https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

August 2, 2021 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Ra Latif Ikuti Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dalam Penanganan Covid-19

Ra Latif Ikuti Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dalam Penanganan Covid-19

Madura9, bangkalan –  Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron bersama Forkopimda dan perangkat daerah terkait mengikuti Webinar Peningkatan Kapasitas kepemimpinan Kolaboratif dalam mempercepat penanganan Covid-19 secara virtual di ruang vidcon Pendopo Agung Bangkalan, Senin (2/8/2021). 

Acara webinar yang ditujukan untuk meningkatkan alur koordinasi antar semua unsur dalam penanganan Covid-19 tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala BNPB Ganip Warsito. 

Dalam kesempatan tersebut, Ganip melaporkan catatan data nasional sampai 25 Juli 2021 jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai 573.908 atau sebesar 18,2% dari total kumulatif. 

“Dengan kasus positif baru sebesar 38.672 jiwa. Total kasus sembuh mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dan jumlah kumulatif kematian sebanyak 83.279 jiwa. 34 provinsi di Indonesia saat ini juga memiliki tren kasus aktif yang meningkat. Sehingga perlu penanganan yang multi dimensi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Ganip mengungkapkan bahwa penanganan berbasis mikro merupakan strategi yang ampuh dalam menangani pandemi di berbagai wilayah Indonesia. 

“Strategi ini dapat dijalankan secara efektif dengan melibatkan seluruh pihak dari tingkat Provinsi, Kabupaten Kota, Desa/Kelurahan, hingga ke RT/RW. Oleh karena itu pimpinan daerah memiliki peran sangat besar terhadap pengendalian kasus saat ini,” kata Ganip. 

Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron siap berkolaborasi dengan pihak manapun untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. 

“Pengendalian covid ini bukan hanya tugas satu orang, tapi semuanya harus terlibat dalam membantu pemerintah menekan laju covid-19. Kita siap berkolaborasi,” tegas Ra Latif. pemk

Jatim inflasi sebesar 0,17 persen selama Juli 2021

Jatim inflasi sebesar 0,17 persen selama Juli 2021

Madura9, Surabaya – Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi pada Juli 2021 sebesar 0,17 persen yaitu dari 105,62 poin menjadi 105,80 poin, karena  kenaikan mayoritas harga indeks kelompok pengeluaran.

“Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh kelompok mengalami inflasi dan satu kelompok mengalami deflasi, hal ini menyebabkan secara umum Jawa Timur mengalami inflasi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) Dadang Hardiwan, Senin.

Dadang dalam laporan BPS yang disampaikan secara virtual mengatakan beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan sehingga mendorong inflasi tertinggi adalah kelompok pendidikan sebesar 0,82 persen, diikuti kelompok kesehatan 0,70 persen, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,30 persen.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok transportasi masing-masing 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran 0,04 persen, kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing 0,02 persen serta serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,01 persen.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen.

Sementara berdasarkan penghitungan angka inflasi di delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jatim sepanjang Juli 2021, enam kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi.

Kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Sumenep sebesar 0,42 persen, disusul Banyuwangi 0,23 persen, Surabaya 0,20 persen, Probolinggo sebesar 0,16 persen, serta Madiun dan Malang yang keduanya mengalami inflasi terendah sebesar 0,11 persen.

Untuk kota yang mengalami deflasi yaitu Kediri sebesar 0,08 persen dan Jember 0,05 persen.

“Jika dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Juli 2021) di 8 kota IHK Jawa Timur, Surabaya merupakan kota dengan inflasi tertinggi yaitu mencapai 1,20 persen,” katanya.

Sedangkan kota yang mengalami inflasi tahun kalender terendah adalah Malang sebesar 0,55 persen.

Adapun tingkat inflasi tahun kalender Juli 2021 sebesar 1,06 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,65 persen.ant

PPKM level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus

PPKM level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus

Madura9. Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk periode 2-9 Agustus 2021.

“Dengan mempertimbangkan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-25 Juli 2021, selanjutnya diberlakukan PPKM level 1-4 pada 26 Juli – 2 Agustus 2021.

“PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan presentase BOR (bed occupancy ration),” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan pelaksanaan PPKM.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu apakah menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan,” tambah Presiden.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, maka kebijakan gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan COVID-19 pada hari-hari terakhir.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang, kita harus menentukan derajat mobilitas masyarakat sesuai data hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat baik untuk kesehatan maupun perekonomian,” ungkap Presiden.

Dalam situasi apapun, tegas Presiden Jokowi, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan , memfasilitasi isolasi mandiri serta upaya-upaya sosial lainnya,” kata Presiden.

Presiden Jokowi meyakinkan bahwa COVID-19 adalah tantangan yang harus diatasi bersama.

“Melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini, Insya Allah kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini,” ungkap Presiden.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tertanggal 25 Juli 2021 daerah-daerah yang melaksanakan PPKM level 4 terdiri dari, pertama, Provinsi DKI Jakarta di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat).

Kedua, Provinsi Banten di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.

Ketiga, Provinsi Jawa Barat, terdiri dari kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Sumedang, Bogor, Bandung Barat, Bandung, kota Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Bogor, Bekasi, Banjar, Bandung, Tasikmalaya.

Keempat, Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Jepara, Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Klaten, Kebumen, Banyumas, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Kendal, Karanganyar, Demak, Batang, Banjarnegara, selanjutnya kota Tegal, Surakarta, Semarang, Salatiga, Magelang dan Pekalongan

Kelima, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Ketujuh, Provinsi Jawa Timur diterapkan di Kabupaten Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Gresik, Tuban, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Jombang, Jember, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan, Situbondo, Kota Surabaya, Mojokerto, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, Batu, Probolinggo, Pasuruan.

Kedelapan, Provinsi Bali di Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Buleleng dan Kota Denpasar. ant

Bupati Bangkalan Serahkan Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah

Bupati Bangkalan Serahkan Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah

Madura9, Bangkalan – Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial (Bansos) kepada lembaga non pemerintah. Penyerahan bantuan kepada 45 lembaga dengan total Rp 1.377.000.000 itu digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (02/08/2021).

Menurut Ra Latif, lembaga non pemerintah layak untuk mendapatkan bantuan tersebut karena memiliki fungsi dan peran strategis dalam menopang program Pemkab Bangkalan. 

“Maka dari itu, kami memberikan Bansos yang berupa uang kepada mereka sebagai respons Pemkab Bangkalan atas bantuan mereka selama ini,” kata Bupati Bangkalan.

Dirinya berharap, bantuan ini dapat menjadi stimulus utnuk merealisasikan program lembaga di tengah Covid-19.

“Kami berharap bantuan ini bisa dipertanggung jawabkan dengan sebenar-benarnya, serta lembaga bisa menggelar program yang telah disusun,” harapnya.

Terkait mekanisme pencairan, Ra Latif menjelaskan bahwa akan dilakukan secara bertahap melalui rekening masing-masing.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan kepada 23 lembaga dengan total sejumlah Rp 750 juta. Dan sisanya akan dilakuakn bertahap,” pungkasnya. Nuo