https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

August 2022 – Page 4 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Dapat DBH Migas 2021 Rp2,3 T, Kabupaten Bojonegoro tetapkan realisasi Rp1,6 T

Dapat DBH Migas 2021 Rp2,3 T, Kabupaten Bojonegoro tetapkan realisasi Rp1,6 T

N7,Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2021 sebesar Rp2,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding dua tahun sebelumnya.

Pada 2019, DBH Migas yang diterima salah satu daerah penyumbang migas terbesar nasional itu sebesar Rp2,2 triliun dan di 2020 sebesar Rp1,3 triliun. Sementara penyaluran DBH Migas 2021 masih kurang salur sebesar Rp980 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti mengungkapkan, untuk realisasi DBH Migas 2022 sudah dipatok sebesar Rp1,6 triliun. “Realisasi DBH Migas 2022 kami pasang Rp1,6 triliun,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perimbangan dan PAD lainnya Bapenda Bojonegoro, Achmad Suryadi mengatakan, transfer dana bagi hasil (DBH) Migas pada triwulan II 2022 sudah diterima sebesar Rp721 miliar.

“Diperkirakan transfer triwulan ketiga lebih tinggi dan bakal melampaui target yang dipasang Pemkab Bojonegoro,” katanya.

Dia mengatakan, Pemkab sudah menerima transfer DBH migas sebanyak dua kali. Jumlah transfer DBH tergantung ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemkab hanya menerima tranferan yang dilakukan tiga bulan sekali.

“Biasanya transferan bisa kurang bahkan lebih dari target yang ditentukan, dan triwulan III transferannya lebih tinggi,” pungkasnya.bjn

Harga pertalite berubah, jokowi harap tidak menurutkan daya beli

Harga pertalite berubah, jokowi harap tidak menurutkan daya beli

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite akan diputuskan secara hati-hati agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Seusai menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, Presiden Jokowi mengatakan skema perubahan harga Pertalite menyangkut hajat hidup banyak masyarakat sehingga akan dikalkulasi dan diputuskan dengan sangat hati-hati.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi.

Ia mengatakan pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mencatat inflasi tahunan hingga 4,94 persen (year on year/yoy) pada Juli 2022 atau yang tertinggi sejak Oktober 2015, Namun, di kuartal II 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatat tren positif di 5,44 persen (yoy).

Kepala Negara memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite, sebelum pengambilan keputusan.

“Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan,” ujarnya.ant

Tim psikolog disiapkan LPAI untuk tangani anak-anak Ferdy Sambo

Tim psikolog disiapkan LPAI untuk tangani anak-anak Ferdy Sambo

N7 – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto menyiapkan tim psikolog untuk menangani anak-anak pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Pasangan suami istri itu sebagai tersangka pembunuhan.

”Iya, kami sudah siap semua. Baik tenaga psikolog maupun tenaga pendidikan,” kata Kak Seto seperti dilansir dari Antara, Selasa (23/8).

Kak Seto menjelaskan, sudah menyiapkan lembaga pendidikan informal ramah anak lengkap dengan ribuan alumni dari berbagai perguruan tinggi terkemuka sebagai pendidik. Sedangkan untuk tenaga psikolog yang disiapkan, para tenaga LPAI sudah sering menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Menurut Kak Seto, semua itu bergantung kembali dengan Polri apakah membutuhkan koordinasi dengan pihak LPAI. Pihaknya siap membantu jika dibutuhkan karena telah bertahun-tahun menangani berbagai kasus perlindungan anak mulai dari penanganan psikolog hingga pendidikan.

”Tak hanya anak-anak Ferdy Sambo, namun juga anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus bisa dibimbing dengan baik di bawah naungan LPAI,” ujar Kak Seto.

Lebih lanjut, Kak Seto bersama jajaran berupaya mendatangi Mabes Polri yang sebelumnya tertunda lantaran adanya konferensi pers hasil otopsi ulang mendiang Brigadir J pada Senin (22/8).

”Saya menunggu siapa yang akan bisa menemui, kemungkinan adalah Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi,” tutur Kak Seto.jp

Sebanyak 566.332 akses konten judi online diputus Kominfo

Sebanyak 566.332 akses konten judi online diputus Kominfo

N7 – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi.

Dikutip dari siaran pers, Senin, upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022. “Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Adapun rincian penanganan per tahunnya, pada 2018 dilakukan pemutusan akses konten judi online sebanyak 84.484 konten. Lalu pada 2019 sebanyak 78.306 konten; tahun 2020 sebanyak 80.305 konten; tahun 2021 sebanyak 204.917 konten; dan tahun 2022 per 22 Agustus adalah sebanyak 118.320 konten.

Lebih lanjut, patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Selain itu, Kominfo mengatakan pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online yang dilakukan.

Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online.

“Kegiatan tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya,” kata Semuel.

Ia melanjutkan, Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian.

Khusus untuk kegiatan perjudian online, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 10 juta. Adapun Kemenkominfo menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan judi online di antaranya situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address.

Lebih lanjut, penawaran judi melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Lalu, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara sehingga hal ini menimbulkan isu jurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. “Tantangan tersebut menekankan bahwa upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri,” kata Semuel.

Untuk menunjang upaya bersama tersebut, Kementerian Kominfo membuka kanal aduan masyarakat melalui tautan https://aduankonten.id/ untuk melaporkan penemuan dengan konten negatif di platform digital. Terdapat pula pengaduan nomor melalui aduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi ke akun Twitter @aduanPPI milik Kementerian Kominfo apabila menerima pesan terkait judi online yang dikirim melalui SMS.jp

MUI minta Pemkab Tulungagung tangani judi daring secara serius

MUI minta Pemkab Tulungagung tangani judi daring secara serius

N7,Tulungagung – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung mengharapkan pemerintah dan jajaran kepolisian serius menangani masalah perjudian maupun prostitusi daring di wilayah setempat.

“Kian hari perjudian dan prostitusi kian marak. Ini yang harus diperhatikan dan serius tangani,” kata Ketua MUI Tulungagung, Mochammad Hadi Mahfud di Tulungagung, Senin.

Desakan sekaligus permintaan itu merupakan kesekian kali dilontarkan MUI, terutama menyangkut prostitusi daring yang menurut mereka sudah tahap mengkhawatirkan.

“Saat ini marak tempat kos yang dijadikan prostitusi terselubung, prostitusi daring, konvensional, judi, minuman keras, dan narkoba,” ujarnya.

Dari pantauan MUI, kata dia, belum ditemukan kasus perjudian daring di Tulungagung meski  laporan masyarakat sudah ada.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menuturkan bahwa pemberantasan praktik perjudian merupakan tanggung jawab bersama, terlebih petugas kepolisian jumlahnya terbatas.

“Termasuk pemda, sehingga seluruh warga diminta ikut menyukseskan seperti halnya penanganan COVID-19,” katanya.

Selain masyarakat umum, lanjut dia, pihaknya memberantas perjudian daring di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, untuk prostitusi terselubung, pemerintah daerah melalui Satpol PP aktif melakukan razia tempat kos, penginapan dan hotel, terutama pada jam-jam sekolah.

Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto menyatakan pihaknya terus melakukan patroli siber guna pemantauan dan mendeteksi praktik judi daring.

“Sesuai dengan instruksi Kapolri yang harus melakukan penindakan perjudian, baik manual, darat maupun daring,” tuturnya.ant

Hasil Triwulan II 2022 Surabaya turun hingga Rp 879 Miliar

Hasil Triwulan II 2022 Surabaya turun hingga Rp 879 Miliar

N7 – Laju investasi di Kota Surabaya mulai melambat. Pada triwulan II (April sampai Juni)  2022, modal yang masuk ke Surabaya Rp 6,291 triliun. Nilai itu turun Rp 879 miliar ketimbang capaian investasi di triwulan I (Januari-Maret) 2022.

Pada triwulan pertama, nilai investasi Surabaya tercatat Rp 7,17 triliun. Awalnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya optimistis angkanya makin naik di tiga bulan selanjutnya. Sayangnya, modal yang masuk justru menurun.

Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan, penurunan angka investasi tersebut belum resmi. Dia masih menunggu laporan investasi per tiga bulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Nah, data investasi BPKM itu berasal dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tiap pelaku usaha yang memiliki modal di atas Rp 1 miliar. ”Agar pelaku usaha rutin melaporkan, kami jemput bola,” ujarnya.

Karena masih menunggu keterangan resmi dari BKPM, DPMPTSP belum bisa menyampaikan detail nominal investasi di setiap sektor. Berbeda dengan laporan investasi triwulan pertama.

Di triwulan pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang investasi paling besar. Nilainya mencapai Rp 6,68 triliun. Perinciannya, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran memiliki persentase investasi 56,02 persen. Sedangkan hotel dan restoran 15,92 persen. ”Nominal investasi hotel dan restoran Rp 1,06 triliun,” jelasnya.

Sedangkan investasi penanaman modal asing (PMA) nominalnya hanya Rp 500 juta atau Rp 0,5 triliun. Menurut Dewi, rendahnya PMA tak menjadi soal. Saat ini pemkot sedang menyiapkan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja.

Dalam aturan itu seluruh perusahaan di Surabaya wajib menyerap 70 persen tenaga kerja lokal. ”Itu wajib supaya mengangkat tenaga kerja Surabaya juga,” tambahnya.jp

Dugaan kebocoran data Kemenkominfo akan panggil Telkom-PLN

Dugaan kebocoran data Kemenkominfo akan panggil Telkom-PLN

N7 – Sehubungan dengan adanya informasi dugaan kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome, layanan internet dan TV berbayar milik PT Telkom Indonesia (Persero), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan insiden tersebut.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, Kemenkominfo juga akan segera melakukan pemanggilan terhadap manajemen Telkom. “Hal ini untuk mendapatkan laporan dan langkah tindak lanjut Telkom terkait dengan dugaan insiden tersebut,” jelas Semuel melalui keterangannya.

Dia menambahkan, Kemenkominfo juga akan segera mengeluarkan rekomendasi teknis untuk peningkatan pelaksanaan pelindungan data pribadi Telkom. Kemudian, di saat yang bersamaan, Kemenkominfo juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, kabar kebocoran data IndiHome dibagikan akun media sosial Twitter @secgron yang membagikan bukti foto IndiHome merekam data browsing pelanggan. Dari foto yang dibagikan tersebut, terlihat data-data seperti domain, URL access, IP address, dan user info yang direkam oleh penyedia layanan internet pelat merah tersebut.

Unggahan tersebut disertai keterangan cukup menohok yang bersisi narasi bahwa provider IndiHome merekam data penjelajahan. Parahnya lagi, data yang bocor juga memperlihatkan bahwa IndiHome bisa melacak situs apa yang diakses pengguna berikut umur dan perangkat yang digunakan.

Soal bocor-bocor data, sehari sebelum kasus IndiHome terjadi, PLN juga mengalami hal serupa. Perusahaan Listrik Negara tersebut mengalami kebocoran sebanyak 17 juta data pengguna.

Kendati juru bicara PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangan resminya menyebut data yang bocor tidak riil dan sudah tidak update, pihak PLN mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo serta BSSN untuk menelusuri dugaan kebocoran data pelanggan PLN.

’’Kami terus berkoordinasi dengan Kominfo dan BSSN untuk menemukan sumber data pelanggan yang beredar di internet sekaligus upaya untuk peningkatan pengamanan,” katanya.

Di satu sisi, pihak Kemenkominfo juga akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen PLN. “Kemenkominfo telah menyampaikan rekomendasi teknis kepada PLN guna meningkatkan pelindungan data pribadi pelanggan PLN dan akan terus meninjau pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku, serta kewajiban lain sesuai aturan perundang-undangan,” tandas Semuel.jp

Terkait tewasnya Brigadir J mantan Kapolres Jaksel jalani patsus

Terkait tewasnya Brigadir J mantan Kapolres Jaksel jalani patsus

N7,Jakarta – Mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto menjalani penempatan khusus (patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, terkait dugaan pelanggaran etik tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin.

“Iya betul (dipatsus di Mako Brimob),” kata Dedi.

Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (20/7) lalu.

Penonaktifan tersebut terkait penyidikan kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Kompleks Asrama Polisi Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7) lalu.

Budhi selaku Kapolres kala itu memimpin penyelidikan dan penyidikan awal kasus terbunuhnya Brigadir J diduga tembak-menembak dengan Bharada Richard Eliezer (Bharada E).

Budhi bersama Karo Provost juga yang menyampaikan hasil olah TKP kepada Divisi Humas Mabes Polri bahwa peristiwa yang terjadi adalah tembak-menembak antara Bharada E dan Brigadir J.

Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menyampaikan ke media tentang peristiwa tembak-menembak di TKP Duren Tiga.

“Kalau Karo (Karopenmas) kan menyampaikan fakta dari sumber yang datang ke TKP, yaitu Karo Provost dan Kapolres,” kata Dedi, Rabu (10/8) lalu.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan yang kala itu dipimpin oleh Budhi Herdy Susianto juga menerima dua laporan polisi, yakni dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi dan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E.

Kedua laporan polisi tersebut dihentikan oleh Bareskrim Polri pada Jumat (12/8) lalu karena tidak ditemukan peristiwa pidananya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi pada Jumat (12/8) menyebutkan, kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur.

“Kami anggap dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori “obstraction of juctice”, menjadi bagian dari upaya menghalangi-halangi pengungkapan dari pada kasus 340,” katanya.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf dan Putri Candrawathi.

Kelima tersangka disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, ancaman maksimal hukuman mati.

Selain itu, penyidik juga menyidik perkara penghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice yang dilakukan tersangka Ferdy Sambo bersama lima perwira Polri lainnya.

Kelima perwira Polri tersebut adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan mantan Karo Paminal Div Propam Polri, Kombes Pol. Agus Nurpatria mantan Kaden A Biropaminal Div Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin mantan Wakaden B Biropaminal Div Propam, Kompol Baiqui Wibowo mantan PS. Kasubbag Riksa Bag Gak etika Rowabprof Div Propam Polri, dan Kompol Chuck Putranto mantan PS. Kasubbagaudit Bag Gak Etika Rowabprof Div Propam Polri.

Kelima perwira Polri tersebut terancam hukuman pidana melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.ant

CEO Baba Rafi dukung merek lokal wajib jadi tuan negeri sendiri

CEO Baba Rafi dukung merek lokal wajib jadi tuan negeri sendiri

N7,Surabaya – Founder dan group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan merek lokal wajib menjadi tuan rumah di negeri sendiri seperti yang dikatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam sebuah unggahan video di akun TikTok resminya pada Sabtu (20/8).

Sandiaga Uno saat menghadiri sebuah seminar lantang menyebut Indonesia tak perlu takut jika nantinya akan diembargo oleh Amerika akibat Indonesia mengimpor minyak dari Rusia.

“Ya biarin sajalah kalau diembargo, paling tidak bisa makan McDonald. Makan Baba Rafi lah,” ujarnya dalam video tersebut yang disambut tawa para peserta.

Bagi Hendy, hal tersebut dinilai tak hanya sebagai dukungan bagi salah satu merek kebab lokal miliknya, Kebab Turki Baba Rafi, tetapi juga wake-up call bagi para pelaku bisnis dan pemilik merek lokal di Indonesia.

“Kebanggaan lokal atau local pride harus didukung oleh segala lapisan masyarakat agar ekosistem industri brand lokal bisa semakin kuat,” kata Hendy melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Senin pagi.

“Bayangkan jika semua masyarakat Indonesia bangga menggunakan brand dan produk-produk lokal, tidak perlu lagi kita takut-takut diembargo seperti kata mas Sandiaga tadi,” tambahnya.

Dia juga mengajak brandbrand lokal Indonesia untuk terus berinovasi agar tidak kalah dengan merek-merek luar.

We need to level up. Bukan hanya untuk brand kita sendiri tapi juga untuk Indonesia. Untuk itu peran para pemimpin seperti mas Sandiaga yang mendukung industri kreatif lokal juga sangat dibutuhkan,” ucap Hendy Setiono.

Hendy Setiono mendirikan Kebab Turki Baba Rafi pada tahun 2003. Bermula dari satu gerobak dorong jalanan di Surabaya, kini Baba Rafi berkembang lebih dari 1.300 outlet tak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, di antaranya India, Bangladesh, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Sri Lanka, China, dan Belanda.ant

Susunan fraksi DPRD Tulungagung diubah usai penangkapan KPK

Susunan fraksi DPRD Tulungagung diubah usai penangkapan KPK

N7,Tulungagung – DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menetapkan perubahan komposisi dan formasi susunan pengurus dua fraksi di lembaga tersebut menyusul penangkapan dua legislator oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, perubahan ini dilandasi surat permohonan dari partai asal dua anggota kami yang ditahan KPK,” kata Ketua DPRD Tulungagung Marsono di Tulungagung, Minggu.

Dua legislator yang ditangkap dan ditahan KPK terkait dugaan suap pengesahan APBD Perubahan Tulungagung 2015-2018 yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari PKB, Adib Makarim dan Ketua Fraksi Hanura DPRD Tulungagung Imam Khambali.

Pada surat dari DPC PKB Tulungagung Nomor 513/DPC-25.04/02/VIII/2022, Ali Masrup ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua DPRD Tulungagung mengantikan Adib Makarim.

Sedangkan surat dari DPC Hanura Tulungagung Nomor : 2041/DPC-TAG/HANURA/VIII/2022, jabatan Imam Khambali sebagai ketua Fraksi digeser oleh Muti’in.

Selain Adib Makarim dan Imam Khambali, turut terseret mantan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Agus Budiyarto. Ketiganya merupakan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019.ant