August 5, 2022 – nusantara7

Bendera Merah Putih di bagikan Pemkot Kediri kepada warga

SEPUTAR JATIM·August 5, 2022

N7,Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, ikut membagikan bendera Merah Putih sekaligus mengajak masyarakat untuk mengibarkannya mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih jelang HUT ke-77 Republik Indonesia.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Jumat mengemukakan semangat nasionalisme harus terus berkembang di hati masyarakat. Untuk itu, pemkot juga membagikan bendera Merah Putih agar selalu dikibarkan.

“Kami ingin di Indonesia ini nasionalismenya terus tumbuh. Indonesia saat ini sudah bagus, Kota Kediri juga sudah bagus. Perekonomian juga begitu. Maka kita rayakan Kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang baik,” katanya di Kediri.

Wali Kota mengatakan pembagian ini sekaligus mendukung program pusat yaitu gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih. Pemasangan bendera mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2022.

Sementara itu, menyambut HUT Ke-77 RI, pemkot juga sudah mempunyai beragam agenda. Salah satunya Kirab Bendera Merah Putih ukuran raksasa.

“Untuk menyemarakkan ini nanti saya, Bu Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim nanti akan mengirab bendera merah putih ke Gunung Klotok. Nanti kira-kira di tanggal 16 Agustus. Jadi nanti di tanggal 17 Agustus kalau cuacanya cerah bisa lihat bendera Merah Putih raksasa berkibar di puncak Gunung Klotok (536 meter di atas permukaan laut),” kata Wali Kota.

Dewantara, salah seorang warga terharu dirinya mendapatkan bendera Merah Putih tersebut. Ia juga siap untuk mengibarkan bendera Merah Putih di rumahnya, ikut serta mendukung program pemerintah gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih tersebut.

“Nanti sampai rumah akan saya pasang di halaman depan rumah saya. Ini dalam rangka menyambut HUT RI ke-77,” kata Dewantara.

Pemerintah pusat mencanangkan gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih. Program ini untuk menyemarakkan HUT Ke-77 RI. Bendera Merah Putih akan dipasang di seluruh instansi pemerintah, swasta, sekolah, tempat umum, rumah dan lokasi strategis lainnya.

Kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota juga diimbau untuk diimbau mendukung gerakan ini. Gerakan ini dilandasi pemikiran bahwa bendera Merah Putih merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat yang selama bulan kemerdekaan akan terus berkibar di seluruh Indonesia.

Gerakan ini dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah hingga swasta.ant

Inflasi sebabkan kondisi ekonomi dunia mengerikan

EKONOMI BINIS·August 5, 2022

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa saat ini dunia dalam kondisi yang mengerikan karena pertumbuhan ekonomi yang melemah, namun inflasi juga meningkat sehingga membuat harga sejumlah komoditas naik.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul, Jawa Barat, Jumat.

“Pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan dunia pada kondisi yang mengerikan,” kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube PPAD TNI TV, Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia mencatat akan ada 66 negara yang ambruk ekonominya akibat dampak perang dan krisis pangan.

Dari 66 negara tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa sembilan negara secara bertahap telah berada dalam kondisi perekonomian yang sulit, kemudian disusul 25 negara, dan 42 negara.

Presiden Jokowi menekankan saat ini ada 320 juta orang di dunia yang menderita kelaparan akut dan sebagian besar kelaparan karena perekonomian tidak hanya turun, tetapi juga anjlok.

Negara-negara seperti Singapura, kawasan Eropa, Australia hingga Amerika Serikat, tidak terhindarkan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi tingginya harga minyak dunia juga menyumbang tingginya inflasi yang merembet pada harga komoditas pangan dan lainnya.

“Amerika yang biasa kenaikan barang atau inflasi 1 persen, hari ini di posisi 9,1 persen, bensin naik dua kali lipat, Eropa juga sama,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia juga sudah menaikkan harga pertalite menjadi Rp7.650 per liter atau 10 persen dari harga sebelumnya. Padahal, dengan kondisi melonjaknya harga minyak dunia, seharusnya harga pertalite dipatok hingga Rp17.100 per liter.

Oleh karena itu, pemerintah masih mengalokasikan anggaran hingga Rp502 triliun untuk subsidi BBM.

“Naik 10 persen saja demonya saya ingat tiga bulan, kalau naik sampai 100 persen lebih demonya akan berapa bulan. Inilah yang sekarang dikendalikan pemerintah dengan subsidi karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama-sama,” kata Presiden Jokowi.ant

Irjen Sambo dan anak buahnya dicopot dari jabatan, buntut kasus Brigadir J

NASIONAL·August 5, 2022

Nusantara7.com – Buntut kasus kematian Brigadir Joshua, Irjen Pol Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dicopot dari kursi jabatannya. Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dimutasi dan dikandangkan di Mabes Polri.

Keputusan mutasi Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Kamis (4/8/2022) malam. Bahkan, Kapolri pun sampai langsung mengeluarkan TR khusus. “Malam hari ini saya keluarkan telegram khusus untuk memutasi,” ujar Listyo seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (5/8).

Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua saterang benderangnya. Mutasi itu, diharapkan proses penyelidikan dan pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua bisa berjalan lancar. “Harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait meninggalnya Brigadir Yosua ke depan akan berjalan baik,” kata Listyo.

Total ada 15 polisi yang dimutasi. 10 di antaranya dicopot terkait kasus Brigadir Joshua. Mutasi dadakan itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor 1628/VIII/Kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022.

Di antara 10 nama yang ‘ditendang’ itu adalah Irjen Pol Ferdy Sambo dan anak buahnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan.

Keduanya lebih dulu dinonaktifkan Kapolri beberapa waktu lalu. Kini, keduanya dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Dengan kata lain, keduanya tak lagi memiliki kursi atau jabatan apapun. Akan tetapi, nama Kombes Budhi Herdi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi.

10 perwira dimutasi buntut kasus Brigadir Joshua:

Irjen Pol Ferdy Sambo, Kadiv Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
Brigjen Pol Benny Ali, Karo Provos Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
Kombes Pol Denny Setia Nugraha Nasution, Sesro Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
Kombes Pol Agus Nur Patria, Kaden A Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
AKBP Arif Rachman Arifin Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
Kompol Baiquni Wibowo jabatan Ps. Kasubbag Riksa Baggak etika Rowabprof Divpropam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri
Kompol Chuck Putranto Ps. Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri dimutasi Pamen Yanma Polri
AKBP Ridwan Rheky Nellson Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, sebagai Pamen Yanma Polri.
AKP Rifaizal Samual, Kanit I Satreskrim Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pama Yanma Polri

5 Perwira pengganti perwira yang dimutasi:

Irjen Pol Syahardiantono, Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadiv Propam Polri
Brigjen Pol Anggoro Sukartono, Karo Wabprof Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri
Kombes Pol Agus Wijayanto SIK SH MH, Sesro Wabprof Divpropam Polri, diangkat jabatan baru sebagai Karo Wabprof Divpropam Polri
Kombes Pol Gupuh Setiyono, Kabag Yanduan Divpropam Polri diangkat sebagai jabatan baru Karo Provos Divpropam Polri
Kombes Pol Edgar Diponegoro SIK MH, Kabag Binpam Ropaminal Divpropam Polri diangkat sebagai Sesro Paminal Divpropam Polri.jp

Mangkir di rapat paripurna, Anggota DPRD Jember ingkari amanah rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 5, 2022

N7,Jember – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai ketidakhadiran anggota DPRD Jember dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2021 sebagai bentuk mengingkari amanah rakyat.

“Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD tahun 2021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum atau hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.

“Oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka.,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.

Menurutnya seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.

“Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Tetapi, jika yang terjadi malah tragedi pemboikotan yang ternyata malah melanggar Tata Tertib DPRD, sehingga sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi.

Ia menjelaskan sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, Fraksi atau Partai yang bersangkutan. Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagal-nya pengesahan perda LPP APBD 2021.

“Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Di era kepemimpinan Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember mengalami kenaikan signifikan yakni total anggaran belanja DPRD tahun 2022 naik 15,27 persen sebesar Rp66 miliar lebih dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp57 miliar.

Kemudian gaji dan tunjangan DPRD juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp26 miliar. Hampir semua komponen tunjangan DPRD seperti tunjangan reses tahun 2022 naik 50 persen dari 1,4 miliar menjadi Rp2,2 miliar; kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.

Selanjutnya anggaran untuk fasilitasi tugas DPRD (18,94 persen) serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (52,53 persen) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan,” ujarnya.ant

Tersangka korupsi honor COVID-19 gagal dijemput paksa Penyidik

HUKUM DAN KRIMINAL·August 5, 2022August 5, 2022

N7,Jember – Penyidik Kepolisian Resor Jember gagal melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka korupsi honor pemakaman COVID-19 berinisial MD di salah satu kawasan perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (4/8) malam.

Penyidik Polres Jember memanggil MD sebagai tersangka untuk dimintai keterangan di Mapolres setempat, namun dua kali panggilan tersebut diabaikan oleh tersangka dengan alasan mengajukan permohonan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jember.

“Kami hanya melaksanakan upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur KUHAP dan dengan upaya mengedepankan silaturrahim,” kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Dika Hardiyan Wiratama di Jember.

Anggota penyidik Polres Jember sebanyak enam orang mencoba untuk mendatangi rumah MD di kawasan perumahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, namun di dalam rumah tampak lengang dan sepi, bahkan beberapa kali polisi mengetuk pintu pagar rumah MD, tidak ada jawaban.

“Penjemputan paksa itu sebagai upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur pada Pasal 112 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa yakni tersangka atau saksi,” tuturnya.

Ia menjelaskan aparat kepolisian juga meminta bantuan Satpam dan Ketua RT setempat untuk menjemput tersangka MD, namun yang bersangkutan tidak membukakan pintu,” katanya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan juga menghubungi pengacaranya agar membantu komunikasi dengan tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka.

Sementara tim kuasa hukum MD, Purcarhyono Juliatmoko, mengatakan bahwa kliennya mengajukan gugatan praperadilan di PN Jember dan dijadwalkan sidang digelar pada 15 Agustus 2022.

“Kami mengajukan gugatan praperadilan soal ketidakabsahan penetapan tersangka klien kami, sehingga proses pemeriksaan di Polres Jember harus dijadwal ulang setelah ada putusan final hakim tunggal praperadilan di PN Jember,” katanya.ant