February 2022 – Page 8

Presidensi G20, Kemendikbduristek Siap Bawa 4 Isu Utama Pendidikan

PENDIDIKAN·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Indonesia akan bertugas sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Presidensi G20. Dalam sesi education working group, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) akan menjadi pemimpin kelompok kerja.

Dalam sesi tersebut, Kemendikbudristek akan menyiapkan empat isu utama pendidikan yang akan dibahas. Isu pertama adalah pendidikan berkualitas atau universal quality education.

“Isu ini berangkat dari tantangan untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan di semua tingkatan, khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan dalam upaya pemulihan pasca Covid-19,” terang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril dalam Kick Off G20 on Education and Culture, Rabu (9/2).

Iwan menyampaikan bahwa isu ini merupakan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan yang berkualitas. Untuk isu kedua berkaitan dengan teknologi digital dalam pendidikan atau digital tech in education.

“Pada bagian ini kita ingin menajamkan diskusi dan solusi bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan,” sampainya.

Isu ketiga yakni mencerminkan solidaritas dan kemitraan atau solidarity and partnership. Iwan mengatakan bahwa ini akan berkaitan dengan kearifan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

“Kita ingin menawarkan kearifan budaya bangsa kita sebagai solusi dalam reimagine the future, karena kita percaya hanya dengan saling mendukung dan bekerjasama kita bisa maju dan menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan global,” jelas dia.

Isu terakhir adalah masa depan dunia kerja pasca pandemi Covid-19 atau the future of work post Covid-19. Dirinya meyakini bahwa kebutuhan dunia kerja pasca Covid-19 akan mengalami perubahan besar.

“Maka itu dunia harus melakukan reimajinasi bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan dunia di masa datang,” tutup Iwan. (jps)

Sri Mulyani: Sisa Tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu

EKONOMI BINIS·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun.

Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021, katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun, jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.

Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi, tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.

Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.

Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan, ujarnya. (atr)

Kasus gugatan pembubaran PT SGP didalami KPK di PN Surabaya

HUKUM DAN KRIMINAL·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mengenai awal mula pengajuan permohonan gugatan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa tiga saksi untuk tersangka Hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) dan kawan-kawan di Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu (9/2) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengetahuan saksi tentang awal mula diajukannya permohonan gugatan pembubaran PT SGP di PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Tiga saksi, yaitu Mohammad Sofyanto dari pihak swasta, Yudi Her Oktaviano selaku pegawai negeri sipil (PNS), dan Achmad Prihantoyo selaku wiraswasta.

KPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti pada PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima. Sementara tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT SGP Hendro Kasiono (HK).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT SGP.

Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro di mana diduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat
putusan Mahkamah Agung.

Sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.

Untuk memastikan proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan dengan menggunakan istilah “upeti” untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.

KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamadan diduga selalu dilaporkan oleh Hamdan kepada Itong. KPK menyebut putusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.

Hamdan lalu menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong pun menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Pada 19 Januari 2022, uang lalu diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.

KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Tersangka Itong dan Hamdan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal asal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara tersangka Hendro sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (atr)

Bupati Bangkalan Abdul Latif Launching Satria

LENSA MADURA·February 10, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Langkah inovatif dan pembinaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bangkalan diapresiasi oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Pasalnya, selain terus melakukan pembinaan, Dispora juga meluncurkan Aplikasi bernama Sistem Aplikasi Terpadu Olahraga (Satria).

Hal tersebut disampaikan Bupati Ra Latif ketika memberikan sambutan pada kegiatan Rapat koordinasi insan olahraga menuju Bangkalan Juara. Selain rapat sinegisitas antar cabang olahraga (cabor), kegiatan yang diadakan di Hotel Royal Tulip Surabaya pada Kamis (10/2/2022) itu juga secara resmi melaunching aplikasi Satria.

Menurut Bupati Ra Latif, peluncuran Aplikasi Satria ini merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh Dispora Bangkalan. Aplikasi berbasis android ini, akan memberikan berbagai informasi terkait keoalahragaan di Kabupaten Bangkalan.

“Jadi dari aplikasi ini selain sebagai pemutakhiran data, nantinya masyarakat dapat mengetahui, data atlet hingga event olahraga yang ada di Bangkalan,” kata Ra Latif .

Dengan diluncurkannya aplikasi tersebut, Ra Latif menekankan agar sinergisitas antar elemen terus ditingkatkan untuk memajukan olahraga di Bangkalan.

“Karena itu kami berharap sinergi bersama dalam pembinaan yang dilaksanakan baik oleh Dispora, KONI dan insan olahraga dapat memberikan output yang baik terutama dalam perolehan prestasi olahraga kedepannya,” tandasnya. pemk

Bupati Abdul Latif dan Wamen Perdagangan RI Resmikan Aruna Zero Waste Hub di Bangkalan

LENSA MADURA·February 10, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mendampingi Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan Republik Indonesia Dr Jeffry Sambuaga dalam acara peresmian Aruna Zero Waste Hub kelompok nelayan Dha’ Iring, Socah, Bangkalan, Kamis (10/2/2022).

Pembangunan Zero Waste Hub adalah bagian dari upaya nelayan yang tergabung dengan aruna untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

“Selain itu kerja sama antar aruna dengan kelompok nelayan, terutama di Bangkalan yang sangat potensial ini juga dapat mengembangkan kewirausahaan masyarakat pesisir yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat,” ujar Jeffry.

Jeffry mengatakan siap berkolaborasi baik dengan aruna, kelompok nelayan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam menunjang program-program yang dibutuhkan. Continue reading →

Pupuk Indonesia Komitmen Tindak Tegas Distributor dan Kios Nakal

SEPUTAR JATIM·February 10, 2022

Nusantara7.com, Pamekasan – PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen menindak tegas distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran berupa penyelewengan pupuk bersubsidi atau disalurkan di luar ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan SVP PSO Wilayah Timur Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri dalam Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bersama Dinas Ketanahan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, di Auditorium Hotel Front One Jl Kabupaten, Pamekasan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada distributor dan kios resmi, agar senantiasa menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena itu kami harapkan semua distributor dan kios, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai aturan yang berlaku,” kata Muhammad Yusri. Continue reading →

Bupati Abdul Latif Serap aspirasi warga Kecamatan Bangkalan

LENSA MADURA·February 10, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron kembali turun langsung untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD 2023 di Kecamatan Kota Bangkalan Kamis (10/2). Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan itu memastikan pemerintah akan merespons usulan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Bupati yang biasa disapa Ra Latif itu menyampaikan, ada beberapa usulan dalam forum musrenbang tingkat kecamatan tersebut. Di antaranya, optimalisasi drainase, penanganan genangan atau banjir, perbaikan galadak lanjang, dan revitaliasi puskesmas kecamatan kota. ”Karena puskesmas kota dianggap kurang layak, diminta untuk perbaiki atau dibangun,” ujarnya.

Dari berbagai program yang diusulkan, ada beberapa yang memang dianggap prioritas oleh mantan ketua DPRD Bangkalan itu. Yakni, perbaikan galadak lanjang dan optimalisiasi drainase di wilayah perkotaan. Dengan upaya itu, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya genangan saat musim hujan. Continue reading →

Survei KPAI : 25 Persen Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

PENDIDIKAN·February 9, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan survei singkat persepsi orangtua terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah melonjaknya kasus Omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Survei singkat ini diikuti oleh 1.209 partisipan.

Responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61 persen, sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39 persen. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun menggarisbawahi pernyataan tidak setuju PTM 100 persen tersebut.

Ada sejumlah masukan dari responden kepada pemerintah daerah seiring meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, terutama Omicron, yaitu menghentikan sementara PTM hingga 14 hari usai liburan Idul fitri sebanyak 4 persen dan hentikan sementara PTM sampai Maret 2022 sebanyak 11 persen.

Terdapat masukan juga untuk menghentikan sementara PTM sampai tahun ajaran baru Juli 2022 dengan 10 persen dan kembali ke PTM dengan kapasitas 50 persen sebanyak 25 persen. Tetap PTM 100 persen asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang ke rumah sebanyak 47 persen dan jawaban lainnya 4 persen.

“Usulan para orang tua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25 persen orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu,” ujar dia, Selasa (8/2).

Retno menambahkan, usulan PTM dihentikan dahulu ini diangka yang cukup besar, yaitu 25 persen orang tua peserta didik, meskipun dihentikannya sampai kapan berbeda-beda. Ada orangtua yang mengusulkan hingga usai 14 hari libur Idul Fitri sebesar 4 persen, sampai Maret 2022 dengan 11 persen dan sampai tahun ajaran baru sebanyak 10 persen.

“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu karena Indonesia memasuki gelombang ketiga dan angka kasus Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sangat amat patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutur dia.

“Atas dasar konvensi Hak Anak, di masa pandemic Negara harus mengutamakan keselamatan anak diatas segalnya. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan di nomor 3, urutannya seharusnya demikian,” pungkas Retno. (jps)

Bupati Abdul Latif Komitmen Turunkan Angka Stunting di Bangkalan

LENSA MADURA·February 9, 2022February 13, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Penguatan semua sektor menjadi kunci utama penurunan kasus stunting khususnya di Kabupaten Bangkalan. Hal itu disampaikan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri acara Bersinergi Mendukung Penanganan Stunting dan Pengobatan Massal di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, Rabu (9/2/2022).

Menurut Bupati Ra Latif , persoalan stunting merupakan agenda pembangunan nasional. Sementara Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu lokus Kabupaten dalam pencegahan dan penanganan stunting di Jawa Timur. Dalam RPJMN 2024 telah ditetapkan bahwa angka prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen. Berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2021 prevalensi stunting 38,9% sedangkan Jawa Timur 23,5%. Jumlah stunting di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 berdasarkan bulan timbang yaitu 2287 orang.

Dijelaskanya, Salah satu pencegahan dan penanganan stunting melalui 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) mulai adanya konsepsi (dari masa kehamilan) hingga anak usia 2 tahun. Continue reading →

Bupati Abdul Latif Menjaga Komitmen Mewujudkan Bangkalan Sejahtera

LENSA MADURA·February 9, 2022February 13, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati R. Abdul Latif Amin Imron kembali memberikan arahan di musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Kali ini giliran Kecamatan Galis. Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu juga menyerap langsung aspirasi peserta musrenbang.

Bupati muda yang biasa disapa Ra Latif itu menilai, musrenbang penyusunan RKPD 2023 sangat interaktif. Banyak usulan yang disampaikan secara langsung oleh tokoh masyarakat untuk dijadikan program di tahun anggaran 2023. ”Contohnya, masalah infrastruktur jalan kabupaten, gedung sekolah, potensi desa, dan masalah pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes),” katanya.

Semua aspirasi yang disampaikan dalam musrenbang itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga dapat direaliasikan pada tahun anggaran 2023. Namun, tetap disesuaikan dengan kemampuan Pemkab Bangkalan. ”Sebisa mungkin kami mengupayakan aspirasi yang disampaikan terealisasi di 2023,” tegasnya. Continue reading →