRR-nya 7, tidak mustahil ada yang 5,” terang Dahlan.

Dahlan memaparkan kini Jalan Tol Sumatera sudah terbangun dan beroperasi 530 km. Mulai dari ruas Bakauheni-Palembang, Medan-Binjai, Medan-Tebing Tinggi, hingga Pekanbaru-Dumai.

Meski sedikit pesimis, Dahlan mengaku masih punya secercah harapan untuk tol Trans Sumatera. Apalagi Pulau Sumatera memiliki tanda-tanda untuk menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru.

Jumlah penduduk, sumber daya alamnya, hingga letak geografisnya yang dekat dengan negara tetangga jadi syarat pertumbuhan baru.

“Memang sekarang masih besar pasak daripada tiang. Tapi, tiang di situ ibarat pohon, kian lama kian besar dan akan melebihi pasaknya,” tuturnya. (dtk)

PPKM Level Berapa, Bandung?

PPKM Level Berapa, Bandung?

Bandung – Bandung PPKM level berapa jadi pertanyaan yang kembali muncul usai pemerintah memperpanjang aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM level 4 berlaku mulai 10 hingga 16 Agustus 2021 mendatang.

“Atas arahan Presiden RI, PPKM 4, 3, 2, akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Diketahui penerapan PPKM level 2-4 sebelumnya di sejumlah daerah di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka penularan pun mengalami penurunan.

Dengan kembali diperpanjangnya PPKM, biasanya akan terjadi perubahan daerah yang yang masuk kategori level tertentu. Untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berada di kategori level 4.

Sementara itu, ada beberapa daerah lain di Jawa Barat yang menerapkan PPKM level 2, 3 hingga 4 hingga 16 Agustus mendatang, antara lain:

Level 2: Kabupaten Tasikmalaya.

Level 3: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya.

Level 4: Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

 

23 Mal Dibuka Hari Ini

Kini pusat perbelanjaan (mal) sudah kembali dibuka. Untuk diketahui bersama, Bandung menjadi salah satu lokasi uji coba pembukaan mal di daerah PPKM level 4.

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengkonfirmasi mal di kota Bandung sudah mulai dibuka hari ini (11/8). Mal akan dibuka dengan kapasitas 25%.

Meskipun Perwal terbaru belum keluar, aturan untuk kafe dan resto masih sama, yaitu Dine in sudah diperbolehkan.

“Gambarannya untuk kafe dan resto di dalam gedung diperbolehkan dine in, 25 persen dari ruang kapasitas. Jam operasional sampai Pukul 20.00 WIB tetap,” ujarnya.

Adapun masyarakat yang hendak masuk mal wajib sudah divaksin. Sementara hanya penduduk selain di bawah usia 12 tahun dan di atas 70 tahun yang diperbolehkan masuk. (dtk)

Terancam Hukuman Mati, Dokter Pelaku Pembakaran Maut di Tangerang Ditahan

Terancam Hukuman Mati, Dokter Pelaku Pembakaran Maut di Tangerang Ditahan

Jakarta – Dokter berinisial MA (29) menjadi tersangka dalam kasus kebakaran bengkel sekaligus rumah di Kota Tangerang, Banten yang mengakibatkan 3 orang tewas. Polisi kini telah menahan MA.

“Sudah ditahan,” ujar Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim kepada wartawan, Rabu (11/8/2021).

Abdul menjelaskan MA dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. MA terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.

“Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun sampai dengan hukuman mati,” imbuhnya.

Sebelumnya, polisi mengungkapkan motif MA membakar bengkel motor milik orang tua Lionardi (34), yang merupakan pacarnya, di Pasar Malabar, Tangerang. MA sengaja membakar bengkel karena ada motif asmara.

“Hal tersebut dilakukan karena pelaku hamil dan orang tua korban tidak setuju kalau anaknya menikah dengan pelaku,” kata Kasubag Humas Polres Kota Tangerang Kompol Abdul Rochim saat dihubungi, Selasa (10/8).

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik bensin di dalam mobil MA. Kepada polisi, MA mengaku hanya melempar 2 bungkus bensin ke bengkel.

Selain bensin, polisi menemukan sejumlah alat bukti lainnya. Alat bukti itu antara lain dua buah alat tes kehamilan.

“Dua alat tes kehamilan instan,” ujar Rochim. (dtk)

Satgas Imbau Daerah PPKM Turun Level Konsisten Lakukan Pengendalian

Satgas Imbau Daerah PPKM Turun Level Konsisten Lakukan Pengendalian

Jakarta – Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau daerah yang masih berada di level 4 untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan penanganan COVID-19. Adanya sejumlah daerah yang telah turun level PPKM bisa dijadikan acuan dalam penanganan COVID-19.

“Sedangkan bagi yang telah menunjukkan perkembangan yang baik, untuk tidak cepat berpuas diri melainkan konsisten melakukan pengendalian yang baik,” ungkap Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dikutip dari covid19.go.id, Rabu (11/8/2021).

Wiku mengingatkan sekalipun suatu daerah sudah turun level PPKM, potensi penularan virus Corona tetap harus diantisipasi. Ia menjabarkan terdapat 71 dari 128 kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa-Bali yang berada di level 4 sedangkan di wilayah non Jawa Bali terdapat 45 dari 386 kabupaten/kota. Dalam seminggu terakhir, terdapat satu daerah di Jawa-Bali yang turun dari level 3 ke 2, sedangkan 26 kabupaten/kota turun dari level 4 ke 3.

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan kabupaten/kota yang paling banyak turun level PPKM dari 4 ke 3, yakni sebanyak 12 wilayah. Selanjutnya di Jawa Tengah 7 kabupaten/Kota, Jawa Barat 6 kabupaten/kota, dan satu kabupaten di Banten turun level PPKM dari 4 ke 3.

Sementara itu, di wilayah luar Jawa-Bali terdapat enam kabupaten/kota yang turun dari level 3 ke 2 dan 28 kabupaten/kota yang turun dari level 4 ke 3.

“Ke depannya, pemerintah berharap hasil evaluasi mingguan ini dapat meningkatkan motivasi di setiap daerah. Untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian COVID-19,” sebut Wiku.(dtk)

Bupati Bangkalan Ra Latif Dampingi Wagub Jatim Emil Resmikan Compok Sehat

Bupati Bangkalan Ra Latif Dampingi Wagub Jatim Emil Resmikan Compok Sehat

Madura9, Bangkalan-  Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan kian masif. Itu setelah diresmikannya Compok Sehat Gotong Royong Covid-19 di Yayasan Pendidikan Islam di Desa Kampak, Kecamatan Geger, oleh Wakil Gubenur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak dengan didampingi Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron Rabu (11/8).

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengapresiasi keberadaan Compok Sehat Gotong Royong yang difasilitasi oleh Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nafi’iyah. Sebab, keberadaannya sangat membantu Pemkab Bangkalan dalam penanganan Covid-19.

”Semoga keberadaan Compok Sehat Gotong Royong ini memberikan kontribusi nyata dalam penanganan pandemi Covid-19 di Bangkalan,” harap bupati yang biasa disapa Ra Latif tersebut.

Menurut dia, Pemkab Bangkalan men-support beroperasinya Compok Sehat Gotong Royong Covid-19 itu. Salah satunya, memperbantukan tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani jika ada masyarakat yang dirawat.

”Walaupun sudah ada Compok Sehat Gotong Royong Covid-19, pemerintah tetap berharap tidak ada masyarakat yang sakit,” ungkap mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, Compok Sehat Gotong Royong Covid-19 disiapkan untuk menekan adanya warga yang sakit, tapi tidak terawat dengan baik. Terutama masyarakat yang tidak memiliki tempat untuk isolasi yang memadai.

Emil menjelaskan, kasus Covid-19 di Kota Salak memang melandai. Namun, bukan berarti kebaradaan Compok Sehat Gotong Royong Covid-19 terlambat. Karena itu, dirinya menilai Compok Sehat di area Ponpes An-Nafi’iyah akan tetap bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapat tempat isolasi representatif. ”Kita belajar bahwa kasus Covid-19 bisa naik kapan saja,” ujar mantan bupati Trenggalek itu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein menyampaikan, keberadaan Compok Sehat Gotong Royong adalah salah satu wujud kolaborasi antara Bupati Ra Latif bersama elemen masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, memang diperlukan peranan semua pihak dalam penanganan Covid-19.

”Peresmian Compok Sehat dengan segala kelengkapan sarpras yang ada adalah wujud nyata kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikhtiar bersama dalam memutus rantai penularan,” tandasnya. Ram

 

Ra Latif Bantu Siswa SMK di Bangkalan

Ra Latif Bantu Siswa SMK di Bangkalan

Madura9, Bangkalan – Ada yang berbeda saat Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron membagikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga Bangkalan, Selasa (10/08/2021). Pasalnya, dalam kunjungan tersebut Ra Latif mendapatkan laporan terkait biaya sekolah yang sampai saat ini belum digratiskan. Hal tersebut diungkapkan oleh Raden Rizma Aulya Dwitasari, salah satu siswi SMK di Bangkalan yang tinggal di Jl Hoscokroaminoto No 80, Kelurahan Pangeranan.

Rizma menceritakan jika pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pihak sekolah sampai saat ini belum membuahkan hasil. Mendengar keluhan tersebut, Bupati Bangkalan bersedia untuk membantu agar problem yang selama ini terjadi dapat teratasi.

“Sejatinya SMA dan SMK adalan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, kami akan menindaklanjuti problem adik Rizma agar tidak terbebani dengan biaya sekolah,” kata Ra Latif.

Selanjutnya, Ra Latif akan segera melakukan komunikasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui prosedurnya.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang ada di Bangkalan untuk menanyakan bagaimaan sistem Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika SD dan SMP sudah jelas, nah yang perlu kita dalami adalah bagaimana untuk SMA dan SMK,” ujarnya. Nuo