August 2022 – Page 11

Inflasi sebabkan kondisi ekonomi dunia mengerikan

EKONOMI BINIS·August 5, 2022

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa saat ini dunia dalam kondisi yang mengerikan karena pertumbuhan ekonomi yang melemah, namun inflasi juga meningkat sehingga membuat harga sejumlah komoditas naik.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul, Jawa Barat, Jumat.

“Pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan dunia pada kondisi yang mengerikan,” kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube PPAD TNI TV, Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia mencatat akan ada 66 negara yang ambruk ekonominya akibat dampak perang dan krisis pangan.

Dari 66 negara tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa sembilan negara secara bertahap telah berada dalam kondisi perekonomian yang sulit, kemudian disusul 25 negara, dan 42 negara.

Presiden Jokowi menekankan saat ini ada 320 juta orang di dunia yang menderita kelaparan akut dan sebagian besar kelaparan karena perekonomian tidak hanya turun, tetapi juga anjlok.

Negara-negara seperti Singapura, kawasan Eropa, Australia hingga Amerika Serikat, tidak terhindarkan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi tingginya harga minyak dunia juga menyumbang tingginya inflasi yang merembet pada harga komoditas pangan dan lainnya.

“Amerika yang biasa kenaikan barang atau inflasi 1 persen, hari ini di posisi 9,1 persen, bensin naik dua kali lipat, Eropa juga sama,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia juga sudah menaikkan harga pertalite menjadi Rp7.650 per liter atau 10 persen dari harga sebelumnya. Padahal, dengan kondisi melonjaknya harga minyak dunia, seharusnya harga pertalite dipatok hingga Rp17.100 per liter.

Oleh karena itu, pemerintah masih mengalokasikan anggaran hingga Rp502 triliun untuk subsidi BBM.

“Naik 10 persen saja demonya saya ingat tiga bulan, kalau naik sampai 100 persen lebih demonya akan berapa bulan. Inilah yang sekarang dikendalikan pemerintah dengan subsidi karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama-sama,” kata Presiden Jokowi.ant

Irjen Sambo dan anak buahnya dicopot dari jabatan, buntut kasus Brigadir J

NASIONAL·August 5, 2022

Nusantara7.com – Buntut kasus kematian Brigadir Joshua, Irjen Pol Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dicopot dari kursi jabatannya. Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dimutasi dan dikandangkan di Mabes Polri.

Keputusan mutasi Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Kamis (4/8/2022) malam. Bahkan, Kapolri pun sampai langsung mengeluarkan TR khusus. “Malam hari ini saya keluarkan telegram khusus untuk memutasi,” ujar Listyo seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (5/8).

Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua saterang benderangnya. Mutasi itu, diharapkan proses penyelidikan dan pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua bisa berjalan lancar. “Harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait meninggalnya Brigadir Yosua ke depan akan berjalan baik,” kata Listyo.

Total ada 15 polisi yang dimutasi. 10 di antaranya dicopot terkait kasus Brigadir Joshua. Mutasi dadakan itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor 1628/VIII/Kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022.

Di antara 10 nama yang ‘ditendang’ itu adalah Irjen Pol Ferdy Sambo dan anak buahnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan.

Keduanya lebih dulu dinonaktifkan Kapolri beberapa waktu lalu. Kini, keduanya dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Dengan kata lain, keduanya tak lagi memiliki kursi atau jabatan apapun. Akan tetapi, nama Kombes Budhi Herdi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi.

10 perwira dimutasi buntut kasus Brigadir Joshua:

Irjen Pol Ferdy Sambo, Kadiv Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
Brigjen Pol Benny Ali, Karo Provos Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
Kombes Pol Denny Setia Nugraha Nasution, Sesro Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
Kombes Pol Agus Nur Patria, Kaden A Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
AKBP Arif Rachman Arifin Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
Kompol Baiquni Wibowo jabatan Ps. Kasubbag Riksa Baggak etika Rowabprof Divpropam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri
Kompol Chuck Putranto Ps. Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri dimutasi Pamen Yanma Polri
AKBP Ridwan Rheky Nellson Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, sebagai Pamen Yanma Polri.
AKP Rifaizal Samual, Kanit I Satreskrim Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pama Yanma Polri

5 Perwira pengganti perwira yang dimutasi:

Irjen Pol Syahardiantono, Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadiv Propam Polri
Brigjen Pol Anggoro Sukartono, Karo Wabprof Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri
Kombes Pol Agus Wijayanto SIK SH MH, Sesro Wabprof Divpropam Polri, diangkat jabatan baru sebagai Karo Wabprof Divpropam Polri
Kombes Pol Gupuh Setiyono, Kabag Yanduan Divpropam Polri diangkat sebagai jabatan baru Karo Provos Divpropam Polri
Kombes Pol Edgar Diponegoro SIK MH, Kabag Binpam Ropaminal Divpropam Polri diangkat sebagai Sesro Paminal Divpropam Polri.jp

Mangkir di rapat paripurna, Anggota DPRD Jember ingkari amanah rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 5, 2022

N7,Jember – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai ketidakhadiran anggota DPRD Jember dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2021 sebagai bentuk mengingkari amanah rakyat.

“Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD tahun 2021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum atau hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.

“Oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka.,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.

Menurutnya seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.

“Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Tetapi, jika yang terjadi malah tragedi pemboikotan yang ternyata malah melanggar Tata Tertib DPRD, sehingga sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi.

Ia menjelaskan sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, Fraksi atau Partai yang bersangkutan. Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagal-nya pengesahan perda LPP APBD 2021.

“Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Di era kepemimpinan Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember mengalami kenaikan signifikan yakni total anggaran belanja DPRD tahun 2022 naik 15,27 persen sebesar Rp66 miliar lebih dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp57 miliar.

Kemudian gaji dan tunjangan DPRD juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp26 miliar. Hampir semua komponen tunjangan DPRD seperti tunjangan reses tahun 2022 naik 50 persen dari 1,4 miliar menjadi Rp2,2 miliar; kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.

Selanjutnya anggaran untuk fasilitasi tugas DPRD (18,94 persen) serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (52,53 persen) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan,” ujarnya.ant

Tersangka korupsi honor COVID-19 gagal dijemput paksa Penyidik

HUKUM DAN KRIMINAL·August 5, 2022August 5, 2022

N7,Jember – Penyidik Kepolisian Resor Jember gagal melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka korupsi honor pemakaman COVID-19 berinisial MD di salah satu kawasan perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (4/8) malam.

Penyidik Polres Jember memanggil MD sebagai tersangka untuk dimintai keterangan di Mapolres setempat, namun dua kali panggilan tersebut diabaikan oleh tersangka dengan alasan mengajukan permohonan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jember.

“Kami hanya melaksanakan upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur KUHAP dan dengan upaya mengedepankan silaturrahim,” kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Dika Hardiyan Wiratama di Jember.

Anggota penyidik Polres Jember sebanyak enam orang mencoba untuk mendatangi rumah MD di kawasan perumahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, namun di dalam rumah tampak lengang dan sepi, bahkan beberapa kali polisi mengetuk pintu pagar rumah MD, tidak ada jawaban.

“Penjemputan paksa itu sebagai upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur pada Pasal 112 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa yakni tersangka atau saksi,” tuturnya.

Ia menjelaskan aparat kepolisian juga meminta bantuan Satpam dan Ketua RT setempat untuk menjemput tersangka MD, namun yang bersangkutan tidak membukakan pintu,” katanya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan juga menghubungi pengacaranya agar membantu komunikasi dengan tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka.

Sementara tim kuasa hukum MD, Purcarhyono Juliatmoko, mengatakan bahwa kliennya mengajukan gugatan praperadilan di PN Jember dan dijadwalkan sidang digelar pada 15 Agustus 2022.

“Kami mengajukan gugatan praperadilan soal ketidakabsahan penetapan tersangka klien kami, sehingga proses pemeriksaan di Polres Jember harus dijadwal ulang setelah ada putusan final hakim tunggal praperadilan di PN Jember,” katanya.ant

Irjen Ferdy diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan brigadier J

HUKUM DAN KRIMINAL·August 4, 2022August 5, 2022

N7,Jakarta – Inspektur Jenderal polisi Ferdy Sambo diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, di Jakarta, Kamis, sebagai saksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditangani Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri yang dipimpin Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Djajayadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri. Sebelum menjadi kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Sambo digantikan Djayadi, yang menjadi wakilnya, di posisi itu.

Sambo menduduki posisi itu pada 2019 atau setahun sebelum menjadi kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia 2020. Jabatan ini (kepala Divisi Profesi dan Pengamanan) dikenal menjadi salah satu jabatan yang bergengsi di Kepolisian Indonesia, dan Sambo menjabat di posisi itu pada saat dia berusia 47 tahun.

Perihal pemeriksaan Sambo dilakukan di organ Kepolisian Indonesia itu dibenarkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. “Ya betul (diperiksa) di Dit Pidum Bareskrim,” kata Prasetyo.

Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Tersangka itu adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dengan sangkaan melanggar pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) juncto pasal 55 KUHP (ikut serta) dan pasal 56 KUHP (membantu).

Setelah penetapan tersangka, tim penyidik meminta keterangan Sambo terkait laporan polisi yang dilayangkan keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya tentang dugaan pembunuhan berencana pada Senin (18/7).

Sebelumnya, penanganan kasus Brigadir J sebagai terlapor ditarik ke Bareskrim Polri untuk efektivitas dan efisiensi penanganan perkara (31/7).

Jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian Indonesia pada 1994 kelahiran 9 Februari 1973 itu memenuhi panggilan penyidik, tiba di Gedung Bareskrim Kepolisian Indonesia pukul 09.55 WIB, dikawal para ajudan dan mendapat penjagaan ketat anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia.

Sambo datang mengenakan seragam harian polisi, lengkap dengan semua brevet, wing, serta badge Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia yang dijahit rapi di lengan kanannya.

Walau dia dinonaktifkan dari jabatannya namun tanda pangkat bintang duanya di kedua kerah tidur seragam hariannya juga masih memakai tanda pangkat dengan lis merah, yang menandakan penyandangnya adalah seorang kepala atau komandan satuan di Kepolisian Indonesia secara definitif.

Ia telah dinonaktifkan dari jabatan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia pada Senin (18/7) yang secara otomatis menonaktifkan dia dari jabatan kepala Satuan Tugas Khusus Kepolisian Indonesia.ant

Menkominfo akan blokir PSE nakal yang melanggar hukum

NASIONAL·August 4, 2022

Nusantara7.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengingatkan akan tetap memblokir Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Sistem Elektronik (SE) jika tidak tunduk dengan aturan yang ada di Indonesia. Pemblokiran akan dilakukan jika PSE tersebut melanggar hukum ketika beroperasi.

“Saya ingatkan, kalau si sistem elektronik tersebut masih terdapat atau akan terdapat kegiatan melanggar dan tidak sesuai undang-undang maka akan ditindak langsung,” kata Johnny di Jakarta, belum lama ini.

Sekjen Partai Nasdem itu pun menjelaskan tahap-tahap tindakan yang akan dijalankan oleh Kemenkominfo terhadap PSE yang dinilai nakal. Pertama adalah dengan teguran yang bersifat admistrasi. Namun jika pelanggarannya besar maka tetap akan dilakukan pemutusan akses atau pemblokiran.

Menurutnya, pendaftaran PSE bukan legalisasi pelanggaran hukum oleh PSE. “Saya tekankan pendaftaran PSE lingkungan privat bukan legalisasi kegiatan pelanggaran hukum di ruang digital,” tegas Johnny.

Menurutnya, setiap PSE dan SE yang mendaftar akan melalui serangkaian proses, dari klasifikasi, verifikasi hingga konfirmasi secara detail. Dalam proses tersebut jika ditemukan potensi perjudian maka pemerintah akan melakukan pemblokiran.

Menurut Johnny, ini adalah hal yang sangat teknis dan bukan seperti apa yang dinilai masyarakat terkait aturan pendaftaran PSE yang dinilai membatasi kebebasan platform digital dan mengandung pasal-pasal bermasalah.

“Ya kalau belum ditemukan (masalah) tidak boleh di take down, kalau sudah ditemukan baru boleh. Sama halnya dengan pemblokiran. Jika sudah dilakukan pendaftaran dan pada tahapannya ditemukan indikasi pelanggaran hukum baru ini akan diblokir dengan proses. Yang penting hasil akhirnya dilakukan,” tandasnya.

Sebagai informasi, terkait aturan PSE ini memang sepekan terakhir bikin masyarakat kesal. Sebelumnya ada beberapa platform penting yang diblokir dan dianggap menyusahkan masyarakat seperti PayPal, Steam dan beberapa game online.jp

Pemkab Banyuwangi gelar festival mural untuk semarakkan kemerdekaan

SEPUTAR JATIM·August 4, 2022

N7,Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Village Mural Festival dengan tema “Banyuwangi Rebound dan Ijen Geopark” dalam rangkaian dalam rangka memperingati HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Festival berbasis kompetisi ini nantinya bakal diikuti oleh 30 desa/ kelurahan yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi.

“Festival ini sebagai apresiasi bagi para pegiat mural di Banyuwangi. Sekaligus memberikan ruang berekspresi bagi masyarakat lewat karya seni mural,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membuka lomba tersebut di di areal Fish Market, Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi.

Kreasi menggambar di tembok itu, biasanya dipenuhi dengan aneka coretan vandalistik yang tak jarang merusak estetika ruang publik. Sehingga, energi dan potensi kreatif tersebut, haruslah diarahkan ke hal yang positif.

“Dalam lomba kali ini, ada tema yang diambil. Yakni, Banyuwangi Rebound dan Ijen Geopark. Harapannya, konten mural yang akan mereka buat bisa menjadi sarana edukasi sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan pesan positif,” ujarnya.

Proses pembuatan mural sendiri akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Peserta diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide dan kreativitasnya, asalkan berkesesuaian dengan tema yang ditentukan. Lokasinya pun bisa di berbagai tempat publik, seperti di pinggir jalan, pemukiman, tempat pembuangan sampah dan sebagainya.

“Kami akan menyaksikan wajah baru dari tempat-tempat yang sebelumnya dipandang kurang menarik, kemudian dipercantik dengan berbagai lukisan mural,” katanya.

Dalam pembukaan yang digelar secara hybrid tersebut, Bupati Ipuk juga sempat menyapa sejumlah camat untuk menyaksikan kesiapan masing-masing kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Muncar, di mana calon kampung mural di kecamatan ini berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

“Ini akan merubah wajah TPS yang semula diasumsikan kumuh, menarik,” kata Ipuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Banyuwangi A. Faisol menjelaskan festival ini diikuti 30 tim dari 25 kecamatan se-Banyuwangi. Setiap kecamatan minimal memilih satu lokasi yang akan dijadikan lokasi kampung mural. Kemudian dilakukan penilaian oleh para juri.

“Kriteria penilaiannya meliputi, kombinasi warna, kesesuaian dengan tema, dimensi, artistik dan keasrian,” tuturnya.ant

Informasi publik menurut Sri Mulyani bentuk kepedulian RI

EKONOMI BINIS·August 4, 2022August 4, 2022

N7,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai keterbukaan informasi publik merupakan bentuk kepedulian terhadap Indonesia, sehingga bukan hanya sekedar tanggung jawab moral sebagai pemerintahan.

“Jangan sampai negara kita dibanjiri dan didominasi oleh informasi-informasi yang tidak benar,” tegas Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berbagai informasi yang tidak benar tersebut terus menerus diproduksi dan difabrikasi oleh pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang fokus memajukan bangsa, menjaga kesatuan dan persatuan, serta membangun untuk menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.

Oleh karena itu, Menkeu menghargai unit-unit di Kementerian Keuangan yang telah dan terus memiliki komitmen dan melakukan upaya untuk terus melakukan keterbukaan informasi secara maksimal sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat kualitas tentang keuangan negara.

“Tanggung jawab kita secara moral maupun secara profesional adalah untuk terus mengisi ruang publik dengan informasi data dan berbagai narasi yang memang mencerminkan kondisi bangsa dan tantangan yang dihadapi, selain kemajuan dan capaian yang telah dimiliki menjadi penting,” ujarnya.ant

Bharada E jadi tersangka pengacara keluarga Brigadir J apresiasi penyidik

NASIONAL·August 4, 2022

N7,Jakarta – Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Rabu, (3/8) malam. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menyatakan sudah seharusnya sejak semula Bharada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa Hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak mengapresiasi langkah penyidik yang sudah menetapkan Bharada Eliezer sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu dinilainya baik meski dalam pandangannya terlambat.

“Sekalipun terlambat. Sesungguhnya dari hari pertama tanggal 8 Juli 2022 Bharada E seharusnya sudah wajib tersangka,” tegasnya saat dihubungi reporter JawaPos.com, Kamis (4/8).

Meski begitu, Kamaruddin menyayangkan pasal yang menjerat Bharada Eliezer masih belum seperti yang dilaporkan pihaknya. Dia menganggap pasal yang seharusnya diterapkan pada Bharada E tidak hanya pasal 338 KUHP. “Pasal yang benar seharusnya adalah pasal 340 KUHP jo Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 KUHP ayat (3) jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP, sesuai pasal yang kami laporkan,” ujarnya.

Pasal-pasal tersebut di atas adalah pasal yang mengatur masalah pembunuhan berencana dan hukuman untuk orang yang dengan sengaja menyuruh ataupun membantu untuk membunuh seseorang dengan sengaja.

Kamaruddin menambahkan bahwa pihaknya yakin ada tersangka-tersangka lain yang akan muncul dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. “Saya yakin berdasarkan bukti awal, segera akan ada tersangka lainnya berdasarkan penerapan pasal 55 jo 56 KUHP,” pungkasnya.

Pasal 55 KUHP mengatur bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kejahatan akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Sementara itu, Pasal 56 KUHP berisi orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Polri menetapkan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. ’’Menetapkan Bharada E sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu malam (3/8).

Andi menyebutkan, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. “Jadi terkait laporan polisi oleh keluarga Brigadir Yosua,” ujar Andi.

Andi menegaskan, dari hasil pemeriksaan 42 saksi, saksi ahli, uji balistik, forensik dan kedokteran forensik termasuk penyitaan barang bukti sudah cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka Pasal 338 tentang pembunuhan dan turut serta.jp

DPRD Surabaya kaget produksi sepatu MBR berhenti

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2022

N7,Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku kaget dan kecewa melihat UMKM Produksi Sepatu MBR binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) di Jalan Putat Jaya Kebar C no 87, Sawahan kosong melompong tidak ada aktivitas produksi.

“Saya bingung, ndak bisa ngomong melihat hal ini,” kata Herlina saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).

Menurut Herlina, tujuan peninjauannya ke lokasi UMKM untuk menyikapi problematika belum terbaginya perlengkapan sekolah untuk kelas I dan VII di Surabaya. Sepengetahuannya, sekitar 3 bulan lalu UMKM produksi sepatu ini masih beroperasi dengan memperkerjakan warga setempah.

“Artinya ini sudah bagus karena berhasil memberdayakan warga sekitar. Namun saat datang ke lokasi, koperasi bernama Maju Bersama ini nampak lengang, sepi dan tidak terlihat aktifitas kerja,” kata legislator Demokrat Surabaya ini.

Ia menyatakan dulu ada puluhan pekerja yang terlibat memproduksi sepatu. Mereka terbagi dalam beberapa pekerjaan. Mulai pemotongan bahan baku, penjahitan, pengeleman, hingga pengepakan.

Herlina bercerita, saat meninjau lokasi produksi memang terlihat ribuan sepatu, baik di rak ruang produksi maupun gudang. Sesuai catatan masih ada stok 10.218 pasang sepatu dengan kondisi siap jual.

Lalu, terdapat 74 pasang lainnya tidak layak jual. Total produksi sebelumnya 31.815 pasang sepatu. Sekitar 21 ribu pasang sudah terjual. Disitu Herlina merasa prihatin dengan kondisi tersebut. “Ini kan masih ada stok kenapa tidak didistribusikan ke sekolah saja. Kan sekolah lagi butuh,” tegas Herlina.

Ia juga mempertanyakan, mengapa kegiatan produksi sepatu berhenti. Padahal, kebutuhan pasar sangat jelas. Apalagi saat ini momen tahun ajaran baru seperti saat ini pasti banyak yang membutuhkan sepatu untuk siswa baru.

Herlina berharap Dinkopdag atau dinas pendidikan segera mendistribusikan puluhan ribu tersebut sepatu ke sekolah. “Khususnya siswa dari kalangan MBR. Anggaran pengadaan seragam pun sudah ada senilai Rp 50 miliar,” ujar Herlina.

Disisi lain, Herlina juga mempertanyakan nasib para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam produksi sepatu yang berjumlah 70 orang dan sebagian besar adalah warga sekitar. “Ini sangat disayangkan,” sesalnya.

Lurah Putat Jaya Bryan Ibnu Maskuwaih mengaku tidak mengetahui penyebab pasti terkait UMKM sepatu di eks lokalisasi Dondong yang stop operasinya tersebut. Pihaknya hanya mengetahui sudah sebulan ini produksi dihentikan dan ia hanya membantu mencarikan tenaga kerja yang mayoritas dari warga sekitar Putat Jaya.

“Saya tidak tahu pastinya, ini wewenang Diskopdag,” katanya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos membenarkan UMKM produksi sepatu di Putat Jaya ini sedang berhenti beroperasi. Dia menjelaskan saat ini, pihaknya sedang memesan bahan baku untuk kembali produksi.

“Kita belum memesan bahan baku untuk produksi sepatu itu. Akhirnya sementara dihentikan,” kata Bang Yos sapaanya.

Selain itu, Bang Yos menyebut faktor berhentinya operasi UMKM produk sepatu adalah pekerja sudah memiliki pekerjaan lain. Kedepan, UMKM sepatu di eks lokalisasi Dondong akan kembali produksi dengan sisa pekerja dan pekerja baru yang sudah dilatih Disnaker.

“Mereka nanti akan ada pekerjaan sepatu untuk anak sekolah untuk ASN dan untuk pihak luar,” pungkasnya.bjm