September 2022 – Page 6

KPAI harap sistem pengawasan pondok Gontor di evaluasi

HUKUM DAN KRIMINAL·September 14, 2022

N7, Surabaya – Kasus kekerasan menimpa Albar Mahdi salah satu santri di Pondok Pesantren Darusaalam Gontor yang menyebabkan anak asal Palembang meninggal dunia. Kasus ini mendapat kecaman dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni MFA (18) asal Tanah Datar, Sumatera Barat dan IH (17) asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun penetapan tersangka saja bagi KPAI tak cukup, menurut KPAI, kasus ini tidak dapat ditolelir. Pihaknya menyoroti sistem pengawasan di Ponpes yang berada di Ponorogo, Jawa Timur itu.

“Kami berharap sistem pengawasan Ponpes Gontor perlu dievaluasi. Sebab manajemen ponpes umumnya memanfaatkan santri senior untuk melakukan pengawasan rutin. Apalagi dalam hal ini yang melakukan kekerasan adalah kakak kelas,” tegas Kadivwasmonev KPAI, Jasra Putra, Selasa (13/9/2022).

“Dan apakah selama ini ada teguran ketika para santri senior yang bertugas mengawasi santri junior melakukan kekerasan. Misalnya kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Apakah juga ada ketentuan di ponpes bahwa tidak diperkanankan melakukan kekerasan dengan alasan apapun. Termasuk atas nama mendisiplinkan,” tambah Jasra mempertanyakan.

Untuk itu, kata Jasra, pihaknya mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Apalagi sampai mengakibatkan kematian salah satu santri.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebenarnya ada 3 santri menjadi korban kekerasan fisik. Namun satu orang meninggal, dan 2 lainnya kemungkinan besar mengalami luka fisik,” jelasnya.

Dua santri lain tersebut, lanjutnya, harus dipastikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan jajarannya agar segera mendapatkan haknya. Tentu untuk mendapatkan rehabilitasi medis serta psikis akibat kekerasan yang dialaminya.

“Mengalami kekerasan dan melihat kawannya mendapatkan kekerasan hingga tewas, sangat mungkin kedua anak tersebut berpotensi kuat mengalami gangguan psikologis. Oleh karenanya diperlukan adanya assesmen psikologi segera oleh lembaga layanan di daerah,” tandasnya.

Kendati demikian, ia menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Serta mendorong penggunaan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Namun, karena kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, dan melibatkan para peserta didik, maka seharusnya tidak semua ditimpakan kepada anak-anak pelaku. Pihak Ponpes harus ikut bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

“Juga karena tindakan kekerasan terjadi diduga kuat akibat lemahnya sistem pengawasan ponpes. Kalau sistem pengawasannya bagus, tidak mungkin peristiwa seperti ini terjadi,” pungkas lulusan Megister Menejemen Administrasi Pendidikan Universitas Prof. Dr. Muhammadiyah Hamka Jakarta itu. bjm

6.000 data tenaga honorer dicatat BKPSDM Situbondo hingga 30 September

SEPUTAR JATIM·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Situbondo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Jawa Timur, mencatat sekitar 6.000 orang tenaga honorer memasukkan datanya melalui aplikasi BKN.

Kepala BKPSDM Situbondo Fathor Rakhman mengatakan sejak 12 September pihaknya mulai melakukan verifikasi data tenaga honorer yang ada di OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pendataan ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Alhamdulillah sampai dengan Senin (12/9) sore kemarin, OPD, UPT dan sekolah-sekolah yang sudah tercatat memasukkan data tenaga honorer kurang lebih 6.000 orang,” kata Fathor di Situbondo, Selasa.

Ia menjelaskan data tenaga honorer yang dimasukkan ke aplikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meliputi SK sukwan tahun 2021, ijazah terakhir, daftar gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun 2021, dan termasuk pula yang bersumber dari dana BOS bagi tenaga honorer sekolah.

Menurut ia, dasar pendataan tenaga honorer adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022.

“Berdasarkan data awal dari seluruh OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri yang pernah kami informasikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN tercatat ada 8.457 tenaga honorer,” katanya.

Fathor mengingatkan semua pihak yang terlibat dengan pendataan tenaga honorer, baik dpimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT, korwil Dikbudcam, maupun kepala sekolah agar melakukan pendataan dengan jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ada yang mencoba memanipulasi data. Mengapa hal ini saya tekankan karena para pimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT dan kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai,” ucap Fathor.

Seluruh data tenaga honorer yang masuk ke BKPSDM Situbondo nantinya akan diuji publik dan tenaga honorer, serta masyarakat boleh mengoreksi, bahkan melaporkan jika data tenaga honorer tersebut tidak benar. ant

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Menag cari solusi atasi polemik pembangunan gereja di Cilegon

NASIONAL·September 13, 2022

N7 – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah polemik pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Dalam waktu dekat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini.

“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (13/9).

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Menurut Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih dan tidak emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk menyamakan persepsi persoalan dan menyelesaikan masalahnya.

“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” imbuhnya.

Yaqut yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, semangat hidup beragama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya. Insya Allah akan ada solusi terbaiknya,” tandasnya. Jp

Polda Jatim dan Kemen PPPA bentuk satgas guna cegah kekerasan anak

HUKUM DAN KRIMINAL·September 13, 2022

N7, Surabaya – Polda Jawa Timur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk satuan tugas yang untuk mencegah kekerasan terhadap anak seperti tewasnya santri Pondok Pesantren Darusalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, terulang kembali.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya bersama Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati telah membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali khususnya di lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur.

“Kemudian dalam prosesnya kami kerja sama dengan stakeholder terkait dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak agar kejadian seperti ini tak terulang kembali,” kata Irjen Nico.

Di dalam satgas tersebut, lanjut dia, juga berisi sejumlah dinas yang terkait, seperti dinas sosial, dinas agama, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TPA), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Di dalam pembentukan badan ini, kami mengedepankan kemudahan pemberian informasi dengan memberikan nomor hotline. Sehingga siapapun yang menjadi korban bisa segera melapor dan kami bisa cepat menindaklanjuti,” kata dia.

Jenderal bintang dua tersebut berharap setiap lembaga pendidikan agar mematuhi perlindungan kepada anak yakni untuk mendapat hak dalam memperoleh pendidikan tanpa ada kekerasan.

“Hal ini bisa didapatkan dengan peran aktif baik dari lembaga pendidikan, orang tua, maupun dari anak-anak sendiri yang sedang mengikuti pendidikan,” ujar dia.

Selain itu, dia mengingatkan, proses junior dan senior atau senioritas haruslah bersifat pengasuhan. Sehingga seorang anak memperoleh pendidikan yang wajar tanpa ada tekanan maupun kekerasan.

“Saya kira penting, kerja sama ini terus ditingkatkan. Sehingga ke depan kita mencetak anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, punya akhlak yang baik dan kedepan bisa berguna bagi bangsa dan negara,” kata Irjen Nico.

Mengenai perkembangan penanganan tewasnya santri Ponpes Modern Gontor, Ponorogo, Albar Mahdi (17), Kapolda menyatakan jika penyidik sudah menetapkan dua tersangka.

“Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial MF dan IH. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan autopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan,” kata Kapolda. ant

Dinas Perdagangan kota Madiun berupaya stabilkan kebutuhan pokok

EKONOMI BINIS·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Madiun – Dinas Perdagangan Kota Madiun, Jawa Timur terus berupaya menstabilkan harga beberapa bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional setempat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Anshar Rasidi mengatakan upaya menstabilkan harga bahan pangan diwujudkan dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk memeriksa langsung ke sentra produksi serta kemudian menjalin koneksi dengan daerah penghasil.

“Kami menjalin koneksi distribusi barang antardaerah. Tujuannya, kalau kebutuhan di Kota Madiun menipis, kita bisa ambil stok barang di daerah penghasil. Sehingga harga tidak melonjak, apalagi setelah penyesuaian harga BBM,” ujar Anshar Rasidi di Madiun, Senin.

Adapun sejumlah daerah yang digandeng Pemerintah Kota Madiun di antaranya Nganjuk sebagai penghasil bawang merah. Juga, ke Blitar sebagai daerah sentra produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler.

“Kerja sama juga dilakukan dengan Kabupaten Malang dan Magetan sebagai penghasil cabai,” kata dia.

Menurut Anshar, setiap daerah tersebut telah siap mengirimkan komoditas unggulannya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Kota Madiun. Bahkan, di Blitar terjadi surplus produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler. Sehingga, mampu mencukupi kebutuhan daerah lain, seperti Kota Madiun.

Lebih lanjut, Anshar menjelaskan bahwa jalinan kerja sama antara Kota Madiun dengan daerah penghasil tersebut merupakan agenda rutin yang penting dilakukan Dinas Perdagangan untuk menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasaran tetap terkendali.

“Kalau barang tersedia, harapannya harga tidak mengalami kenaikan, dan daya beli masyarakat masih mampu. Jangan sampai BBM sudah naik, ditambah dengan kenaikan harga barang yang melonjak,” katanya.

Ia menambahkan, selain menjalin koneksi dengan sentra produksi, Dinas Perdagangan Kota Madiun juga rutin melakukan pemantauan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui fluktuatif harga serta stok komoditas di pasaran.

Diharapkan, dengan jaminan pasokan dan distribusi komoditas yang lancar, maka kenaikan harga bahan pangan pascapenyesuaian harga BBM tidak terlalu signifikan. ant

5 saksi kasus suap bantuan keuangan provinsi Jatim dipanggial KPK

HUKUM DAN KRIMINAL·September 12, 2022September 13, 2022

N7, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada periode 2014-2018.

Kelimanya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS) dan kawan-kawan.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.

Lima saksi, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu Alfi Nur Hidayat, Kepala Bappeda Kota Pasuruan Siti Rochana, Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin.

Penetapan BS sebagai tersangka setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka BS yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian “fee” antara 7 persen-8 persen dari total anggaran yang diberikan.

Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp79,1 miliar.

Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung maka Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan “fee” kepada tersangka BS sebesar Rp3,5 miliar.

Kemudian pada 2017, tersangka BS diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak tersangka BS.

Pada tahun 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim sehingga Sustrisno menemui tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung sehingga pada anggaran perubahan tahun 2017 Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp29,2 miliar.

KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung maka pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan “fee” sebesar Rp6,75 miliar kepada tersangka BS.

Atas perbuatannya, tersangka BS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-?Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ant

Wujudkan swasembada gula nasional, Perhutani manfaatkan hutan

EKONOMI BINIS·September 12, 2022September 12, 2022

N7, Jakarta – Perum Perhutani berkomitmen mewujudkan program pemerintah terkait swasembada gula nasional melalui pemanfaatan hutan yang dikelola oleh perseroan untuk menjadi kebun tanaman tebu.

Direktur Operasi Perhutani Natalas Anis Harjanto dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya telah melakukan panen tebu perdana pada lahan seluas 387 hektare dengan potensi tebu giling 30.000 ton di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Jawa Timur.

“Panen tebu perdana menuju swasembada gula pada 2025 ini nantinya secara bertahap ada lahan seluas 18.256 hektare kawasan hutan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman tebu secara mandiri hingga tahun 2024,” kata Natalas.

Selain melakukan pemanenan tebu di KPH Jombang, Perhutani dalam waktu dekat juga akan melakukan panen tebu pada lahan seluas 187 hektare dengan potensi produksi tebu giling 15.000 ton di KPH Ngawi.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto mengatakan pengembangan perkebunan tebu yang dilakukan oleh Perhutani dapat mewujudkan program swasembada gula nasional tersebut.

“Indonesia bisa menjadi eksportir gula dengan memanfaatkan hutan yang kurang produktif menjadi hutan produktif di wilayah kerja Perhutani,” kata Rachman. ant

Mas Dhito wujudkan wisata inklusi di Kediri

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 12, 2022

N7, Kediri – Bupati Hanindhito Himawan Pramana mendorong terwujudnya wisata inklusi di Kabupaten Kediri dengan menyediakan sarana prasarana yang ramah bagi disabilitas.

“Tempat wisata di Kediri ini harus ramah disabilitas, contoh kecilnya fasilitas toilet atau WC itu pasti masih banyak yang belum ramah disabilitas, termasuk juga akses jalan,” katanya Minggu (11/9/2022).

Dorongan bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito ini sebagai wujud perhatian pemerintah daerah dalam memberikan hak yang sama bagi warganya untuk menikmati pariwisata di Bumi Panjalu.

Untuk mewujudkan pariwisata inklusif itu, Mas Dhito meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dapat menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas di kawasan objek wisata.

Sebagai langkah awal, Mas Dhito meminta dimulai dari satu objek wisata. Ketika nantinya satu objek itu berhasil dibuat ramah disabilitas, baru kemudian bergeser ke objek wisata lain.

“Kita bisa mulai dari Gunung Kelud, apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Harapan saya Gunung Kelud nanti merupakan destinasi wisata yang ramah terhadap disabilitas,” ungkapnya.

Penataan satu objek wisata menjadi ramah disabilitas itu berjalannya waktu diakui mesti butuh proses penyempurnaan. Pun demikian, langkah awal untuk mewujudkan wisata inklusi itu perlu untuk segera dilakukan.

Pencanangan tempat wisata ramah terhadap disabilitas itu, dilakukan Mas Dhito menindaklanjuti harapan yang disampaikan penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri terhadap pembangunan wisata inklusi.

Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) Umi Salamah sebelumnya dalam pertemuan dengan bupati menyampaikan, sejumlah kegiatan dilakukan PDKK termasuk melakukan diskusi bersama penyandang disabilitas dengan mengundang narasumber dari instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dihadapan Mas Dhito, Umi membeberkan, salah satu diskusi pernah dilakukan di lereng Gunung Kelud dan membahas terkait wisata inklusi.

“Di lereng Gunung Kelud itu banyak teman-teman disabilitas dan kami berharap bagaimana wisata di Kabupaten Kediri ini inklusi kepada disabilitas dalam pembangunannya,” ucapnya. bjm

Bharada E jalani terapi trauma usai dipaksa menembak Brigadir J

NASIONAL·September 12, 2022

N7 – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dikabarkan kondisinya sudah semakin baik pasca menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, dia disebut masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut.

Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy mengatakan, kliennya saat ini lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia juga telah menjalani terapi psikologi selama 1,5 jam untuk menghilangkan traumanya.

“Kita lihat masih ada trauma,” kata Ronny saat dihubungi, Senin (12/9).

Oleh karena itu, Ronny meminta kepada Bareskrim Polri agar Bharada E diberi waktu untuk bertemu dengan keluarganya. Paslanya, sejak ditahan dalam kasus ini, dia belum pernah bertemu dengan keluarga.

“Kita akan minta supaya klien saya bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental, memulihkan trauma, nanti kita akan minta ke kepolisan,” jelasnya.

Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

“RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. “FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. “(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. jp