February 2022 – Page 10

Erick Menteri BUMN: dorong PT Pertamina lewat pertashop guna bangun ekonomi rakyat

EKONOMI BINIS·February 7, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Madiun – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong pertumbuhan unit pengisian BBM kendaraan skala kecil atau Pertashop oleh PT Pertamina (Persero) untuk membangun perekonomian rakyat yang tangguh.

Dalam kegiatan sosialisasi program percepatan implementasi Pertashop kepada BUMDes/BUMDesma dan mitra strategis kementerian BUMN di wilayah regional Jawa Timur di Madiun, Minggu Erick Thohir mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 10 ribu unit Pertashop di seluruh Indonesia dalam tiga tahun ke depan dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 30 ribu orang.

“Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sendi termasuk ekonomi. Karena itu, kami dari BUMN terus melakukan program-program yang membangun ekonomi rakyat, salah satunya dengan pertashop ini. Kami targetkan ada 10 ribu dan saat ini sudah ada 4.600 unit Pertashop yang beroperasi,” ujarnya.

Melalui Pertashop, menteri menginginkan perekonomian masyarakat di daerah yang terpuruk akibat pandemi dapat bangkit dan pulih. Karena itu, kemitraan Pertashop dari Pertamina dikhususkan menyasar kepada BUMNDes, pesantren, dan pengusaha daerah yang diharapkan bisa naik.

“Tentu ini bukan hanya bagi-bagi. Program ini akan diawasi oleh perbankan. Ada BRI, BNI, dan bank syariah yang memantaunya. Harapannya usaha ini bisa berjalan profesional, dipastikan baik, dan bukan menjadi bisnis macet yang membebani,” katanya.

Selain mendorong perekonomian rakyat dan UMKM, ia mengatakan Pertashop juga menjadi wujud sinergi BUMN. Dimana, Pertamina telah menggandeng sejumlah BUMN, seperti PT INKA sebagai pembuat dispenser BBM dan toilet serta BRI sebagai penyedia modal pinjaman bagi mitra yang berminat membuka Pertashop.

Sisi lain, Pertashop juga akan mendorong pertumbuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mengurangi impor mengingat dispenser BBM yang digunakan merupakan produksi dalam negeri.

“BUMN terus mendorong agar program-program yang dilakukannya merupakan TKDN tinggi. Seperti pertashop Pertamina bersinergi dengan PT INKA ini TKDN sudah mencapai 80 persen,” katanya.

Seperti diketahui, Pertashop merupakan bagian dari program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) untuk mewujudkan energi berkeadilan. Dengan kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa/daerah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Erik Thohir juga menyerahkan sertifikat usaha Pertashop kepada sejumlah BUMDes, pesantren, dan pengusaha daerah yang menjadi mitra Pertamina.(atr)

Bupati Abdul Latif Dampingi Gubernur Khofifah Antisipasi cegah Sebaran Covid-19 Naik

LENSA MADURA·February 6, 2022February 13, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Tren persebaran Covid-19 di berbagai daerah mulai naik. Langkah-langkah antisipatif terus dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur (Jatim). Salah satunya, mempersiapkan rumah sakit darurat lapangan di rest area Jembatan Suramadu sisi Madura kemarin (6/2).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, langkah antisipatif dan kolaboratif untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19 telah dilakukan jajarannya. Mulai berkoordinasi dengan semua kepala daerah, Kodam V/Brawijaya dan jajaran, Kapolda Jatim dan jajaran, serta Pangkoarmada dan jajarannya.

”Antisipasi ini harus kita lakukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” ucapnya. Continue reading →

Dalam Pelaksanaan PTM, Pemda Harus Berani Ambil Langkah Tegas

PENDIDIKAN·February 6, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Pemerintah telah memberikan arahan untuk wilayah PPKM level 2 menjalankan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Mengenai itu, Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Andreas Tambah menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) lamban mengambil tindakan perihal kondisi Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, seharusnya pemda dapat lebih berani mengambil tindakan.

“Sebetulnya ini tergantung kepala daerah, keberanian kepala daerah dan kepala dinas, karena di SOP itu sudah jelas dikatakan bahwa apabila situasi di suatu daerah mengalami lonjakan atau terpapar Covid-19, itu harus dihentikan,” ujar dia, Minggu (6/2).

“Kalau di SOP sudah menyatakan seperti itu, kenapa harus menunggu instruksi pemerintah pusat,” sambungnya.

Sebab, jika menunggu-nunggu maka akan semakin banyak mengorbankan warga pendidikan. Apalagi pemerintah daerah lah yang memiliki kewenangan dalam memastikan pelaksanaan PTM berjalan dengan aman.

“Keberanian ini perlu, karena yang menanggung risiko adalah masyarakat yang di bawah naungannya, kenapa lari ke pusat. Ini seolah-olah kepala daerah itu tidak punya keberanian, ini harus dipahami kepala daerah dan kepala dinas,” jelasnya.

Menurut Andreas, pemerintah pusat itu menerbitkan kebijakan yang opsional, karena yang dibicarakan bukan satu daerah, tapi menyangkut beberapa wilayah yang kondisinya berbeda-beda. Dia berharap pemda bisa lebih tegas dan cepat bergerak ketika ada risiko penularan yang lebih besar.

“Sebetulnya dalam kondisi PTM 100 persen itu risiko sangat tinggi, karena kan ruangan sama dan jumlah murid sama, seperti saat sebelum pandemi dimana duduk saling berdekatan, tidak ada pembatas yang jelas antara pendidik satu dengan yang lain,” tutup dia. (jps)

Kemendikbudristek Sebut Tak Jamin Masuk PTN Siswa yang Punya Ekonomi Tinggi

Uncategorized·February 5, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengatakan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi.

Diketahui bahwa proses pendaftaran penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) akan segera dimulai. Dirinya pun memastikan kampus tidak memihak kepada calon mahasiswa manapun.

“Apalagi disebutkan mendahulukan siswa yang berekonomi tinggi akan mendapat prioritas, itu bohong,” ungkap dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar secara daring, Jumat (4/2).

Adapun jikalau memihak, perguruan tinggi hanya boleh berpihak pada prestasi siswa. Kampus melakukan seleksi kepada calon mahasiswa melihat rekam prestasi peserta didik.

“Mulai dari rapot, terus juga hasi dari ujiannya. Jadi persaingan ketat ada di situ. Tidak mungkin prestasinya baik tidak diterima tapi yang peringkat prestasinya rendah itu dia diterima,” tuturnya.

Oleh karena itu, Nizam mengingatkan agar para pelajar SMA, SMK maupun MA untuk tekun dan serius dalam belajar. Pasalnya, hal tersebut akan menjadi modal awal untuk bisa menembus perguruan tinggi. “Yang penting belajar sesuai kurikulumnya, belajar serius dan tekun,” pungkas dia. (atr)

Bupati Abdul Latif Resmikan Puskesmas Blega Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

LENSA MADURA·February 4, 2022February 12, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron meresmikan Puskesmas Blega Jumat (4/2). Fasilitas kesehatan (faskes) yang dibangun pada 2021 itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.

Bupati muda yang biasa dipanggil Ra Latif itu menyatakan, pembangunan Puskesmas Blega sudah lama direncanakan. Namun, baru dapat direalisasikan pada 2021 setelah pemerintah

”Berkat perjuangan yang kami lakukan, tahun ini akhirnya ada dua puskesmas baru yang selesai dibangun. Yaitu, Puskesmas Blega dan Jaddih,” ujar mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu. Continue reading →

Bupati Abdul Latif dukung Uji Klinis Vaksin Merah Putih

LENSA MADURA·February 4, 2022February 13, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga (Unair) akan melakukan uji klinis dari hasil riset yang dikembangkan. Tim sedang mencari relawan yang siap untuk menjalani vaksinasi.

Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Unair Dwiyanti Puspitasari mengatakan, vaksin yang dikembangkan telah dilakukan uji klinis terhadap binatang melata. Hasilnya cukup bagus dan memuaskan karena proteksi terhadap virus mencapai 80 persen. ”Sekarang kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo untuk melakukan uji klinis kepada manusia,” ucapnya di Bangkalan kemarin (3/2). Continue reading →

MODENA jadi mitra resmi program Electrifying Lifestyle oleh PLN

EKONOMI BINIS·February 4, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – PT PLN (Persero) menunjuk brand perlengkapan rumah tangga MODENA menjadi mitra resmi (official partner) untuk program Electrifying Lifestyle yang dicanangkan perusahaan BUMN tersebut, sebagai bagian mengoptimalkan penggunaan peralatan elektrik yang bebas emisi pada kehidupan sehari-hari.

Executive Vice President Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero), Mohammad Munief Budiman, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya, Kamis mengatakan program electrifying lifestyle merupakan gerakan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan peralatan elektrik yang bebas emisi pada kehidupan sehari-hari.

“Gerakan ini tentunya menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan agar bersama dapat menyelamatkan bumi,” katanya.

Munief Budiman juga mengapresiasi dukungan dari MODENA dalam program electrifying lifestyle, sebab hal ini sebagai bagian dukungan dari pihak swasta untuk mendukung pemerintah.

“Tentunya merubah gaya hidup masyarakat secara luas dan menjaga bumi bukanlah hal yang mudah dan hanya tugas pemerintah saja, namun swasta, NGO, komunitas dan masyarakat luas juga diperlukan. Kami harap dengan adanya kemitraan ini, semakin banyak masyarakat di Indonesia yang dapat teredukasi akan manfaat yang didapatkan dari penggunaan produk elektrik dan segera beralih ke produk-produk elektrik,” katanya.

Direktur MODENA, Bagus Prastowo mengatakan, akan terus berkomitmen berpartisipasi dalam gerakan untuk penyelamatan bumi, termasuk dengan kemitraan bersama PT PLN (Persero).

“Kami sangat senang bisa ikut mendukung gerakan electrifying lifestyle dari pemerintah sebagai salah satu upaya menekan emisi karbon,” katanya.

Sementara itu, realisasi kongkret yang dilakukan MODENA untuk mendukung program pemerintah yakni, pada setiap pembelian produk kompor induksi MODENA, pelanggan akan mendapatkan voucher tambah daya flat rate sebesar Rp150,000 sehingga dapat menghemat jutaan rupiah.

Adapun produk kompor induksi yang tersedia untuk program ini yaitu PI 0310 W, PI 2316, BC 1721 L, BK 1725 C, BI 1625 F dan beberapa tipe lainnya. Pembeli bisa melakukan pembelian kompor induksi melalui showroom, outlet, website, ecommerce maupun dealer terdekat.

“Voucher akan didapatkan langsung dengan mengunduh dan registrasi data diri melalui aplikasi CIAO MODENA dan selanjutnya voucher dapat di rendem melalui aplikasi PLN Mobile,” katanya.(atr)

PPKM Level 2, PTM Dapat Dilakukan 50 Persen

PENDIDIKAN·February 3, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 100 persen dapat dievaluasi. Terutama untuk wilayah dengan kasus Covid-19 yang meningkat, seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Mengenai itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Sekjen Kemendikbudristek) Suharti menyatakan pihaknya memahami bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) pun menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2.

“Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen,” ungkap dia, Kamis (3/2).

Dirinya memberikan penekanan bahwa kata ‘dapat’ itu berarti bisa dilakukan penyesuaian. Jadi, apabila satuan pendidikan merasa tingkat penyebaran Covid-19 terkendali, maka sekolah dapat tetap menjalankan PTM 100 persen.

“Penekanan ada pada kata ‘dapat’. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM Terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19-nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen,” jelasnya.

Suharti mengatakan, PTM terbatas ini harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, surveilans dan pengaturan penghentian sementara PTM terbatas sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.

“Kemendikbudristek telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM Terbatas, agar dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis, 3 Februari 2022. Menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM Terbatas,” pungkasnya. (jps)

Bupati Gresik : Potensi ekspor umkm jeruk nipis cukup besar capai 2 ton

EKONOMI BINIS·February 2, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut potensi ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah, cukup besar karena mampu menghasilkan 2 hingga 3 ton buah setiap bulan.

“Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah terdapat potensi jeruk nipis sangat luar biasa. Lahan kebun jeruk nipis seluas 450 hektare mampu menghasilkan rata-rata per hektare sebanyak 2 sampai 3 ton buah jeruk nipis per bulan, dan siap dipanen setiap bulan,” kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.

Ia mengatakan beberapa pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura telah tertarik membeli jeruk asal Gresik dan terealisasi beberapa ton untuk dikirim perdana ke kedua negara tersebut.

“Dengan kapasitas yang besar ini, perlu adanya strategi pengembangan salah satunya adalah jangkauan pasar yang tidak hanya di lokal, tetapi hingga ke pasar luar negeri dengan pendampingan terus menerus dan berkelanjutan serta selalu aktif berkomunikasi dengan para Atase untuk diberikan kesempatan promosi dan berlanjut sampai mendapatkan buyer di Singapura dan Malaysia,” kata Gus Yani.

Ia mengatakan dengan mendorong sektor ekspor jeruk nipis asal Gresik diharapkan bisa memacu percepatan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus merealisasi dan mewujudkan Program Nawa Karsa Gresik Baru.

Selain dari sisi pemasaran, Gus Yani juga akan mendorong pengolahan jeruk nipis menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, misalnya menjadi produk minuman cair, ekstrak, serbuk instans atau diolah menjadi produk sabuk, dan kosmetik.

“Pengolahan ini sebagai solusi melimpahnya produk jeruk nipis, sehingga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa khususnya warga masyarakat Gresik,” katanya.

Oleh karena itu, Gus Yani mengajak UMKM Gresik untuk terus semangat menembus pasar luar negeri, dan menjadikan Kebonagung menjadi desa devisa atas produk perkebunan.

Kepala Desa Kebonagung, Lubis Farisman mencatat, pada awal pandemi tahun 2020 kondisi pertanian di Kebonagung sangat memprihatinkan, sebab harga jeruk nipis terendah Rp700 rupiah per kilogram.

“Namun, kini dengan dengan dukungan Pemkab Gresik, Desa Kebonagung dapat membentuk Koperasi Super Lime yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Alhamdulillah saat ini bisa mengirimkan jeruk nipis ke luar negeri,” katanya. (atr)

Moh Abdi Suhufan: G20 bisa jadi ajang Indonesia ajak berantas pencurian ikan global

EKONOMI BINIS·February 1, 2022February 2, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Indonesia yang menjabat sebagai Presidensi G20 pada 2022 ini, perlu menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk mengajak negara-negara lainnya dalam memberantas aktivitas pencurian ikan secara global, kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan.

“Isu lain (dalam G20) adalah penanggulangan IUUF (penangkapan ikan ilegal atau pencurian ikan), Indonesia perlu mengambil peran dan menjadi ‘role model’ (panutan) internasional dalam penanggulangan IUUF,” kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada saat ini perlu lebih kuat lagi dalam mengajak negara-negara lain yang tergabung dalam perhimpunan tersebut untuk memberantas pencurian ikan.

Ia mengemukakan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengawal dan memastikan implementasi Regional Plan of Action (RPOA) IUUF yang merupakan kerangka kerja bersama negara-negara yang terlibat.

Mengenai pembentukan task force atau gugus tugas terkait pemberantasan pencurian ikan, Abdi menyebut bahwa hal itu dapat menjadi salah satu dari opsi strategis sebagai bentuk komitmen negara-negara tersebut.

Selain itu, ujar dia, RI juga perlu mendorong isu dan agenda lokal pesisir dan laut contohnya pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, di mana Indonesia masih menghadapi kendala sehingga banyak kawasan konservasi laut belum efektif dikelola.

“Indonesia perlu menawarkan formula pengelolaan kawasan konservasi yang efektif,” katanya.

Abdi berpendapat bahwa saat ini masih ada gap antara kawasan konservasi yang dikelola KKP dan daerah sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bagaimana melakukan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi di Tanah Air.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Prakarsa dan Sherpa C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Ah Maftuchan menyatakan, langkah yang ditawarkan pemerintah RI dalam agenda prioritas G20 dinilai sudah tepat.

Seperti diketahui, tiga prioritas utama yang diajukan Indonesia adalah reformasi sistem kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.

“Menurut saya tawaran Indonesia sudah tepat, karena mencerminkan kondisi riil di domestik dan di beberapa negara berkembang baik yang anggota G20 maupun tidak,” kata Ah Maftuchan kepada Antara di Jakarta, Sabtu (29/1).

Ia mengemukakan, dari tiga hal tersebut, prioritas nomor kedua adalah yang paling spesifik terkait ekonomi di mana Indonesia mengajukan desain ulang tata kelola ekonomi dunia melalui teknologi digital yang bertumpu pada penguatan UMKM, ekonomi kreatif dan partisipasi penyandang disabilitas-pemuda-perempuan di dalam pasar kerja.

“Yang perlu Indonesia lakukan adalah memastikan agar beberapa prioritas tersebut dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional dan terukur serta dapat disetujui sebagai konsensus di G20,” katanya dan menambahkan, prioritas-prioritas tersebut mencerminkan kondisi dan tantangan global saat ini. (atr)