September 25, 2021 – nusantara7

Ibadah Umrah Akan Dibuka Paling Lambat Oktober 2021, Ini Alasannya

NASIONAL·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Belum dibukanya umrah untuk jemaah Indonesia oleh pemerintah Saudi Arabi bukan karena kurangnya lobi dari pemerintah Indonesia. Melainkan karena pemerintah Arab Saudi sangat memperhitungkan jemaah umrah Indonesia yang biasanya jumlahnya sangat banyak.

Demikian disampaikan Dr H Nur Arifin, M.Pd, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

“Arab Saudi sangat berhati-hati sekali. Ada lima negara yang belum dibuka umrahnya termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Mereka takut kalau nanti menjadi penyebab menyebarnya Covid-19 di negaranya. Makanya pertimbangannya sangat matang,” katanya dalam acara Pembinaan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU) Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

Acara ini diikuti travel haji dan umrah seluruh Jatim, di antaranya Owner Ziarah Hati Indonesia, H Moch Mas Amiruddin di Hotel Premier Place Juanda.

Dia mengatakan, umrah untuk jemaah Indonesia dalam waktu dekat akan segera dibuka. Paling cepat September ini, paling lambat Oktober mendatang.

“Dari pembicaraan dengan Dubes Arab Saudi Insya Allah September-Oktober ini Arab Saudi akan membuka umrah untuk jemaah Indonesia. Sekarang jemaah umrah Indonesia harus sudah disiapkan dengan memastikan sudah dua kali divaksin,” tambahnya.

Ditanya soal umrah biaya tinggi apabila diberlakukan satu pintu, Nur Arifin mengatakan bahwa itu dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan dari Arab Saudi. “Pengalaman umrah masa pandemi pada November 2020 sampai dengan Februari 2021 terdapat sekitar 2.500 jemaah umrah yang berangkat dan ditemukan 125 jemaah umrah (5 persen) yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah tiba di Arab Saudi. Belajar dari pengalaman tersebut perlu diwacanakan umrah satu pintu melalui Asrama Haji Bekasi atau Asrama Haji Jakarta. Ini tidak seterusnya. Hanya pertama saja untuk membangun kepercayaan dari Arab Saudi,” jelasnya.

Dia menambahkan, Kemenag ingin keberangkatan umrah pertama dari Indonesia aman dan tidak ada kasus Covid-19 lagi. “Kita ingin jemaah umrah pertama yang berangkat ke Arab Saudi, nol kasus Covid-19. Bahkan, Pak Dubes Arab Saudi untuk Indonesia juga akan mengawal langsung jemaah umrah keberangkatan pertama dari Indonesia,” pungkasnya. (brj)

Wagub Emil: Banyak Warga Bekerja Tapi Masih Miskin, Bukan Urusan Dinsos Saja

SEPUTAR JATIM·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jatim bersama Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim di Hotel Harris Surabaya.

“Tugas Wakil Bupati dan Wakil Wali kota ini cukup berat, sebagai ketua TKPK ini dalam mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkap Emil.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. “Ada kurang lebih 600 ribuan keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, jika ini dikerjakan bersama-sama, pemprov dan pemda pasti akan bisa diatasi,” tuturnya.

Emil yang merupakan Ketua TKPK Jatim ini mengajak untuk melihat secara detail kondisi kemiskinan yang ada di Jawa Timur. “Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Kita harus mulai melihat lagi kemiskinan ini bukan hanya urusan dinas sosial, karena banyak yang sudah bekerja tetapi masih masuk kedalam kategori miskin,” ulasnya.

“Persentase penduduk miskin kita turun namun penduduk miskin jauh dari angka pengangguran,” lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim telah memberikan suplemen BPNT, hal ini dilakukan berdasarkan temuan lapangan. “Suplemen BPNT ini diluncurkan beberapa waktu lalu harus dilakukan nilainya sama untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan,” jelas Emil.

Wagub Emil mengatakan, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap kemiskinan di daerah perkotaan. “Sebanyak 666 kecamatan kita berikan suplemen selama tiga bulan, kemiskinan di perkotaan lebih terdampak dibandingkan di pedesaan,” imbuhnya.

Di akhir kesempatannya, Wagub Emil mengajak seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota untuk mendukung perbaikan data kemiskinan. “Isu penanggulangan kemiskinan yakni verifikasi dan validasi DTKS meliputi NIK invalid, masyarakat yang pindah dan meninggal tidak dilaporkan. Selain itu, kami coba petakan masalah-masalah untuk program kerja ke depan pada tahun 2022, harapannya kab/kota bisa menyesuaikan,” pungkasnya. (brj)

Bupati Jember :Jember Fashion Carnaval Diminta Gelar Pertunjukan dan Workshop di Desa

SEPUTAR JATIM·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jember – Jember Fashion Carnaval diminta mengedukasi warga di desa-desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan demikian ekonomi kreatif di desa-desa bisa tumbuh.

Demikian salah satu pembicaraan antara Bupati Hendy Siswanto dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini di Kabupaten Jember, baru-baru ini. “Saya meminta agar JFC dikemas lebih dalam lagi dan menyampaikan agar JFC melakukan edukasi ke desa-desa, bukan hanya di (perkotaan) Jember,” kata Hendy, Rabu (22/9/2021).

Jember Fashion Carnaval adalah kegiatan karnaval jalanan terpanjang di dunia yang digagas almarhum Dynand Fariz sejak 2002. Setiap tahun, JFC selalu diikuti ratusan peserta dan disaksikan puluhan ribu orang.

“Kan banyak orang di desa yang ingin ikut-ikutan juga. Di satu sisi ini fesyen, dan di satu sisi adalah kerajinan pernak-pernik. Saya minta ke JFC agar bisa menggelar acara ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa,” kata Hendy. Pergelaran ini melibatkan partisipasi warga setempat.

Selama ini, menurut Hendy, potensi ekonomi kreatif di masyarakat yang muncul dari JFC belum tergarap sama sekali. “Mereka masih kerja sendiri sampai sekarang. Peran pemerintah belum terlalu nyodok di sini. Hanya event tertentu. Nanti kita akan kolaborasikan dengan desa wisata dan wisata-wisata daerah lain di luar dan di dalam Jember,” katanya.

Menurut Hendy, tidak semua warga Jember tahu hasil kerajinan tangan lokal. “Hanya orang-orang tertentu. Maka itu harus ada jualan (perdagangan) berputar antar satu desa dengan desa lain. Pernik-pernik yang dipakai JFC mau saya kawinkan (dengan produk lokal desa) di situ. Di setiap kecamatan ada semacam bengkel workshop. Pesertanya orang-orang desa yang berminat. Jadi setiap ada event JFC akan ada warga desa yang berjualan pernik-pernik produksi lokal,” katanya.

Rencananya, JFC akan digelar lagi secara luring dan daring pada November 2021. Bupati menginginkan agar pergelaran tersebut mematuhi protokol kesehatan yang ketat. [brj]

Pemkab Pamekasan Badrut Tamam Resmikan Mall Pelayanan Publik dan Layanan Administrasi Dukcapil Tangguh

LENSA MADURA·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tangguh di Kompleks Gedung Islamic Centre, Jl Raya Panglegur, Tlanakan, Rabu (22/9/2021).

Launching tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Inisiatif mendirikan MPP ini tidak lepas dari upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terlebih gagsan ini juga sudah mendapat legitimasi dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai kabupaten tercepat mendirikan MPP pada 2019 lalu,” kata Bupati Badrut Tamam, Kamis (23/9/2021).

Legitimasi tersebut tidak lepas gagasan mendirikan MPP dilakukan sebelum genap 100 hari masa kerja Bupati Badrut Tamam bersama (Almarhum) Raja’e. “Sebelumnya masyarakat yang hendak mengurus perizinan usaha, dan layanan lainnya harus dipimpong dari beberapa tempat. Hal iu justru memperlambat kebutuhan layanan,” ungkapnya.

“Dari itu, dengan adanya MPP ini masyarakat tidak harus pindah tempat untuk mengurus layanan administrasi, karena sudah terpusat di satu tempat. Artinya tidak harus pindah dari satu dinas ke dinas lainnya, sehingga dengan adanya ini dapat memberikan pelayanan exelent kepada masyarakat,” jelasnya.

Layanan terpusat juga dilakukan sebagai bentuk komitmen menjadikan daerah yang dipimpinnya bersih dari berbagai jenis pungutan. “Dengan pelayanan exelent, cepat, profesional juga akan berdampak pada layanan tanpa pungutan. Karena selama ini kami komitmen Pamekasan harus menjadi kabupaten yang bersih dari pungutan,” tegasnya.

“Karena kami sangat meyakini bahwa pelayanan itu harus bersih dan betul-betul bersih, karena dengan memulai pelayanan yang bersih tentunya aspek pelayanan akan semakin baik dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. [brj]

Komisi D: Anggaran Dinkes Surabaya Naik, Komitmen Walikota Surabaya terhadap Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Kesehatan Bagus

KESEHATAN·September 25, 2021September 27, 2021

Bintangpos.com, Surabaya – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mendapat kenaikan anggaran cukup tinggi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021. Total kenaikannya mencapai Rp277,063 miliar, dari anggaran semula Rp950,698 miliar menjadi Rp1,227 triliun.

Banyaknya anggaran yang diterima Dinkes Surabaya ini, mendapat sorotan dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, yang secara khusus mewanti-wanti dinkes agar bisa membelanjakan anggarannya tepat sasaran, tepat waktu dan tidak ada kebocoran.

“Salah satu anggaran untuk dinas yang paling besar adalah Dinkes Surabaya. Itu artinya, komitmen Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk memberikan layanan kesehatan kepada warganya sangat bagus,” kata Khusnul, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, penambahan anggaran yang mencapai ratusan miliar itu digunakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 2.832 orang. Rinciannya nakes PNS sebanyak 1.098 orang dan nakes non PNS sebanyak 1.734 orang, dengan jumlah nominal sebanyak Rp28,672 miliar.

Penambahan lainnya adalah untuk pembayaran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebanyak 1.022.588 jiwa. “Data tersebut telah disinkronisasi dengan BPJS,” jelas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Jumlah premi yang harus dibayar, kata Khusnul, yang semula mencapai Rp265,741 miliar bertambah menjadi Rp156,622 miliar. Sehingga pemkot akan membayar premi BPJS Kesehatan sebesar Rp422,363 miliar. “Jumlah ini, sepengetahuan saya yang terbesar di Indonesia dibayarkan oleh pemda kepada BPJS,” ungkapnya.

Selain menerima PAK APBD 2021 yang cukup tinggi, jelas Khusnul, Dinkes Surabaya juga ada kenaikan pendapatan sebesar Rp27 miliar. Sehingga pendapatan dinkes yang sebelumnya Rp116,281 miliar menjadi Rp143,355 miliar. Pendapatan didapatkan dari dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Dengan meningkatnya anggaran kesehatan ini, alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini berharap, mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pemenuhan layanan kesehatan bagi warga Kota Surabaya. Selain itu juga bisa menjadi pelecut dinkes agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga.

“Selain itu juga menjadi penguat untuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi atau pengendalian pandemi Covid-19 diwaktu yang akan datang. Kita tidak tahu, kapan pandemi ini berakhir. Bahkan ada prediksi ada lonjakan gelombang ketiga. Menjawab itu, pemkot sudah siap dengan tingginya alokasi anggaran kesehatannya,” pungkasnya.(brj)