September 2021 – Page 6

PTM Jadi Klaster di Jateng, Komisi X DPR Minta Tracing Segera

KESEHATAN·September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dinyatakan terpapar COVID-19. Komisi X DPR RI meminta dilakukan pengecekkan untuk memperjelas status penularan yang terjadi di lingkungan siswa.

“Pertama kita minta untuk dimitigasi dari pihak Satgas, dari pihak sekolah, untuk memperjelas status penularannya sebenarnya dimulai dari mana. Mitigasi ini jadi penting supaya jadi proses pembelajaran sekolah-sekolah yang lain,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Syaiful juga mengatakan perlu adanya pengecekkan dengan cara PCR agar hasil dan jumlah siswa terpapar menjadi lebih akurat. Untuk itu, dia meminta agar Pemerintah Daerah memfasilitasi pengecekkan ulang tersebut.

“Saya kira itu baru rapid tes ya, jadi kita mendorong pada pemda untuk bisa memfasilitasi temen-temen bisa dilakukan tes ulang melalui PCR, tentu pasti mengeluarkan anggaran, maka itu untuk bisa digotongroyongkan pihak Pemda bisa menyiapkan berapa, nanti dana BOS sekolah mungkin ya masih ada kelonggaran budget yang bisa dipakai untuk itu. Supaya tingkat akurasinya jadi lebih pasti,” tuturnya.

Pihak sekolah sendiri diketahui melakukan pembelajaran tatap muka sebelum adanya pengecekkan dari Satgas. Terkait hal ini, Syaiful meminta seluruh pihak melakukan koordinasi tanpa saling menyalahkan.

“Terkait dengan belum keluarnya izin kemudian sudah melakukan PTM saya kira ini posisinya pihak sekolah kita minta untuk koordinasi efektif Satgas COVID, Dinas Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Saya berharap tidak saling menyalahkan, karena memang suasananya saya meyakini inisiatif dari sekolah untuk membuka PTM itu betul betul karena memang faktor kebutuhan. Karena sudah kejadian saya kira semangatnya untuk melakukan evaluasi bersama dan untuk perbaikan,” tuturnya.

Dia menilai, adanya penyebaran di lingkungan sekolah menjadi hal yang sebelumnya telah diprediksi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu disertai dengan kesiapan dan penerapan protokol kesehatan.

“Tentu kita menyadari bahwa dalam suasana pemaksimalan PTM yang didorong semua pihak diberbagai daerah ini termasuk yang kami prediksikan pasti terjadi. Ketika pihak sekolah tidak menerapkan protokol kesehatan menjadi kebutuhan ceklis yang disiapkan, ini jadi penting bahwa PTM penting, tetap harus jalan, saat yang sama sekolah betul-betul harus menyiapkan protokol kesehatan secara maksimal,” kata Syaiful.

90 Siswa SMPN di Purbalingga Terpapar Corona

Diketahui, sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dinyatakan terpapar COVID-19. Hal itu diketahui setelah para siswa menjalani rapid test antigen yang digelar oleh pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga Senin (20/9) kemarin.

“Awalnya ada yang bergejala, Kepala sekolah kemudian meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan tes (COVID-19) ternyata hasilnya ada 90 yang dinyatakan positif,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono, Selasa (21/9/2021).

Menurut Hanung, sebelumnya SMP N 4 Mrebet telah melakukan pembelajaran selama dua minggu. Padahal sekolah itu belum diperiksa oleh tim Satgas COVID-19 kabupaten untuk mendapatkan izin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

“Pembelajaran itu kabarnya sudah berlangsung satu sampai dua minggu, aturannya kalau ada PTM diminta atau tidak kan kita cek dulu, jadi kita tahu kesiapannya” ujarnya

Mendapati adanya ledakan kasus itu, pihaknya akan melaksanakan isolasi terpusat bagi 90 siswa yang dinyatakan positif corona. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan gedung eks SMP N 3 Purbalingga sebagai tempat karantina.

Hanung menambahkan 90 siswa yang dinyatakan positif Corona tidak menunjukkan gejala berat. Namun untuk kehati-hatian menurutnya penanganan terbaik adalah tetap menjalankan isolasi terpusat. (dtk)

Gencarkan Sosialisasi Kemudahan Berusaha melalui OSS ke Seluruh Kecamatan

LENSA MADURA·September 22, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Implementasi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah total tata cara Perizinan Berusaha. Kini, Perizinan Berusaha diberikan secara mudah, langsung dan online melalui OSS (online single submission) RBA (OSS Berbasis Resiko).

Tujuan dari perubahan adalah untuk memasukkan dan menumbuhkan Penanaman Modal atau Investasi di Indonesia. Dengan adanya kemudahan berusaha bagi masyarakat diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang baik di pusat maupun di daerah.

Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengatakan pelaku usaha mulai dari mikro kecil (IUMK) sampai menengah dan besar (non IUMK) akan lebih mudah mengurus kelengkapan admistrasi perizinan berusaha melalui OSS RBA.

“Ada perubahan kebijakan kemudahan berusaha, pola kemitraan antara usaha besar dan mikro kecil OSS RBA yang baru dilaunching Presiden Jokowi Tanggal 2 Agustus 2021 kemarin,” kata Jemmi saat melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penanaman modal di Pendopo Kecamatan Kamal, Rabu (22/9/2021).

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagi sebanyak 50 pengusaha PMDN mulai mikro kecil sampai besar mendapat arahan tentang Kebijakan Penanaman modal untuk kemudahan berusaha, Pola Kemitraan antara Usaha Skala Besar dengan Usaha Mikro Kecil, serta Sosialisasi OSS Risk Based Approach (OSS RBA).

Jemmi menegaskan, Perizinan Berusaha Sudah Online Lewat OSS. Tidak Ada Lagi SIUP, TDP, HO dan lain-lain. Pelaku Usaha dari Sektor Mikro Kecil bisa mendaftar secara langsung hanya lewat smartphone untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sekaligus menjadi perizinan tunggal untuk berusaha, syaratnya hanya cuma NIK, nomor Hp dan e-mail permanen.

“Untuk pelaku usaha menengah besar ditambahkan 3 persyaratan dasar yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang satu paket dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” tambahnya.

Kegiatan ini juga mensosialisasikan kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha mikro kecil. Selain diharapkan masuknya investasi ke Bangkalan sebesar-besarnya, Usaha Besar yang nantinya masuk berkewajiban juga menggendong usaha mikro kecil yang ada di Bangkalan dalam format kemitraan.

“Semisal ada perusahaan besar katakanlah Shipyard (Galangan Kapal) masuk ke Bangkalan, sedapat mungkin kebutuhan bahan penolong dan pendukung operasionalnya seperti seragam, bahan baku penolong dan mamin (katering/kantin) harus disediakan hanya dari usaha mikro kecil yang ada di Bangkalan,” tutupnya. (eko/igo)

Jenderal TNI Surati Kapolri, 4 Laporan Polisi Soal Tanah

HUKUM DAN KRIMINAL·September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Surat Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka Brigjen Junior Tumilaar kepada Kapolri soal Babinsa tidak perlu diperiksa Polres Manado memiliki latar belakang laporan polisi. Ada empat laporan polisi soal konflik tanah.

Babinsa mendampingi Ari Tahiru (67), warga yang sedang berhadapan dengan masalah konflik lahan di Sulawesi Utara (Sulut).

Penjelasan empat laporan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast dalam jumpa pers, Selasa (21/9). Dalam konferensi pers tersebut, dihadiri juga oleh Asintel Kodam XIII/Merdeka Kolonel Kav Kapti Hertantyawan, dan Kapendam XIII/Merdeka Letkol Inf Jhonson Sitorus

Laporan Kasus 1 dan 2

Pertama, Laporan Polisi tanggal 18 Februari 2021 dengan pelapor pihak PT Ciputra Internasional (Citra Land Manado) tentang perkara pidana perusakan panel beton milik PT Ciputra Internasional di Winangun Atas, Pineleng, Minahasa. Dalam kasus ini, pihak terlapor ialah Ari Tahiru dan Decky Israel Walewangko.

Kedua, Laporan Polisi tanggal 22 April 2021 tentang dugaan tindak pidana perusakan bersama-sama terhadap pagar seng dan pagar panel beton milik PT Ciputra Internasional.

Kombes Jules mengatakan kedua kasus ini telah ditangani Satreskrim Polresta Manado. Pihak kejaksaan meminta berkas kasus dilengkapi. Ari Tahiru ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari Hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut berkas perkara penyidikan kasus perusakan panel beton milik PT Ciputra Internasional yang berlokasi di Winangun Atas, Pineleng, Minahasa, berdasarkan petunjuk JPU Kejati Sulut (P19) bahwa Penyidik harus melengkapi dengan mengambil keterangan pihak yang menyuruh tersangka Ari Tahiru melakukan perusakan panel beton tersebut,” ujar Kombes Jules.

Laporan Kasus 3

Kasus ketiga adalah Laporan Pengaduan No. 690 tanggal 28 Juni 2021 tentang dugaan tindak pidana perusakan dan penyerobotan tanah di Tingkulu, Wanea, Manado. Kasus ini dilaporkan pihak PT Ciputra Internasional.

Kombes Jules mengatakan kasus dengan LP No. 690 telah ditangani Satreskrim Polresta Manado. Penyidik Polresta Manado telah menyelidiki kasus dengan mendatangi lokasi kejadian yang terletak di Kelurahan Tingkulu. Di lokasi ditemukan ada pekerja yang mengoperasikan alat berat.

“Dan saat itu Babinsa Winangun Atas berada di lokasi, dan mengatakan berada di lokasi untuk menjaga alat berat tersebut yang sedang melakukan kegiatan. Penyidik lalu menyampaikan, jangan dulu ada kegiatan karena lokasi tersebut dalam status sengketa,” terangnya.

Pada 16 Agustus 2021, di lokasi tersebut kembali ada kegiatan. Sehingga Penyidik Satreskrim Polresta Manado kembali mendatangi lokasi dan mendapati beberapa orang pekerja yang sedang melakukan kegiatan.

Penyidik lalu menyarankan agar kegiatan tidak dilanjutkan. Namun Babinsa Winangun Atas mengatakan kepada para pekerja supaya tetap bekerja.

Penyidik Polresta Manado pun mengirimkan undangan klarifikasi kepada para pekerja dan Babinsa Winangun Atas terkait aktivitas para pekerja di lokasi obyek sengketa. Mereka diminta memenuhi undangan klarifikasi pada hari Sabtu (21/8).

“Hal ini dilakukan karena masih dalam proses penyelidikan, di mana tujuan penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan,” kata Kombes Jules.

Laporan Kasus 4

Laporan Polisi tanggal 15 April 2021 dengan pelapor Ari Tahiru dan terlapor PT Ciputra Internasional tentang penyerobotan tanah. Perkara ini telah ditangani Penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulut.

Dalam Gelar Perkara Awal pada 23 Agustus 2021 disimpulkan bukan merupakan suatu tindak pidana karena kedua belah pihak mempunyai alas hak/bukti kepemilikan.

Sejumlah pihak yakni pelapor (Ari Tahiru), terlapor (PT Ciputra Internasional), Hukum Tua Desa Winangun Atas, dan Hukum Tua Desa Pineleng I telah meninjau lokasi bersama. Hasil pengecekan lokasi, pelapor dan terlapor menunjuk lokasi tanah yang sama dengan alas hak yang berbeda.

“Penyidik telah melakukan pengecekan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dari terlapor (PT Ciputra Internasional) bahwa benar terdaftar di BPN Kota Manado, sedangkan Surat Register Desa Pineleng dari pelapor (Ari Tahiru), ternyata tidak terdaftar di Buku Register Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” jelas Kombes Jules. (dtk)

Pakar UGM Jelaskan Kopi Bisa Cegah Paparan COVID-19

KESEHATAN·September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kopi adalah salah satu minuman yang banyak digemari. Selain rasanya yang nikmat, kopi banyak mengandung senyawa antioksidan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan tubuh. Baru-baru ini, ahli menyebut kopi bisa cegah COVID-19.

Pernyataan ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Ir Sri Anggrahini, M.S., dalam pidato orasi ilmiah dalam puncak Dies Natalis FTP UGM ke-58 di Auditorium FTP UGM, Senin (20/9). Dalam orasinya, Sri Anggrahini menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul ‘Kopi untuk Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19′.

“Di berbagai penelitian di luar negeri kopi menduduki peringkat teratas sebagai asupan yang dinilai mampu mencegah paparan COVID-19. Hal itu mendukung banyak penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kopi bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena adanya kandungan polifenol dan fenolik yang memiliki sifat antioksidan,” kata Sri dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).

Sri melanjutkan, perlu penelitian lebih lanjut mengenai kopi cegah COVID-19. Ia berharap, masyarakat Indonesia bisa terdorong untuk gemar mengonsumsi kopi dalam batas aman.

Selain itu, kopi juga ternyata dapat digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang terpapar COVID-19 atau tidak.

“Umumnya penderita COVID mengalami gejala hilangnya indera penciuman atau anosmia. Kopi bisa digunakan untuk mendeteksi gejala tersebut karena memiliki rasa dan aroma yang kuat,” ujarnya.

Sri juga menyarankan sebaiknya tidak mengonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong. Pasalnya, meski kopi punya banyak manfaat seperti bisa cegah COVID-19, namun jika dikonsumsi saat perut kosong malah bisa menimbulkan penyakit lain.

“Minum kopi saat perut kosong bisa memungkinkan naiknya kadar gula darah, asam lambung naik dan risiko kena sakit mag,” jelasnya. (dtk)

KPK OTT Andi Merya Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara

HUKUM DAN KRIMINAL·September 21, 2021September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Merya yang terjaring.

“Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa, 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Sultra,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).

Ali belum menyampaikan detail kasus apa yang menjerat Bupati Andi. Para pihak yang diamankan saat ini masih berstatus terperiksa.

“Saat ini para pihak yang ditangkap dan diamankan masih dalam proses permintaan keterangan oleh tim KPK,” ucapnya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam sebelum menentukan status mereka. Belum ada keterangan lebih lanjut perihal OTT ini.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucapnya. (dtk)

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 21, 2021September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ganjar Pranowo perlu melakukan deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya ke Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” ujar Hendsat kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Hensat mengatakan, nama Ganjar kerap dalam survei masuk dalam tiga besar capres 2024. Menurutnya, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar terkait maju atau tidaknya di pilpres mendatang.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” tuturnya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin di dengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjut Hensat.

Hendsat menyebut Ganjar perlu berhati-hati terhadap dukungan yang telah diberikan kepadanya untuk nyapres di 2024, semisal dukungan dari Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” tuturnya.

Hensat mengatakan Ganjar dibesarkan oleh PDIP, sehingga menurutnya Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP. Saat ini, sambung Hensat, Ganjar perlu fokus dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” katanya.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Nama Ganjar Pranowo dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai ‘the next president’.

“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ujarnya. (dtk)

Cegah Bajir : Sungai Blega Dinormalisasi, Lansung Ditinjau Bupati Ra Latif

LENSA MADURA·September 17, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Normalisasi Sungai Blega yang mulai digarap sejak minggu lalu ditinjau oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

Pengerjaan dilakukan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jatim melalui UPT PSDA Madura. “Ini ikhtiar kami dibantu Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim, agar mengurangi debit Air di sungai Blega ini,” Kata Buati saat meninjau sungai Blega, Jum’at sore (17/09/2021).

Saat ini normalisasi sungai Blega digarap sepanjang 300 meter dengan pengerukan kedalaman 10 meter. “Tahun depan akan kita ajukan juga, disisi seberang juga bisa dilakukan normalisasi, dan kita sedang mengupayakan agar ada penyelesaian permanen,” tambah Bupati.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim mengatakan, Normalisasi sungai Blega ini adalah bentuk respon atas banjir tahunan yang selalu melanda Kecamatan Blega setiap Tahunnya.

“Kita tahu bahwa akses jalan dari Bangkalan ke Sampang selalu macet jika di Blega dilanda banjir,” paparnya.

Politikus Partai Gerindra Itu juga mengupayakan adanya penyelesaian permanen untuk banjir yang selalu melanda Kecamatan Blega.

“Salah satu yang sedang kita upayakan yaitu membangun embung-embung di hulu, yang nantinya berfungsi sebagai resapan air,” ungkapnya.

Jika itu semua terlaksana, lanjut Halim, maka tidak mustahil jika mimpi Bupati Bangkalan untuk menjadikan Daerah Aliran Sungai Blega sebagai Destinasi wisata juga akan terwujud.

Sementara itu Juru Pengairan di Klampis Sampang, UPT PSDA Madura Ahmad Romadhon mengungkapkan, pihaknya diberi waktu pengerjaan 3 minggu dengan target sepanjang 300 Meter.

Pihaknya juga menambahkan lebar sungai menjadi 20 menter dari yang semula 13 Meter. “Kedalaman sungai yang semula 8 meter kita jadikan 10 Meter,” tuturnya. (ian/her)

Apresiasi Pembangunan Infrastruktur Ra Latif Sambut Baik Perpres 80 Tahun 2019

LENSA MADURA·September 16, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2019 disambut baik para pemangku kebijakan di Madura. Termasuk Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Perpres tersebut, menurut Bupati Ra Latif juga selaras dengan agenda besar Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan iklim investasi yang ramah dan nyaman.

“Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Bangkalan diselaraskan dengan rencana tata ruang baik RTRW Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Hal ini untuk mewujudkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis pada Pemerataan Wilayah dan Berwawasan Lingkungan dalam Mendorong Iklim Investasi,” ujar Ra Latif saat menghadiri Fokus Group Discussuon (FGD) pembangunan Tol Trans Madura di Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Kamis (16/9/2021). Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati se-Madura.

Menurut Bupati, dengan hadirnya Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jawa Timur, termasuk 8 pembangunan prioritas di Kabupaten Bangkalan didalamnya dan didukung dengan gagasan pembangunan tol trans madura, akan menjadi Triger dalam meningkatkan pembangunan serta peningkatan iklim ekonomi melalui potensi lokal di Madura.

Sementara Ketua Dewan Pembangunan Madura Achmad Zaini menyampaikan bahwa sejak dibangunnya jembatan Suramadu masyarakat Madura juga berharap ada kemajuan pembangunan di sisi Madura.

“Salah Satu Keinginan masyarakat Madura adalah adanya pembangunan Tol di Madura,” ungkapnya.

Menurut Zaini, sebenarnya Dewan Pembangunan Madura telah banyak melakukan langkah serta riset dengan menggandeng berbagai pihak untuk pembangunan tol di Madura, bahkan sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah pusat tetapi belum mendapat jawaban.

“Karena itu diskusi dengan para pemangku kepentingan saat ini, diharapkan menjadi media untuk menyamakan persepsi, kesepakatan bersama termasuk penyampaian konsep pembangunan tol trans Madura, yang nantinya dapat menunjang percepatan pembangunan di Madura,” tandasnya. (yus/igo/ian)

Bupati Ra Latif Apresiasi UTM Tanam Vanili

LENSA MADURA·September 15, 2021October 19, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pengembangan produk holtikultura mulai dilakukan oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Kampus yang terletak di Kecamatan Kamal itu mulai melakukan uji coba tanaman Vanili. Langkah ini mendapat apresiasi dari Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Bahkan Bupati turun langsung meninjau varietas tanaman holtikultura tersebut, Rabu (15/9/2021).

Menurut Bupati, tanaman vanili merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga stabil dan mempunyai nilai kesejarahan yang kuat. Kata dia Indonesia dulu kala pernah menjadi pemasok rempah-rempah (termasuk vanili) ke mancanegara.

Bupati mengatakan pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan tanaman vanili karena harga di pasaran sangat bagus. Pengembangan tanaman vanili itu dipastikan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Kami minta terus mengembangkan tanaman vanili guna meningkatkan sektor ekonomi ,” katanya.

Bupati mengungkapkan perlunya pendampingan dan bimbingan agar pengembangan vanili terus mengalami peningkatan kedepannya.

“Di beberapa daerah, tanaman vanili ini menjadi salah satu komoditas andalan. Untuk itu kami ingin di Kabupaten Bangkalan ini menjadi bagian dari produksi vanili,” pungkasnya. (yus/igo)

Moeldoko Puji Keberhasilan Bangkalan Tangani Lonjakan Covid-19.

LENSA MADURA·September 15, 2021October 19, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Staf Presiden (KSP) Moeldoko melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahim dengan para ulama dan pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Bangkalan, Rabu (15/9/2021). Kedatangan Moeldoko disambut langsung Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron didampingi Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni MM serta Forkopimda di Pendopo Agung Bangkalan.

Agenda kunjungan kerja KSP ini selain bertemu dengan para ulama, juga untuk membahas penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Moeldoko memuji keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19.

Pada bulan awal Juni hingga Juli Bangkalan menghadapi hebatnya lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan virus itu mulai berangsur normal sejak bulan Agustus hingga sekarang.

Keberhasilan itu membuat KSP Moeldoko mengapresiasi Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan yang telah berkolaborasi dengan semua pihak dalam memutus rantai sebaran virus.

“Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah, para ulama’ dan kiai atas kolaborasi besarnya dalam penanganan Covid-19 yang pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik,” kata Moeldoko.

Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tetap mengingatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Menurut dia diterapkan kebijakan PPKM Darurat yang membatasi semua kegiatan masyarakat, sangat tidak nyaman.

“PPKM Darurat itu tidak enak, jangan sampai kita memasuki PPKM darurat lagi,” imbuhnya.

Selain itu Moeldoko mendorong Pemkab Bangkalan untuk melakukan akselerasi kegiatan vaksinasi, sehingga tercapai herd immunity yang dicita-citakan pemerintah. Kemudian juga mengajak masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker.

“Ternyata masker ini sangat utama agar terhindar dari penularan varian-varian baru Covid 19,” lanjutnya.

Selain itu, Moeldoko juga membawa komitmen Presiden tentang dana abadi untuk pesantren. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Jadi, hadirnya pemerintah akan memberikan bentuk konkrit terhadap pondok pesantren dalam penyelenggaraan pondok pesantren,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, kunjungan KSP ke Bangkalan, memberikan arahan dan menerima masukan dari para ulama, khususnya terkait munculnya Perpres 82 tahun 2021, yakni tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Dijelaskan oleh Bupati, masukan yang disampaikan oleh para ulama agar dengan lahirnya Perpres tersebut nantinya bisa selektif dan jangan sampai salah sasaran.

“Yang dikhwatirkan, dengan adanya dana abadi untuk ponpes ini nantinya kalau tidak selektif, malah muncul ponpes-ponpes baru yang tidak memiliki santri dan hanya ingin menikmati dana abadinya saja,” turur Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan ada beberapa permintaan khusus kepada KSP, salah satunya terkait infrastruktur yang anggarannya banyak di refokusing.

“Kami sampaikan bukan hanya infrastruktur tapi juga terkait pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi ini,” tandasnya. (yus/igo/her)