August 18, 2021 – nusantara7

Peneliti : Hasil uji praklinik pertama vaksin Unair Baik menjanjikan

KESEHATAN·August 18, 2021

Madura9, Jakarta – Vaksin COVID-19 karya peneliti Universitas Airlangga (Unair) telah merampungkan fase uji praklinik pertama dengan hasil yang menjanjikan, kata Ketua Peneliti Vaksin Merah Putih, Prof Fedik Abdul R.

“Hasil uji praklinik pertama hasilnya baik dari segi imunogenetik, trombosis vena serebral (CVT) juga baik, termasuk juga toksisitas di dalamnya dan menghasilkan sesuatu yang menjanjikan,” kata Fedik Abdul R saat hadir dalam agenda konferensi pers penyerahan sertifikasi pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Rabu siang.

Fendik mengatakan hasil yang didapat dari uji praklinik tahap pertama pada hewan transgenik itu menjadi dasar bagi pengembangan fase kedua menggunakan hewan uji makaka yang saat ini sedang berjalan.

“Beberapa respons imun yang kita dapatkan mulai dari fisik sampai fisiologi makaka tersebut ada respons imun seluler, kemudian antibodi ini menunjukkan tren yang lebih baik. Berarti dosis yang kita berikan itu berfungsi dan mudah-mudahan bisa menginduksi antibodi yang lebih baik,” katanya.

Secara umum, kata Fendik, hasil uji klinik pada fase pertama menunjukkan kemampuan menginduksi antibodi yang tinggi.

Terkait kendala pada fasilitas ‘bio safety level 3’ yang sempat dialami Unair pada uji praklinik fase pertama, kata Fendik, saat ini telah diatasi setelah ada pendampingan sarana prasarana laboratorium dari Kementerian Kesehatan.

Fendik mengemukakan Vaksin Merah Putih Unair dikembangkan melalui platform inactivated virus atau virus yang dimatikan. Platform tersebut merupakan satu dari lima yang terpilih untuk dikembangkan sebagai vaksin COVID-19 di Tanah Air.

“Kita ada model peptide, vaksin tetes oral, koktail antibodi dan adenovirus, yang terpilih adalah inactivated virus,” katanya.

Fedik menambahkan plaform inactivated virus tersebut saat ini sedang menjalani fase kedua uji praklinik bekerjasama dengan perusahaan farmasi swasta PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

“Saya melihat komitmen dari PT Biotis Pharmaceutical Indonesia sangat tinggi karena biaya dari produk inactivated virus itu jauh lebih besar membutuhkan sarana prasarana yang terstandar nasional dan internasional,” katanya.

Universitas Airlangga juga berkomitmen untuk ikut memantau setiap kejadian di lapangan dari hasil pengembangan hingga tahap produksi vaksin.

“Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memberikan dukungan luar biasa pada panduan pengembangan vaksin sehingga kami lebih percaya diri, tahu kurangnya di mana dan harus bagaimana,” katanya.

Sementara itu, sebanyak lima kandidat Vaksin Merah Putih di Indonesia selain yang dikembangkan Universitas Airlangga di antaranya karya peneliti Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman berplatform subunit protein rekombinan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berlatform rekombinan, Institut Teknologi Bandung (ITB) beplatform subunit protein rekombinan dan adenovirus vector.

Peneliti lainnya yang juga mengembangkan Vaksin Merah Putih berasal dari Universitas Indonesia (UI) berplatform DNA, mRNA, dan virus like particles serta peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan vaksin berlatform subunit protein rekombinan. ant

Menaker : Luncurkan Model perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan diluncurkan

NASIONAL·August 18, 2021

Madura9,Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara resmi meluncurkan pilot project model pengembangan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang rencananya akan dilakukan di lima kawasan tersebar di seluruh Indonesia.

“Mau tidak mau perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja ini kami lakukan. Kalau ini yang kami lakukan maka menjadi tugas teman-teman di Ditjen Binapenta untuk memperluas kesempatan kerja, memberikan kesempatan kerja di luar hubungan kerja,” kata Menaker Ida dalam acara peresmian di Kerawang, Jawa Barat yang dipantau virtual dari Jakarta, Rabu.

“Yang ingin kami lakukan sekarang adalah melakukan transformasi perluasan kesempatan kerja sehingga terukur dan berkelanjutan,” tambah Ida.

Karena itu transformasi perluasan kesempatan kerja perlu dilakukan untuk mengembangkan program tenaga kerja yang mandiri, efektif dan terukur keberlanjutannya.

Proyek percontohan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan sendiri sebuah model yang didesain secara terintegrasi untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Pendekatan itu diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia setempat, potensi ekonomi lokal dan karakteristik daerah dalam sebuah kawasan yang sekaligus terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi yang melingkupinya.

Model itu merupakan sesuatu yang baru, dengan Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan lima lokasi proyek percontohan yaitu kawasan perhutanan sosial Telukjambe di Kabupaten Karawang serta kawasan agrowisata Lido di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat.

Selain itu proyek percontohan juga akan dilakukan di kawasan agroforestri dataran tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang di Jawa Tengah, kawasan agroindustri Sei Mencirim di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dan kawasan agromaritim Teluk Weda di Kabupaten Halmera Tengah, Maluku Utara.

“Dengan model berbasis kawasan ini kita bisa mendesain secara terintegrasi,” demikian Ida. ant

Ra Latif: UMKM akan didorong sebagai Pemulihan Ekonomi Ditengah Pandemi Covid-19

LENSA MADURA·August 18, 2021August 30, 2021

Madura9.com, Bangkalan – Pemerintah terus mendorong kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai langkah yang tepat dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan.

“Pertumbuhan ekonomi mempunyai tantangan dan sementara kita lihat bahwa UMKM ini menjadi kunci pemulihan ekonomi,” kata Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

Menurut Ra Latif , Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi Covid-19, diantaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Program PEN terus didorong untuk membantu masyarakat produktif memulihkan dan membangkitkan UMKM, serta menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian,” ujarnya.

Selain memberdayakan sektor UMKM, Pemerintah, kata Bupati, akan menata kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong pemulihan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga desa. Untuk menghidupkan peran BUMDes, pemerintah akan merancang beberapa program kegiatan seperti mengadakan pelatihan hingga memberikan bantuan modal.

“Sehingga ditengah pandemi ini nantinya masyarakat bisa ikut pelatihan, dan entah itu nanti ada bantuan modal,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Saat ini jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 sebanyak 22.500. Sementara jumlah BUMDes 273 BUMDes di Kabupaten Bangkalan. pem

Kemensos Aktivasi Fitur ‘Usul’ dan ‘Sanggah’ di Aplikasi Cek Bansos untuk Perbaikan Data Kemiskinan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·August 18, 2021

Malang– Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong perbaikan data kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Hari ini, Kemensos mengaktivasi fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi Cek Bansos.

Menurut Mensos, aktivasi fitur “usul” dan “sanggah” sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat ( exclusion error-red), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan ( inclusion error-red ).

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Mensos Risma, dalam acara “Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos” yang digelar secara virtual, Selasa (17/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Mensos berharap, dengan penambahan fitur tersebut tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. “Dengan fitur ini, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” katanya.

Pada bagian lain, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyatakan bahwa dalam UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Fitur tersebut sebagai implementasi amanah UU supaya warga yang sebelumnya tidak bebas mengusulkan diri karena berbagai alasan, bisa terakomodasi.

Sebagai mandat dari undang-undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyakat kurang mampu.

“Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan _quality assurance_ yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” beber Suhadi.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menambahkan fitur ini dibuat untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program 3 tahap perbaikan.

Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan 3 pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli dalam penyelesaian,” ujarnya.

Yang kedua adalah inklusifitas. “Dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan,” kata Agus Zainal.

Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi cek bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Agus menyampaikan apresiasi atas peran sejumlah daerah yang telah melakukan pembaruan data dan menyampaikan usulan baru bagi penerima bantuan. “Usulan daerah banyak yang masuk dan kami berterimakasih sekali. Pusdatin Kesos siap melakukan supervisi dengan datang ke daerah, bila terdapat kendala dalam penyampaian usulan,” pungkasnya. (brj)

Pemkot Surabaya Terima Bantuan Ambulans dari Kalingga, Untuk Pelayanan Vaksin

EKONOMI BINIS·August 18, 2021

Surabaya– Pemerintah Kota Surabaya menerima bantuan berupa satu unit mobil ambulans dari Keluarga Besar Airlangga (Kalingga). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berterima kasih atas bantuan unit ambulans itu. Ia menyebut, bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Pahlawan yang membutuhkan. Rencananya, mobil ambulans ini akan digunakan untuk mobil pelayanan vaksin.

“Karena ada 10 ambulan yang kita siapkan. Tapi Masih belum datang sehingga Insyaallah ketika ini kita tambahkan, maka menjadi lebih banyak lagi,” kata Wali Kota Eri usai menerima bantuan itu, Selasa (17/8/2021).

Dengan begitu, Wali Kota Eri semakin banyak pula mobil yang turun untuk menyasar warga yang belum tervaksin Covid-19. Bahkan, mobil tersebut bisa langsung digunakan tidak perlu dilakukan modifikasi lagi. “Karena mobil untuk vaksin hanya butuh tempat untuk box vaksin, tempat duduk perawat hanya itu yang dibutuhkan. Jadi Insyaallah sudah memadai bisa langsung digunakan, kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, mobil ambulans ini apabila sudah tidak digunakan untuk keperluan vaksin, maka mobil ini dapat digunakan untuk antar jemput pasien ke rumah sakit. Ia meyakini mobil ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga Surabaya, terutama dalam masa pandemi Covid-19.

“Semoga ini menjadi amal jariyah. Karena saya yakin mobil ini akan saya gunakan untuk kepentingan warga Surabaya. Kalau mobil ini terus membantu orang yang sakit betapa amal jariyah itu akan terus berjalan,” papar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Keluarga Besar Kalingga Edward Dewaruci menceritakan, bermula dari kebutuhan ambulans operasional di tengah pandemi Covid-19 ini, ide saweran (urunan) Rp 100 ribu muncul sejak 17 Juli lalu. Akhirnya sepakat untuk diumumkan kepada seluruh anggota Kalingga untuk menggalang bantuan berupa uang tunai senilai Rp 100 ribu.

“Memang sebulan persis, saat ini sudah ada wujudnya. Kami berharap Kalingga ini menjadi wadah untuk aktivitas kemanusiaan. Mudah-mudahan tidak berhenti di satu mobil saja, karena ini kita tetap akan galang terus bantuan,” kata dia.

Ia juga memastikan, rencananya galang bantuan ini bakal terus dilakukan hingga 76 mobil ambulans berhasil terkumpul. Dari puluhan mobil itu akan disumbangkan ke berbagai daerah melalui pemerintah daerah yang tersebar se-Indonesia.

“Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih pada donatur. Antusias donatur sudah berwujud dan mudah-mudahan amal ibadah pada donatur para penyumbang terus dimanfaatkan untuk kemanusiaan,” tegasnya. (brj)

Pelanggaran yang Ditemukan Komnas HAM Sangat Serius, Tegas Perwakilan Pegawai 57

HUKUM DAN KRIMINAL·August 18, 2021

Jakarta– Perwakilan Pegawai 57, pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengapresiasi Komnas HAM yang setingi-tingginya atas Laporan Hasil Penyelidikan dan rekomendasi yang diterbitkan hari ini.

Salah satu perwakilan Pegawai 57 Yudi Purnomo menilai, temuan Komnas HAM mengungkap sisi lain dari TWK yang ternyata bukan hanya sarat dengan perbuatan maladministrasi sesuai dengan temuan Ombudsman. Tetapi juga perbuatan nyata yang merupakan 11 pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional.

“Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius,” tegasnya, Senin (16/8/2021).

Dia memaparkan, pelanggaran tersebut mulai dari perlindungan hak perempuan sampai dengan penghilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Yudi menegaskan, pelanggaran HAM ini merupakan bukti yang semakin menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang lebih luas. Temuan ini memperkaya validasi Ombudsman yang menyebutkan adanya pelanggaran dalam prosedur pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan TWK.

“Bukti dan validasi ini menjadikan penggunaan hasil TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki legitimasi baik dari sisi hukum maupun norma,” ujarnya.

Menurutnya, sudah sepatutnya rekomendasi Komnas HAM tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut, kemudian menimbulkan dampak yang serius.

“Termasuk untuk segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN,” ujarnya.

(brj)

Launching Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling

NASIONAL, SEPUTAR JATIM·August 18, 2021

Surabaya– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya menggelar peluncuran Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Peluncuran mobil itu dihadiri oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Nico Afinta, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Prosesi peluncuran itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolda Jatim Nico Afinta dan pecah kendi oleh Wali Kota Eri.

Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya itu merupakan program yang dimotori oleh Polrestabes Surabaya. Setidaknya ada 22 unit mobil bantuan dari berbagai stakeholder yang siap digunakan untuk melakukan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

Pada kesempatan itu, Kapolda Jatim Nico Afinta mengatakan, sebanyak 22 unit Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya siap digunakan untuk melayani masyarakat Surabaya. Mobil itu juga sudah disertai tenaga medis (nakes), pengemudi, dan anggota TNI-Polri dalam upaya percepatan vaksinasi.

“Mobil ini sudah siap untuk melayani masyarakat Surabaya. Ada nakesnya dan ada juga anggota TNI-Polri apabila dibutuhkan untuk percepatan vaksinasi,” kata Kapolda Jawa Timur Nico Afinta, Senin (16/8/2021).

Ia menjelaskan, mobil itu digunakan untuk menyasar masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran dan tidak dapat mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disediakan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mendaftarkan diri untuk dapat menerima pelayanan dari mobil respons cepat vaksin Forkopimda.

“Sasarannya seperti nelayan, pedagang di pasar-pasar, ataupun nanti juga bisa berdasarkan permintaan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin wilayahnya dikunjungi mobil tersebut dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi 110 atau bisa melalui RT, RW, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas.

“Setelah terdaftar vaksinasi, mobil ini akan berangkat ke tempat itu. Nanti kita akan siapkan vaksinnya,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif kerjasama yang dilakukan oleh jajaran Pemkot Surabaya dan Polrestabes Surabaya. Menurutnya, ini menunjukkan semangat untuk mewujudkan kegotong-royongan dalam menghadapi permasalahan vaksinasi di masa pandemi Covid-19. Ia juga berharap, melalui percepatan vaksinasi ini dapat memulihkan kembali kondisi di Kota Surabaya.

“Saya salut dan terimakasih mudah-mudahan ini berguna untuk masyarakat Surabaya, khususnya menyambut 17 Agustus HUT ke – 76 RI,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Eri mengatakan, Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya sudah beroperasi di 22 titik mulai hari ini. Menurutnya, setiap mobil itu dapat melakukan vaksinasi hingga 500 dosis dalam sehari. “Jadi total sehari itu bisa 500 satu mobil ini. Kita akan kumpulkan per RW, per puskesmas, 500, 500 ganti-ganti gitu ya,” kata Wali Kota Eri.

Ia mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan menambahkan 10 unit mobil untuk menjangkau lebih banyak wilayah. Sehingga, total ada 32 unit mobil yang akan beroperasi melayani masyarakat. “Insya Allah kita tambah 10 unit, total nanti ada 32 unit. Nanti kalau ini sudah selesai di Surabaya bisa dipakai di daerah lain juga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, mobil itu digunakan untuk melakukan vaksinasi dosis kedua. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk pelaksanaan vaksinasi dosis pertama apabila stok vaksin masih tersedia dan vaksinasi dosis kedua sudah terpenuhi.

“Sebenarnya ini untuk dosis kedua yang belum divaksin. Tapi kita akan lihat nanti yang masuk ada berapa. Kalau ternyata yang belum vaksin ada seribu orang sementara kita punya 1500 dosis kedua, ya sisanya itu yang 500 kita kasih untuk yang dosis pertama. Nanti kita akan bagi mobilnya,” kata dia.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan juga mengatakan, Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya merupakan hasil kolaborasi antara Polrestabes Surabaya dan Pemkot Surabaya. Tidak hanya itu, mobil ini juga merupakan bantuan dari partisipasi gotong-royong berbagai stakeholder dan pengusaha.

“Sesuai dengan perintah bapak Kapolda Jatim untuk melaksanakan percepatan serbuan vaksinasi merdeka maka kami bekerjasama dengan Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Ia menerangkan, mobil itu akan digunakan hingga dua bulan kedepan. Namun, apabila masih dibutuhkan maka mobil itu akan dioperasikan kembali. Pihaknya menargetkan sekitar 11.000 dosis vaksin setiap harinya.

“Dengan adanya vaksin gerai ini kita menargetkan kurang lebih 11.000 dosis per hari. Namun, dengan adanya tambahan mobil dari pemkot, total target kita menjadi sekitar 16.000 dosis per hari,” pungkasnya.

(brj)

Tol Bertingkat Harbour Road II RI Kelar 2024, Pengeboran Pertama Dimulai

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 18, 2021

Jakarta – PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melakukan pengeboran pertama Ruas Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Harbour Road II) di Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proyek tol bertingkat ini pembangunannya telah dimulai pada 19 April 2021.

Pembangunan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc Section Harbour Road II rencananya akan dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit dengan panjang 9.6 kilometer (km). Tol ini akan terintegrasi dengan Akses Tanjung Priok (ATP) dan Tol Ir Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta.

“Tol ini akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol JORR 1 dan interkoneksi dengan Tol JIUT”, ucap Direktur Utama CMNP Fitria.

Konsep pembangunan Jalan Tol HBR II yaitu jalan tol layang (elevated) yang bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan lahan. Struktur jalan tol ini rencananya akan menggunakan PC Box Girder yang merupakan struktur perkembangan dari struktur konvensional yang digunakan pada jalan tol HBR I (Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit).

“Dengan penuh komitmen kami berupaya dan berharap ruas jalan Tol HBR II dapat terselesaikan pada tahun 2024,” ucap Fitria.

Pembangunan tol ini merupakan bagian dari kemitraan pihak swasta dengan pemerintah menggandeng PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana rancang bangun proyek Pengembangan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc Section Harbour Road II, sebagaimana Kontrak Pekerjaan Design & Build (rancang & bangun) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2021 dan PT Girder Indonesia sebagai sub kontraktor.

CMNP juga bekerjasama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dengan konsorsium konsultan Internasional KE Asia (Katahira & Engineers Asia) dan tiga konsultan nasional, yaitu: Indotek, Cipta Strada, dan Diantama Rekanusa dalam hal skema pekerjaan jasa konstruksi rancang dan bangun.

Total investasi untuk membangun Tol HBR II mencapai sekitar Rp 15,8 triliun untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi jalan tol. Saat ini proyek HBR II masih dalam tahap persiapan dan pendetailan rencana teknik akhir.

Lokasi lajur Proyek jalan Tol HBR II sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 terkait Rencana Struktur dan Pola Ruang. Keberadaan jalan Tol HBR II diharapkan dapat meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok dalam efisiensi jalur logistik laut. (dtk)

Saham-saham Teknologi China Berguguran

EKONOMI BINIS·August 18, 2021

Jakarta – Regulator pasar China mengeluarkan rancangan aturan baru. Tujuannya untuk menghentikan persaingan tidak sehat di internet, karena Pemerintah China terus melakukan tindakan keras terhadap sektor teknologi negara itu.

Melansir CNBC, Selasa (17/8/2021) aturan yang diterbitkan oleh State Administration for Market Regulation (SAMR) itu mencakup berbagai bidang mulai dari larangan tentang cara perusahaan dapat menggunakan data hingga menghapus ulasan produk palsu.

Kebijakan itu akhirnya berdampak pada saham teknologi China yang terdaftar di pasar modal Hong Kong turun tajam. Misalnya saham perusahaan raksasa game Tencent turun 3,5% di akhir perdagangan pagi, sementara raksasa e-commerce Alibaba turun 2,5%.

Aturan terbaru SAMR sendiri merupakan lanjutan dari serangan regulasi Beijing terhadap raksasa teknologi China.

Berikut adalah beberapa aturan utama lainnya yang diuraikan:

– Operator tidak boleh memberikan data palsu, seperti jumlah klik pada suatu konten.

– Operator tidak boleh menyembunyikan ulasan negatif dan hanya mempromosikan ulasan positif.

– Platform internet tidak boleh menggunakan data, algoritme, dan sarana teknis lainnya untuk memengaruhi pilihan pengguna, atau metode lain untuk melakukan apa yang disebut pembajakan lalu lintas. Di sinilah perusahaan mencari untuk mengarahkan pengguna ke situs web atau layanan mereka sendiri saat mereka menjelajahi yang lain.

– Operator tidak boleh menggunakan data dan algoritme untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi perdagangan pesaing.

SAMR mengatakan dapat mempekerjakan lembaga pihak ketiga untuk mengaudit data jika operator melanggar aturan tersebut

Regulator sedang mencari opini publik tentang aturan baru hingga 15 September. Aturan itu belum berlaku. Namun, rancangan aturan SAMR menyoroti dorongan regulator pasar untuk memperketat undang-undang seputar antimonopoli dan persaingan. Awal tahun ini, otoritas tersebut mengumumkan pedoman antimonopoli untuk apa yang disebut ekonomi platform. (dtk)

Bantuan Subsidi Upah Tahap II Meluncur! Siap Cek Rekening

EKONOMI BINIS·August 18, 2021

Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahap II ke Kementerian Ketenagakerjaan kemarin. Jumlah yang diserahkan sebanyak 1,25 juta data.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan total keseluruhan data yang telah diserahkan hingga saat ini sebanyak 2,25 juta data, dari target bantuan subsidi gaji yang menyasar 8,7 juta lebih pekerja.

“Penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU,” katanya.

Anggoro menjelaskan pada tahap I sudah ada 947.669 pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji Rp 1 juta, dari yang diserahkan 1.000.200 data. Sisanya terdapat 42.153 pekerja dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tercatat sebagai penerima bansos lain, serta 10.378 lainnya dinyatakan gagal transfer karena rekening pekerja yang berstatus dormant atau tidak valid.

“Khusus untuk yang gagal transfer selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif,” bebernya.

Seperti diketahui, bantuan subsidi gaji Rp 1 juta disalurkan melalui Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Calon penerima yang belum memiliki rekening di atas akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif.

Para pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja diharapkan segera menyampaikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening kolektif tersebut. Kelengkapan data tersebut disampaikan HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data Perusahaan di website resmi BPJAMSOSTEK (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.

Data mandatory yang dibutuhkan sebagai berikut :

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama Lengkap
3. Tanggal Lahir
4. Alamat Pemberi Kerja
5. Nama Ibu Kandung
6. Nomor Telepon Selular
7. Alamat Email

“Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing,” tegas Anggoro.

Untuk mengetahui apakah kamu berhak atas bantuan subsidi gaji Rp 1 juta atau tidak, BPJAMSOSTEK telah menyediakan kanal informasi bagi peserta guna mengakses informasi terkait eligibilitas dalam memperoleh dana.

Terdapat beberapa kanal yang disediakan oleh BPJAMSOSTEK terkait informasi bantuan subsidi gaji Rp 1 juta antara lain melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau jika sudah memiliki akun aplikasi BPJSTKU dapat melakukan akses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Juga terdapat layanan Whatsapp di nomor 081380070175 dan juga call center Layanan Masyarakat 175. (dtk)