August 19, 2022 – nusantara7

Timsus kantongi cukup bukti jadikan istri Sambo jadi tersangka

HUKUM DAN KRIMINAL·August 19, 2022

N7,Jakarta – Tim Khusus (Timsus) Polri menetapkan Putri Candrawathi (PC), istri Irjen Pol. Ferdy Sambo, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Rumah Dinas Kompleks Duren Tiga, Jakarta Selatan, setelah mengantongi cukup bukti.

“Penyidik telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan ‘scientific crime investigation’, termasuk dengan alat bukti yang ada dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudara PC sebagai tersangka,” kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menjelaskan tim penyidik melalui sejumlah tindakan penyidikan berhasil menemukan rekaman CCTV vital yang berada di TKP Duren Tiga.

Rekaman CCTV tersebut, kata dia, menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di TKP Duren Tiga.

Dari hasil penyidikan tersebut, lanjut dia, dilakukan sejumlah pemeriksaan hingga tadi malam sampai pagi ini. Penyidik melakukan konfrontir untuk menjelaskan peran Putri Candrawathi dalam kasus tersebut.

“Tadi juga sudah disampaikan Bapak Ketua Tim Khusus bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Andi.

Andi menyebutkan pemeriksaan terhadap Putri Candrawathi sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian, Kamis (18/8), dijadwalkan pemeriksaan, tetapi Putri tidak hadir dan melayangkan surat keterangan sakit dari dokter, serta meminta untuk istirahat selama tujuh hari.

Kemudian, kata Andi, tanpa kehadiran Putri Candrawathi penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan sebagai tersangka.

“Berdasarkan dua alat bukti, yang pertama keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling maupun yang ada di dekat TKP,” kata Andi.

Andi menyebutkan rekaman CCTV atau DVR yang diperoleh di Pos Satpam Kompleks Polri Duren Tiga menjadi bagian dari barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk Putri Candrawathi berada di lokasi kejadian sejak di rumah pribadi Jalan Saguling III sampai Rumah Dinas Duren Tiga Nomor 46.

“Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan pembunuhan Brigadir Yoshua,” kata Andi.

Terhadap Putri Candrawathi, penyidik menetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dalam perkara ini, total ada lima tersangka. Empat tersangka lainnya, adalah Irjen Pol. Ferdy Sambo, suami Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Bripka Ricky Rizal (Bripka RR), dan Kuat Ma’aruf.ant

Rp 400 M disiapkan Pemkab Gresik untuk tingkatkan infrastruktur tahun 2023

SEPUTAR JATIM·August 19, 2022August 19, 2022

N7 – Peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemkab Gresik dalam rancangan anggaran belanja daerah pada 2023. Bahkan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 400 miliar. Sebesar 50 persen di antaranya untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dalam rangka memenuhi standar indeks jalan mantap.

Kalangan legislatif pun kerap mendapat keluhan tentang kondisi jalan di Kota Pudak. Di beberapa kawasan, kualitas jalan dianggap kurang memadai. Hal tersebut ditengarai menjadi pemicu kemacetan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. ’’Tersebar di beberapa kawasan Gresik Utara maupun Selatan,’’ ungkap Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir.

Politikus PKB itu menyatakan, pemerintah wajib meningkatkan indeks jalan mantap di Kota Pudak. Hal tersebut bukan hanya di kawasan jalan raya, melainkan juga di kawasan jalan usaha tani, perikanan, hingga industri. ’’Sehingga sektor usaha tersebut akan berdampak positif dan kian berkembang,’’ jelasnya.

Selain itu, anggaran pembangunan infrastruktur diharapkan mendorong inovasi. Disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD). ’’Khususnya pada objek sarana dan prasarana yang berpotensi menaikkan pajak,’’ tambah Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.

Politikus PDIP itu menyatakan, dalam rapat bersama mitra kerja, dinas pekerjaan umum dan tata ruang berkomitmen segera melakukan perbaikan jalan di beberapa ruas. ’’Salah satunya di Jalan Wringinanom–Sembung. Dengan total anggaran Rp 5,5 miliar,’’ ujarnya.

Pihaknya juga terus mengawasi perbaikan Jembatan Klampok dan Jembatan Kacangan di Kecamatan Benjeng. Meskipun terkendala berbagai hal, perbaikan wajib rampung pada tahun ini. ’’Sebelum memasuki musim hujan. Jika kembali molor, itu akan menghambat aktivitas masyarakat sekitar,’’ tandasnya.jp

Kemenag resmi tutup operasional Haji 2022

NASIONAL·August 19, 2022August 19, 2022

N7 – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Pernyataan penutup disampaikan Menag melalui konferensi pers yang berlangsung di asrama haji Pondok Gede, Jakarta.

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah, operasional haji 1443 H saya nyatakan selesai. Kita berharap jamaah dan petugas yang melayani jamaah bisa mendapatkan haji mabrur,” kata Yaqut.

Proses pentupan ini juga dihadiri, Wakil Ketua MPR yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta perwakilan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

Menag menilai, haji tahun ini terasa istimewa seiring adanya dua momentum besar. Yaitu Haji Akbar dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-77. Dua momentum ini menurutnya sangat membahagiakan, ditambah misi haji 2022 yang terbilang sukses dan menjadi kado kemerdekaan.

Akan hal itu, Menag menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah pihak. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas arahan dan petunjuk beliau, sehingga haji bisa berjalan tuntas dan baik,” ujar Yaqut.

“Terima kasih untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang selalu memberikan support. Termasuk pimpinan Komisi VIII, secara khusus yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR RI, yang luar biasa enggagement kepada kita, memberi arahan dan solusi atas beragam kebuntuan,” sambungnya.

Menag mengingat kembali momen keputusan mendadak dari Arab Saudi untuk menaikkan biaya Masya’ir. Menurutnya, saat itu sempat ada kebuntuan. “Pak Yandri bersama sahabat-sahabat di Komisi VIII memberikan solusi yang sangat baik sehingga ibadah haji bisa terlaksana sesuai yang direncanakan,” ucapnya.

Yaqut juga menyampaikan terima kasih kepada Menko PMK Muhadjir Efendi. Selama dia bertugas sebagai Amirul Haj, Menko PMK menggantikannya sebagai Menag adinterim.

“Beliau yang mengemban tugas sebagai ad interim Menag beserta seluruh kerepotannya,” kata dia.

Terima kasih juga disampaikan Yaqut kepada Menteri Kesehatan yang telah mengirimkan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah. “Jamaah wafat tahun ini jauh lebih sedikit jika dibanding tahun sebelumnya. Update per saat ini 90 jamaah wafat, dan masih ada delapan jemaah yang dirawat di Arab Saudi,” pungkasnya.jp

Denda pajak kendaraan bermotor dihapus Bank Banten dan Pemprov Banten

NASIONAL·August 19, 2022

N7 – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Jasa Raharja Banten, Polda Banten dan Polda Metro Jaya menyelenggarakan launching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Pengurangan Pokok PKB dari Luar Provinsi Banten yang dimulai pada 18 Agustus sampai 31 Desember 2022.

Selain itu, di kesempatan yang sama, Bank Banten dan Bapenda Provinsi Banten juga melaksanakan rapat koordinasi sinergitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Lynn, Serang (18/08/22). Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pejabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto dan Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, berharap masyarakat dapat memanfaatkan adanya dispensasi pemberian denda PKB bagi wajib pajak, sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022.

“Salah satu upaya kita merawat wajib pajak agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan penghapusan denda untuk meringankan wajib pajak,” ujar Muktabar.

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, menyampaikan, pada tahun 2022 tunggakan PKB Provinsi Banten senilai Rp 780 miliar. Sebagai upaya mengoptimalisasi PAD dari sektor PKB maka Pemprov Banten memberikan relaksasi penghapusan denda pajak.

Opar menambahkan, Pemanfaatan program tersebut dapat dilakukan di 12 Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Samsat se-Banten yang pembayarannya dikelola oleh Bank Banten.

Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin mengatakan, Bank Banten saat ini telah mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemda dalam mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh UPT dan Gerai Samsat yang tersebar di Provinsi Banten.

“Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan saat ini dapat dilakukan secara non-tunai baik menggunakan EDC, QRIS dan Indomaret terdekat. Sehingga wajib pajak akan semakin dimudahkan,” kata Agus.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada nasabah, khususnya wajib pajak adalah wujud hadirnya Pemerintah Daerah dan Bank Banten dalam memberikan pelayanan prima.

Kedepannya, Agus berharap, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Banten dapat berkolaborasi bersama Bank Banten dalam hal penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan optimal karena pendapatan asli daerahnya berputar di Banten dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Banten.jp

Kapolri minta jajaran tindak tegas perjudian

HUKUM DAN KRIMINAL·August 19, 2022

N7,Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta jajaranya untuk tegas menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian.

“Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), Ilegal minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat,” kata Sigit dalam kegiatan video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran seluruh Indonesia, Kamis.

Jenderal bintang empat itu menyebutkan, ia telah lama mengeluarkan perintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

“Saya ulangi, yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak,” katanya.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga menegaskan bahwa ia tidak akan menolerasi bila ada pejabat Polri yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

“Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” kata Sigit menekankan.

Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan pemberantasan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik kedepannya.

“Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kepada institusi, sesegera mungkin,” pesan Sigit.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun dengan adanya kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan pada awal Juli lalu.

Setelah pengungkapan pelaku dan penetapan tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yang dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR dan Kuat Ma’ruf, kini muncul dugaan adanya praktik suap dalam kasus tersebut.

Dan baru-baru ini beredar dokumen Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 yang membekingi berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian.ant

400 berkas keanggotaan parpol di Madiun tak memenuhi syarat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 19, 2022August 19, 2022

N7,Madiun – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, Jawa Timur menemukan sebanyak 400 dari 1.000 berkas persyaratan keanggotaan partai politik di daerahnya yang telah dilakukan verifikasi administrasi dalam keadaan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Hasil sementara, dari 1.000 berkas terverifikasi, ditemukan sebanyak 400 berkas keanggotaan belum memenuhi syarat keanggotaan parpol peserta Pemilu 2024,” ujar Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi di Madiun, Kamis.

Menurut dia, berkas keanggotaan yang TMS tersebut disebabkan karena berbagai alasan seperti keanggotaan ganda di partai politik lain hingga nomor induk kependudukan (NIK) di berkas KTP dengan KK yang tidak sesuai.

Sesuai tahapan, saat ini KPU Kabupaten Madiun sedang melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat daerah yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Atas temuan data keanggotaan TMS tersebut, pihak KPU setempat akan mengembalikan ke parpol bersangkutan guna proses perbaikan.

“Nantinya, pihak parpol yang harus memastikan ke KPU bahwa si A ini adalah benar-benar anggotanya yang dikuatkan dengan surat pernyataan dan diunggah kembali oleh partai politik pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol),” ucapnya.

Ali menjelaskan, secara keseluruhan, terdapat sebanyak 25.661 berkas dokumen keanggotaan dari 24 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Madiun yang harus diverifikasi oleh tim verifikator KPU setempat.

Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022, proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik tersebut dilakukan selama 14 hari mulai 16 Agustus 2022 hingga 29 Agustus 2022, setelah itu baru dilakukan proses perbaikan.ant