September 2021 – Page 4

Perlu Dukungan Semua partai, Satu Partai Saja Lakukan Penolakan, Amendemen Sulit Dilakukan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com,Jakarta – MPR RI mewacanakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Itu dilakukan agar ada arah pembangunan Indonesia untuk pemerintahan selanjutnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen terbatas tersebut tentunya akan sulit dilakukan jika ada satu partai politik di parlemen melakukan penolakan. Sehingga amandemen terbatas ini perlu dukungan semua partai politik.

“Untuk menghadirkan PPHN melalui Ketetapan MPR, terlebih dahulu harus dilakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945. Amendemen terbatas hanya menambahkan satu ayat di pasal 3 UUD NRI 1945 terkait kewenangan MPR menetapkan PPHN dan pasal 23 tentang persetujuan RUU APBN oleh DPR yang harus merujuk garis-garis kebijakan PPHN. Ini pun perlu dukungan seluruh partai politik, satu saja tidak setuju, amandemen sulit dilakukan,” ujar politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Kamis (23/9).

Bamsoet menuturkan saat ini bangsa Indonesia sedang menginjakan kaki pada fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Karenanya, di tahun 2021-2022 merupakan waktu yang ideal untuk meletakan dasar legalitas yang tepat dalam menyusun PPHN sebagai haluan negara dalam program pembangunan jangka panjang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, jika seluruh partai politik sepakat terhadap pentingnya PPHN serta bentuk hukumnya melalui Ketetapan MPR, maka diharapkan proses amandemen selesai di tahun 2022.

“Kemudian dilanjutkan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait PPHN pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 nanti, calon presiden dan calon wakil presiden dapat menetapkan visi dan misi sesuai dengan PPHN,” katanya.

Bamsoet menegaskan, amendemen konstitusi tersebut tidak akan menyasar hal lain di luar PPHN. Seperti menambah jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Sebab fokus utama MPR adalah memasukan PPHN dalam UUD 1945.

“Tidak menyasar misalnya menambah periodisasi jabatan kepresidenan menjadi tiga periode, ataupun memperpanjang beberapa tahun masa jabatan presiden. Mengingat tata cara amandemen konstitusi telah diatur pada Pasal 37 UUD NRI 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI di pasal 101 sampai dengan pasal 109,” ungkapnya.

Bamsoet menjelaskan pihaknya ingin memasukan PPHN dalam UUD 1945 lantaran menindaklanjuti berbagai rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Saat ini MPR RI periode 2019-2024 melalui Badan Pengkajian MPR sedang menyelesaikan rancangan PPHN beserta naskah akademiknya.

“Dari kajian Badan Pengkajian MPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI pada 18 Januari 2021, bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN adalah melalui Ketetapan MPR RI. Bukan melalui undang-undang yang bisa dibatalkan oleh Perppu, serta bukan dimasukan secara langsung dalam konstitusi,” pungkasnya. (jwp)

Ibadah Umrah Akan Dibuka Paling Lambat Oktober 2021, Ini Alasannya

NASIONAL·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Belum dibukanya umrah untuk jemaah Indonesia oleh pemerintah Saudi Arabi bukan karena kurangnya lobi dari pemerintah Indonesia. Melainkan karena pemerintah Arab Saudi sangat memperhitungkan jemaah umrah Indonesia yang biasanya jumlahnya sangat banyak.

Demikian disampaikan Dr H Nur Arifin, M.Pd, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

“Arab Saudi sangat berhati-hati sekali. Ada lima negara yang belum dibuka umrahnya termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Mereka takut kalau nanti menjadi penyebab menyebarnya Covid-19 di negaranya. Makanya pertimbangannya sangat matang,” katanya dalam acara Pembinaan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU) Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

Acara ini diikuti travel haji dan umrah seluruh Jatim, di antaranya Owner Ziarah Hati Indonesia, H Moch Mas Amiruddin di Hotel Premier Place Juanda.

Dia mengatakan, umrah untuk jemaah Indonesia dalam waktu dekat akan segera dibuka. Paling cepat September ini, paling lambat Oktober mendatang.

“Dari pembicaraan dengan Dubes Arab Saudi Insya Allah September-Oktober ini Arab Saudi akan membuka umrah untuk jemaah Indonesia. Sekarang jemaah umrah Indonesia harus sudah disiapkan dengan memastikan sudah dua kali divaksin,” tambahnya.

Ditanya soal umrah biaya tinggi apabila diberlakukan satu pintu, Nur Arifin mengatakan bahwa itu dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan dari Arab Saudi. “Pengalaman umrah masa pandemi pada November 2020 sampai dengan Februari 2021 terdapat sekitar 2.500 jemaah umrah yang berangkat dan ditemukan 125 jemaah umrah (5 persen) yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah tiba di Arab Saudi. Belajar dari pengalaman tersebut perlu diwacanakan umrah satu pintu melalui Asrama Haji Bekasi atau Asrama Haji Jakarta. Ini tidak seterusnya. Hanya pertama saja untuk membangun kepercayaan dari Arab Saudi,” jelasnya.

Dia menambahkan, Kemenag ingin keberangkatan umrah pertama dari Indonesia aman dan tidak ada kasus Covid-19 lagi. “Kita ingin jemaah umrah pertama yang berangkat ke Arab Saudi, nol kasus Covid-19. Bahkan, Pak Dubes Arab Saudi untuk Indonesia juga akan mengawal langsung jemaah umrah keberangkatan pertama dari Indonesia,” pungkasnya. (brj)

Wagub Emil: Banyak Warga Bekerja Tapi Masih Miskin, Bukan Urusan Dinsos Saja

SEPUTAR JATIM·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jatim bersama Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim di Hotel Harris Surabaya.

“Tugas Wakil Bupati dan Wakil Wali kota ini cukup berat, sebagai ketua TKPK ini dalam mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkap Emil.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. “Ada kurang lebih 600 ribuan keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, jika ini dikerjakan bersama-sama, pemprov dan pemda pasti akan bisa diatasi,” tuturnya.

Emil yang merupakan Ketua TKPK Jatim ini mengajak untuk melihat secara detail kondisi kemiskinan yang ada di Jawa Timur. “Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Kita harus mulai melihat lagi kemiskinan ini bukan hanya urusan dinas sosial, karena banyak yang sudah bekerja tetapi masih masuk kedalam kategori miskin,” ulasnya.

“Persentase penduduk miskin kita turun namun penduduk miskin jauh dari angka pengangguran,” lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim telah memberikan suplemen BPNT, hal ini dilakukan berdasarkan temuan lapangan. “Suplemen BPNT ini diluncurkan beberapa waktu lalu harus dilakukan nilainya sama untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan,” jelas Emil.

Wagub Emil mengatakan, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap kemiskinan di daerah perkotaan. “Sebanyak 666 kecamatan kita berikan suplemen selama tiga bulan, kemiskinan di perkotaan lebih terdampak dibandingkan di pedesaan,” imbuhnya.

Di akhir kesempatannya, Wagub Emil mengajak seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota untuk mendukung perbaikan data kemiskinan. “Isu penanggulangan kemiskinan yakni verifikasi dan validasi DTKS meliputi NIK invalid, masyarakat yang pindah dan meninggal tidak dilaporkan. Selain itu, kami coba petakan masalah-masalah untuk program kerja ke depan pada tahun 2022, harapannya kab/kota bisa menyesuaikan,” pungkasnya. (brj)

Bupati Jember :Jember Fashion Carnaval Diminta Gelar Pertunjukan dan Workshop di Desa

SEPUTAR JATIM·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jember – Jember Fashion Carnaval diminta mengedukasi warga di desa-desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan demikian ekonomi kreatif di desa-desa bisa tumbuh.

Demikian salah satu pembicaraan antara Bupati Hendy Siswanto dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini di Kabupaten Jember, baru-baru ini. “Saya meminta agar JFC dikemas lebih dalam lagi dan menyampaikan agar JFC melakukan edukasi ke desa-desa, bukan hanya di (perkotaan) Jember,” kata Hendy, Rabu (22/9/2021).

Jember Fashion Carnaval adalah kegiatan karnaval jalanan terpanjang di dunia yang digagas almarhum Dynand Fariz sejak 2002. Setiap tahun, JFC selalu diikuti ratusan peserta dan disaksikan puluhan ribu orang.

“Kan banyak orang di desa yang ingin ikut-ikutan juga. Di satu sisi ini fesyen, dan di satu sisi adalah kerajinan pernak-pernik. Saya minta ke JFC agar bisa menggelar acara ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa,” kata Hendy. Pergelaran ini melibatkan partisipasi warga setempat.

Selama ini, menurut Hendy, potensi ekonomi kreatif di masyarakat yang muncul dari JFC belum tergarap sama sekali. “Mereka masih kerja sendiri sampai sekarang. Peran pemerintah belum terlalu nyodok di sini. Hanya event tertentu. Nanti kita akan kolaborasikan dengan desa wisata dan wisata-wisata daerah lain di luar dan di dalam Jember,” katanya.

Menurut Hendy, tidak semua warga Jember tahu hasil kerajinan tangan lokal. “Hanya orang-orang tertentu. Maka itu harus ada jualan (perdagangan) berputar antar satu desa dengan desa lain. Pernik-pernik yang dipakai JFC mau saya kawinkan (dengan produk lokal desa) di situ. Di setiap kecamatan ada semacam bengkel workshop. Pesertanya orang-orang desa yang berminat. Jadi setiap ada event JFC akan ada warga desa yang berjualan pernik-pernik produksi lokal,” katanya.

Rencananya, JFC akan digelar lagi secara luring dan daring pada November 2021. Bupati menginginkan agar pergelaran tersebut mematuhi protokol kesehatan yang ketat. [brj]

Pemkab Pamekasan Badrut Tamam Resmikan Mall Pelayanan Publik dan Layanan Administrasi Dukcapil Tangguh

LENSA MADURA·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tangguh di Kompleks Gedung Islamic Centre, Jl Raya Panglegur, Tlanakan, Rabu (22/9/2021).

Launching tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Inisiatif mendirikan MPP ini tidak lepas dari upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terlebih gagsan ini juga sudah mendapat legitimasi dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai kabupaten tercepat mendirikan MPP pada 2019 lalu,” kata Bupati Badrut Tamam, Kamis (23/9/2021).

Legitimasi tersebut tidak lepas gagasan mendirikan MPP dilakukan sebelum genap 100 hari masa kerja Bupati Badrut Tamam bersama (Almarhum) Raja’e. “Sebelumnya masyarakat yang hendak mengurus perizinan usaha, dan layanan lainnya harus dipimpong dari beberapa tempat. Hal iu justru memperlambat kebutuhan layanan,” ungkapnya.

“Dari itu, dengan adanya MPP ini masyarakat tidak harus pindah tempat untuk mengurus layanan administrasi, karena sudah terpusat di satu tempat. Artinya tidak harus pindah dari satu dinas ke dinas lainnya, sehingga dengan adanya ini dapat memberikan pelayanan exelent kepada masyarakat,” jelasnya.

Layanan terpusat juga dilakukan sebagai bentuk komitmen menjadikan daerah yang dipimpinnya bersih dari berbagai jenis pungutan. “Dengan pelayanan exelent, cepat, profesional juga akan berdampak pada layanan tanpa pungutan. Karena selama ini kami komitmen Pamekasan harus menjadi kabupaten yang bersih dari pungutan,” tegasnya.

“Karena kami sangat meyakini bahwa pelayanan itu harus bersih dan betul-betul bersih, karena dengan memulai pelayanan yang bersih tentunya aspek pelayanan akan semakin baik dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. [brj]

Komisi D: Anggaran Dinkes Surabaya Naik, Komitmen Walikota Surabaya terhadap Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Kesehatan Bagus

KESEHATAN·September 25, 2021September 27, 2021

Bintangpos.com, Surabaya – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mendapat kenaikan anggaran cukup tinggi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021. Total kenaikannya mencapai Rp277,063 miliar, dari anggaran semula Rp950,698 miliar menjadi Rp1,227 triliun.

Banyaknya anggaran yang diterima Dinkes Surabaya ini, mendapat sorotan dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, yang secara khusus mewanti-wanti dinkes agar bisa membelanjakan anggarannya tepat sasaran, tepat waktu dan tidak ada kebocoran.

“Salah satu anggaran untuk dinas yang paling besar adalah Dinkes Surabaya. Itu artinya, komitmen Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk memberikan layanan kesehatan kepada warganya sangat bagus,” kata Khusnul, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, penambahan anggaran yang mencapai ratusan miliar itu digunakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 2.832 orang. Rinciannya nakes PNS sebanyak 1.098 orang dan nakes non PNS sebanyak 1.734 orang, dengan jumlah nominal sebanyak Rp28,672 miliar.

Penambahan lainnya adalah untuk pembayaran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebanyak 1.022.588 jiwa. “Data tersebut telah disinkronisasi dengan BPJS,” jelas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Jumlah premi yang harus dibayar, kata Khusnul, yang semula mencapai Rp265,741 miliar bertambah menjadi Rp156,622 miliar. Sehingga pemkot akan membayar premi BPJS Kesehatan sebesar Rp422,363 miliar. “Jumlah ini, sepengetahuan saya yang terbesar di Indonesia dibayarkan oleh pemda kepada BPJS,” ungkapnya.

Selain menerima PAK APBD 2021 yang cukup tinggi, jelas Khusnul, Dinkes Surabaya juga ada kenaikan pendapatan sebesar Rp27 miliar. Sehingga pendapatan dinkes yang sebelumnya Rp116,281 miliar menjadi Rp143,355 miliar. Pendapatan didapatkan dari dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Dengan meningkatnya anggaran kesehatan ini, alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini berharap, mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pemenuhan layanan kesehatan bagi warga Kota Surabaya. Selain itu juga bisa menjadi pelecut dinkes agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga.

“Selain itu juga menjadi penguat untuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi atau pengendalian pandemi Covid-19 diwaktu yang akan datang. Kita tidak tahu, kapan pandemi ini berakhir. Bahkan ada prediksi ada lonjakan gelombang ketiga. Menjawab itu, pemkot sudah siap dengan tingginya alokasi anggaran kesehatannya,” pungkasnya.(brj)

Wali Kota Surabaya bersama Kepala Dinas PU Bina Marga Tinjau Pelebaran Saluran dan Normalisasi Box Culvert

SEPUTAR JATIM·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menjelang datangnya musim hujan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan peninjauan ke lokasi pelebaran saluran air serta naturalisasi box culvert. Kali ini, lokasi yang ditinjau berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Tandes dan Benowo.

Eri meninjau pengerjaan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah Surabaya. Kemudian, dilanjutkan menuju Jalan Tubanan Baru, tepatnya di lokasi pembuatan bozem atau tempat penampungan air.

“Hari ini sama Kepala Dinas PU Bina Marga, kita melihat saluran-saluran yang sudah kita lakukan perbaikan. Jadi Insya Allah, dari daerah ini dibuatkan bozem, nanti ada pintu air,” kata Eri saat berada di lokasi pengerjaan bozem di Jalan Tubanan Baru, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, mengatasi genangan ataupun banjir tidak bisa dilakukan di satu titik lokasi, tapi dengan melihat kawasan. Makanya, sebelum melakukan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah, pihaknya sudah menyiapkan bozem untuk tempat menampung air.

“Kalau bicara banjir atau genangan kan tidak bisa satu tempat, tapi kawasan yang kita cari. Karena itu meski banjir dan genangan airnya di sana (Jalan Raya Darmo Indah), penanganannya di sini (bozem), bukan hanya di sana. Airnya ditampung di bozem, setelah itu saluran di sana baru diperlebar,” jelasnya.

Eri menyebut, setelah di kawasan ini sudah tidak terjadi genangan saat turun hujan, maka pengerjaan selanjutnya dapat difokuskan ke lokasi lain. Terutama, kawasan yang masih terjadi genangan air ketika turun hujan.

“Jadi kita baru kemudian ke kawasan lain yang masih ada genangan airnya. Yang posisinya ada di daerah Ketintang, Margodadi. Jadi penyelesaiannya tidak bisa perspot-spot, tapi harus berdasarkan zona,” katanya.

Eri juga menjabarkan, bahwa permasalahan genangan atau banjir, penyelesaiannya harus dilakukan dengan skala prioritas. Termasuk pula dengan melihat elevasi atau ketinggian. Harapannya, anggaran untuk antisipasi banjir ini lebih efektif dan efisien.

“Hari ini saya minta Kepala Dinas PU memetakan yang ada genangan dan banjir di titik mana. Jadi anggaran tahun 2022 prioritasnya kita harus berani mengatakan di mana (genangan). Misal titiknya (genangan) ada 10. Dengan genangan air segitu, maka genangan jadi empat atau enam. Tidak semua digabung tanpa skala prioritas,” papar dia.

Maka dari itu, Eri menyebut, yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) serta pokok pikiran dari DPRD itu bagaimana bisa mengkoneksikan saluran. Sehingga, bukan hanya fokus terhadap kecepatan pengerjaan saluran.

“Semua tetap dibangun, tetapi lihat elevasi dan skala prioritasnya. Mana wilayah yang harus dibangun dulu. Jadi Insya Allah (anggaran) sekitar Rp 600 miliar totalnya untuk Januari-Desember 2021, salah satunya untuk pengerjaan ini,” tuturnya.

Setelah meninjau pelebaran saluran dan bozem, Wali Kota Eri kemudian bergeser ke Jalan Raya Sememi Surabaya, tepatnya sebelum makam Babat Jerawat. Di sana, petugas dari DPUBMP Kota Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur di dalam saluran box culvert menggunakan dua alat berat.

Eri pun terlihat tak canggung untuk turun langsung meninjau ke bawah saluran box culvert tersebut. Dari hasil tinjauannya itu, ia melihat, bahwa endapan lumpur posisinya sudah hampir setengah dari tinggi box culvert, sehingga perlu dilakukan normalisasi.

“Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) betul. Tadi saya bilang ke Kepala Dinas PU, ayo ke depannya tahun 2022 harus punya alat. Ini kalau yang di sini, belum pedestrian-pedestrian lainnya. Makanya saya bilang 2022 anggarkan, harus kita cari sama-sama alat yang bisa mendorong sampah di setiap titik,” pungkasnya. [brj]

Surabaya Berhati-hati Gelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Evaluasi dilakukan Berkala

PENDIDIKAN·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kota Surabaya mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sejak Senin (6/9/2021). PTM ini dilakukan dengan terbatas dan bertahap, sehingga di tahap awal ini hanya 15 SMPN yang diperbolehkan menggelar PTM. Prosesnya pun selalu dievaluasi secara berkala, karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat berhati-hati dengan PTM ini.

Pembelajaran tatap muka ini bisa digelar setelah Surabaya memasuki level 2 berdasarkan asesmen situasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) no 35 tahun 2021, Kota Surabaya masih menduduki level 3. Namun, antara level 2 dan 3, sudah diperbolehkan menggelar PTM.

“Alhamdulilah kita bisa menggelar PTM, karena para pakar baik Epidemiologi maupun dari Persakmi sudah memberikan arahan. Namun ini bukan berarti euforia, tapi bagaimana kita menjaga mindset bahwa protokol kesehatan harus tetap dipertahankan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Ia memastikan bahwa Satgas Covid-19 bersama pakar kesehatan dan epidemiologi telah merekomendasikan 15 SMP Negeri dan swasta untuk mengelar PTM terbatas. Sekolah yang sudah direkomendasikan ini sudah melalui proses asesmen dan simulasi.

“Saya sampaikan hanya 25 persen PTM itu. Ini bukan berarti setelah boleh 50 persen kita euforia, tidak. Ini karena kehati-hatian saja,” jelasnya.

Makanya, demi memastikan pelaksanaan PTM hari pertama berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, melakukan tinjauan. Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa jika PTM ini berjalan lancar, otomatis kapasitas peserta didik yang masuk ke sekolah bisa ditingkatkan.

“Sehingga awal kita buka 25 persen, setelah itu naik lagi 35 persen dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa, aman dan nyaman menerapkan prokesnya, Fainsya Allah itu yang bisa membuat kita semakin jauh lebih baik daripada hari ini,” tuturnya.

Meski demikian, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo memastikan bakal terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah yang melaksanakan PTM maupun simulasi. Bahkan setiap harinya, lembaga pendidikan itu juga diwajibkan mengirimkan laporan kegiatan PTM berupa video.

“Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (sekolah) wajib mengirimkan video kegiatan PTM sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bahkan, Jumat (10/9/2021) besok, akan ada evaluasi bersama para pakar,” kata Supomo.

Ia juga merinci 15 sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas, yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 46 dan SMPN 62. Sedangkan untuk SMP swasta, meliputi SMP YBPK 1, SMP 17 Agustus, SMP GIKI 2, dan SMP Santa Maria Surabaya.

Supomo menyebut, bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan PTM. Tapi, juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang masih melaksanakan simulasi.

“Kami evaluasi juga sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi, baik itu SD atau SMP. Yang simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM. Jadi, setelah evaluasi Jumat besok, kemungkinan besar akan ada tambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM dan mungkin juga ada sekolah dasar yang sudah boleh melakukan PTM,” katanya.

Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo berpendapat, meski situasi Covid-19 di Surabaya turun, namun ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, kemudian euforia. Termasuk pula dalam implementasi PTM terbatas di sekolah.

“Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (protokol kesehatan dijaga), Pak Wali Kota bilang jangan euforia. Harus waspada dengan prokes. Kami berharap bisa langsung level 1 atau bahkan level 0,” kata dr Windhu.

Makanya, dr Windhu juga meminta agar PTM di Surabaya tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Ia pun meyakini, dengan gotong-royong bersama dalam upaya memerangi virus, maka mata rantai pandemi di Surabaya bisa segera terputus. “Kalau mau kerja sama, semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, Insya Allah, kita bisa terkendali. Sangat membaik,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni menjelaskan, PTM ini tuntutannya adalah beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Artinya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana memutus mata rantai pandemi.

“Pemutusan mata rantai ini tidak ada keistimewaan di semua tempat. Baik sekolah maupun aktivitas yang lain kan semua sama, harus disiplin prokes,” kata Esti.

Karenanya, pihaknya juga berharap ada peran serta keterlibatan seluruh pihak dalam upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19. Tak hanya pemerintah, tapi juga peserta didik, wali murid, pengelolah sekolah maupun masyarakat seluruhnya. Apalagi, selama 24 jam anak-anak ini tidak hanya beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Jangan sampai peluang keluar rumah ini kemudian extended, ada hal-hal lain yang terjadi. Sehingga bukan karena PTM yang membuat anak-anak punya risiko. Artinya ini butuh peran serta masyarakat,” pungkasnya. [brj]

Bertahan Level 3 Penyebaran Covid-19 di Bangkalan, Ini Alasannya

LENSA MADURA·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Upaya penurunan level wilayah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangkalan terus dilakukan. Namun demikian, hingga kini Bangkalan masih bertahan di level 3.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menjelaskan, belum tercapainya penurunan level di Bangkalan disebabkan kurang maksimalnya tracing. Terutama pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang banyak tiba di Bangkalan.

“Standartnya itu setiap pasien mendapatkan 15 orang kontak erat yang dapat di-tracing, namun kita masih di bawah itu,” ungkapnya, Selasa (21/9/2021).

Selain itu, ia menyebut, banyaknya PMI yang datang tak ada di rumah saat tracing dilakukan. Sehingga menyebabkan minimnya kontak erat yang dapat dicek. “Saat kita datangi tapi PMI tidak dirumah. Itu salah satu kendalanya,” tuturnya.

Ia menegaskan, terus melakukan upaya penurunan kasus dengan menggencarkan vaksinasi. “Kita lihat dua minggu lagi, tentu kami terus berupaya untuk dapat mencapai level dua dan level 1,” tuturnya.

Diketahui, saat ini vaksinasi di Bangkalan sudah mencapai 20 persen untuk level 1 dan 9 persen untuk level 2. Pihaknya terus mengenjot vaksinasi agar seluruh masyarakat Bangkalan dapat menciptakan kekebalan komunitas atau herd imunity. [brj]

Pakar Epidemiologi Nilai Pantas Surabaya Level 1, Wali Kota Eri Bersyukur

SEPUTAR JATIM·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kebersamaan dan gotong royong warga Kota Surabaya dalam mengatasi pandemi Covid-19 akhirnya menuai hasil. Kini, Kota Surabaya berstatus level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per tanggal 14 September 2021.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur lantaran Kota Pahlawan telah berstatus level 1. Menurutnya, dari enam indikator penilaian asesmen Covid-19 Kemenkes, Kota Surabaya telah memadai. “Alhamdulillah dari hasil asesmen Kementerian Kesehatan, Surabaya hari ini masuk ke level 1. Dari enam indikator itu, kita semuanya sudah memadai,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (16/9/2021).

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, stakeholder maupun seluruh elemen di Kota Surabaya. Sebab, berkat gotong-royong dan kerja keras bersama Kota Surabaya bisa berada di level 1 sesuai asesmen situasi Covid-19 Kemenkes. “Alhamdulillah, matur nuwun (terima kasih) semua warga Surabaya. Ini berkat perjuangan njenengan (anda) semua, termasuk stakeholder. Saya haturkan (ucapkan) banyak terima kasih, ayo kita jaga level 1 ini sehingga Surabaya bisa terus berkembang,” tuturnya.

Meskipun Surabaya masuk level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kemenkes, namun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih berada di level 3.

Salah satu alasan kenapa Surabaya belum masuk ke level 1 karena berkaitan dengan vaksinasi di wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo). Artinya, capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi itu juga menjadi indikator penurunan level. Makanya, Wali Kota Eri langsung berkoordinasi dengan Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi. Bagi dia, wilayah Surabaya aglomerasi ini saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

“Kami berkoordinasi dengan Gresik dan Sidoarjo untuk membantu percepatan vaksinasinya, misalkan kita membantu tenaga kesehatannya. Saya yakin, tidak lama (capaian vaksin) di wilayah aglomerasi ini akan segera tercapai. Karena Surabaya bergantung pada Gresik, Sidoarjo dan begitu sebaliknya,” ungkap dia.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini kembali mengajak masyarakat maupun seluruh elemen agar berjuang bersama mewujudkan zona hijau. Ia berharap, dalam waktu singkat, Surabaya bisa segera berada di zona hijau, sehingga kehidupan maupun roda perekonomian dapat kembali normal.

“Terima kasih warga Surabaya. Kita terus berjuang bersama agar bisa zona hijau, harus kita wujudkan dalam waktu tidak lama. Agar ekonomi Surabaya bangkit dan semua normal kembali. Sehingga kebahagiaan warga Surabaya terwujud dan tidak lagi terhambat Covid-19,” imbuhnya.

Dinilai Pantas Level 1

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo menegaskan bahwa Surabaya memang pantas masuk ke level 1, karena kalau dilihat dari indikatornya, baik dari kapasitas responnya dan transmisi komunitasnya sudah memenuhi semuanya dan di bawah standart atau level 1 semuanya.

Jika dilihat dari transmisi komunitasnya, ada tiga indikator yang diukur, yaitu kasus aktif atau konfirmasinya yang dinilai sudah bagus di angka 8,81 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 20 per 100 ribu penduduk. Kemudian untuk rawat inapnya 3,43 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 5 per 100 ribu penduduk. Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standartnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1. “Berarti oke semua kalau dilihat dari sini,” kata Dr. Windhu.

Selanjutnya, khusus untuk kapasitas responnya juga ada tiga indikator, yaitu untuk positivity ratenya sudah 0,41 persen dan angka ini sudah jauh di bawah 5 persen sesuai standart Kemenkes dan jauh di bawah ambang batas WHO 5 persen. Lalu untuk tracingnya sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan angka ini jauh melampaui target Kemenkes 1:15, angka ini tertinggi di Jatim dan salah satu tertinggi di Indonesia. Kemudian untuk BOR-nya sekarang 14,45 persen dan sudah jauh dari standart Kemenkes 40 persen. Bahkan, jika dilihat dari tingkat kesembuhannya juga sangat tinggi hingga mencapai 95,88 persen, angka ini sudah di atas rata-rata nasional. “Jadi, sudah bagus semuanya dan sudah cocok,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa Surabaya pantas level 1 karena capaian vaksinasinya sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen. Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standart vaksinasi dosis pertamanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen. “Ini sudah luar biasa, sehingga kita pantas di level 1,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit, seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1. Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain. Selama ini, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes.

Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah. Bahkan dalam sepekan, selisih yang terjadi mencapai 462 kasus. Apalagi, beberapa RS di Surabaya menjadi rujukan utama di wilayah Indonesia Timur. “Selisih jumlah pasien di RS dan jumlah kasus aktif ini cukup aneh dan menjadi anomali data untuk Kota Surabaya. Anomali ini kemudian membuat level asesmen Surabaya tak kunjung turun. Seharusnya Kemenkes itu memperbaharui peraturan mengenai batas pasien RS itu,” tegasnya.

Karena Surabaya sudah masuk ke level 1, maka Pembina Persakmi Estiningtyas Nugraheni meminta masyarakat tidak euforia dengan kondisi seperti ini. Sebab, banyak warga yang tidak tinggal di Kota Surabaya tapi bekerja dan beraktivitas di Kota Pahlawan. “Kita harus konsisten dan komitmen. Jangan sampai kita abai dan lengah mengingat penyakit ini menular dari orang ke orang, seiring dengan banyaknya kegiatan dan pertemuan masyarakat,” kata Esti.

Ia juga mengapreasi Pemkot Surabaya dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, kerjasama semua elemen masyarakat membuat pengendalian Covid-19 dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik.

“Kita harus terus berkomitmen terhadap pengendalian Covid-19 dari sektor hulu hingga ke hilirnya. Semoga apa yang menjadi keberhasilan ini dapat terus dipertahankan,” pungkasnya. [brj]