https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

February 18, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Gandeng Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM, PBNU Bangun Jaringan Santri Entrepreneur

Gandeng Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM, PBNU Bangun Jaringan Santri Entrepreneur

Nusantara7.com, Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-99 Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, dimanfaatkan PBNU untuk merajut kerja sama. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. Kerja sama itu bertujuan untuk membangun entrepreneurship di kalangan santri dan pesantren.

Acara puncak yang berlangsung tadi malam itu juga dihadiri Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan jajaran pimpinan PBNU. Ada pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jawa Timur, serta PWNU se-Indonesia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga hadir secara virtual.

Erick Thohir mengatakan, NU memiliki peran besar dalam mendongkrak perekonomian bangsa. Karena itu, dia menyambut positif MoU dengan PBNU untuk mengembangkan kewirausahaan bagi santri dan pesantren.

”Kami akan kerahkan semua lembaga BUMN untuk turun tangan,” katanya. Salah satu program yang disiapkan adalah pendirian badan usaha milik NU atau BMNU. Dia menyebutkan, BMNU siap dibentuk di sekitar 250 PCNU se-Indonesia. Nanti BUMN-BMNU berkolaborasi di berbagai bidang. ”Mulai SDM, pengelolaan usaha, hingga pembiayaan,” ungkapnya.

Teten Masduki menambahkan, PBNU memiliki target 10 ribu santri yang bisa menjadi wirausahawan. Jumlah itu dianggap kurang. Saat ini persentase pengusaha di Indonesia baru 3,9 persen. ”Syarat negara maju, persentase pengusaha minimal 4 persen,” katanya. Karena itu, dia ingin santri memiliki kompetensi kewirausahaan. Dengan begitu, santri memiliki peran besar untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Teten akan terus berkolaborasi dengan BUMN yang memiliki lembaga pembiayaan bagi pelaku UMKM. ”Targetnya, membentuk ekosistem kewirausahaan bagi santri dan pesantren,” ucapnya.

Sementara itu, Ma’ruf Amin mengatakan, pemimpin NU di setiap tingkatan harus menjadi dinamo atau penggerak. ”Sebab, kalau tidak terjadi gerakan, itu bukan Nahdlatul Ulama lagi namanya,” katanya. Tetapi, yang terjadi adalah sukutul ulama atau diamnya ulama. Karena itu, Ma’ruf berharap seluruh pengurus NU dapat menggunakan semua kekuatan seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa peringatan harlah NU kali ini berbeda. Puncak peringatan diawali dengan ziarah ke makam Syaikhona Kholil, Bangkalan. ”Tujuannya, mengenang fitrah dan amanah yang disampaikan beliau kepada kita semua,” katanya.

Terkait dengan kemandirian ekonomi, pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut menganggap hal itu sangat penting. Kemandirian ekonomi umat merupakan kekuatan yang harus dibangun. Langkah tersebut juga sejalan dengan amanah para pendiri NU yang ingin menyejahterakan para santri dan pesantren.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melakukan napak tilas ke kantor PCNU Surabaya kemarin (17/2). Bagi warga nahdliyin, bangunan kuno yang terletak di Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, itu sangat istimewa sekaligus bersejarah. Di gedung itulah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dilahirkan pada 31 Januari 1926. Sekaligus menjadi kantor pertama PBNU sebelum pindah ke Jakarta.

Dipimpin Ketua PCNU Surabaya KH Muhibbin Zuhri, kedatangan Gus Yahya pada pukul 14.30 disambut meriah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga ikut menyambut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf hadir bersama rombongan ketua PWNU se-Indonesia. ’’Kita sedang bangkit berjuang lebih keras untuk mencapai energi peradaban yang lebih baik,’’ kata Gus Yahya.

Sebagai tempat lahirnya NU, jelas dia, kantor PCNU Surabaya punya spirit yang dapat membangkitkan semangat juang nahdliyin. Sebab, di gedung itulah para pendiri NU yang dipimpin Hadrastussyekh KH Hasyim Asy’ari merumuskan semangat juang. Termasuk lahirnya resolusi jihad yang sangat bersejarah itu. Dari sana dikobarkan semangat nasionalisme melawan penjajah.

Gus Yahya mengajak pengurus PBNU dan para ketua PWNU se-Jatim untuk melakukan napak tilas. Itu merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-99 NU di Bangkalan, Madura. ”Semua kita ajak menghayati dan menangkap energi spiritual yang telah melahirkan NU sebagai kekuatan peradaban,’’ jelas Gus Yahya.

Kemarin muncul wacana agar bangunan cagar budaya yang terkenal dengan nama gedung Hoofdbeestur Nahdlatul Oelama (HBNO) itu menjadi museum. Gus Yahya setuju dengan rencana tersebut. Dengan menjadi museum, kata dia, gedung itu bisa lebih mudah dan terjamin perawatannya. Namun, pada waktu tertentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Misalnya, istighotsah maupun acara NU lainnya. (jwp)

Pemkab Pamekasan lakukan kontrak kerja cegah korupsi di kalangan ASN

Pemkab Pamekasan lakukan kontrak kerja cegah korupsi di kalangan ASN

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat melalui kontrak kerja antara pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

“Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kontrak kerja dengan pimpinan masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan ini juga untuk meningkatkan kinerja di masing-masing OPD,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam di Pamekasan, Kamis.

Sebanyak 32 pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, Kamis, melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan Bupati Pamekasan pada acara apel pagi di halaman Nagara Bhakti di depan Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan.

Salah satu isinya, mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang dicanangkan oleh Pemkab Pamekasan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Menurut Bupati, Pemkab Pamekasan memprioritaskan program pembangunan pada lima hal, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi dan peningkatan infrastruktur.

Upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan peningkatan layanan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menurut dia masuk dalam poin keempat, yakni reformasi birokrasi.

Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigma di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Jika sebelumnya ASN itu bertumpu pada pandangan bahwa mereka adalah pejabat, saat ini harus diubah. ASN adalah pelayanan masyarakat, atau pelayan umat, Maka, untuk memaksimalkan peran sebagai pelayan masyarakat, diperlukan upaya-upaya yang mendukung,” katanya.

Bupati menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Pamekasan dalam mewujudkan perubahan cara pandang itu, perlu dilakukan kontrak kerja.

“Jadi, ASN yang mau jadi kepala dinas tertentu, harus kontrak, program yang akan dijalankan, target capaian dan bersungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan sanggup untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Intinya, sambung dia, kontrak kerja dengan OPD itu sebagai bentuk komitmen dan penegasan kesiapan pimpinan di masing-masing OPD tersebut untuk mundur dari jabatannya apabila tidak sukses melaksanakan program sesuai target yang telah dicanangkan.

“Semangat yang ingin bangun dari kontrak kerja dengan masing-masing OPD ini adalah semangat fastabiqul khairot atau berlomba-lomba dalam kebaikan,” kata bupati muda ini.

Mantan anggota DPRD Jatim ini lebih lanjut menjelaskan, situasi pandemi dan revolusi industri menuntut para abdi negara bekerja lebih serius, dituntut untuk membuat program yang kreatif, inovatif, serta cepat.

“Karena dalam situasi yang tidak normal itu cara bekerja ASN harus tidak normal pula. Maka dari ini, Pak asisten dan bu asisten, mulai nanti malam tolong pelototi satu-satu semua kegiatan. Tujuan akhirnya kontrak ini adalah berlomba-lomba menuju kebaikan. Jangan hanya berpikir takut jadi staf,” katanya menjelaskan.

Akademisi dari Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Ahmad Asir menilai, cara Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengikat para ASN untuk berkinerja baik, cepat dan inovatif melalui kontrak kerja itu, sangat efektif dalam menyukseskan program prioritas yang dicanangkan Pemkab Pamekasan.

“Dengan cara itu, kami yakin hasilnya akan lebih optimal. Yang perlu diperhatikan apa yang dilakukan Pemkab Pamekasan adalah pada komitmen dan niat baiknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya praktik korupsi,” kata Asir. (atr)

 

Transformasi belanja dengan program “JATIM BEJO”

Transformasi belanja dengan program “JATIM BEJO”

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan transformasi belanja melalui program JATIM BEJO (JAwa TIMur BElanJa Online) untuk membangun kepercayaan atau trust dalam ekosistem pengadaan barang/jasa (PBJ).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program JATIM BEJO salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring merupakan salah satu bagian dari e-marketplace, yang juga sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19

“Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” ujar Khofifah melalui keterangannya, Jumat.

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa lebih terjamin, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara daring.

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemerintah provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang/jasa.

“Terutama pengadaan langsung yang bersifat nontransaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace,” ujar Khofifah.

Dalam pengadaan barang/jasa, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota maupun pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui JATIM BEJO.

Program JATIM BEJO ini, masih kata Khofifah, tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

“Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa,” kata Khofifah.

Ia membeberkan, JATIM BEJO juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah.

Tidak hanya itu, JATIM BEJO juga memberikan  peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

Hingga saat ini, tercatat ada delapan kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program JATIM BEJO. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

“Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program JATIM BEJO selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp180 juta, menjadi Rp47,2 miliar pada Tahun 2021, dan Tahun 2022 sampai dengan untuk bulan Februari saja telah mencapai Rp4,2 miliar,” ungkap Khofifah.

Dan capaian ini, berdasar data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia.

“Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK KPK) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring,” ucapnya.

Bukti ini keberhasilan ini, sekaligus merupakan wujud dari NAWA BHAKTI SATYA yaitu Jatim Amanah dan Jatim Berdaya yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan banyak stakeholder baik internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak eksternal menuju optimis JATIM BANGKIT melalui Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa.(ant)