Author: bang su'ud

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin bersama Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau Hewan ternak yang terpapar Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Rabu (15/6/2022).

Penduduk Desa Jetis mayoritas pekerjaannya  adalah peternak Sapi.Dengan mewabahnya PMK, otomatis pendapatan atau penghasilan masyarakat setempat mandek atau tidak maksimal.

Menurut  Kepala Desa setempat, Saibudin Hakim mayoritas pekerjaan masyarakat desa Jetis adalah peternak sapi, selain itu juga ada peternakan hewan lainnya.

“Di desa Jetis ada 153 hewan ternak yang terpapar, ” ungkapnya.

Disampaikannya, untuk saat ini Sapi yang terpapar merupakan hewan peliharaan dari berbagai macam ketegori, ada yang milik pribadi dan ada yang bukan.

Meski tidak menular kepada manusia, PMK merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya populasi ternak yag ada di bondowoso, bahkan di luar daerah, sehingga wabah tersebut harus secepat  mungkin di atasi agar sebaran PMK tidak meluas.

Selaras dengan hal itu, Bupati KH Salwa berpesan kepada seluruh masyarakat dan Jajaran Instansi yang membidangi agar terus melakukan konsolidasi dan pemantauan secara maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah bondowoso.

“Ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penuntasan PMK,” paparnya.

Selain itu, KH Salwa meminta kepada masyarakat agar terus melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang menangani apabila menemukan gejala – gejala PMK pada hewan ternak mereka.

“Saya himbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas ternak apabila menemukan gejala PMK pada hewan ternak,” tutup KH Salwa . Bond

Nusantara7.com, Bondowoso – Sebanyak 565 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Kabupaten Bondowoso menerima SK Tahap I dari Pemerintah Kabupaten setempat di Aula Ballroom Hotel Ijen View, Selasa (14/6/2022).

Secara simbolis SK tersebut diserahkan oleh Bupati kepada pegawai yang lolos verifikasi.

Hadir dalam acara, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, Inspektur, Ahmad, Kepala BKPSDM, Asnawi Sabil dan ratusan Pegawai PPPK.

Menurut KH Salwa , pegawai yang telah lolos verifikasi adalah pegawai yang terpilih untuk memberikan layanan publik yang bermutu, maka dari hal itu pegawai diminta untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam bekerja.

“Teruslah memperbaiki diri dan mengembangkan potensi karena tugas dan tanggung jawab yang diemban kedepan akan semakin berat,” ungkap KH Salwa dihadapan ratusan Pegawai.

Dikatakannya, penjaringan PPPK itu telah dilakukan secara transparan dan terbuka melalui System Computer Asissted Test (CAT) UNBK sehingga bisa dipastikan telah bebas dari praktik yang tidak baik.

Terlebih ungkap KH Salwa Bupati, para peserta telah mengikuti seleksi secara ketat melalui sistem.

Oleh karena itu, KH Salwa berharap kepada seluruh Pegawai yang telah menerima SK agar menjalankan amanah yang diberikan.

“Jalankan amanah dan tanggung jawab saudara secara profesional, baik dalam pengabdian secara profesi maupun nelayani masyarakat,” paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Asnawi Sabil memaparkan, penyerahan SK kepada PPPK tersebut merupakan tahap I, dimana nantinya setelah tahap I selesai akan dimulai lagi proses penyerapan SK tahap II.

“Ini penyerahan SK PPPK tahap I, kita melalui tahapan – tahapan, tidak akan lama lagi tahap ke II segera terealisasi,” tutupnya. bond

Nusantara7.com, Bondowoso – Sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjalin kerjasama dengan Kejaksaan wilayah Bondowoso.

Sebelumnya, Pemkab juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan tentang masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2020 dan saat ini Pemkab kembali menjalin kerjasama tersebut.

Menurut Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin , banyaknya permasalahan hukum yang di hadapi oleh Pemkab sehingga  perlu adanya MoU dengan pihak kejaksaan dalam rangka pendampingan untuk persoalan hukum.

“Saya sangat mengapresiasi adanya MuO ini, sehingga bentuk sinergitas antara pemerintah dan APH benar – benar terwujud,” ungkapnya usai melakukan penandatanganan MoU, di Peringgitan Bupati, Rabu (8/6/2022).

Dijelaskan KH Salwa , pihak kejaksaan selama ini telah banyak mensupport dan membantu pemerintah didalam pendampingan persoalan hukum, pada kurun waktu dua tahun pihak kejaksaan telah menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah yang berbenturan dengan masalah hukum.

“Banyak yang telah di lakukan oleh Pihak Kejaksaan, seperti pendampingan masalah Tapal Batas antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dan lain- lain,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Puji Triasmono memaparkan, kerjasama antara Kejaksaan dengan Pemkab setempat merupakan kelanjutan MuO dari sebelumnya.

“Ini merupakan perpanjangan kerjasama antar Kejaksaan dan Pemkab,” tuturnya.

Sebelumnya, Kata Kajari pihaknya telah memberikan pendampingan kepada Pemkab Bondowoso dalam hal persoalan hukum yang melibatkan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dan juga telah melakukan pendampingan terkait persoalan lainnya.

“Sebagai bentuk sinergitas kita sama – memberikan bantuan sehingga bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. bond

Nusantara7.com, Bondowoso – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mempermudah pelayanan perizinan dengan cara Road Show Pelayanan secara gratis kepada masyarakat.

Acara road show tersebut digelar di Alun -alun Ki Ronggo dan di hadiri oleh Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, Sekretaris Daerah, Bambang Soekwanto, Perwakilan Pemprov Jatim, Lukman IL Hakim, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nunung Setiayaningsih dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, Selasa (7/6/2022).

Dalam sambutannya, Bupati KH Salwa mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan proses perizinan terus di gencarkan, salah satu upaya Pemkab adalah menggandeng Pemprov Jatim menggelar Road Show Pelayanan perizinan.

“Kegiatan road show pelayanan perizinan yang di lakukan oleh Pemprov Jatim merupakan ikhtiar yang baik, kami pemerintah daerah menyambut baik acara ini,” ungkapnya.

Dikatakan KH Salwa, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat, sebagaimana pemerintah terus berupaya melakukan program- program yang berpihak kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, utamanya pasca Pandemi Covid – 19.

“Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PMPTSP setempat, Nunung Setiayaningsih menyampaikan Road Show Pelayanan perizinan itu merupakan bentuk sinergitas Pemprov Jatim dengan Pemkab Bondowoso guna memudahkan masyarakat dalam proses perizinan usaha, utamanya UMKM.

Hal tersebut dilakukan lantaran masih banyaknya para pelaku usaha di bondowoso yang belum mengantongi ijin usaha.

“Setelah kita melakukan monev, ternyata masih banyak pada pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha, nah ini kemudian yang diberikan oleh Provinsi dengan Road Show Pelayanan perizinan bagi masyarakat bondowoso,” paparnya.

Dikatakannya, Pemkab Bondowoso mendapat jatah target proses ijin sebanyak 900 ijin yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah setelah melakukan pendaftaran Sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Pemprov.

“Dari Pemprov ditargetkan 900 pemohon ijin,” pungkasnya. bond