https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

October 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Demi kepentingan umat, Eri Cahyadi ingin NU dan Muhammadiyah sinergikan program bersama

Demi kepentingan umat, Eri Cahyadi ingin NU dan Muhammadiyah sinergikan program bersama

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah perlu sinergikan program bersama untuk kepentingan umat.

“Saya selalu katakan, dalam membangun kota tidak bisa kalau pemkot  berjalan sendiri. Sehingga, kami juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat,” kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, program yang diusulkan itu bisa disinergikan dan dikolaborasikan dengan ormas lainnya agar berjalan lebih maksimal.

Ia mengatakan, ketika semua ormas itu bersinergi satu sama lain dengan pemkot maka ke depannya akan berdampak baik untuk warga Kota Surabaya.

“Hadirnya Muhammadiyah dan NU itu tujuannya hanya satu yakni untuk kepentingan umat. Saya harap program-program itu juga bisa dijadikan satu dengan ormas lain,” ujarnya.

Eri mengatakan, ketika semua ormas bersatu dan bergerak bersama dengan pemkot untuk menjalankan program-program yang telah digagas sebelumnya, maka tidak akan ada lagi kemiskinan, gizi buruk, dan pengangguran di Kota Surabaya.

“Saya ingin Muhammadiyah dan NU itu bukan hanya berdakwah. Tapi saya ingin menunjukkan kepada masyarakat, bahwa kehadiran Muhammadiyah dan NU di Surabaya itu juga untuk menggerakkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta membahagiakan warganya,” katanya.

Dia menambahkan, ketika Muhammadiyah dan NU hadir di setiap kelurahan dan kecamatan di Surabaya, maka tidak akan ada lagi paham radikal, tawuran antargeng, dan sebagainya.

Menurut Eri, Pemkot Surabaya telah membentuk Belajar dan Ngaji Bareng serta Puspaga di 19 Balai RW, sebagai sarana tempat berkumpulnya keluarga dan anak-anak.

“Di sinilah Muhammadiyah dan NU hadir memberikan pendampingan untuk keluarga dan anak. Saya berharap, dengan adanya Balai RW tidak ada lagi radikalisme dan tawuran. Jadi nanti PKK dan KSH juga bergerak bersama,” kata dia.

Komitmen tersebut disampaikan Eri ketika menggelar pertemuan dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya Hamri Al Jauhari dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya Alifah Hikmawati di Balai Kota Surabaya, Kamis (27/10). ant

Ratu komisi IX DPR RI tak ingin kasus gagal ginjal akut seperti wabah covid-19

Ratu komisi IX DPR RI tak ingin kasus gagal ginjal akut seperti wabah covid-19

Nusantara7.com – Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah untuk aktif menelusuri, mencari, dan memastikan keberadaan pasien Gagal Ginjal Akut (GGA) yang ada di daerah-daerah terpencil. Ratu tidak menginginkan, kejadian ini menjadi wabah terutama di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

 

“Yang sudah terkonfirmasi harus ada penanganan khusus gitu, harus gercep (gerak cepat) mereka ditangani khusus, dan tentu tidak tinggal di situ saja. Pemerintah juga harus terus mencari, jangan sampai masih ada korban-korban atau masih ada anak-anak lain yang juga terkonfirmasi hanya belum terdeteksi. Sehingga jangan sampai ini kan kita takutan menjadi wabah yang ini ya,” kata Ratu kepada wartawan, Jumat (28/10).

 

Legislator Partai NasDem itu mendorong adanya sosialisasi yang dilakukan pengampu pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, pemahaman terkait GGA serta wabah-wabah yang berpotensi muncul pada masa datang harus disampaikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan di lapangan.

 

“Sampai ke tingkat puskesmas, karena mereka kan yang bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari. Masyarakat ke puskesmas tidak hanya berobat, tapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sehingga informasi ini bisa tersampaikan,” ucap Ratu.

 

Selain itu, Ratu juga menyarankan adanya kampanye secara masif di media untuk membuka pikiran masyarakat terkait kasus GGA yang merebak. Melalui sambungan telepon, Ratu mengatakan bahwa kampanye besar-besaran diperlukan untuk meredam kegelisahan yang terjadi akibat berita yang simpang siur.

 

“Kampanye besar-besaran gitu ya, kampanye di media sehingga membuka pikiran masyarakat. Jadi, masyarakat tidak takut dan tidak gelisah terkait dengan wabah yang sedang merebak saat ini,” tambahnya.

 

Anggota dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II mengharapkan, masyarakat juga diimbau agar dapat menyaring informasi yang diterima dan mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya seperti lembaga-lembaga pemerintah. Ratu berharap, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak terkena berita hoaks yang banyak beredar.

 

“Memang harus ada satu informasi yang utuh dari Kementerian Kesehatan. Informasi yang jelas, tegas, sehingga tidak bias, karena hoax banyak beredar. Dan juga BPOM perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya. jp

Sudjarno Dirut LIB datangi Polda Jatim terkait verifikasi stadion

Sudjarno Dirut LIB datangi Polda Jatim terkait verifikasi stadion

Nusantara7.com, Surabaya – Direktur Utama Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) Sudjarno kembali diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kamis, terkait verifikasi stadion.

Sudjarno datang ke Gedung Ditreskrimum Polda Jatim pukul 12.40 WIB didampingi kuasa hukumnya.

“Pak Sudjarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya untuk pendalaman terhadap pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Jadi soal hak penonton, termasuk tanggung jawab verifikasi stadion itu menjadi tanggung jawabnya siapa,” kata kuasa hukum Sudjarno, Rochmad Amrullah.

Pihaknya juga membawa dokumen-dokumen tentang regulasi stadion untuk kebutuhan pemeriksaan. “Regulasi tentang stadion tahun 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan penyidik kembali memanggil 15 saksi untuk diperiksa dalam kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang.

Salah seorang saksi yang diperiksa adalah Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana atau yang dikenal dengan sebutan “Juragan 99”.

Gilang Widya Pramana hadir di Gedung Ditreskrimum sekitar pukul 13.20 WIB. Namun Presiden Arema FC itu juga tidak memberikan komentar ke awak media tentang pemeriksaannya hari ini. ant

BPJS Kesehatan gelar kegiatan “BPJS Kesehatan Support Youth Generation” untuk bekali generasi muda

Nusantara7.com – Indonesia diperkirakan memasuki puncak masa bonus demografi antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia.

 

Meningkatnya bonus demografi di Indonesia harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar dapat terserap dalam pasar kerja yang kompeten. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui sektor kesehatan, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan “BPJS Kesehatan Support Youth Generation”, Rabu (26/10).

 

“Program ini merupakan upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan dukungan kepada para generasi muda untuk beradaptasi dengan cepatnya pergeseran aktivitas kehidupan, sehingga mereka bisa menjadi bibit-bibit unggul penerus bangsa yang berdaya saing tinggi,” jelas Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah pelajar dari SMP Negeri 2 Cisarua dan SMP Muhammadiyah Cianjur.

 

Afdal menjelaskan, BPJS Kesehatan tidak hanya memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN dalam upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Lebih dari itu, BPJS Kesehatan juga berupaya melakukan upaya pencegahan penyakit melalui kegiatan promotif dan preventif, termasuk di dalamnya upaya edukasi.

 

Menurut Afdal, periode usia remaja merupakan masa yang paling rentan dan berisiko besar terpengaruh lingkungannya. Oleh karenanya, promosi pola hidup sehat kepada generasi muda harus dilakukan sejak dini, sehingga diharapkan para pelajar SMP dapat menanamkannya sebagai kebiasaan sehari-hari.

 

“Kami juga bekali mereka dengan nilai-nilai moral agar bisa lebih mawas diri dan tidak terjurumus ke dalam pergaulan bebas. Meski zaman sudah modern, namun norma etika, agama, dan adat istiadat harus tetap dipegang teguh, itu yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita. Melalui kegiatan BPJS Kesehatan Support Youth Generation, harapan kami generasi muda bisa menjalani hidup dengan lebih sehat, positif, dan produktif,” ujar Afdal.

 

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengajak para siswa untuk lebih mengenal konsep jaminan kesehatan sosial dalam Program JKN guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, kerelaan membantu sesama, dan gotong royong dalam diri para pelajar.

 

“Para pelajar ini termasuk kategori usia terbanyak dari total jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, peran generasi muda dalam mengawal keberlangsungan Program JKN di Indonesia sangatlah besar. Diharapkan dengan menanamkan rasa kepedulian dan gotong royong dalam jiwa pelajar sejak dini, generasi muda dapat membantu mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” kata Afdal. jp

Mas Dhito lakukan tes urine seluruh ASN Kediri untuk pastikan bebas narkoba

Nusantara7.com, Kediri – Memastikan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri terbebas dari keterlibatan maupun penyalahgunaan narkoba, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melakukan tes urine kepada ratusan ASN.

 

Tes urine yang dilakukan di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri.

 

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut mengungkapkan tes urine ini merupakan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba bagi ASN.

 

“Tes urine ini jelas bentuk upaya kami untuk mencegah adanya pengguna hingga pengedar di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri,” kata bupati berkacamata tersebut.

 

Setelah hasilnya keluar, lanjut Mas Dhito, jika ada ASN yang terbukti memakai narkoba, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

 

“Jika terbukti, tentunya akan kita tindak dan tidak ada toleransi bagi ASN yang menggunakan ataupun mengedarkan narkoba,” tegas Mas Dhito.

 

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin menjelaskan tes urine ini akan dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan ASN siap bekerja tanpa pengaruh narkoba.

 

“Ini standart bagi kita ASN, memastikan bahwa kita siap bekerja. berarti harus sehat jasmani dan rohani, tentu kita tidak berharap ada diantara ASN kita ada yang pengguna atau pengedar,” tuturnya.

Sejumlah 600 ASN, kata Solikin, telah menjalani tes urine tersebut. Menurutnya, hasil dari tes urine tersebut akan diketahui dalam minggu ini.

 

“Hasilnya menunggu dari BNN, maksimal minggu ini hasilnya akan keluar,” pungkasnya. bjm

Keberatan penasehat hukum Ferdy Sambo ditolak PN Jaksel

Keberatan penasehat hukum Ferdy Sambo ditolak PN Jaksel

Nusantara7.com, Jakarta – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa menyatakan bahwa majelis hakim menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo untuk seluruhnya.

 

“Menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo untuk seluruhnya,” kata Hakim Wahyu Iman Santosa dalam Persidangan Perkara Lanjutan Ferdy Sambo Dkk yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PN Jakarta Selatan, dipantau dari Jakarta, Rabu.

 

Dengan demikian, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

 

Adapun salah satu keberatan yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy Sambo terkait dengan surat dakwaan yang, menurut para penasehat hukum, tidak disusun dengan hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat materiil.

 

Akan tetapi, majelis hakim menilai bahwa pembuatan surat dakwaan oleh para penuntut umum sudah memberikan deskripsi yang jelas mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam perkara, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

 

Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa surat dakwaan telah mendeskripsikan secara jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, apa yang dihasilkan dari tindak pidana, serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

 

“Maka, keberatan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan yang disusun penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat materiil, tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan,” ucapnya.

 

Terkait dengan biaya perkara, majelis hakim memutuskan untuk menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

 

“Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir,” kata Wahyu.

 

Sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk) bergulir sejak 17 Oktober 2022. Kini, pada Rabu (26/10), majelis hakim membacakan putusan sela.

 

Keputusan hakim dalam putusan sela akan menentukan apakah akan menerima nota keberatan para terdakwa, atau menolak dan melanjutkan proses persidangan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi dan barang bukti. ant

Jampidsus minta Kejagung usut kasus dugaan korupsi impor baja

Jampidsus minta Kejagung usut kasus dugaan korupsi impor baja

Nusantara7.com – Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung diminta untuk usut tuntas kasus dugaan korupsi impor baja. Selain Kejagung, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan disarankan melakukan bersih-bersih internal di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi itu.

 

“Rasanya tidak hanya di Kemendag aja, disetiap lembaga pemerintah harus menerapkan hidup bersih, antikorupsi maksudnya. Enggak menunggu ada kasus dulu,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto saat dihubungi wartawan, Selasa (25/10)

 

Menurut dia, cara pencegahan yang harus dilakukan Zulhas maupun instansi pemerintah lainnya yaitu mengaktifkan dan memperbaiki lagi pengawasan internal melalui APIP. “Misal aturan soal konflik kepentingan ditegakkan, pengendalian gratifikasi, sanksi kalah tidak lapor LHKPN, kasih reward kalo lapor, dan lainnya,” jelas dia.

 

Disamping itu, Agus meminta Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi impor baja tersebut. Bahkan, kata dia, Kejaksaan perlu menetapkan tersangka siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor baja.

 

“Kejagung segera menuntaskan kasus ini dan segera menetapkan siapa pun orang yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun Kemendag,” ujarnya.

 

Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan Zulhas atau Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan harus berani melakukan pembenahan internal kementerian lantaran diduga adanya keterlibatan anak buahnya dalam kasus impor baja.

 

“Harusnya menterinya melakukan bersih-bersih. Karena kebobrokan administrasi di Kemendag, banyak oknum bermain dalam tataran kebijakan termasuk persoalan minyak goreng. Menurut saya, itu momen (bersih-bersih),” ungkapnya.

 

Namun, Trubus pesimis Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berani mengambil tindakan tegas dalam rangka bersih-bersih ditubuh Kementerian Perdagangan. Biasanya, kata dia, elit partai yang menjadi pembantu Presiden Republik Indonesia itu hanya lips service saja.

 

“Harus ada keberanian. Saya yakin tidak berani, tidak akan melakukan (bersih-bersih). Kalau melakukan cuma lips service doang, namanya juga orang partai politik. Kalau terlalu keras ke orang, saya rasa akan menjadi situasi menyulitkan dia sendiri,” jelas dia.

 

Justru, Trubus mencium ada kemungkinan sudah melakukan pendekatan atau lobi politik supaya Kementerian Perdagangan tidak diusut terlalu jauh dalam kasus dugaan korupsi impor baja. Sebab, kata dia, partai politik butuh dana suntikan sehingga jadi kesempatan juga dipakai untuk dapat dana segar.

 

“Saya rasa tidak akan melakukan penegakan hukum yang tepat. Paling dia memutasi, kalau sanksi penegakan hukum saya rasa tidak akan dilakukan. Karena juga ditakutkan kegaduhannya, takut memancing emosi Presiden. Paling tidak mutasi atau menutup kasus ini,” ujarnya.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi Mendag Zulkifli Hasan meminta para wartawan untuk bertanya langsung ke pejabat yang bersangkutan karena belum paham atas kasus yang dimaksud. Apalagi, kasus terjadi di era menteri sebelumnya. Tentu, Zulhas berjanji akan menyikat mafia impor baja yang merugikan negara dan merusak harga lokal besi dan baja tanah air. “Akan kita sikat,” katanya. jp

Produsen obat sirop mengandung EG dan DEG jadi sasaran razia Polri

Produsen obat sirop mengandung EG dan DEG jadi sasaran razia Polri

Nusantara7.com, Jakarta – Tim gabungan Polri melakukan razia hingga penegakan hukum dengan menyasar produsen obat sirop yang produknya diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas hingga diduga menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak.

“Yang harus kami telusuri adalah siapa produsennya, yang kemudian memproduksi obat-obat sirop diduga mengandung EG (etilen glikol) maupun DEG (dietilen glikol) hingga mengakibatkan gagal ginjal. Itu fokusnya,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menindaklanjuti merebaknya kasus gagal ginjal akut pada sejumlah anak di Tanah Air, Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/192./RES.4/X/2022 Bareskrim Polri tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Direktur Tidak Pidana Narkoba Brigadir Jenderal Polisi Krisno H. Siregar.

Dalam surat telegram tersebut, jajaran Polri seluruh Indonesia diimbau tidak melaksanakan razia atau penegakan hukum terhadap apotek atau toko obat yang diduga menjual sirop atau obat merk tertentu dengan kandungan EG maupun DEG melebihi ambang batas karena dasarnya apotek atau toko obat bukan pihak yang harus disalahkan.

Menurut Jayadi, surat telegram bersifat imbauan dalam rangka pengawasan. “Jadi, belum sampai ke upaya razia, kemudian penegakan hukum karena kalau penegakan hukum sebenarnya bukan apotek dan toko obat yang disasar,” katanya.

Jayadi menegaskan sasaran utama penegakan hukum dalam perkara ini adalah produsen obat, bukan apotek atau toko obat. Hal ini karena apotek dan toko obat hanya menjual bukan memproduksi obat-obatan.

“Yang memproduksi sebuah produk, kemudian produknya enggak benar, ada izin edarnya, kemudian apotek menjual, toko obat menjual, masak toko obatnya yang harus dimintai pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Polri telah membentuk tim gabungan dalam menindaklanjuti kasus kematian sejumlah anak akibat mengalami gagal ginjal akut. Tim tersebut diketuai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, serta anggota Dittipidnarkoba dan Dirtipidum.

Sejak Senin (24/10), tim tersebut telah turun melakukan pengecekan laboratorium dari sampel yang didapat dari Kementerian Kesehatan, yakni berupa urine, darah serta sampel obat.

Semua sampel itu diperiksa dan dalami oleh Laboratorium Forensik Polri. Selanjutnya hasil pengecekan dan pendalaman akan disampaikan kepada Kemenkes serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ant

KSP Moeldoko sampaikan senjata yang dibawa perempuan bercadar jenis rakitan

KSP Moeldoko sampaikan senjata yang dibawa perempuan bercadar jenis rakitan

Nusantara7.com, Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa senjata yang dibawa oleh perempuan penerobos Istana Negara, merupakan senjata rakitan. Hal ini diketahui setelah aparat melakukan pemeriksaan.

 

“Senjatanya memang senjata rakitan ya. Itu ada selongsongnya tapi proyektilnya tidak ada,” kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/10).

 

Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan, Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror akan mendalami langkah perempuan bercedar yang mencoba melakukan aksi di depan Istana Negara, pada Selasa (25/10) pagi. Sampai saat ini, diduga dia melakukan aksi seorang diri.

 

“Nanti dari Kadensus 88 telah melakukan pendalaman kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas. Artinya bahwa kesigapan aparat untuk melakukan pengamanan secara spontan,” ucap Moeldoko.

 

Moeldoko mengungkapkan, tindakan seperti itu perlu diwaspadai. Sehingga kesigapan butuh kesigapan aparat dalam menjaga keamanan.

 

“Ini juga bagian dari awareness (kesadaran) kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada,” tegas Moeldoko.

 

Sebelumnya, seorang perempuan diamankan polisi karena menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat dan menodongkan senjata api ke arah Paspampres. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa (25/10).

 

“Betul tadi di dekat Istana di Merdeka Utara. Tadi kita kan dari anggota bilang, dia bawa senjata todongkan ke Paspampres langsung sama anggota direbut, sama anggota Lantas,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Selasa (25/10).

 

Latif menyampaikan, saat ini perempuan misterius tersebut sudah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. “Tadi satu orang perempuannya. Dibawa ke Subdit Kamneg Krimum,” ungkap Latif.

 

Aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu senjata api (senpi) jenis FN, satu tas hitam berisi kitab suci, dompet kosong warna pink, dan juga satu unit handphone. jp

Dua farmasi nakal terbukti gunakan EG dan DEG pada obat sirop bakal dipidana

Dua farmasi nakal terbukti gunakan EG dan DEG pada obat sirop bakal dipidana

Nusantara7.com – Hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengerucut pada 2 perusahaan farmasi. Kedua industri itu diyakini terbukti menggunakan senyawa berbahaya yakni Etilona Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG) pada obat sirop. Tak hanya sebagai cemaran, tetapi kandungan kedua senyawa itu sangat tinggi di dalam obat sirop.

 

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan pihaknya belum dapat membuka siapa saja industri farmasi nakal tersebut. Namun ia berjanji segera membawa kasus ini ke ranah hukum.

 

“Dalam proses ini kami sudah dapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindaklanjuti. Kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti sebagai pidana. Deputi 4, masuk ke industri farmasi tersebut kami akan kerja sama dengan polisi,” tegas Penny kepada wartawan, Selasa (25/10).

 

“Saya tak akan sebutkan sekarang industrinya karena ini masih penyelidikan. Kami akan komunikasikan ke masyarakat,” ujarnya.

 

Penny menegaskan ada indikasi kedua industri farmasi itu memiliki kandungan dari EG dan DEG di produknya. Tak tak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tetapi sangat tinggi.

 

“Itu membuat obat itu jadi toksik dan sangat diduga menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak,” kata Penny.

 

Sebelumnya BPOM juga sudah mengizinkan kembali 156 obat sirup untuk kembali beredar dan dikonsumsi. Para nakes juga diizinkan kembali meresepkan obat tersebut.jp